Prinsip Dasar dan Prosedur Pemeriksaan Keimigrasian

Prinsip Dasar Masuk/Keluar Wilayah Indonesia

• Dasar Hukum:
  • Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
  • Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
• Kewajiban:
  • Setiap orang harus melalui pemeriksaan oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
  • Pelanggaran ketentuan ini dianggap sebagai pelanggaran pidana dengan ancaman maksimal 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp500 juta.
• Tantangan:
  • Kondisi geografis Indonesia yang luas dengan banyaknya pintu masuk/keluar.
  • Keterbatasan sumber daya manusia dalam pemeriksaan.

Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian

• Dilakukan oleh:
  • Pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan.
• Proses Pemeriksaan:
  • Pemeriksaan tidak langsung: pengecekan latar belakang, profiling, cekal.
  • Pemeriksaan langsung: pemeriksaan paspor, visa, wawancara, pengambilan data biometrik.
  • Pemeriksaan lanjutan jika ada kecurigaan, termasuk penggeledahan bila diperlukan.

Penggeledahan

• Dilakukan dengan syarat:
  • Disaksikan oleh dua orang petugas.
  • Petugas yang melakukan harus sama jenis kelaminnya dengan orang yang digeledah.
  • Dilakukan di ruang pemeriksaan lanjutan.
  • Dilengkapi dengan CCTV dan perekam suara.

Tanda Masuk dan Tanda Keluar

• Tanda Masuk (Pasal 1 angka 19 UU Nomor 6 Tahun 2011):
  • Berupa cap pada dokumen perjalanan, baik manual maupun elektronik.
  • Diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda masuk wilayah Indonesia.
• Tanda Keluar (Pasal 1 angka 20 UU Nomor 6 Tahun 2011):
  • Berupa cap pada dokumen perjalanan, baik manual maupun elektronik.
  • Diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda keluar wilayah Indonesia.

Pemeriksaan di TPI

• Diterapkan pada:
  • Penumpang dan awak alat angkut.
  • Berlaku untuk warga negara Indonesia dan warga negara asing.