Catatan Kuliah: Jenis-Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pendahuluan

Salam Pembuka: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Topik: Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia
Pentingnya Pemahaman: Mahasiswa harus membedakan antara istilah "jenis" dan "bentuk".

Istilah yang Tepat: Jenis peraturan perundang-undangan lebih tepat daripada bentuk.
- Bentuk: Merujuk kepada format baku.
- Jenis: Mengacu pada karakteristik, sifat, dan substansi dari peraturan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
- Tingkat Pusat: Mengatur secara umum dan mengikat seluruh warga negara.
- Tingkat Daerah: Mengatur dan mengikat warga di daerah tertentu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Ditetapkan oleh Majelis Permusawaratan Rakyat (MPR).
Ketetapan MPR (TAP MPR)
- Posisi di bawah Undang-Undang Dasar 1945 setelah revisi UU.
- Kontroversi: Apakah termasuk produk hukum?
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
- Dibentuk oleh DPR atas inisiatif Presiden.
- PERPU sebagai jalan pintas dalam keadaan darurat.
Peraturan Pemerintah (PP)
- Petunjuk teknis dari undang-undang.
Peraturan Presiden (Perpres)
- Dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang.
Peraturan Daerah Provinsi (PERDA)
- Dibentuk oleh DPRD provinsi atas inisiatif gubernur.
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA Kabupaten/Kota)
- Dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota.

Hirarki penting: Mahasiswa harus memperhatikan urutan hirarki dengan benar.
Peraturan Lain: Selain yang disebutkan, ada peraturan yang ditetapkan oleh lembaga lain seperti MPR, DPD, Mahkamah Agung, dan lainnya.

Pentingnya Memahami: Mahasiswa perlu memahami berbagai jenis dan hirarki peraturan untuk teknik pembuatan undang-undang.
Penutup: Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat.
Salam Penutup: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.