Nah bagaimana memutus mata rantai korupsi yang mengancam demokrasi dan menggerus kepercayaan publik serta membajak kesejahteraan rakyat. Untuk bahasa sudah hadir di studio ada peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Selamat malam Mas Yohan.
Kita gak hanya berdua karena melalui sambungan satelit sudah ada Deputi Pencegahan KPK, Pak Halana Enggolan. Selamat malam Pak Naenggolan. Selamat malam mbak.
Pak Nainggolan, kami sedikit mengupdate dulu soal Bupati Cianjur. Ini 140 sekolah, caranya gimana sampai 14,5? Mungkin Anda punya informasinya 14,5% dari total anggaran bisa dipotong dan menguntungkan hanya beberapa pihak. Sebenarnya tidak spesifik Cianjur ya, artinya kalau saya bicara pencegahan mungkin kita bicara yang namanya dana transfer daerah yang dari pusat ke daerah ini mendominasi hampir.
semua APBD daerah. Jadi rata-rata 95% lebih sedikit gitu APBD daerah itu sebenarnya didominasi sama transfer daerah termasuk DAK. Dan alat-alat khusus ya? Infrastruktur, pendidikan.
Nah itu masuk, betul DAK ini masuk ke APBD gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya soal persentase atau caranya saya pikir itu di banyak daerah itu terjadi ketika transparansi mulai dari perencanaan sehingga penganggaran tidak tercapai. Jadi beberapa kabupaten memang kalau kita lihat rata-rata baru 40% mungkin di Indonesia ini kabupaten yang perencanaan dan penganggarannya terbuka. bisa diakses rakyat, dan dia terintegrasi. Karena bisa jadi kalau perencanaan tidak terintegrasi dengan penganggaran, yang direncanakan apa, lantas diputus oleh pusat dapat DAK berapa, lantas pindah buku.
Artinya lain lagi cerita penganggarannya. Sehingga masyarakat tidak tahu usulannya dulu kemana, dan itu tidak bisa diawasi. Jadi kita pikir ini sistem penganggaran, perencanaan penganggaran yang harus lebih transparan di daerah, karena transparan.
Panser daerah sekarang sudah mendominasi APBD di semua kabupaten. Pak Nenggolan, bagaimana publik berharap ada transparansi dalam penganggaran dan juga eksekusi terhadap pelaksanaan terhadap anggaran tersebut? Kalau selama ini setidaknya, contohnya adalah beberapa kepala daerah disidangkan di pengadilan TIPIKOR Jakarta, misalnya terbuka bahwa ketika ia terpilih, dia akan memilih kepala dinas-kepala dinas yang merupakan orang-orangnya dalam tanda petik. Bagaimana bagi Ratu Deputi Penjagaan KPK melihat hal ini? ini bagaimana penunjukkan kepala-kepala dinas SKPD yang seharusnya dia punya profesionalitas bukan menjadi orang dari kepala daerah dalam tanda petik saya setuju untuk soal transparansi tapi kalau kita lihat begini korupsi di daerah kalau menurut kami dari KPK kita memonitor sekitar 542 provinsi dan kabupaten kota Se-Indonesia, kita ada semacam persentase kemajuan implementasi sistem perencanaan dan penganggaran.
Tapi umumnya kita simpulkan begini, yang pertama masalah pengawasan yang lumpuh. Jadi di daerah itu inspektorat. atau apiplah kita sebut itu hampir tidak berfungsi. Yang kedua masalah mahalnya biaya pilkada. Sehingga siapapun itu kalau naik itu 70% survei kita bilang mereka pasti pakai sponsor untuk membiayai kampanye dan lain-lain.
Jadi terbayang pengawasan lemah lantas biaya pilkada mahal. Yang ketiga remunerasi kepala daerah itu sangat rendah 6,1 juta. Jadi remunerasi sangat rendah. Yang keempat ya ini sistem penganggaran kita terlalu berat ke pusat. Jadi semua daerah itu berkiblat ke Jakarta gitu ke DPR untuk pembagian dana transfer daerah.
Nah ini sistem yang kita bisa benahi. Tapi yang kelima tentu saja komitmen pribadi kalau itu kita susah mengukurnya. Nah jadi kita kalau dibilang dari pencegahannya apa ya empat sistem ini yang kita coba perbaiki gitu.
Nah untuk transparansi penganggaran ini termasuk yang penganggaran dari pusat. Jadi harus tahu apa yang diusul. dan apa yang didapat dari pusat sehingga masyarakat bisa mengawasi gitu kalau dari kami di KPK. Kalau tadi Pak Halana Enggolan, Deputi Penjagaan KPK sudah menguraikan banyak hal soal satu dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi ini baru kepala daerah.
Litbang Kompas punya hasil survei atau betul ya hasil survei. Jajak pendapatnya. Jajak pendapat, tepatnya adalah jajak pendapat yang kemudian menunjukkan...
bahwa tingkat kepercayaan publik kepada mereka yang pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif sangat menurun. Kira-kira apa yang bisa dibaca, apakah akan berpengaruh terhadap kepercayaan kita? Setidaknya sederhana adalah, enggan gak kita ke milik suara kalau yang kita pilih justru korupsi. Jangan dijawab dulu Mas Yohan. Kita jeda saudara, saat lagi Sampai Indonesia malam akan membahas hal ini.