Mengatasi Korupsi dan Membangun Kepercayaan

Sep 12, 2024

Catatan Kuliah: Memutus Mata Rantai Korupsi

Pembicara dan Konteks

  • Pembicara Utama: Yohan Wahyu (Peneliti Litbang Kompas) dan Halana Enggolan (Deputi Pencegahan KPK)
  • Topik: Korupsi, transparansi penganggaran, dan dampaknya terhadap demokrasi dan kepercayaan publik.

Masalah Korupsi di Daerah

  • Korupsi mengancam demokrasi dan menggerus kepercayaan publik.
  • Contoh Kasus: 140 sekolah di Cianjur, di mana 14,5% dari total anggaran dipotong.
  • Dominasi Dana Transfer Daerah: 95% APBD daerah didominasi oleh dana transfer dari pusat, termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus).

Transparansi dalam Penganggaran

  • Masalah Transparansi: Hanya sekitar 40% kabupaten di Indonesia yang memiliki perencanaan dan penganggaran yang transparan dan dapat diakses publik.
  • Integrasi Perencanaan dan Penganggaran: Penting untuk mengintegrasikan perencanaan dengan anggaran untuk meningkatkan transparansi.
  • Sistem Penganggaran: Banyak daerah tidak memiliki sistem penganggaran yang baik, sehingga masyarakat tidak tahu usulan dan pengawasan tidak dapat dilakukan.

Pengawasan dan Remunerasi

  • Kinerja Inspektorat: Pengawasan di daerah umumnya lumpuh, inspektorat tidak berfungsi baik.
  • Biaya Pilkada yang Tinggi: Biaya pemilihan kepala daerah yang mahal membuat banyak calon bergantung pada sponsor.
  • Remunerasi Kepala Daerah yang Rendah: Pendapatan kepala daerah yang rendah (6,1 juta) menjadi salah satu faktor yang mendorong korupsi.

Komitmen Pribadi dan Reformasi Sistem

  • Sistem yang Perlu Diperbaiki: KPK mencatat beberapa sistem yang perlu diperbaiki untuk mencegah korupsi:
    1. Pengawasan yang Efektif
    2. Mengurangi Biaya Pilkada
    3. Meningkatkan Remunerasi Kepala Daerah
    4. Reformasi Sistem Penganggaran yang Terpusat
  • Komitmen Pribadi: Penting untuk menilai komitmen individu dalam mencegah korupsi.

Dampak Terhadap Kepercayaan Publik

  • Penurunan Kepercayaan Publik: Survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurun.
  • Pertanyaan Kritis: Apakah penurunan kepercayaan ini akan mempengaruhi partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang?

Kesimpulan

  • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran merupakan langkah penting untuk memerangi korupsi dan membangun kembali kepercayaan publik.