Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023

Tujuan dan Latar Belakang

• Tujuan: Meningkatkan pelayanan lelang yang lebih efisien, transparan, modern, dan memastikan kepastian hukum.
• Alasan Penggantian: Respons terhadap perkembangan transaksi perdagangan elektronik menggantikan PMK Nomor 213/PMK.06/2020.

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945
2. Undang-Undang Lelang Staatsblad 1908: 189
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
4. Instruksi Lelang Staatsblad 1908: 190
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020
6. PMK Nomor 118/PMK.01/2021 dan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Organisasi Kementerian Keuangan

Kategori dan Jenis Lelang

Kategori

• Lelang Wajib
• Lelang Sukarela

Jenis Lelang Wajib

1. Lelang Eksekusi

   • Eksekusi benda sitaan
   • Eksekusi pajak
   • Eksekusi objek hak tanggungan
   • Eksekusi fidusia
   • Eksekusi barang gadai
   • Eksekusi harta pailit
   • Eksekusi barang yang dikuasai negara
   • Eksekusi barang temuan
   • Eksekusi barang rampasan

2. Lelang Noneksekusi

   • Barang milik negara/daerah
   • Barang gratifikasi
   • Barang sisa proyek

Jenis Lelang Sukarela

• Barang milik BUMN
• Barang milik swasta
• Hak tagih
• Kayu dan hasil hutan

Definisi Penting

• Lelang: Penjualan barang secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga tertinggi.
• Barang: Benda atau hak yang dapat dilelang.
• Pengumuman Lelang: Informasi kepada publik tentang lelang yang akan dilaksanakan.
• Legalitas Formal: Pemenuhan dokumen persyaratan lelang oleh penjual.

Pelaksanaan Lelang

Pejabat Lelang

• Kelas I: Melaksanakan semua kategori dan jenis lelang.
• Kelas II: Melaksanakan lelang sukarela.

Penyelenggara Lelang

• KPKNL
• Balai Lelang
• Kantor Pejabat Lelang Kelas II

Proses Lelang

Permohonan Lelang

• Diajukan tertulis oleh penjual kepada penyelenggara.
• Disertai dokumen persyaratan umum dan khusus.
• Penentuan jadwal oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.

Penawaran

• Lisan atau Tertulis
• Open Bidding atau Closed Bidding

Pengumuman

• Kewajiban: Sebelum pelaksanaan lelang.
• Metode: Selebaran, situs web, surat kabar.

Pembatalan dan Penundaan

• Pembatalan dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang atas permintaan penjual atau putusan pengadilan.

Bea Lelang

• Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Risalah Lelang

• Dokumen autentik pelaksanaan lelang.
• Dibuat dan disimpan sesuai ketentuan.

Penutup

• PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dicabut.
• Berlaku mulai 1 Januari 2024.