Krisis Politik di Korea Selatan: Tuntutan Pemakzulan terhadap Presiden Yun Suk Yeol

Latar Belakang

• Presiden: Yun Suk Yeol, menjabat sejak tahun 2022.
• Situasi: Gelombang petisi online mendesak pemakzulan Presiden Yun Suk Yeol dengan dukungan lebih dari 1 juta tanda tangan.
• Alasan: Kekecewaan publik terhadap kebijakan dan tindakan kontorversial Presiden Yun serta skandal yang melibatkan istri presiden, Kim Keon Hee.

Kontroversi Utama

1. Kebijakan Nuklir Jepang

• Rencana Jepang: Membuang air limbah olahan dari PLTN Fukushima ke laut.
• Korea Selatan: Publik khawatir dampaknya terhadap lautan dan makanan laut.
• Sikap Presiden Yun: Tidak menentang rencana Jepang meskipun ada protes dari warganya dan pertimbangan dari oposisi Demokratik Korea.
• Dampak: Unjuk rasa besar-besaran, terkumpul 50.000 orang di Seoul untuk protes.

2. Tingkat Kelahiran yang Menurun Drastis

• Statistik: Tahun 2022 tingkat kesuburan 0,78 kelahiran per perempuan; tahun 2023 turun menjadi 0,72.
• Ibu Kota Seoul: Tingkat kesuburan menurun drastis menjadi 0,59 kelahiran per perempuan.
• Alasan: Biaya hidup tinggi, properti mahal, pendidikan mahal, jam kerja panjang.
• Kebijakan Presiden: Subsidi untuk membekukan sel telur, program kencan massal.
• Efektivitas: Tidak berhasil mengatasi penurunan tingkat kesuburan.

3. Skandal Ibu Negara Kim Keon Hee

• Hadiah Tas Mewah: Ibu negara menerima hadiah tas mewah seharga 35,6 juta Won dari pendeta Korea-Amerika, Choi Je Yong.
• Kontroversi: Terkait dengan advokasi penyatuan Korea dan kedekatan dengan Korea Utara.
• Kesenjangan Gender: Kesenjangan gender yang tinggi dan kondisi perempuan yang kurang aman.
• Manipulasi Harga Saham: Dugaan keterlibatan Kim Keon Hee dalam manipulasi harga saham BMW Korea Selatan.
• Tanggapan Pemerintah: Hak veto presiden untuk menolak RUU menyelidiki dugaan keterlibatan ibu negara.

4. Provokasi Terhadap Korea Utara

• Kebijakan Militer: Membatalkan perjanjian militer antar-Korea pada 19 September lalu.
• Peluncuran Satelit Korea Utara: Dianggap sebagai satelit mata-mata oleh pemerintah Korsel.
• Latihan Militer di Perbatasan: Melanjutkan latihan dengan peluru tajam, dianggap provokasi oleh Korea Utara.
• Hubungan dengan NATO: Presiden Yun minta bantuan NATO, makin memperburuk hubungan dengan Korea Utara.

Reaksi Publik dan Partai

• Petisi Besar-Besaran: Lebih dari 1 juta tanda tangan mendesak parlemen untuk memakzulkan Presiden Yun.
• Kemungkinan Pemakzulan: Dengan 2/3 suara mayoritas di parlemen, Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan apakah presiden dilengserkan atau tetap menjabat.
• Sejarah Pemakzulan di Korsel: Sudah dua kali parlemen Korea Selatan melengserkan presiden, yaitu Presiden Roh Moo-hyun (2004) dan Park Geun-hye (2017).

Kesimpulan

• Situasi Saat Ini: Kore Selatan mengalami ketidakstabilan politik, ekonomi, dan sosial di bawah kepemimpinan Presiden Yun.
• Tindakan Selanjutnya: Pemantauan lebih lanjut terhadap perkembangan politik terkait pemakzulan presiden.