Catatan Kuliah: Pembahasan RUU One Team Press

Pembukaan

• Diskusi mengenai RUU One Team Press dan pengamat politik, Mas Adi Praetno
• Tamu lain: Ahmad Baidowi, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi P3

Posisi di Parlemen

• Semua fraksi di DPR setuju dengan revisi RUU One Team Press.
• Rapat paripurna akan mengesahkan RUU ini, namun keputusan akhir ada di tangan pimpinan DPR.
• RUU ini diajukan sebagai usul inisiatif DPR dari masa sidang sebelumnya.

Penjelasan Ahmad Baidowi (Mas Awi)

• Revisi RUU ini tidak mendesak, hanya mengubah beberapa pasal.
• Pembahasan cepat terjadi karena DPR dan pemerintah telah sepakat sebelumnya.
• Tidak ada kejar tayang, semua berjalan normal.

Pandangan Mas Adi Praetno

• Pembahasan undang-undang di DPR dipengaruhi oleh elit dan pimpinan fraksi.
• Kecepatan pembuatan undang-undang tergantung pada kehendak elit politik.
• Ada kekhawatiran publik mengenai keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang tidak jelas fungsinya.

Kekhawatiran tentang DPA

• DPA tidak diperkuat posisinya dalam pemerintahan.
• DPA seharusnya memberikan masukan yang konstruktif untuk kebijakan presiden.
• Pertanyaan tentang keberanian DPA untuk memberikan saran yang bertentangan dengan presiden.

Revisi dan Tujuan RUU

• RUU One Team Press dianggap sebagai langkah untuk mengakomodasi mantan pejabat.
• DPA diharapkan lebih dari sekadar lembaga bagi mantan pejabat.
• Diskusi mengenai efektivitas dan kontribusi DPA terhadap kebijakan pemerintah.

Pengawasan DPR

• Pengawasan dilakukan oleh Komisi 2 DPR.
• Keanggotaan DPA diangkat oleh presiden tanpa batasan jumlah.
• Pentingnya efektivitas pemerintahan dalam pengangkatan anggota DPA.

Pembahasan RUU Lainnya

• RUU Kementerian Negara dan RUU Keimigrasian juga dalam proses pengesahan.
• RUU Pilkada mendapat banyak penolakan dari publik, menyebabkan penundaan.
• RUU PPRT dan RUU Masyarakat Hukum Adat mengalami hambatan dalam pembahasan.

Kesimpulan

• RUU One Team Press perlu penguatan posisi untuk efektivitas.
• DPA diharapkan bisa memberikan masukan yang konstruktif bagi presiden.
• Penting untuk memastikan bahwa perubahan undang-undang tidak hanya untuk kepentingan kekuasaan elit.