Dekriminalisasi Pajak LPG

Pengantar

• Topik diskusi: dekriminalisasi pajak LPG di Indonesia.
• Narasumber: Helbert Aritonang, pengacara pajak dan hukum.
• Situasi saat ini: tindakan brutal KPP terhadap agen LPJ.

Pengalaman Pendampingan

• Tahun 2020: Pendampingan agen di Makassar, PT Samajaya Mandiri.
• Putusan Pengadilan: Kemenangan agen, tidak ada dasar hukum pungutan PPN.
• Kasus Lain: Agen-agen lain mengalami kekalahan dengan kasus serupa.

Dasar Persoalan

• Dasar PPN Tidak Ada: Barang subsidi tidak masuk aturan umum PPN.
• Kelemahan Pihak KPP: Tidak ada pembelaan yang bisa disampaikan pihak KPP.
• Surat Edaran No. 10 Tahun 93 DJP: Mestinya PPN hanya sampai harga penyerahan oleh Pertamina.
• Barang Bersubsidi: Barang bersubsidi seperti LPG tidak dikenakan PPN setelah penebusan.

Penyimpangan Praktik

• Putusan Berbeda-Beda: Kasus serupa, hasil putusan berbeda-beda di pengadilan pajak.
• Blunder KPP: Ternyata KPP terlalu memaksakan ada pajak di harga selisih.
• Reaksi KPP: Keliling wilayah tertentu untuk membantu agen-agen.
• Instruksi DJP: Mengeluarkan aturan tanpa dasar hukum jelas, kasus PPN jadi blunder.

Pandangan Praktis

• Harga Jual Eceran: Tidak ada dasar hukum untuk selisih harga di DPP.
• Pemeriksaan Pajak Menggunakan Materi Umum untuk Barang Subsidi: Tidak diterima secara yuridis.
• Pendidikan Pajak: KPP perlu memahami undang-undang pajak dan menghindari pungutan liar.

Kesimpulan dan Saran

• Keputusan Pengadilan Pajak: Tidak konsisten, pemberlakuan hukum tidak merata.
• Tindakan KPP dan Kanwil: Agen terkena pungutan beragam dan inkonsistensi daerah DKI tidak kena pajak.
• Peran Advokat: Advokat seperti Helbert Aritonang mengadvokasi agen agar tidak jadi korban pungli.
• Saran: DJP harus lebih profesional dan memahami peraturan.
• Tindakan Agen: Agen bisa tuntut balik secara perdata atau pidana.

Kontak

• Nomor Helbert Aritonang: 0813-1074-6096