Catatan Kuliah: Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

• Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
• Indonesia sebagai negara hukum mengatur semua aspek kehidupan berdasarkan hukum.
• Dasar hukum utama: UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Jenis-Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
3. Peraturan Pemerintah (PP)
4. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pelaksana

• Peraturan pelaksana juga dibuat oleh lembaga negara atau pemerintah lainnya.
• Contoh lembaga: MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, dan Menteri.

Kedudukan dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan

• Sebagai aturan pelaksana untuk melaksanakan amanat negara hukum sesuai UUD 1945.

Fungsi-Fungsi Peraturan Perundang-Undangan

1. Penciptaan Hukum

   • Melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum.
   • Merupakan cara utama dalam penciptaan hukum.

2. Pembaharuan Hukum

   • Instrumen efektif dalam melakukan pembaharuan hukum.
   • Dapat memperbaharui peraturan dan juga jurisprudensi.

3. Integritas Pluralisme Sistem Hukum

   • Mengintegrasikan berbagai sistem hukum (kontinental, adat, agama, nasional) dalam tatanan harmonis.

4. Kepastian Hukum

   • Menjamin kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan hukum kebiasaan.
   • Memenuhi syarat formal: jelas, konsisten, dan menggunakan bahasa yang tepat.

5. Pemecah Masalah

   • Mengatur substansi untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.
   • Memberikan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan.
   • Memastikan posisi hukum setiap orang dan membatasi larangan/perintah yang harus dipatuhi.

Kesimpulan

• Peraturan perundang-undangan merupakan komponen penting dalam sistem hukum nasional, memberikan struktur, kepastian, dan perlindungan hukum.
• Telah dibahas sebelumnya mengenai kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945 dalam sistem hukum nasional.