Rangkuman Materi PKN Kelas 10 - Bab 2: Membangun Budaya Taat Hukum

A. Membangun Kesadaran Hukum

1. Kesadaran Hukum

• Definisi: Kesadaran terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.
• Ciri-ciri Tingkat Kesadaran Hukum yang Tinggi:
  • Ketaatan hukum dari semua kalangan.
  • Pemahaman yang baik terhadap hak dan kewajiban.
  • Rendahnya tingkat pelanggaran hukum.
  • Tingginya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
  • Penegakan hukum tanpa diskriminasi.
• Dasar Konstitusional: Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 - "Negara Indonesia adalah negara hukum."

2. Tujuan Hukum

• Teori Hukum Menurut Rumokoi:
  • Teori Keadilan: Hukum untuk mewujudkan keadilan.
  • Teori Utilitas: Hukum untuk kemanfaatan.
  • Teori Gabungan: Pentingnya hukum untuk keadilan dan manfaat.
  • Teori Ketertiban dan Ketentraman: Hukum mengatur pergaulan hidup secara damai.
• Kesimpulan Tujuan Hukum:
  • Menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan.
  • Menjaga agar tidak terjadi aksi tidak terpuji.
  • Pedoman bagi perilaku masyarakat.
  • Melindungi hak dan kewajiban untuk keadilan.

3. Fungsi Hukum

• Menurut Budiono: Fungsi hukum untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan.
• Pembagian Fungsi Hukum:
  • Memberi legitimasi terhadap norma yang berlaku.
  • Alat rekayasa dan pembentukan masyarakat.
  • Mengatasi konflik.
• Alat Penegak Hukum:
  • Polisi, jaksa, hakim.

4. Sumber Hukum

• Definisi: Sumber yang digunakan dalam penyusunan hukum.
• Jenis Sumber Hukum:
  • Tertulis: Tercantum dalam peraturan negara.
  • Tidak Tertulis: Hukum yang hidup di masyarakat (adat, kebiasaan).
• Tata Urutan Perundang-undangan:
  1. UUD 1945.
  2. Ketetapan MPR.
  3. Undang-Undang.
  4. Peraturan Pemerintah dan seterusnya.

B. Menerapkan Perilaku Taat Hukum

1. Hubungan Hukum dan Norma

• Norma Hukum: Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
• Sifat Norma Hukum: Mengikat, memaksa, otonom, responsif.

2. Substansi Penegakan Norma Hukum

• Tiga Prinsip Hukum:
  • Keadilan: Hukum berlaku bagi semua.
  • Kemanfaatan: Hukum memberikan manfaat bagi masyarakat.
  • Kepastian: Hukum harus jelas dan tidak multitafsir.

3. Pembagian Hukum

• Berdasarkan Masalah yang Diatur:
  • Hukum Publik (hubungan negara-individu).
  • Hukum Privat (hubungan individu).
• Berdasarkan Bentuk: Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis.
• Berdasarkan Sumber: Undang-undang, kebiasaan, traktat, dan doktrin.
• Berdasarkan Sifat: Memaksa dan Mengatur.
• Berdasarkan Cara Mempertahankan: Hukum Material dan Hukum Acara.
• Berdasarkan Waktu: Hukum Positif dan Ius Constituendum.
• Berdasarkan Tempat: Hukum Nasional, Hukum Negara Lain, dan Hukum Internasional.

C. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban

1. Hubungan Hak dan Kewajiban

• Definisi:
  • Hak: Apa yang diterima seseorang.
  • Kewajiban: Apa yang harus dilaksanakan.
• Faktor Penyebab Pelanggaran:
  • Sikap egois, rendahnya kesadaran, merasa eksklusif, penyalahgunaan teknologi.

2. Hak dan Kewajiban dalam Masyarakat Global

• Ciri Pelajar Pancasila: Berkebinekaan global, mempertahankan budaya luhur.

D. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

1. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan

• Hierarki Peraturan Perundang-Undangan:
  1. UUD 1945.
  2. Ketetapan MPR.
  3. Undang-Undang dan seterusnya.
• Prinsip Hirarki:
  • Leg superiority, leg specialist, leg posteriori.

2. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

• Harmonisasi: Mencegah disharmoni hukum.
• Sinkronisasi: Penyerasian peraturan perundang-undangan.

3. Hubungan Pancasila dengan Peraturan Perundang-Undangan

• Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi.
• Semua peraturan harus merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945.

---

Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.