Perhutanan Sosial

Definisi

• Pengelolaan hutan lestari untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
• Tujuan: meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga lingkungan.

Alokasi dan Regulasi

• Alokasi tahun 2015-2019 dapat dilihat di PAPS di website pskl.menlhk.go.id.
• Diatur dalam Permen LHK No. 83 Tahun 2016.
• Implementasi Nawacita:
  • Nawacita 1: Negara hadir melindungi bangsa.
  • Nawacita 6: Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
  • Nawacita 7: Kemandirian ekonomi.

Skema Hutan Desa

• Pengelolaan oleh desa, disebut hutan nagari di Sumatera Barat.
• Hak pengelolaan oleh lembaga desa atau adat.
• Kegiatan di hutan lindung:
  • Pemanfaatan tanaman obat, ekowisata, hasil hutan bukan kayu, karbon, dan air.
• Kegiatan di hutan produksi:
  • Pemanfaatan kayu dan bukan kayu, ekowisata, karbon, dan air.

Hutan Kemasyarakatan

• Diberikan kepada kelompok tani, gabungan tani, koperasi.
• Kegiatan yang diizinkan:
  • Semua kecuali pemanfaatan kayu terbatas untuk hutan produksi.
  • Ekowisata, karbon, keanekaragaman hayati.

Hutan Tanaman Rakyat

• Diberikan kepada kelompok masyarakat.
• Kegiatan:
  • Menanam dan memanen kayu untuk industri.
  • Ekowisata, karbon, tupang sari.

Hutan Adat

• Diberikan kepada masyarakat hukum adat (MHA).
• Memerlukan peraturan daerah untuk perubahan status hutan.

Kemitraan Kehutanan

• Pengakuan oleh Menteri LHK.
• Pengelola: Perumperhutani, KPH, Balai Taman Nasional, dll.
• Izin: IUP HHK, HPH, IUP HTI.

Informasi Lebih Lanjut

• Hubungi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Kementerian LHK.
• Website: pskl.menlhk.gov.

Catatan Tambahan

• Legalitas masyarakat dalam kawasan hutan.
• Program pemerintah dan CSR masuk ke masyarakat.
• Izin tidak diperjualbelikan, tidak menanam sawit, tidak diwariskan.

Penutup

• Salam 5 Jari
• Terima kasih telah menonton.