Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada 2024

Situasi Politik yang Dinamis

• Pendaftaran pasangan calon Pilkada 2024 akan berakhir sepekan lagi.
• Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Agustus 2024 menyatakan pengaturan ambang batas pencalonan tidak berlaku.
• Ambang batas syarat pencalonan disamakan antara jalur partai politik dan jalur perseorangan.
• Partai politik tanpa kursi di DPRD kini dapat mengusung kandidat.

Putusan Mahkamah Konstitusi

• MK mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-22/2024 dari Partai Buru dan Partai Gelora.
• Terdapat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dan concurring opinion dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fouk.

Syarat Baru Pencalonan

• Partai politik dapat mengusung calon kepala daerah dengan memperoleh suara 6,5%-10% pada pemilu legislatif.
• Persentase dukungan bervariasi berdasarkan jumlah DPT setiap provinsi.

Fokus Pilgub Jakarta

• Koalisi Indonesia Maju Plus mengusung Ridwan Kamil dan Suswono.
• PDIP menghadapi tantangan karena hanya memiliki 15 kursi dari syarat minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.
• Namun, PDIP dapat mengusung calon sendiri dengan memperoleh 14,01% suara, di atas ambang batas 7,5% yang ditetapkan MK.

Pertimbangan PDIP

• PDIP mempertimbangkan untuk mengajukan calon sendiri.
• Belum diputuskan apakah akan mengajukan calon gubernur, wakil gubernur, atau keduanya.

Syarat Usia dan Dampaknya

• MK menetapkan syarat usia minimal calon kepala daerah harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon oleh KPU.
• Syarat usia minimal: 30 tahun untuk gubernur/wakil gubernur, 25 tahun untuk wali kota/bupati dan wakilnya.
• Keputusan ini membatasi peluang KS Ang Pangarap, putra bungsu Presiden Joko Widodo, untuk maju di Pilkada 2024.

Dampak Keputusan MK

• Parpol yang menjagokan KS Ang harus mencari strategi baru.
• Dinamika politik dapat berubah kembali di masa mendatang.