Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Pengantar

• Peraturan daerah untuk desa wisata adalah salah satu dari berbagai aturan di Indonesia.
• Aturan diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar lebih bermanfaat.
• Pentingnya pengikat untuk kehidupan harmonis dalam masyarakat yang beragam.

Pentingnya Aturan

• Aturan sebagai pengatur tingkah laku di keluarga dan sekolah.
• Negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk besar memerlukan petunjuk untuk menciptakan ketertiban.
• Aturan yang dipatuhi oleh semua anggota masyarakat sangat penting untuk keamanan dan ketertiban.

Pengertian Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

• Hirarki: urutan tingkatan dari dasar hingga puncak.
• Tingkatan peraturan diibaratkan seperti pohon:
  • Batang utama (hukum dasar)
  • Cabang besar (undang-undang)
  • Cabang kecil dan ranting (peraturan)
• Norma hukum yang berlaku diatur dalam undang-undang dan peraturan.

Negara Hukum

• Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
• Pelaksanaan hukum diatur oleh undang-undang dan peraturan.

Dasar Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

• Pembuatan Undang-Undang harus diatur agar menghasilkan kualitas yang baik.
• Pasal 22A UUD 1945 menyebutkan perlunya aturan untuk pembuatan Undang-Undang.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tata Urutan Perundang-Undangan Nasional

• Tata urutan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
• Asas yang perlu dipenuhi dalam penyusunan undang-undang:
  • Kejelasan tujuan
  • Kelembagaan yang tepat
  • Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan
  • Dapat dilaksanakan
  • Kedaya gunaan dan kehasil gunaan
  • Kejelasan rumusan
  • Keterbukaan

Tata Urutan Perundang-Undangan:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Keterapan MPR. C. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. G. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Analogi Pohon

• UUD 1945 dan ketetapan MPR sebagai batang utama pohon.
• Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden adalah cabang-cabang.
• Peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai ranting-ranting.