Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Latar Belakang

• Orde Baru Soeharto: Indonesia menganggap Pulau Sipadan dan Ligitan sangat strategis dalam urusan pertahanan dan Zona Ekonomi Eksklusif.
• Klaim Wilayah: Tahun 1967, Indonesia dan Malaysia memasukkan Sipadan dan Ligitan ke dalam batas wilayah masing-masing.

Perkembangan Sengketa

• Status Ku: Pada 1969, kedua negara sepakat untuk menjadikan Sipadan dan Ligitan dalam status ku (belum ada penguasaan).
  • Versi Indonesia: Pulau tidak boleh dikelola atau dihuni.
  • Versi Malaysia: Pulau tetap dikelola seperti sebelumnya.
• Perundingan: Berbagai perundingan dilakukan, tetapi hasilnya nihil.

KTT ASEAN 1976

• Dewan Tinggi ASEAN: Dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan antar negara ASEAN, tetapi Malaysia menolak solusi melalui dewan tersebut.
• Permintaan Malaysia: Malaysia meminta Indonesia untuk membawa sengketa ke Mahkamah Internasional.

Kesepakatan dan Proses di Mahkamah Internasional

• Kunjungan Soeharto: 7 Oktober 1996, Indonesia setuju menyelesaikan sengketa di Mahkamah Internasional.
• Kesepakatan 1997: Ditandatangani pada 31 Mei, keputusan bersifat final dan tidak dapat digugat kembali.
• Pendaftaran ke ICJ: Pada 2 November 1998, sengketa dimasukkan ke ICJ.

Putusan Mahkamah Internasional (17 Desember 2002)

• Keputusan: Pulau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia (16:1).
• Pertimbangan Hakim:
  • Indonesia mengklaim berdasar Konvensi 1891, tetapi tidak diakui ICJ.
  • Change of title: Indonesia sebagai penerus Belanda, sedangkan Malaysia dari Sultan Sulung.
  • Efektif Kontrol: Malaysia menunjukkan bukti kontrol yang lebih efektif.

Penutupan Sengketa

• Bukti Malaysia: Kegiatan administrasi dan pelestarian penyu sejak 1917.
• Hasil: Mahkamah menyatakan bahwa Malaysia memiliki otoritas atas kedua pulau tersebut.

Sengketa Laut Cina Selatan

• Dasar Klaim Cina: 'Nine Dash Line' untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan.
• Protes Cina: 2 Desember 2021, Cina meminta Indonesia menghentikan pengeboran migas di wilayah yang diklaim.
• Tanggapan Indonesia: DPR menegaskan hak kedaulatan Indonesia dan menolak protes Cina.
• Saran Pakar: Indonesia disarankan untuk tidak bersikap reaktif terhadap klaim Cina dan mempersiapkan kekuatan keamanan laut.