Catatan Kuliah mengenai Objek Sengketa di PT UN

Pengertian Sengketa

Sengketa Tata Usaha Negara: sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara.
Berdasarkan: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang PT UN.
Objek sengketa: keputusan Tata Usaha Negara dan keputusan di bidang kepegawaian.

Penetapan Tertulis:
- Keputusan harus berbentuk tertulis dan dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara.
- Bentuk formal keputusan bisa berbeda: surat undangan, memo, pelang.
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Negara:
- Badan atau pejabat bisa berupa instansi pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan.
- Pengertian badan atau pejabat mengalami perluasan makna.
Berdasarkan Peraturan Perundangan:
- Keputusan menjadi norma penutup dari norma hukum publik.
Bersifat Konkret, Individual, dan Final:
- Konkret: keputusan jelas, tidak abstrak.
- Individual: ditujukan kepada orang tertentu.
- Final: sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum.

Keputusan fiktif: tidak ada wujudnya tetapi dianggap ada.
Pasal 3: jika tidak ada jawaban dalam 4 bulan, dianggap ditolak.
Saat ini, merujuk pada pasal 50 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, setelah 10 hari kerja tidak dijawab, dianggap dikabulkan.

Setelah adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa bertambah:
- Pengujian penyalahgunaan wewenang.
- Tindakan faktual: tindakan pemerintah yang tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum.

Tindakan faktual: misalnya penebangan pohon oleh organ pemerintah yang merugikan pihak lain.
Meskipun tindakan faktual tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, jika merugikan, dapat diajukan ke PT UN.
Pengadilan umum tidak lagi menangani tindakan melanggar hukum oleh pemerintah, kini menjadi wewenang PT UN.

Objek sengketa di PT UN mencakup berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara.
Penting untuk memahami unsur-unsur keputusan serta bagaimana penanganan sengketa yang muncul dari keputusan tersebut.

Penutup: Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.