Catatan Kuliah: Trias Politika dan Kekuasaan di Indonesia

Pendahuluan

• Konsep Trias Politika berasal dari bahasa Yunani, berarti politik tiga serangkai.
• Sistem ini mencegah kekuasaan absolut dalam suatu negara.

Pembagian Kekuasaan di Indonesia

1. Kekuasaan Legislatif (DPR):

   • Tugas: Membuat aturan.
   • Peran penting dalam mewakili suara rakyat.
   • Kritik: DPR sering disebut "Dewan Penderitaan Rakyat" atau "Dewan Penipuan Rakyat".
   • Ada kekhawatiran tentang koalisi politik yang dapat memonopoli suara (KIM Plus).

2. Kekuasaan Eksekutif (Presiden dan Kabinet):

   • Tugas: Melaksanakan aturan.
   • Masalah dalam program IKN yang dianggap terburu-buru.
   • Kritik terhadap KPK: Penguatan dan penyidikan kasus korupsi dianggap tidak optimal.

3. Kekuasaan Yudikatif:

   • Tugas: Menegakkan aturan.
   • Kejanggalan dalam perubahan aturan untuk kepentingan pribadi (contoh: anak presiden).

Kekhawatiran Terhadap Kekuasaan Absolut

• Potensi satu individu atau keluarga mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
• Bahaya jika keputusan dibuat untuk kepentingan keluarga dan kolega, bukan rakyat.

Analisis tentang DPR dan Partai Politik

• Threshold 20% dari kursi DPR mempersulit calon independen untuk maju.
• Ada kekhawatiran tentang monopoli kekuasaan dalam partai politik.

Catatan tentang KPK dan Korupsi

• Indeks korupsi semakin buruk selama kepemimpinan.
• KPK dianggap lemah dalam menjalankan tugasnya.
• Rumor tentang reshuffle kabinet dan hubungan kekuasaan yang mencurigakan.

Kesimpulan dan Harapan

• Pentingnya check and balance dalam sistem pemerintahan.
• Harapan agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
• Kebutuhan untuk mengembalikan nilai demokrasi yang kuat di Indonesia.
• Doa untuk yang terbaik bagi negara dan pemimpin di masa depan.