Hai saya yakin cukup memberi warna kedepan Bapak Angga Raka Prabowo yang hadir Terima kasih kemudian dari BSSN diwakili Deputi operasi BSSN Majentei Domingus Pak El Terima kasih Dan ada Pak Dirjen baru kita, Pak Hoki juga di depan. Dan Deputi 7 Paul Hukam. Terima kasih sudah hadir.
Dan tentu di meja pimpinan saya didampingi yang terhormat Wakil Ketua Pak Abdul Haris Almasyari. Kemudian untuk anggota, kita saat ini sudah hadir 6 orang, ada Pak Dev juga tadi. Fraksinya 4, namun kita akan coba menunggu sambil mendengarkan penjelasan. Pak Menko Polhukam kami jelaskan saat ini, ya ini kami juga baru mendapat informasi. Rupanya di beberapa provinsi sedang dilaksanakan pelantikan DPRD.
Jadi beberapa dari anggota Komisi 1. yang memang bertanggung jawab kewilayahan saat ini berada di dapil masing-masing. Kemudian juga hari ini juga pengambilan nomor urut untuk para calon kepala daerah. Kebetulan di komisi 1 minimal ada 4 atau 5 ya kurang lebih yang juga ikut menjadi calon kepala daerah.
Kemudian ini adalah minggu terakhir kami untuk DPR RI periode 2019-2024. Jadi mereka yang tergabung juga tidak hanya di Komisi 1 tapi badan-badan saat ini juga. melaksanakan tugas-tugas lain PR-PR sebelum selesai di akhir di hari Senin depan ya kurang lebih Senin depan tanggal 30 kita akan tutup untuk DPRR di periode 2019 2024 jadi dengan demikian saya mohon izin Bapak Ibu sambil menunggu rapat tetap kita buka dan karena ini terkait dengan update terakhir tentang PDNS yang merupakan hak publik Pak Menko, jadi kita akan lakukan rapat dengan sifat terbuka disepakati Bapak jadi nanti laporan yang Banyak hal yang akan disampaikan dari Kemenko Minpo yang sifatnya tertutup.
Baik, apakah boleh kita mendapat penjelasan dulu dari Pak Menko Polhukam yang boleh terbuka, kemudian nanti rapat saya akan ganti sifatnya menjadi tertutup? Setuju. Baik, kalau begitu rapat kita buka dengan sifat terbuka dan nanti melihat jika ada kerahasiaan negara, maka kita akan lanjutkan dengan sifat tertutup. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat kita hari ini adalah lanjutan atau follow up dari rapat kerja Komisi 1 khususnya pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Jadi coba.
cukup lama ketika terjadi serangan siber terhadap pusat data nasional sementara atau PDNS yang terjadi sejak 17 Juni kemudian insiden ini mengakibatkan gangguan layanan publik yang signifikan sehingga Komisi 1 merasa perlu menyoroti perlunya langkah-langkah pencegahan yang lebih kuat. Karena itu raker Komisi 1 dengan Menkominfo dan Kepala BSSN pada tanggal 27 Juni 2024 dilakukan di mana Kemkominfo menyampaikan bahwa tindakan yang telah dilakukan antara lain pemulihan jangka pendek di beberapa PDNS kita. Kemudian raker pada 27 Juni 2024 diantaranya menghasilkan keputusan dimana Komisi 1 berpendapat bahwa keamanan siber bukan sekedar masalah teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara saya rasa salah satu poin kesimpulan kami ini yang kemudian direspon cepat oleh Presiden Jokowi sehingga menugaskan Bapak Menko Polhukam untuk juga melakukan koordinasi langsung terkait isu ini, jadi tidak hanya di Kemkom Info dan juga di BSM SSN tapi ditarik ke atas di Pak Menko Polhugang kemudian poin lain dari kesimpulan Komisi 1 pada tanggal 27 Juni 2024 adalah Komisi 1 akan mengagendakan rapat kerja lanjutan untuk mendapatkan laporan terkini mengenai penanganan insiden pedagang Jadi meskipun kami sudah mendapat update melalui media masa dan juga pernyataan-pernyataan publik oleh Pak Menko Polhukam, namun karena ini menjadi kesimpulan yang mengikat di rapat Komisi 1 sebelumnya, maka kami ingin dalam forum rapat kerja Komisi 1, pemerintah juga dapat menjelaskan update terakhir mengenai pemulihan PDNS dan juga tentang rencana PDN ke depan. Demikian mungkin kami serahkan waktu kepada Bapak Menko Polhum untuk menjelaskan.
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I di PRRI, Yang saya hormati Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Nesar Patria dan Bapak Anggaraka Prabowo, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Majen TNI Dombing Gus Pakel, Para Deputi Dirjen Mendampingi, Para Mitra Kerja dari Kementerian dan Lembaga, Serta hadirin dan tamu undangan yang berbeza. Terima kasih. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan perasaan terima kasih saya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan terkait upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan siber nasional, khususnya dalam melindungi Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS dari ancaman serangan siber di masa depan.
Pusat Datuk Peraturan Nasional Sementara yang menjadi bagian penting dari infrastruktur informasi vital negara saat ini menjadi target utama perlindungan kami. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022, yaitu tentang perlindungan infrastruktur informasi vital. Dan Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2023 tentang strategi keamanan sibernasional. dan manajemen krisis siber.
Sesuai Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, bahwa Kemenkom Info mendapat mandat Penyelenggara Pusat Data Nasional PDN, sedangkan PSSN, mengatur ketentuan perlindungan keamanan sistem elektronik dan ancaman dan serangan. Sesuai pasal 24 PP. dan memberikan pertimbangan kelaikan keamanan pusat kepada data nasional sesuai Pasal 32D Perpres 95 tahun 2018. Penyedia PDNS saat ini dilakukan melalui skema KSO. Antara lintas ARTA Tekno BDNS I dan Telkom Sigma BDNS II di Surabaya berdasarkan hasil lelang Kemenkomimpo sebagai bentuk pelaksanaan perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPPI yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI. Kami laporkan progres mitigasi pasca serangan ransomware pada bulan Juni 2024. Pada bulan Juni 2024, BDNS II Surabaya mengalami serangan ransomware yang mengganggu operasional dan keamanan data yang dikelola oleh pemerintah.
Dan pada waktu itu terjadi crash, semua sistem tidak berjalan. Serangan ini telah memunculkan urgensi bagi kita untuk meningkatkan kapasitas respon dan mitigasi insiden siber. Selanjutnya saya akan menjelaskan progres mitigasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak serangan tersebut terjadi. Yang pertama adalah tim respon insiden siber dari BSSN bersama tim Kemenkon Inpo dan Telkom Sigma ini telah berhasil mengisolasi sistem terdampak dalam waktu 24 jam. setelah serangan terdeteksi.
Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah penanganan darurat seperti isolasi jaringan yang terkena dampak, menghentikan penyebaran ransomware, dan memulai proses pemulihan. Yang berikutnya kita lakukan adalah audit secara menyeluruh terkait dengan keamanan. Setelah berhasil memitigasi dampak serangan, kami melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur keamanan di BDNS 2 Surabaya. Hasil audit menunjukkan adanya beberapa... celah keamanan yang harus segera ditangani.
Dalam konteks ini, pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan teknis yang relevan. Yang ketiga, kita melakukan recovery dan kita sampaikan bahwa progres perbaikan sistem dan recovery yang kita laksanakan, bahwa proses dekripsi terhadap seluruh data di BDNS-2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024, kurang lebih satu bulan. Dan berikutnya adalah saat ini.
Kita sedang melaksanakan Rebuild System dan BDNS II Surabaya yang direncanakan akan selesai pada akhir September 2024. Pertimbangan untuk melakukan pembangunan kembali dan menggunakan menggunakan kembali eks-PDNS2 Surabaya tersebut karena kita konfirmasi dengan para tenan dari Kementerian Lembaga bahwa PDNS2 Surabaya masih berkinginan untuk menyimpan data di PDNS2 Surabaya. Alasannya adalah karena keterbatasan SDM dalam pengaturan aplikasi dan pemindahan data jika harus dipindah ke data center lainnya. Sedangkan migrasi tenan ke ex-BDNS II, Surabaya ke BDNS Serpong dan Sentul, itu akan selesai pada akhir Oktober 2024. Jadi Serpong ini sudah kita... yang ingin masih menggunakan BDNS 2 Surabaya. Berikutnya adalah untuk menjaga kejadian serupa, kita telah meningkatkan sistem backup data yang berada di cold site Batam.
Kami laporkan bahwa kapasitas storage cold site Batam saat ini sebesar 4 petabyte, dengan total yang sudah tergunakan saat ini 960 terabyte. lebih 0,96 pb atau setara 23 persen dan diprediksi akan penuh itu pada akhir tahun 2024. Oleh sebab itu, dibutuhkan penambahan kapasitas. di Kulsaid Batam dengan estimasi penambahan 4 pb, sehingga nantinya total menjadi 8 pb.
Berikutnya adalah kita lakukan peningkatan kapasitas SDM. Seiring dengan serangan ini, kami menyadari betapa pentingnya peningkatan kapasitas tenaga profesional yang terlibat dalam pengelolaan keamanan siber di BDNS dan operator tenan. Oleh karena itu, pelatihan intensif bagi administrator sistem dan operator PDNS dan operator tenan terus dilaksanakan secara berkala.
Yang terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI untuk Rencana Pembangunan Pusat Data Nasional PDN dan keterkaitan dengan PDNS sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan digital nasional, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan Pusat Data Nasional PDN sebagai infrasuktu. struktur data yang terintegrasi, aman, dan handal. BDNS yang saat ini beroperasi adalah fasilitas sementara yang berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan data nasional. Hingga PDN yang permanen selesai. Dan PDN dirancang yang pertama adalah untuk mengkonsolidasi data nasional dari berbagai instansi pemerintah agar lebih efisien dan terpusat.
Kemudian kita juga akan memberikan atau meningkatkan keamanan data melalui penerapan teknologi inskripsi tingkat lanjut dan keamanan berlapis. Yang ketiga adalah kita akan memperkuat kapasitas pengelolaan data nasional yang akan memungkinkan analitik data yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang lebih kuat. Pemerintah akan membangun tiga pusat data nasional PDN.
Yang pertama adalah di Cikarang, kemudian yang kedua adalah di Batam, dan yang ketiga adalah di IKN, melalui skema soft loan dan pembangunan PDN Cikarang. Sekarang dalam progres saat ini sudah 83 persen dengan memanfaatkan soft loan dari pemerintah Perancis. Dan PDN Cikarang direncanakan beroperasi pada awal tahun 2026. Dan untuk mengelola PDN ini, rencananya akan dibentuk sebuah PLU di bawah Kemenkom Info yang pengajuannya sudah disetujui oleh Kementerian PAN-RP. Sedangkan pembangunan PDN Batam terkait lokasi tanah, yang sudah dibebaskan oleh Autorita Batam dan rencananya membuatkan servlon dari Pemerintah Korea Selatan dan saat ini masih dalam proses penentuan konsultan pengawas.
Dan kemungkinan dalam minggu ini juga Polugam juga akan memanggil Otorita Batam untuk melakukan koordinasi terkait dengan penempatan call site yang paling aman di wilayah Otorita Batam. Sementara PDN ketiga akan dibangun di IKN yang lokasi tanah sedang disiapkan oleh IKN dan kemungkinan minggu ini juga akan kami panggil akan bisa menentukan di mana letaknya agar kami juga bisa bersiapkan untuk pembangunan. selanjutnya. Dalam proses pembangunan PDN 1 telah melibatkan BSSN, jadi kami sudah melibatkan sepenuhnya mulai dari awal sampai pengisian data dan sampai akhir, khususnya dalam pembangunan persyaratan keamanan cyber. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PDN dan keterkaitannya dengan PDNS itu mencakup, yang pertama adalah integrasi sistem.
Proses transisi dari PDNS ke PDN tidak... mudah, terutama karena harus mempertimbangkan resiko keamanan selama proses migrasi data. Dan setiap langkah integrasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Berikutnya adalah ketersediaan teknologi terkini, bahwa pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu up to date.
Oleh karena itu, kami terus berkolaborasi dengan mitra internasional dan domestik untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman siber di masa depan. Dan yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Terima kasih. Pembangunan PDN membutuhkan tenaga ahli dengan kompetensi tinggi dalam bidang keamanan siber, manajemen data, dan pengelolaan informasi. Pemerintah tengah fokus pada upaya peningkatan kemampuan SDM melalui program pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Dan dalam perancangan ke depan, ketika PDN telah terbangun dan telah beroperasi, maka PDN akan menjadi lokal. lokasi utama dalam penyimpanan data aplikasi pemerintah. Sementara BDNS tetap akan dibungsikan untuk backup atau disaster recovery center di ARSI. Penjagaan serangan siber terhadap BDNS merupakan prioritas utama kami.
Untuk itu, berbagai langkah preventif telah direncanakan dan diimplementasikan, antara lain yang pertama. Kita akan menerapkan model Zero Trust. Maksudnya adalah, kenapa kami mengadopsi model Zero Trust?
Itu adalah yang mengabsumsikan bahwa semua perangkat, pengguna, dan sistem dianggap tidak terpercaya. Saya, sebelum sampai terbukti aman, hal ini diterapkan melalui kontrol akses yang ketat dan otentifikasi berlapis. Yang kedua, kita dalam melakukan pemantuan akan berbasis pada kecerdasan buatan AI.
Untuk itu kami berencana mengintegrasikan teknologi AI dalam sistem pemantuan jaringan PDNS untuk mendeteksi ancaman. penanganan siber secara real-time. Dan tentunya teknologi ini memungkinkan deteksi anomali jaringan dan aktivitas yang mencurigakan yang berpotensi menjadi serangan akan terdeteksi lebih dini. Yang ketiga adalah pengetatan kebijakan akses data. Semuanya adalah untuk upaya kita dalam mengurangi risiko insider threat.
Kami telah memperketat kebijakan akses data pada PDNS. Setiap akses terhadap data vital harus melewati proses validasi yang ketat dengan sistem logging untuk pelacakan aktivitas. Dan memang kami akui bahwa cisek-cisek di daerah itu juga masih dipegang oleh vendor, sehingga untuk bisa mengamankan itu masih juga perlu pelatihan serta pendidikan tersendiri.
Yang keempat adalah kita harus sering melakukan simulasi serangan dan uji penetrasi berkala. Dan ini tugas BSSN secara rutin melakukan simulasi serangan siber dan uji penetrasi untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem PDNS. Hasil uji ini digunakan untuk memperbaiki keamanan secara Yang kelima, perlunya kerjasama internasional.
Pemerintah terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara mitra untuk berbagi informasi terkait ancaman siber global. Kolaborasi ini penting dalam menangani serangan siber yang bersifat lintas negara dan melibatkan aktor internasional. Tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan keamanan siber nasional dalam perjalanan menuju keamanan siber yang optimal, kami memang menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan besar.
Di antaranya adalah bahwa perkembangan teknologi siber yang sangat cepat. Teknologi terus berkembang dengan sangat cepat dan ini sering kali membuat regulasi tertinggal. Oleh karena itu, kebijakan dan regulasi terkait keamanan siber harus selalu diperbarui untuk mengantisipasi perubahan landscape ancaman.
Yang kedua adalah koordinasi antar lembaga yang komplek. Keberhasilan perlindungan terhadap infrastruktur vital termasuk BNNS itu tergantung pada kerjasama. Sekali lagi, tergantung pada kerjasama.
yang baik antar lembaga. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki koordinasi ini agar lebih sinergis dan efektif. Kami telah merumuskan beberapa solusi termasuk peningkatan kemampuan koordinasi melalui platform nasional yang memungkinkan setiap instansi saling berbagi informasi secara cepat dan akurat, serta pengembangan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi.
Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, keamanan siber, khususnya dalam melindungi Pusat Data Nasional Sementara, merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen, kolaborasi, dan tindakan nyata dari semua pihak. Pemerintah akan terus meningkatkan langkah-langkah preventif dan mitigasi untuk memastikan bahwa BDNS serta BDN di masa mendatang tetap aman dari serangan siber. Dengan kesejahteraan yang kuat antara pemerintah dan DPR, kami meyakini dan sangat yakin bahwa kedaulatan digital Indonesia akan semakin terjaga. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan.
Semoga kita semua dapat memujudkan keamanan siber secara optimal. Demikian, Wabillah Topik Walidaya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Santi Om. Baik, terima kasih Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Hadi Cahyanto, beserta seluruh jajaran. Kami menerima satu lagi materi yang akan disampaikan oleh KEMKOMINFO.
Betul Pak Menko? KEMKOMINFO akan menyampaikan juga. Bisa dilakukan terbuka atau tertutup?
Ijin Ibu Ketua, yang bagian PDN mungkin bisa kita lakukan tertutup, yang PDN, rencana untuk PDN. Ijin Ketua, yang ini PDNS atau PDN yang dipresentasikan? Ada yang PDN. dan ada juga rencana PDN ya Pak. Apakah Pak Wamen tahu nanti halaman berapanya?
Jadi karena nanti call-nya di Bapak. Kalau memang itu sudah masuk ke rahasiaan, maka kita tutup. Pak Dief, silakan. Ini daripada setengah-setengah, tidak sebaiknya saja tertutup atau terbuka. Kalau memang semua ditutup setengah-setengah, ya sebaiknya tertutup saja.
Nanti setelah itu baru press conference menjelaskan. Kalau memang merasa aman, ya terbuka semuanya. Ya gitu Pak, sebaiknya sih. Ijin gitu lah, kalau saya melihat ini hal yang krusial yang publik juga harus tahu karena mereka ingin tahu keamanan dirinya apalagi terkait sekarang ini ada kebocoran NPWP jadi pengen tahu juga nih kenapa kebocoran-kebocoran kenapa ada pencurian-pencurian data lagi berarti kan ini ada kegagalan ada bank bolong-bolongnya itu masih jadi saya kira publik ini harus tahu itu saja, terima kasih Hai baik Pak Menko PDNS tadi-tadi mencomin ke kemkominfo Pak Wamen mengatakan untuk PDNS bisa dibuka itu oke Pak dari pemerintah nanti baru PDN ditutupkan PDN memang masih kedepankan Ibu Nurul jadi memang ada perencanaan strategis, kami pahami kalau ditutup.
Tapi PDNS kalau bisa, karena memang sudah kemarin ini kan ada perasaan publik yang tercederai, jadi kalau bisa disampaikan secara terbuka. Bisa? Siap.
Baik, sekaligus mungkin dijelaskan Pak Wamen mewakili Pak Menko Minfo dan beliau izinkan apa? Atau Pak Menko yang jelaskan atau Pak Wamen silahkan. Nanti kita kolaborasi. Kolaborasi, Pak Wamen dulu. Terima kasih.
Terima kasih, silahkan Pak Wamen Nezar Patria. Pak Dirjen Aptika dari Kominfo dan seluruh peserta rapat di pagi hari ini izinkan kami mewakili Menteri Kominfo, Bapak Budi Aris Tiadi yang berhalangan hadir pada pagi ini dan kami mendapatkan disposisi untuk hadir di sini. Pimpinan Komisi 1 DPR RI yang kami hormati menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Kami ingin sedikit menjelaskan apa yang terjadi di PDNS berdasarkan tupuksi yang ada di Kominfo.
Tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang prinsipil, saya tidak akan mengulang. Kami hanya menyebutkan beberapa update, terutama nanti ada di slide 4. Langsung ke slide 4, yaitu perkembangan pemilihan layanan PDNS. Saat ini layanan publik prioritas seluruhnya telah pulih 100 persen.
Selain itu seluruh data yang terkena ransomware sudah selesai dilakukan proses decrypt 100 persen, sehingga seluruh data sudah bisa untuk diakses kembali. Dan proses rebuild PDNS 2 telah mencapai 100 persen. saat ini menunggu validasi BSSN agar comply atau memenuhi aturan yang kita sebut 321, tiga salinan data, dua media berbeda, dan satu salinan off-site.
Perbaikan-perbaikan juga terus dilakukan terhadap pengelolaan PDNS, baik penguatan dari sisi arsitektur, penguatan backup environment, penguatan di sisi keamanan dan tata kelola, serta pengelolaan PDNS. peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pengguna PDNS. Kolaborasi juga dilakukan dengan melibatkan BSSN, di mana rekomendasi kelaikan keamanan dari BSSN sudah diterapkan pada ekosistem PDNS. Terdapat 18 poin rekomendasi, di mana 16 poin yang telah diterapkan dan 2 poin sisa lainnya yaitu terkait layanan kriptografi dan hot backup sedang dalam proses.
Sebagai upaya perbaikan layanan PDNS saat ini, dilakukan dengan benchmark dan best practice standar hyperscaler, meliputi konfigurasi teknologi, arsitektur security, fitur operasi dan tata kelola, peningkatan awareness aspek people, proses teknologi, serta pengaturan role and responsibility pada matrix akses pengguna, Perencana kelanjutan bisnis disiapkan untuk menjamin layanan tetap berjalan dalam situasi darurat seperti bencana alam. serangan siber atau kegagalan sistem. Bapak-Ibu yang kami hormati, tantangan utama adalah kekurangan sumber daya manusia dan anggaran.
Saat ini, PDNS memerlukan anggaran Rp542 miliar untuk tahun 2024 dan hanya tersedia di tahun 2024. Sebesar Rp257 miliar sehingga operasional PDNS bulan Oktober hingga Desember 2024 belum memiliki anggaran. Dan untuk tahun 2025 terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp257 miliar. sebesar Rp486 miliar dan saat ini hanya tersedia sebesar Rp27 miliar atau sekitar 5,6 persen.
Dengan beratnya tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi pengelola PDN, maka seharusnya mendapat prioritas dukungan anggaran karena secara konsep apabila penganggaran infrastruktur SPBE dikembalikan pada masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. maka akan terjadi potensi inefisiensi anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya. Serta dalam hemat kami akan dapat mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia. Untuk pemulihan layanan KLD pengguna PDNS, proses dekripsi 6413 VM atau virtual machine yang diperkirakan membutuhkan 200 orang.
109 hari berhasil dipercepat bersama BSSN sehingga selesai pada 13 Agustus. Sebanyak 42 layanan publik prioritas telah pulih 100 persen pada 25 Agustus. Dan hingga 21 September, 73 persen dari 2.120 layanan telah pulih atau 1.560 layanan telah pulih. Dalam penyelenggaraan SPBE, pelaksanaan peran dan tanggung jawab memerlukan pembagian peran dan tanggung jawab antara Kementerian Kominfo sebagai regulator, Kerjasama Operasi atau KSU PDNS, dalam hal ini Telkom dan Lintas Arta sebagai penyelenggaraan, penyedia dan pengolah, serta instansi pusat dan pemerintah.
Dalam menghadapi bencana, terdapat beberapa opsi strategi disaster recovery yang bisa dijalankan. Yang pertama adalah solusi cold backup, solusi hot backup, hot backup DRC atau disebut active standby, dan solusi hot backup DRC atau disebut active-active. Kita beralih ke pembahasan perkembangan PDN 1 dan PDN 2 dan kebutuhan anggaran.
Pertama, PDN 1, overall progress pekerjaan pertanggal 15 September 2024 sebesar 83 persen, seperti telah disampaikan oleh Bapak Menko Pohukam. Pembangunan fisik PDN 1 ini Pembangunan Pusat Data Nasional 1 ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2024 dan pelaksanaan testing dan commissioning pada bulan November hingga Desember 2024, serta target operasional Januari 2025. Pembangunan Pusat Data Nasional 1 tentu melibatkan BSSN, terutama pada penyusunan desain ICT dan cybersecurity. Rapat dan diskusi dengan BSSN sudah dilakukan sejak tahun 2014. Dan berikut adalah 14 poin hasil rekomendasi BSSN yang diimplementasikan pada Pusat Data Nasional 1 untuk memperkuat sisi keamanan siber seperti yang ditampilkan pada slide 17. Kedua, untuk PDN 2 yang dibangun dengan spesifikasi yang sama dengan PDN 1, saat ini sudah dilaksanakan pematangan lahan tahap 1 dengan kondisi lahan sebagai berikut.
Bisa dilihat di slide 20. Ada sejumlah, ya? Oh, di situ tidak ada halaman ya? Sama-sama, Pak. Mungkin waktu di print tidak ada halaman ya, Pak?
Baik, Pak. Ijin kami. Siap, Pak. Terima kasih. Mungkin bisa kita lihat di screen ya, Pak.
Nah, ada kendala dengan lahan ini, terutama unjuk rasa oleh masyarakat, yang disebabkan oleh buangan air hujan dari kawasan yang membuat tanah dan lumpur yang merusak terumbu karang. pada pantai terdekat. Untuk itu kami bekerjasama dengan pengelola kawasan untuk membuat drainase sementara, sedimen trap, dan pemasangan cerucuk dolken untuk dapat menahan dinding tanah sementara yang kemudian perlu dilakukan pematangan lahan tahap 2. Lalu hal yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah mengenai kebutuhan anggaran. Hingga saat ini masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tersedia untuk mendukung kegiatan PDN.
Pada PDNS, hal ini berisiko... terhentinya layanan publik dan atau administrasi pemerintah. Hal ini juga akan menyebabkan gagalnya program SPBE yang berpotensi terjadinya pembengkakan anggaran pemerintah. Untuk pembangunan PDN 1, kurangnya anggaran akan berisiko menyebabkan tidak dapat beroperasinya PDN 1 sesuai target karena kurangnya pagu PHLN dan tidak terbayarnya yuran jaringan internet dan listrik, serta tidak terbayarnya biaya. pengolahan lingkungan air, limbah, dan sampah di kawasan.
Dan untuk pembangunan PDN 2, kebutuhan angkara yang belum tersedia untuk pematangan lahan tahap 2 berisiko menyebabkan tanah longsor yang dapat mencemari pantai, serta akan menyebabkan proses pelaksanaan pembangunan mundur dari waktu yang sudah direncanakan. Perlu kami sampaikan, tadi ada diskusi kecil di antara instan. Assalamualaikum Wr. Wb Kita baru terima ini Pak Dev jadi baru disiapkan jadi bukan karena kurang anggaran mungkin karena terlalu serius tadi katanya belum sempat terpercaya perlindungan dengan rapi, jadi ini kita sudah terima berwarna, memang agak terlambat sedikit Pak Wamen tapi tetap kita terima jadi untuk saat ini poinnya seluruh PDNS sudah aktif, khususnya PDNS 2 sudah aktif 100% ya Pak ya, poinnya itu ya Pak Menko ya oke satu lagi sebelum kita masuk ke sesi tertutup karena ini juga tadi banyak concern dari teman-teman wartawan terkait bocornya data-data pajak NPWP itu apakah juga yang terkait dengan PDNS atau tidak, serangannya itu terhadap siapa sebetulnya Pak Menko lembaga mana dari data di lapangan memang NPWP ini tidak masuk di tenan di PDNS 2 Surabaya. Kemudian kita juga saat ini bekerjasama dengan BSSN, itu masih melaksanakan, validasi terkait data yang dibocorkan, diantaranya adalah nomor HP, NIK, dan NPWP.
Analisa sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli. Ini diduga data-data tersebut dipulai dari beberapa kota atau kabupaten, sehingga ada sebagian yang tidak sesuai dengan, yang data tadi yang dibocorkan itu tidak sesuai dengan pemiliknya, baik NIK, NIK maupun MPPP. Kemudian berikutnya yang akan... yang sudah kita lakukan adalah tim CISAT, jadi tim pengamanan ini, Kemenku, ini sudah menindaklanjuti secara internal dan melibatkan tim PSSN. Terus kita kerja.
Kami dari Kemenku Pulukam ini terus memantau serta berkoordinasi dengan PSSN terkait dengan kebocoran ini. Dan minggu ini akan kami laksanakan rapat tingkat menteri yang dihadiri oleh Dijen. pajak, dan dihadiri oleh BSSN untuk mencari solusi permasalahan dan bagaimana mitigasinya terkait dengan kebocoran ini.
Untuk mengamankan terkait kebocoran di JNPajak maupun di NK, upayanya adalah sampai dengan terbentuknya Lembaga Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diamandatkan Undang-Undang PDP. Kemenkom Info bertindak sebagai otoritas pelindungan data, ini harus mengacu pada PP No. 71 2019. tentang penyelenggaran sistem transaksi elektronik, PTSE, untuk memastikan tidak adanya kekosongan institusi penegakan kepatuan dalam perlindungan data pribadi. Yang kedua adalah Badan Siber dan Sandi Negara, BSSN, dan melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya insiden keamanan siber yang berdampak pada terjadinya kebocoran data pribadi, dan segera memberikan rekomendasi perbaikan sistem keamanan untuk menjaga insiden serupa terjadi kembali lagi. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu mengaselerasi proses penyelesaian penyusunan peraturan pemerintah tentang implementasi perlindungan data pribadi, termasuk pembentukan lembaga perlindungan data pribadi sebagai instrumen kunci dalam memastikan aktivitas implementasi.
Undang-Undang PDB. dan agar diadakan diregulisasi oleh KL terkait tentang kelengkapan validitas data pribadi, pemerfaatan dan pelindungan data pribadi dengan melibatkan personel yang bersangkutan ataupun wajib pajak secara aktif dalam perjanjian pemerfaatan oleh pihak lain. Jadi, minggu ini akan kami perdalam lagi pimpinan, akan kami panggil dari Kementerian dan lembaga terkait. Demikian. Mimpinan izin.
Baik, silahkan Ibu Nurul. Terima kasih Mimpinan. Bapak Koordinator Menko Polkam yang saya hormati.
Saya kira pertanyaan tentang Biorka mungkin saya, kalau saya pribadi ingin lebih spesifik. Dia jawab dengan yang terkait begitu Pak dari Kominfo karena ini kejadiannya berulang. Pada September 2020 Biorca juga melakukan pencurian data yang sama sebesar 1,3 miliar data SIM.
Dan sekarang dengan jumlah yang lebih sedikit 6 juta tapi disitu ada mencakup nomor handphone, email dan nick juga begitu. Dan konon keluarga Bapak Presiden juga kena hacknya juga kena pencurian data ini. Nah ini kan menurut saya kita sudah berulang kali masalahnya sebetulnya dimana sih?
Masalahnya dimana? Kita ini gemes gitu ya. Masalahnya tadi kalau saya identifikasi masalahnya.
yang terutama adalah masalah SDM. Kemudian yang kedua masalah teknologi. Jadi manusianya belum menguasai teknologi atau teknologinya terlalu cepat berganti.
Dan kemudian kalau memang, mohon maaf, karena sebagian adalah political appointee. Nah seharusnya tenaga-tenaga profesional yang di depan sana itu direkrut secara merit system, secara transparan, secara profesional. Supaya apa? Supaya tanggung jawab.
Jawabnya ini jelas, negara ini tidak bolong-bolong terus. Jadi kita punya kemampuan yang bisa diandalkan. Kalau ternyata tadi dikembalikan bahwa masalahnya adalah anggaran, oke, anggaran kominfo memang sekarang turun hampir 50%. Tapi apakah Anda semua bisa bertanggung jawab jika anggaran itu diberikan oleh negara, kemudian tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data serupa. Yang buat saya memperlihatkan, bahwa Indonesia ini gampang gitu loh di colong-colong datanya begitu ya.
Kemudian juga tadi Bapak Menteri mengatakan harus ada regulasi yang fleksibel. Oke, saya setuju. Karena masalah teknologi juga selalu bertumbuh begitu.
Kita mau pakai teknologi dari mana sih? Dari Amerika, dari Cina, dari Jepang, wherever. Begitu dari India. Tapi tolong dong, jangan sampai kebocoran-kebocoran ini merugikan publik terus gitu.
Jadi saya pengen ada tindakan yang komprehensif, mungkin ada warna-warna disini yang nanti transisi bisa menjalankan kominfo, memimpin kominfo, saya tidak tahu siapa begitu ya. Atau mungkin ibu ketua saya bisa jadi menteri kominfo misalnya begitu ya. Jadi saya meminta, kami meminta, ini kan harapan rakyat Indonesia nih, supaya kita ini bukan jadi bangsa yang bisa dianggap gampang begitu loh.
Kalau memang tidak ada kekurangan sumber daya manusianya, cetak dong. Ini juga rekrutmennya harus profesional, bukan misalnya saudara direkrut keluarga, direkrut untuk bekerja di institusi tersebut tanpa skill. Nah ini yang buat saya, ini kita harus memelihara ataupun menjaga bangsa ini untuk. menjadi bangsa yang besar supaya 2045 Indonesia emas, Indonesia maju bisa terrealisasi begitu. Itu saja Ketua, gemes soalnya.
Terima kasih Ketua. Bung Nurulman, saya perlu klarifikasi satu aja yang tadi terkait dengan saya, itu rumor aja mbak silahkan Pak, berikutnya Pak Wakadeper, silahkan Pak terima kasih, yang saya hormati Ketua Komisi 1, Wakil Ketua, para anggota, Engko Polhukam, para wamen, dirjen, hadirin yang saya banggakan. Kita mungkin masih dikagetkan dengan peristiwa 21 Juni lalu.
Dan kelihatannya sepele banget, kita jebol gara-gara tidak punya database. Artinya, dibelengin kok goblok banget nih orang Indonesia, kok database gak punya. Di luar cerita di balik itu, tetapi mari kita berbicara database. Tadi sudah dijelaskan oleh Mamen, ada tiga pusat data nasional. Yang pertama di Batam, kemudian Sikarang, dan IKN.
Ya. Nah sedangkan yang ada sekarang database sementara kalau nggak salah tier 3 ya, tier 34. baru tier 3 artinya kalau tier 3 juga gampang di jebol, wong ada mbahnya di atas tier 4 nah tentunya pertanyaan saya yang pusat data nasional tadi, yang akan dibangun, nah tolong jangan tanggung-tanggung bukan kelihatan bangun yang gede, tapi isi di dalam yang memberikan gambaran bahwa pusat data nasional itu memang tier 4 itu yang pertama mungkin tolong dihitung kedua tentunya database ini tadi sudah dijelaskan ini database ini tergantung vendor nah kita tahu ada 3 vendor yang mengolah pusat data nasional ini. Yang saya ingat ada Lintas Arta, Telkom, satu lagi ya Pak Men, Pak Dirjen.
Ya, tiga. Tiga itu. Nah, kalau saya yakin antara lintas ARTA dengan Telkom, vendornya berbeda, pasti sistemnya berbeda.
Gak bakalan dong orang jualan dengan sistem yang sama di tempat yang berbeda. Nah kalau itu yang terjadi, maka sistem backup kita secara nasional itu tidak terjadi. Artinya apa? Kalau jebol di Cekarang, memungkinkan juga jebol di...
Katakan IKN, memungkinkan jebol di Batam. Karena tidak saling backup, artinya dia hanya untuk backup diri sendiri. Itu kedua tuh.
Dan ini penting sekali ini untuk dilihat vendornya. Bisa nggak diajak kerjasama untuk membicarakan ini? Dia mau pakai, tadi disampaikan oleh Bu Nurul. Jangan sempat si siapa ini lintas arta pakai punya Rusia, kemudian terus telkom pakai punya China, yang lain pakai Amerika. Terus ada apa-apa bagaimana dia saling backup, karena pasti waktu dia diganggu, pasti dong pertahanan dia dulu yang dia pegang.
Nah, itu. Tadi sudah disampaikan Bu Nur juga, ini teknologi. berbicara mungkin karena Pak Mengko ini angkatan udara pasti akrab banget dengan bagaimana perkembangan teknologi udara gak bisa ketinggalan nah sama dengan ini Teknologi ini juga jadi penting itulah yang membuat seterusnya kementerian komunikasi dan informatika ini jadi mahal.
Gak bisa dia pakai gaya seperti pegawai negeri biasa kursi ini nanti sekian bulan diganti, sekian bulan diganti, gak melihat hakikat ancaman ada apa di luar. Nah disitulah yang dikatakan bahwa selalu dia harus mengadil. upgrade. Kalau mpanya nunggu nanti tunggu anggaran bayangin mau buat mau beli Dikatakan satu alat canggih, nunggu dua tahun, perkembangan teknologi sudah seperti apa? Kemudian anggaran, tadi saya tanya, kebetulan saya nggak ikut.
Anggaran Kom Info ini sebagai ujung tombaknya berapa sih? Katanya 13 ini turun 50 miliar. 50 persen maaf. 50 persen, sorry, 50 persen.
Yang masih 100% aja jebol, kan jebol kemarin. Nah bagaimana yang dikurangi? 50 persen, ya mungkin akhirnya kita atas bekat rahmat Allah yang mengkuasa dengan didorongkan keinginan lur supaya kita aman.
Mungkin begitu aja berdoa, apa yang disampaikan Pak Wamen bagus, tapi kalau uangnya gak ada Pak Wamen, gimana? Saya pikir gagas, saya hadir kemarin ada tambahan biaya untuk kominfo ternyata hanya tambah 10 miliar. Jadi apa itu barang?
Buat sosialisasi aja. Sosialisasi artinya kan kita berharap dengan kemarin kita dihajar ada dong. Nah ini kembali lagi. Bagaimana kepedulian pemerintah terhadap pertahanan cyber.
Kalau pemerintah gak ada, political will-nya gak ada. Ya siasat juga bapak duduk sini paparan sekian-sekian. Ya kita gak punya apa-apa. Kita enggak punya, sama dengan saya suka cerita Pak mantan Kasau ini, ya kalau dia pesawatnya teknologi katakan kita dibeli rata-rata teknologi generasi 4 aja udah kalah kita Pak ya, 4 aja udah kalah. Bagaimana kita mau beli yang sebelum dari itu?
Nah kira-kira ini kom-info seperti ini. Nah sekarang dengan ada anggaran ini kita berbicara satu tahun, kira-kira konsepnya yang dibacakan oleh Pak Wakmen tadi, tolong itu dibuat lebih realistis lagi, supaya memang... benar-benar diaplikasikannya jelas kagak bisa beli barang baru aja kadang gak bisa ya tinggal katakan mungkin komunfo rajin-rajin keliling asistensi ya kerjasama mungkin Terkuat bin ada, kejaksaan ada, bais ada, supaya patroli udaranya ini bisa lebih matang.
Karena kita nggak bisa beli warung. Mungkin, maaf, yang paling canggih kalinya di sini bukan Kominfo, paling canggih punya bin. Punya bin paling canggih.
Tapi mari kerjasama. Karena sekali lagi, tidak ada anggaran tambahan. Ya, mudah-mudahan dengan kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, ini bisa kita...
minimal bertahan untuk menuju nanti tahun 2026 nanti dengan anggaran yang insya Allah sudah ada kemampuan politik dari negara untuk bagaimana membangun pertahanan cyber kita kita mau bangun pertahanan cyber maaf pak, pak Menko kalau cuma membangun orangnya sama dengan infanteri, kaya saya pak ya harus ada alatnya Dan itu yang mahal, kalau dibangun orang gaji banyak seperti angkatan darat ini, tetapi tidak didukung dengan alutsistem memadai. Sia-sia yang namanya angkatan kelima. Info 1-2 beserta jajarannya Pak Dirjen dan Pak Deputi Polhukam dan juga di ujung ini ada sahabat lama kita Pak Pakkel.
Senang dan bahagia kita senang bisa berkumpul bersama membahas beberapa hal, tapi saya sedih ini kenapa kita masih membahas hal yang sama, bulat-balik dari diutarakan oleh para senior-senior kami. mengenai keteledoran lah Pak dari sini, ya mohon maaf ya Pak ya, ini keteledoran dari sisi pemerintah, akan kenapa masih hal ini terus kerap terjadi. Ya pertama waktu PDNS itu jebol, itu sudah cukup memalukan buat kita.
Padahal sebenarnya itu kan adalah program mercusuarnya Presiden Jokowi. Lalu waktu itu rapat yang terakhir itu yang kita membahas. Kebocoran PDNS dengan Kominfo dan juga dengan BSSN sempat saya sampaikan. Ini sekarang dibutuhkan apa lagi?
Kalau anggaran sudah, ya untuk tahun depan memang ada penurunan, tapi itu kan semua merata ke semua kementerian. akan tetapi kalau dari Kominfo, BSSN terus terjadi penambahan dari mulai tahun 2019 hingga 2024, total itu lebih hampir 100 triliun atau lebih dari 100 triliun, lalu dari BSSN memang agak fluk. Nah, undang-undang dari mulai ITE sudah diperbaiki, PDP juga sudah kita buat, sekarang bahkan urunan dari PDP pun belum rampung nih Pak, masih ada komisi PDP kan. Nah, semestinya itu sudah tanggal terakhir 17 Oktober, tapi sampai sekarang kita belum tahu ini komisi PDP ini dibentuk, isinya siapa, otoritasnya sejauh mana, dan juga langkah-langkah untuk memastikan kebocoran-kebocoran ini seperti apa. Nah, ya tadi memang seperti paparkan, sejauh ini.
secara makro, secara general. Akan tetapi tindak lanjutnya ini, ketika kita bicara teknisnya, ketika kita bicara langkah tahapan demi tahapannya, ini belum ada yang disampaikan kepada kami yang bisa menenangkan pikiran dan hati kami. Dan kami bicara di sini kan sebagai wakil rakyat, kita menyampaikan kekhawatiran ketakutan masyarakat secara umum, bagaimana kita bisa terus melangkah untuk menuju digitalisasi Indonesia.
internet 5.0, dan terus juga e-government services dan lain-lain ketika data-data masih belum bisa disimpan secara aman. Memang kejadian kemarin itu sudah ada tindakan lanjutnya, tapi ini kebocoran masih terus terjadi. Memang bisa mengelak mengatakan bahwa itu kebocoran bukan di salah PDNS, tetapi itu kan tetap adalah data masyarakat yang dikelola oleh pemerintah. Nah sekarang tanggung jawab pemerintah ini sejauh ini. Kalau memang data itu tidak disimpan di PDNS atau PDN nantinya, sekarang ini untuk memastikan bahwa setiap kementerian sebagai pengampu data itu securingnya sejauh mana, firewall yang dibangun sejauh mana.
Lalu ketika kita, seperti Bapak katakan tadi kerjasama dengan kampus lain, mencatat ahli-ahli baru, engineer yang baru. Nah ini langkah-langkahnya sudah sejauh mana, siapa yang sudah direkrut, siapa yang sudah diperkerjakan untuk membuat programming baru untuk mengamankan data-data kita. Ini yang kita ingin lebih dalami agar kita bisa dengan gagah berani bicara dengan kemasyarakat melalui media bersama-sama dengan pemerintah mengatakan bahwa kita sudah melakukan hal ABCDEF. Jangan kita ngomong ke media bahwa sudah ada tindakan, sudah ada pengamanan. tapi minggu depan ada data lagi yang jebol.
Karena itu yang terjadi Pak, setelah kejadian VDNS yang pertama beberapa bulan yang lalu, kita mengatakan sudah ada langkah, sudah ada pengamanan, sudah ada perbaikan, akan tapi begitu di lapangannya terjadi lagi kebocoran data, terjadi lagi penjualan data. Memang langsung bisa dibilang, wah data itu sudah diblokir, data sudah ini. Bukan itu yang kita ingin sampaikan, kalau kita ambilnya bilang data sudah diblokir, data sudah diganti, ya itu sih sama saja. kayak menutupin permasalahan dengan sweeping it under the rug gitu.
Kayaknya hanya nyemunyiin dengan satu layer aja tidak menyelesaikan titik persoalannya itu sendiri. Nah itu yang ingin kita dalami sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat anggaran Rp3.600 triliun itu yang untuk 2026 itu benar-benar dapat digunakan untuk berbagai macam hal termasuk pengamanan data. ketika kita transisi ke pemerintahan baru, ini penuh dengan keyakinan dan ketenangan bahwa digitalisasi Indonesia itu benar-benar berjalan dengan on track, baik dari sisi pelayanannya ataupun pengamanannya. Sekian, terima kasih.
Pak Ali, Terima kasih pimpinan. Yang kita hormati Kemeninpo, para Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, para Dirjen Aptika, dan Deputi Operasi PSN. Saya menekankan kembali apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi. Ini apa yang terjadi selama ini dan rame lagi kembali terjadi oleh yang menamakan dirinya oleh sekelompok Yorka ini Pak.
Ini... seakan-akan menjadi pukulan kembali kepada kita. Bahkan mereka kelompok ini pernah menantang kita untuk menunggu kapan untuk digerbek gitu Pak.
Nah mulai melihat situasi kayak gini kembali ya kita berharap nih mungkin dengan dikoordinasi oleh Kemeninpun ini dapat dilakukan tindakan karena kita lihat Yogyakarta ini juga pernah di luar negeri juga mereka sempat juga sudah di di tapi sampai sekarang juga masih tetap terjadi, dibiarkan begitu. Dengan koordinasi dari Kemeninpo ini kita ingin hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Yang kedua, mungkin dengan sekarang dikoordinasikan oleh Kemeninpo, Koordinasi-koordinasi tentang kebijakan yang dilakukan oleh Komitmen INPU dengan BSNI supaya betul-betul Koordinasinya ada sehingga tidak ada tumpang tindih atau memojokkan siapa yang benar siapa yang salah.
Jadi mudah-mudahan Kementerian Pemimpinan ini dapat memberikan kebijakan-kebijakan kepada dua kementerian kita dengan satu lembaga ini untuk betul-betul bekerja dengan kebijakan yang sudah diberikan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih, sudah semua memberikan pendapat ala pandangan. Saya dari meja pimpinan juga ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih Pak Menko Polhukam terasa kembali kaya...
Saya kepemimpinan Bapak pagi hari ini teringat kembali sekian tahun yang lalu bersama 4 tahun di sini, 4 tahun lebih malah dari kasau segala macam, dari irjen Pak ya, cukup lama. di Komisi 1. Nah, rasanya apa yang diambil, langkah-langkah yang diambil ini memberikan semacam kepastian. Kita harapkan setelah rapat hari ini ada langkah-langkah kepastian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menko Polhugam.
Saya suka sekali gaya beliau dalam menyelesaikan permasalahan. Tenang, tapi meyakinkan. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik. Saya akan mencoba untuk Pak Menkominfo, BSSN, semuanya yang ada di kepala teman-teman Komisi 1 berkaitan dengan security, mereka sudah terbiasa kalau kalau nggak terjadi apa-apa itu atria Anda bekerja dengan baik itu loh Pak kalau nggak terjadi itu artinya anda bekerja nggak usah khawatir kami nggak akan menganggap anda itu tidur nganggur enggak kalau tidak terjadi apa-apa.
Itu mindset di Komisi 1 Pak. Kalau tidak terjadi apa-apa, itu artinya Anda bekerja dengan baik. Kalau terjadi apa-apa, berarti Anda tidak bekerja. Itu problemnya. Gitu Pak Bu ya.
Semua seperti itu persepsinya. Jadi jangan, jangan, wah ini nanti kita tidak dikira, jangan dikira kita tidak bekerja. Kalau gitu, bocor saja. Oh jangan begitu.
Ketika tidak terjadi kecelakaan, kebocoran, itu artinya Anda atau Bapak-Bapak di Kominfo dan BSSN bekerja dengan baik. Ketika terjadi, maka berarti Bapak-Bapak tidak bekerja dengan baik. Itu, mindset di kami seperti itu. Nggak usah khawatir kalau nggak terjadi apa-apa, kita nggak akan nganggep Bapak-Bapak ini nggak bekerja, justru bekerja dengan baik. Itu yang pertama.
Yang kedua, sebenarnya kami ingin mendengar, karena dulu PR-nya kan begini, Pak ini baru terjadi, biarkan kami melakukan mitigasi, kami melakukan penyelamatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Hari ini kita sebenarnya ingin dengar itu. Nanti langkah kedepannya dibimbing oleh Pak Menko Polhukam.
Langkah-langkahnya saya kira tadi bagus sekali. Yang ingin kita gali seberapa data yang hilang, terus bagaimana perlakuan terhadap data yang hilang. Saya tidak ingin dijawab datanya enggak ada yang hilang, saya tidak ingin.
Karena dalam kebetulan pimpinan... Ketua Panja Pelindungan Data Pribadi itu saya. Ketika ada data yang hilang atau yang di-hack oleh pihak yang tidak punya hak atas itu, maka berarti yang salah adalah pengendali data. Yang salah pengendali data. Masyarakat tahunya pengendali data dalam hal ini adalah Kominfo.
Nah ini perlu dijelaskan, kalau memang bukan Kominfo siapa? Ketidak tegasan ini menyebabkan Bapak-Bapak di Kominfo atau mungkin di BSSN sebagai yang bertanggung jawab atas security menjadi tertuduh. Karena memang undang-undangnya seperti itu, walaupun lembaga penyelenggara pelindungan data belum jadi, ini yang ditagi oleh Pak Dev tadi.
Oke ya, jadi bagaimana terhadap data yang hilang? atau yang di-hack, atau yang di-block, atau yang di-kunci oleh ransomware. Kemudian yang berikutnya bagaimana recovery?
Recovery-nya seperti apa? Dengan PDNS yang waktu itu Telkom Sigma ya, Telkom Sigma ikut ke sini, kemudian ketika waktu itu, maaf dalam bahasa Jawa, Pak Panglima tahu, kayak Saurmano, Saurmano itu yang satu ngomong, begini yang satu ngomongnya, enggak terkoordinasi dengan baik. Titip Pak Panglima, biar enggak sahur-manuk nanti, saya kira perlu ditertibkan ini.
Karena yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, yang lain lagi mengatakan begitu. Masyarakat enggak butuh, Masyarakat butuh respon yang cepat, respon yang tepat. Tidak perlu saling menyalahkan, itu yang salah sana, itu yang salah sana, tidak perlu. Kemudian waktu itu kan masalah yang mendasar adalah backup, karena tidak ada backup, tidak ada mirroring, tidak ada backup. Alasannya ternyata adalah karena ketika kita atau Kominfo menyewa melebihi kapasitas yang dipakai menjadi temuan BPK.
Saya kira ini harus ada diambil langkah oleh pemerintah dalam hal ini ya, agar jangan sampai kemudian memang sifat teknologi seperti ini, backup itu akan berkembang. Kalau backup nunggu izin dulu, keburu dicolong orang, gitu. Kasusnya kan seperti itu. Nah tolong juga ketika memberikan penjelasan, ya satu kata penjelasannya, jangan yang satu mengatakan, ini masalah security, security ada di PSSN.
Loh kami hanya memberikan SOP, SOP-nya begini, kalau enggak dilaksanakan, akan jadinya begitu. Kasian masyarakat. Oke ya.
Kemudian... Izin ketua, bahwa waktu itu alasannya juga bahwa backup itu diserahkan kepada KL, kepada tenan yang menyewa. Itu, itu. Tadi kan dampak dari gini, waktu itu disampaikan, kenapa disampaikan? Karena kalau membackup otomatis menjadi temuan BPK, kalau tidak salah begitu ya.
Karena disewanya, misalnya sewa 1.000, kepakai 600, maka yang 400 jadi temuan. Jadi untuk tidak menjadi temuan, ditemuan harus ada permohonan dari KL. Itu, jadi gitu.
Waktu itu saya disini soalnya, duduk disini. Jadi saya tahu persis bagaimana jawaban waktu itu. Dan saya melihat, ya memang kalau auditor melihatnya begitu. Nah tapi kan perlu ada SOP yang bisa dibuat agar auditor tidak melihatnya seperti ini.
Ketika ada SOP yang jelas bahwa backup itu sifatnya misalnya bla Oke itu, kemudian yang berikutnya seperti apa? Apakah yang dulu dijanjikan SOP atau yang waktu itu rame dengan istilah tata kelola sudah dibuat, diperbaiki atau belum? Jadi kalau poin-poin ini disampaikan seperti ke kita, itu rapat ini selesai sebenarnya. Oke, seperti apa dirijen Aptika dengan BSSN? Waktu itu kan dua ini yang ada perbedaan.
Si vendor apa, si apa namanya, Telkom Sigma itu namanya apa? Dia sebagai apa? KSO ya, si pelaksana KSO-nya itu.
Saya kira itu mencoba untuk merapikan agar ketika kita rapat ini kan rapat terusan atau rapat lanjutan dari rapat yang lalu. Sehingga kami semua berharap problem yang lalu dijawab dulu, nanti baru mengarah pada perkembangan selanjutnya. Saya kira demikian. Di depan nanti akan ditambahin oleh dari Kominfo maupun dari PSSN.
Terima kasih pimpinan. Memang betul bahwa kementerian koordinator ini penting karena di sana ada tugas yaitu koordinator. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian menteri, kementerian-kementerian teknis di bawahnya, supaya tidak terjadi simpang siur atau saurmano tadi, jadi arahnya juga tidak jelas. Ini penting. Dengan kejadian bocornya BDNS di Surabaya, BDNS 2, ini akhirnya saurmano itu bisa dieliminir, kemudian dikoordinasi oleh koordinator, kemudian disinkronisasi dan dikendalikan.
Peristiwa bocornya BDNS II itu membawa kita membuka pikiran kita, pentingnya kita berkoordinasi, tidak memiliki ekosektoral di kementerian, mana yang memang mengkait ini harus segera kita selesaikan. Sehingga di lapangan juga kita temukan itu. Memang kita masih diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan di BDS-2 ini keres, tapi kita bisa melakukan tugas dan fungsi pelayanan imigrasi pada waktu itu.
Karena apa? Yang pertama adalah kami laporkan BDS-2 memang tidak punya backup. Karena Batam juga masih menunggu waktu yang lama, namun Batam pada waktu itu juga bisa dipungsikan, kita ambil sebagian datanya, namun Kementerian Imigrasi ini memiliki...
backup data mandiri, ini terselamatkan di situ. Backup data mandiri, diambilkan juga data di Batam, sehingga dalam waktu sekian hari sudah bisa berjalan. Dari pengalaman itu kami laporkan bahwa setelah kami lakukan bukan rapat koordinasi dengan Kementerian Komunikasi, dengan PSSN, kemudian dengan beberapa kementerian, kemarin sudah dibuatkan satu sinkronisasi antar kemelaka lembaga kementerian dan hasilnya adalah di BDNS II yang sekarang sudah kita buat, yaitu serpong dan mirroringnya ada di Sentul. Apa yang kita perbuat di sana dari pengalaman BDNS II.
Yang pertama adalah backup kita buat berlapis. Yang pertama adalah PDNS2 juga memiliki data sama dengan mirroring. Sehingga paling tidak gitu kita sudah memiliki satu data cadangan di mirroringnya adalah di Sentul. Kemudian data-data yang lain itu kita simpan di cloud. Sehingga kita paling tidak sudah punya dua cloud.
Kemudian backup berikutnya adalah kita simpan di cold site di Batam. Nah apabila terjadi serangan, kita paling tidak sudah aman sambil kita membuat satu pertahanan serangan supaya tidak merusak data-data yang di berikutnya. Dan PDNS 2 ini juga kita sudah mendekati tir 4, sehingga lebih kuat.
Dari pengalaman yang sudah kita bangun di BNS II, kita juga memperkuat seperti BNS II adalah yang di Cikarang, yang PDN, yang milik pemerintah, karena BNS kan masih memiliki KSO. Ini hampir sama dengan yang akan kita bangun dengan mendekati tier 4, dengan backup data, cloud, mirroring, kemudian yang ada di Batam akan kita tingkatkan menjadi 8 PB dan termasuk ini. Dari pengalaman ini tentunya kita akan memperbaiki diantara pertanyaan tadi memang pentingnya, mohon maaf ini adalah SDM. SDM sangat penting dari 514 kabupaten kota.
yang mengawasi memegang kuncinya pusdatin itu banyak yang tidak juga mengetahui bagaimana fungsinya CISEP karena mereka adalah dari vendor sehingga kita ketika memasukkan Rata membuka, dia dengan jari jarak jauh, dia membuka dengan tidak membackup password. Apalagi dia membukanya dari jauh langsung masuk ke cloud. Ini yang dari secara teknis memang membahayakan.
Ini kita perlukan untuk melakukan pendidikan untuk CISET-CISET ini. Sedangkan mohon maaf, pendidikan yang ada di BSN sudah untuk kapasitasnya, untuk pengikutnya juga terbatas. Ini juga perlu kita lakukan. Kemudian berikutnya disampaikan.
Samping SDM adalah memang regulasi, regulasi yang saya sampaikan tadi ini bisa mencakup kepentingan lembaga ini memiliki tugas yang jelas. Jadi siapa berbuat apa bagaimana seperti kejadian kemarin dalam proses pengembangan PDNS, BSSN memang dari awal belum dilibatkan. Tapi sekarang sudah dilibatkan secara langsung sehingga akan bisa mengetahui.
permasalahan-permasalahan apabila terjadi, sehingga sudah punya gambaran. Berikutnya adalah betul, teknologi. Teknologi terus akan berkembang, sehingga SOP dan semuanya harus kenyal terhadap teknologi tadi, termasuk yang pimpinan sampaikan bahwa spesnya diperlukan 800, kita tidak punya space cadangan, sehingga kita harusnya 1.000 hanya 800. Ini juga... akan kita juga koreksi untuk kita bisa membuat pisah dangan sehingga seluruh data termasuk backupnya ada di satu tempat. Memang kami juga ingin menyinggung terkait dengan sistem yang di sana, kami juga tidak buka ilmunya adalah saat ini apakah sudah menggunakan blockchain.
Kalau blockchain memang tidak akan bisa di-hack selangsung menyeluruh, paling enggak karena sistemnya ada block, dia tidak akan mau kalau block yang ini di- hack yang sana ikut. Nah ini mungkin apakah sumber data blockchain apakah juga sekarang masih di blok data. Ini juga perlu disampaikan dari nanti dari Kominfo, kalau memang kita security-nya sudah sampai ke blockchain berarti kita sudah aman. Dan terus terang memang terkait dengan digital ini kita memang perlu terus duduk bersama untuk mensimulasikan dan kemungkinan-kemungkinan ancaman dari Biorka itu juga jangan kita anggap remeh karena Karena ancaman ini adalah ancaman tahun 2022, akan mengancam ini. Dan ancaman berikutnya, kami juga punya data, akan mengancam setelah satu lembaga atau kementerian yang nanti akan lumpuh.
Ini pun harus kita bicarakan antara KOMINPO dengan PSSN dan kementerian terkait, supaya kita bisa memitikasi terhadap ancaman tersebut. Kami silakan dilanjutkan dari Kemen KOMINPO. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menko Polhukam.
pimpinan Komisi 1 yang sudah dilakukan untuk Perbaikan PDNS 2 yang terkena ransomware itu kita migrasi data Pak seperti sudah dijelaskan di PDNS 1. Tadi Pak Menko Poholokam juga sudah menjelaskan dengan cukup lengkap. Kami hanya menambahkan bahwa apa yang terjadi di PDNS 2 itu kita rebuild Pak. Kita rebuild lalu juga yang di PDNS 1 itu dilakukan hardening dengan security measurement yang lebih lengkap berdasarkan rekomendasi BSSN.
Jadi dari 16 poin yang direkomendasikan kita sudah lakukan semua, tinggal dua fitur lagi yang akan kita lengkapi yaitu kriptografi dan juga melakukan hot backup untuk di BDN 1. Dan mekanismenya sedang berjalan dan berdasarkan timeline di bulan Oktober ini sudah lengkap dari rekomendasi BDN 1. Saya setuju sekali tadi apa yang disampaikan oleh semua pertanyaan dan juga usulan dari rekan-rekan di Komisi 1, persoalan cyber security ini memang persoalan yang paling krusial sekarang ini. Jadi dia mengikuti langkah-langkah transformasi digital dan saya kira kesadaran ini juga sudah merata di ekosistem Kominfo tentang pentingnya kolaborasi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bengko Polhukam. Jadi saya kira lesson learned yang paling mahal yang kita dapatkan dari serangan ransomware itu adalah bahwa transformasi digital ini bukan sekedar berhenti membuat situs ataupun website, seperti itu, tapi juga bagaimana mindset kita, bagaimana mengubah cahaya, cara bekerja kita, dan apa itu yang dimaksud dengan digital services atau layanan digital. Ini memang tidak sederhana, lagi-lagi selain soal teknologi juga soal SDM, soal literasi pengguna teknologi yang bisa mengakses data center juga harus kita tingkatkan kesadarannya.
Karena berdasarkan kesimpulan yang kita dapatkan dari beberapa insiden, Dan yang terjadi pada umumnya terjadi keteledoran ataupun kecakapan dalam mengakses data center. Misalnya dalam security measurement itu kita sudah tetapkan ada tiga yang harus dilakukan. Misalnya multifaktor authentication atau MFA itu harus dilakukan.
Lalu kemudian conditional access jadi peranti ataupun alat untuk mengakses. data center itu harus spesifik digunakan atau didedikasikan hanya untuk penggunaan data center. Tapi kenyataannya banyak yang jebol juga di sini. Lalu juga soal disiplin penggunaan password.
Kita juga menemukan begitu banyak password yang kompromis, yang gampang di-hack. Nah memang semua ini bukan apologi dari Kominfo, tetapi... Kami melihat memang ada hal yang harus kita tingkatkan dan lesson learned dari apa yang terjadi di PDNS 2 itu menjadi catatan-catatan keras buat Kominfo sendiri.
Kami melakukan self-critic juga terhadap tata keluaran SOP yang dibuat ataupun yang existing yang ada dan kita coba memperbaikinya ke depan. Nah untuk soal arsitektur keamanan. mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Dirjen Aptikan dan ditambahkan oleh rekan dari BSSN. Izin Bapak Ketua.
Terima kasih Pak Menko, Pak Wamen, Pak Ketua, Bapak Ibu Ketua Dewan yang terhormat. Sedikit mungkin menambahkan sebelum bicara soal Hal teknis terkait dengan sumber daya manusia yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan di BSSN, situasi PDNS hari ini, satu dan dua itu sudah sangat berubah dan berbeda Bapak Ibu, dibandingkan dengan insiden yang kemarin. Itu mungkin satu hal yang perlu kita catat, hal ini dengan memperhatikan berbagai lesson learned yang sudah diperlukan. sudah dilakukan.
Jadi mulai dari sistem, tadi ada list yang sudah disampaikan oleh baik dari Pak Menko maupun dari Pak Wamen, tadi sudah menunjukkan beberapa hal yang sudah ditunjukkan. Dan ketika itu dilakukan semua, sebenarnya situasi teknologi dan proyek bisnis dari PDNS itu sudah sangat berubah saat ini. Dan itulah kemudian yang memberikan kita perencanaan, menjadi dasar juga perencanaan untuk pembangunan PDN yang tadi sebut. sempat disinu oleh Pak Wamen itu yang pertama Bapak Dirjen, boleh dijelaskan sangat berbeda itu apa gitu, biar biar apa Mbak Nurul juga bisa iya, dengan mikrofon Yang pertama tentu terkait backup pak ya, backup berlapis tadi disampaikan oleh pak Menko sudah jelas 3 kopi, 2 media, 1 call site, itu kan sudah sangat berbeda pak ya Artinya ada proses yang berbeda dari yang sebelumnya yang tadinya mungkin ada semacam tanda kutip ya semi silo lah ya antara yang PDN 1 dan PDN 2 nah sekarang itu sudah ini itu mungkin satu yang kedua mungkin adalah proses di dalamnya Pak Bapak Ibu jadi apa namanya harus diakui bahwa banyak persoalan-persoalan terkait multifaktor authentication dan segala macam yang selama ini Mungkin sebelum kejadian belum ada apa-apa, belum diperhatikan, ini sekarang sudah mulai di-enforce.
Apalagi bahkan ketika dalam hal PDN, misalnya Bapak-Ibu, perencanaan, itu biasanya juga sudah terlibat aktif saat ini dalam perencanaan PDN. Itu yang saya sebut tadi, menjadi bagian dari perencanaan di PDN yang disebutkan oleh Pak Wamen tadi. Itu saya kira terkait sama yang perbedaan tadi.
Interupsi Mbak Ketua, masalah perbedaan yang dijelaskan ini menurut saya normatif ya, ini kan masalah koordinasinya begitu, tapi secara teknisnya itu apa perbedaannya itu? Kalau itu normatif Pak, kita bisa ngomong seperti itu, istilahnya asumsi saja, empiris, gitu, silahkan. Oh iya ini mungkin Bapak Ibu yang apa namanya beberapa pointer dari PDNS 1 dan sebenarnya juga di PDNS 2 ya Pak Jirah Yang next coba yang ini Yang share security responsibility policy Tidak bisa ya?
Tidak ada ya? Oh ya, yang ini dulu. Ya.
Nah kalau kita lihat dari catan di implementasi ini Bapak Ibu Ada 9 implementasi yang direkomendasikan oleh BSSN, mungkin nanti bisa lebih detil ya Pak ya, terkait sama ininya. Tapi dari masing-masing pointer ini, pointer-pointer ini disusun dan direkomendasikan oleh BSSN. yang existing hari ini terkait dengan PDNS 2, kita menyebutnya flow itu ya Bapak Ibu, nah ini bisa dibilang yang wajib semua sudah dilaksanakan 100%. dan progres yang paralel itu sudah 7% tinggal beberapa hal terkait kriptografi yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Deputi Pak Kel jadi kalau misalnya kita lihat secara umum misalnya ditanyakan seberapa berbeda ya hampir banyak hal dari yang ini tidak ada pada pera insiden Bapak Ibu semua ini sudah dilakukan saat ini sudah mencapai 100% yang wajib dan yang progres tinggal tinggal yang bagian yang sifatnya kriptografi as service.
Ini sudah sangat berbeda Pak Ibu, kalau misalnya kita bisa menunjukkan hal yang sebelumnya. Di luar ini juga, sekarang itu juga sudah sangat aktif shared security responsibility yang dilakukan antara Kominfo dalam hal ini Aptika dengan BSN. Jadi ada beberapa insiden yang sudah terjadi belakangan ini, itu koordinasi kita sudah sangat cepat. sempat yang sangat berbeda dari yang sebelumnya, yang tadi sempat disinggung oleh Pak Pimpinan Sidang tadi.
Mungkin Pak... Saya coba potong ya Pak Dirjen. Saya kalau baca ini, sangat bagus, sudah 100 persen segala macam.
Tapi kita baru lihat hari ini. Coba kalau misalnya ini paling enggak seminggu yang lalu sudah selesai kan Pak. Kalau kita dikasih masukan, saya semalam masih dikerubung wartawan, saya jawab, saya berubah. belum tahu apa-apa, besok pagi baru mau rapat. Coba kalau misalnya ada perkembangan, sampai kan pada kami pendek-pendek lah di WA atau satu gambar itu kirim pada kita perkembangannya begini.
Jadi kita bisa bantu bapak-bapak kerjanya. Kalau kita nunggu, wah udah nunggu besok pagi aja deh. Semalam itu wartawan nanya, ya saya bilang belum tahu, saya bilang progresnya belum ada, karena memang saya belum dengar.
Coba kalau ada progres, kirimlah pada kami. Pak akan sangat membantu. Kita kan baru tahu hari ini, Pak, karena kita baca ini.
Bagus sekali progresnya. Tapi progres ini saya kira bukan hari ini, tapi sekian minggu yang lalu sudah berangsur membaikkan begitu. Kalau progresnya ini kami diupdate, itu kami bantu kan bahwa istilahnya sebenarnya enggak terlalu lama juga mereka sudah kerja.
Sampai saat tadi malam saya bilang, saya belum tahu progresnya seperti apa. Yang salah siapa? Padahal kita mesti bantu, karena mereka akan tanya pasti, gimana progresnya kemarin?
Belum ada laporan progres. Maaf ya, jadi terpaksa saya harus ngomong gitu, kalau daripada saya ngomong, oh sudah apa. apa enggak tahu gitu sama bunurul saya kira sama ya jadi mungkin apa grafis apa-apa gak satu gambar mungkin operasinya begini itu saya kira membantu sekali buat bapak-bapak itu kami pingin bantu itu sekaligus kami agar kalau ketika ditanya teman-teman wartawan kok nggak ada perkembangan Oke mau dilanjut dari PSSN silakan Mohon izin Bapak Lengkapolkam, Bapak Ibu sekalian, Komisi Satu yang kami hormati dan benggakan. Perlu kita sadari bersama bahwa serangan siber itu kapan saja. Sehingga proses kita menyelesaikan kebocoran data itu kita lihat dari berbagai aspek atau berbagai dimensi.
Berangkat dari progres implementasi yang sudah kita sampaikan tadi, ini sudah seratus tahun. 100% 78% ini dalam proses bagaimana kita menunggu seluruhnya selesai baru kita akan melakukan enkripsi untuk memastikan bahwa data yang ada di pusat data itu benar-benar dia aman karena proses enkripsi itu adalah tahap yang terakhir untuk melihat seluruh modul yang terkait satu dengan yang lain itu baru kita melaksanakan enkripsi Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sumber daya manusia yang tadi sudah disampaikan oleh Menko, Polkam maupun Wamen tadi, bahwa ada kelemahan kita yang ada di dalam. di cisretnya masing-masing ini memiliki standar kemampuan atau sumber daya manusia yang berbeda sehingga di dalam mengimplementasikan atau mengoperasionalkan sistem itu, kita tidak punya standar kemampuan Sehingga problem yang terjadi adalah kesalahan teknis terkait dengan masalah konfigurasi yang ada di masing-masing sistem yang ada di CISER-CISER yang masing-masing. Yang ketiga Pak, adalah teknologi.
Perlu kita pahami bersama bahwa teknologi itu sangat penting untuk bagaimana kita gunakan untuk melakukan pencegahan baik dari dalam maupun dari luar. Terkait dengan masalah kebocoran data ini kami pastikan pula Pak. Baik Pak.
sesuai dengan PP 71 tahun 2019 disitu dia mengatakan bahwa yang bertanggung jawab terhadap kehandalan data dan keamanan penyelenggaran sistem informasi adalah hanya di seluruh kementerian dan lembaga. Itu dulu yang harus kita pahami. Sehingga BSSN, ketika kita memberikan rekomendasi, kita tidak punya kewenangan untuk memberikan penekanan kepada kementerian dan lembaga.
Kami memberikan rekomendasi, tetapi sebagian besar ada yang respon positif, ada yang tidak. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga ketika kita berbicara dengan pusat data nasional sementara yang sudah kita sama-sama lakukan. masing-masing tenan nanti bisa kita bisa melihat seluruh proses transaksi data dari masing-masing tenan itu akan terlihat.
Sehingga diharapkan semua komunikasi data antara masing-masing tenan dengan pusat dan daerah itu dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan yang terakhir Pak, kami BSSN sudah dilebatkan dalam rangka bagaimana kita mengamankan pusat data nasional yang tadi dikatakan oleh Pak Wamen, karena kita sudah... sudah mendapatkan grand designnya sehingga kita proses melakukan audit itu, kita sudah memberikan 16 rekomendasi dan itu yang menjadi fokus kami untuk terus bagaimana mengawasinya di dalam mengimplementasikan, saya kira teman dari kami, terima kasih Mungkin menggabungkan dari Pak PSSN ya. Jadi kita itu ingin diupdate. Kami enggak butuh diajari yang teknis itu, itu urusan Bapak lah.
Urusan Bapak silakan kerjakan, laporkan pada kami, berkembang. Kami mintanya hanya itu, sambil selesaikan. Jadi, enggak usah kita di detail tahapannya nanti begini, begini, begini.
Itu kan memang kewenangan Bapak untuk pada kementerian. ini nunggu, ya itu silakan saja, itu proses yang ada di Bapak, yang ada di pemerintah. Kita tahunya masyarakat yang hilang atau yang di-hack katanya itu aman, kan itu saja, aman.
Nah bagaimana pengamanannya, dulu kita minta, nah sudah begini, Kenapa kita sampaikan bahwa tadi malam saya belum tahu? Karena memang belum ada update, itu saja. Masih ingat Pak Panglima dulu ketika ada masalah ini, Pak Ketua melaporkan ini perkembangannya begini. WA saja itu pada pimpinan, nanti pimpinan kita.
sampaikan kepada anggota. Jadi anggota punya penguasaan yang selalu terupdate. Ringan sih, apalagi Pak Panglima lewat Twitter, lewat Instagram segala macam itu kan ada. Beliau sampaikan itu terkomunikasikan dengan baik waktu itu ya ini.
Nah ini kita enggak ada update itu, sehingga ketika kita ditanya oleh banyak pihak, wajar dong mereka tanya pada Komisi 1. Jadi oke, saya kira ke depan. Kita berharap koordinasi, buat kami update saja, diupdate, perkembangannya begini, sehingga kita bisa ada satu, oh mantep ini, perkembangannya ada. Jangan sampai ini gimana, kemarin mau rapat, Pak Haris ini gimana tentang yang dulu, Ramsumber, enggak ada update.
Tanya Bu Ketua juga, enggak ada update tuh. Nah kan sayang sekali nih, padahal Bapak sudah bekerja, itu yang ingin kami tekankan. Saya kira demikian, ada lagi?
Masukkan? Cukup ya? Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya kira demikian. Asli ada lagi Pak Menko?
Silakan. Terima kasih Pimpinan. Jadi memang yang kami catatkan di baris bawah adalah komunikasi, informasi.
Karena hari ini tidak quorum rapat ini, sehingga kita tidak bisa membuat kesimpulan rapat, tapi catatan rapat saja ya. Jadi silakan ditayangkan. Catatan rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam.
Senin 23 September 2024. Satu, Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menko Polhukam terkait perkembangan penanganan insiden di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Dalam penjelasan tersebut, Menko Polhukam menyatakan bahwa PDNS II telah pulih pelayanannya. Dua, Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk menempatkan PDNS dan PDN, yang merupakan penjaga utama dari informasi kritis dan layanan vital, pada tier 4 mengingat di era digital.
melakukan pembaruan tata kelola secara menyeluruh di semua aspek guna meminimalkan risiko, ancaman, gangguan terhadap PDNS dan PDN. B, melakukan penguatan infrastruktur TIK yang mampu mendukung keamanan cyber PDNS dan PDN. C, memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun PDNS dan PDN yang berasal dari negara lain harus bebas dari ancaman terhadap kedaulatan cyber Indonesia.
Mungkin ada catatan, ada koreksi? Menko Paluka. 7 Pak, pimpinan. Nomor 2 juga kami setuju. Nomor 3, pada A secara berkenalan ini setuju.
B, ini juga kami setuju. Yang C, ini memang teknologi saat ini kita masih juga mengikuti teknologi dari luar, namun sudah kita secure, kita amankan untuk bisa kita gunakan. Jadi nomor tiga memang kami terus memantau untuk keamanannya.
Sehingga perkuatan PSSN juga terus setiap hari harus kita lakukan. Terima kasih. Setuju.
Untuk apa meminimalisir atau ada kesadaran untuk melakukan koordinasi, jadi tidak ada lintas ego sektoral? Atau mungkin karena ini sudah menjadi tupuksinya Menko, sehingga sudah secara otomatis. Langsung tindak lanjutnya untuk terkait dengan koordinasi supaya menghilangkan ekolisi struktural.
Karena satu tambahan saja pimpinan bahwa CISAT tugasnya adalah memberikan notifikasi kepada CISAT-CISAT di bawahnya. Saat itu, setiap ada notifikasi, itu ada yang di-APKan. Sehingga koordinasi ini tidak terlihat.
Kemudian kami tambahkan tugasnya dari PSSN adalah di samping memberikan notifikasi, dulu hanya memberikan notifikasi, beri informasi, akhirnya ikut intervensi. Supaya jangan sampai terjadi yang lebih besar dengan pengalaman di BNS 2. Sepertinya sudah diberikan notifikasi, peringatan. Namun pada waktu itu memang karena CISET-nya juga belum terlatih, kemudian juga belum ada koordinasi sehingga jebol. Dan ini sudah kita bentengi untuk kita lakukan mitigasi, jangan sampai terjadi seperti hal serupa. Demikian.
catatan rapat 1, 2, dan 3 kita setujui. Bapak-Ibu sekalian, demikian rapat hari ini. Dan sebelum menutup rapat, kita berikan kesempatan pada Bapak Menko Polhukam untuk memberikan closing statement.
Terima kasih pimpinan, dengan pertemuan ini kita akan introveksi ke dalam, dalam rangka melindungi sistem digitalisasi kita dan peristiwa di BDNS 2 ini menjadi satu lesson learn bagi kita supaya tidak terjadi lagi. Jadi mudah-mudahan dengan kerja keras di kementerian, di bawah koordinator Polukam ini bisa memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan sistem digitalisasi kita.