Catatan Kuliah: Sejarah Dinasti - Demokrasi Terpimpin

Pengantar

• Pembahasan kali ini mengenai kehidupan politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).

Latar Belakang Penerapan Demokrasi Terpimpin

• Ketidakstabilan Politik: Partai politik saling bersaing dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok.
• Gagalnya Dewan Konstituante: Tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru.
• Pandangan Soekarno: Demokrasi liberal sebagai produk impor yang tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Langkah Awal Penerapan Demokrasi Terpimpin

• Pertemuan Pada Juli 1959: Soekarno, ketua DPR, para menteri, dan tokoh penting berdiskusi.
• Hasil Pertemuan: Memutuskan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.
• Dekret Presiden 5 Juli 1959:
  • Pembubaran Dewan Konstituante
  • Pemberlakuan kembali UUD 1945
  • Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Kehidupan Politik di Masa Demokrasi Terpimpin

• Kepemimpinan Soekarno: Seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik.
• Pidato HUD RI 1959 - "Penemuan Kembali Revolusi Kita": Seruan untuk semangat revolusi dan penyusunan ulang lembaga negara.
• Manipol-USDEC: Ideologi resmi yang mencakup:
  • UUD 1945
  • Sosialisme Indonesia
  • Demokrasi terpimpin
  • Ekonomi terpimpin
  • Kepribadian Indonesia.

Pembatasan Peran Partai Politik

• Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1959:
  • Partai politik harus mendukung UUD 1945 dan Pancasila.
  • Partai politik harus memiliki cabang di 1/4 wilayah Indonesia.
  • Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.

Pembentukan Lembaga Negara Baru

• Front Nasional: Dibentuk untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi.
• Ajaran Resopim: Mengenalkan Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional untuk memperkuat kedudukan Soekarno.
• Gagasan Nasakom: Menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis.

Konflik dengan TNI Angkatan Darat

• Penangkapan DN Aidit: Ketua PKI diperintahkan untuk ditangkap.
• Perseteruan: Antara TNI Angkatan Darat, tokoh politik, dan Soekarno.

Penyimpangan Politik

• TAP MPRS Nomor 3 Tahun 1963: Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
• Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara: Anggota diangkat oleh presiden tanpa pemilu.
• Pembubaran DPR hasil pemilu 1955: Oleh Soekarno karena penolakan RAPBN.

Catatan Penutup

• Penerapan demokrasi terpimpin bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
• Fokus selanjutnya dalam pembelajaran sejarah akan membahas bidang politik luar negeri dan pembebasan Irian Barat.