Catatan Kuliah: Perhutanan Sosial

Pendahuluan

• PSKL (Perhutanan Sosial dan Kesejahteraan Lingkungan) mulai hadir pada tahun 2015.
• Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi satu organisasi.
• Peraturan terbaru terkait perhutanan sosial adalah EE Nomor 9 Tahun 2021.

Konsep Dasar Perhutanan Sosial

• Definisi:

  • Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat lokal atau hukum adat.
  • Tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan.

• Perubahan Paradigma:

  • Sebelumnya, hak pengelolaan hutan sering diberikan kepada perusahaan industri.
  • Perhutanan sosial memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan.

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

• Syarat dan Akses Legal:

  • Untuk memberikan akses legal kepada masyarakat yang telah menggarap atau bermukim di kawasan hutan.
  • Pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

• Lima Skema Pengelolaan:

  1. Hutan Desa (HD): Dikelola oleh lembaga desa.
  2. Hutan Kemasyarakatan (HKM): Dikelola kelompok masyarakat.
  3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR): Dikelola oleh kelompok atau perseorangan untuk tujuan produksi.
  4. Kemitraan Kehutanan: Kerjasama antara pemegang izin dan masyarakat sekitar.
  5. Hutan Adat: Dikelola oleh masyarakat hukum adat dengan tata aturan adat yang berlaku.

• Filosofi Lima Jari:

  • Melambangkan lima skema perhutanan sosial.

Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial

• PIAPS: Peta yang menunjukkan kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
• Dapat direvisi setiap 6 bulan.

Pengelolaan Perhutanan Sosial

1. Penataan Areal: Setelah mendapatkan persetujuan, areal harus ditata.
2. Rencana Kegiatan: Rencana kegiatan perhutanan sosial (RKPS) selama 10 tahun dan rencana kegiatan tahunan (RKU).
3. Pengembangan Usaha: Mengembangkan komoditi usaha dalam kawasan hutan.
   • Contoh: Produksi kopi, madu, aren.

Penanganan Konflik

• Penanganan konflik tenurial dengan memfasilitasi mediasi dan penyelesaian konflik.
• Pendampingan: Diperlukan untuk mendukung masyarakat dalam pengelolaan.

Kemitraan Lingkungan

• Kelompok dapat bermitra dengan pihak lain untuk pengembangan usaha.

Rincian Skema Perhutanan Sosial

• Hutan Desa: Dikelola oleh lembaga desa.
• Hutan Kemasyarakatan: Dikelola oleh kelompok tani.
• Hutan Tanaman Rakyat: Dikelola oleh kelompok tani atau perseorangan.
• Kemitraan Kehutanan: Kerjasama antara perusahaan pemegang izin dan masyarakat.
• Hutan Adat: Berdasarkan pengakuan masyarakat hukum adat.

Hak dan Kewajiban Pemegang Persetujuan

• Pentingnya pakta integritas: mengatur hak dan kewajiban kelompok pengelola.
• Evaluasi: Dilakukan untuk memastikan pengelolaan sesuai dengan peraturan.

Penutup

• Materi terkait perhutanan sosial penting untuk dipahami dalam konteks pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
• Diharapkan peserta uji dapat memahami dan memanfaatkan informasi untuk keperluan uji.