Catatan Kuliah: Integritas dan Kecurangan dalam Pemilu 2024

Pendahuluan

• Pertemuan yang tidak direncanakan, namun Tuhan mempersatukan dalam tujuan yang sama: penegakan demokrasi dan keadilan.
• Film ini adalah upaya untuk mengungkapkan pemikiran dan usaha, meski tidak sempurna.

Kecurangan dalam Pemilu

• Awal dari kecurangan sering kali tidak terlihat, seperti alat yang digunakan dalam pemilu.
• Dua kata kunci: curang dan alat bantu. Alat bantu bisa menyamarkan kecurangan.
• Menggunakan alat dan teknologi harus dengan integritas dan transparansi.

Detail dan Analisis

• Pentingnya melihat detail dalam perhitungan suara.
• Ketidakmasukakalan ketika suara sudah muncul di situs KPU sebelum perhitungan selesai.
• Penyimpanan data suara yang tidak seharusnya, seperti di Singapura, menjadi masalah hukum.

Temuan Kecurangan

• KPU mengakui ada masalah di 154.541 TPS, namun jumlahnya lebih banyak.
• SK KPU nomor 349 tahun 2024 melarang pemeriksaan data selama 3 tahun.
• Data suara yang seharusnya transparan menjadi tidak terlihat, menimbulkan keraguan publik.

Amikus Curiae

• Amikus Curiae: Sahabat pengadilan, peran masyarakat untuk memberikan saran di persidangan.
• Alasan pengajuan Amikus Curiae adalah proses yang belum memadai dalam persidangan.
• Poin-poin penting yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi:
  1. Kewenangan Mahkamah
  2. Beban pembuktian
  3. Keabsahan calon pasangan presiden dan wakil presiden
  4. Sikap Mahkamah terhadap pengaduan masyarakat.

Integritas Pemilu

• Integritas adalah syarat utama untuk kepercayaan publik dalam pemilu.
• Kecurangan merusak legitimasi pemilu dan kedaulatan rakyat.
• Proses pemilu 2024 dianggap paling buruk dalam sejarah.
• Harapan untuk pemulihan integritas melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.

Penutup

• Pemilu adalah peristiwa hukum penting dan harus dijaga integritasnya.
• Harapan untuk perbaikan dan pemulihan integritas pemilu di masa depan.
• Merdeka!

Catatan Tambahan

• KPU perlu mempublikasikan data secara transparan dan akurat.
• Pemantauan dan sanksi terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan secara tegas.
• Mahkamah Konstitusi diharapkan untuk berfungsi dengan baik dan adil.