Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

Pendahuluan

• Pembahasan tentang kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal.
• Masa demokrasi liberal diterapkan setelah Konferensi Meja Bundar 1949 dan pengembalian ke negara kesatuan pada 17 Agustus 1950.

Perubahan Bentuk Negara

• Negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949.
• Rakyat menuntut kembali ke negara kesatuan, yang direspon pemerintah dengan mengubah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Hukum dasar saat itu adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Sistem Pemerintahan

• Mengadopsi sistem pemerintahan parlementer.
• Ciri-ciri sistem parlementer:
  • Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.
  • Presiden sebagai simbol kepala negara tanpa wewenang menjalankan roda pemerintahan.
  • Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

Tumbuhnya Partai Politik

• Tumbuh suburnya partai politik dengan sistem multipartai.
• Partai-partai besar: Masyumi, PNI, NU, dan PKI.

Pergantian Kabinet

• Dari 1950 hingga 1959, terjadi 7 kali pergantian kabinet.

1. Kabinet Nadsir (6 Sept 1950 - 20 Maret 1951)

• Bertahan 6 bulan.
• Jatuh karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan mosi tidak percaya dari PNI.
• Prestasi: Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Kabinet Sukiman (27 Apr 1951 - 3 Apr 1952)

• Masalah politik terkait kerjasama dengan Amerika Serikat dalam Mutual Security Act.
• Tuduhan membela Blok Barat.

3. Kabinet Wilopo (3 Apr 1952 - 30 Juli 1953)

• Bertahan 15 bulan.
• Menghadapi krisis ekonomi dan gerakan separatisme.
• Berakhir setelah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia.

4. Kabinet Ali Sastrawamijoyo I (1 Agust 1953 - 24 Juli 1955)

• Berperan dalam eksistensi Indonesia di kancah internasional.
• Prestasi: Terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika.
• Jatuh karena masalah internal TNI-AD.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agust 1955 - 3 Maret 1956)

• Menyelesaikan konflik di TNI-AD.
• Menyelenggarakan pemilu pertama untuk DPR dan Dewan Konstituante.

6. Kabinet Ali Sastrawamijoyo II (24 Maret 1956 - 14 Maret 1957)

• Dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan separatis.
• Mengalami keretakan dukungan dari partai-partai.

7. Kabinet Juanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959)

• Dibentuk oleh tokoh non-partai.
• Prestasi: Deklarasi Juanda tentang batas laut teritorial.
• Masalah: Percobaan pembunuhan Presiden dan sidang Dewan Konstituante yang gagal.

Akhir Masa Demokrasi Liberal

• Dekret Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959:
  • Membubarkan Dewan Konstituante.
  • Mengembalikan UUD 1945.
  • Menandai berakhirnya demokrasi liberal dan pemerintahan parlementer.

Penutup

• Terima kasih atas perhatian dan ajakan untuk subscribe untuk video pembelajaran selanjutnya.