Transcript for:
Pelajaran Demokrasi dari Bangladesh dan Indonesia

penembangan ini menjadi penanda juga bagi Indonesia supaya hati-hati jangan terlalu percaya diri dengan pertumbuhan ekonomi lalu mulai e menutup suara-suara kritis mereka yang beroposisi mereka yang ingin mempersoalkan kebijakan yang e secara standar keadilan itu tidak mencukupi Jadi intinya adalah pikiran rakyat itu selalu harus bisa dibaca secara secara perlahan-lahan karena Apun dalam demokrasi membaca pikiran rakyat itu adalah cara yang paling sempurna untuk mengendalikan kemarahan publik haloo apa kabar semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat kembali berjumpa dengan saya Arif dari forum news Network banyak diantara and Saya yakin nunggu-nunggu seharian ini ke mana bung Roki Kung belum muncul ya Bung Roki Kung ini sekarang sedang ada di Paris mendampingi tim eh panj teing di Indonesia kita doakan mudah-mudahan mendapatkan medali emas ya dan karena ada perbedaan waktu jadi agak sulit untuk berkomunikasi dengan beliau ini nah saya akan ajak anda untuk segera bergabung dengan Bung Roki Bung Roki ini ada satu peristiwa yang menarik Saya kira di e tetangga jauh kita l ya karena di Asia Selatan Bangladesh ini tapi sama-sama kawasan Asia ini sehaa ini perdana menterinya itu kabur ke luar negeri Karena unjuk rasa yang bergelombang dan menimbulkan banyak korban di e di Bangladesh Iya memang harus disebut tragis karena kita mencoba melihat rezim-rezim di Asia yang sudah kelamaan memerintah yang sebetulnya dihasilkan Meli proses demokrasi justru berantakan karena Ambisi karena keinginan untuk memperpanjang masa berkuasanya itu bukan kekuasaan yang memperpanjang tapi menikmati masa berkuasa dan itu terkejar oleh problem ekonomi akhirnya tuh ya Bangladesh dihasilkan melalui proses penumbangan sistem otoriter kan ayahnya itu adalah tokoh transisi demokrasi tetapi kemudian masuk pada kenikmatan berkuasa dan dia berupa ankan pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan suara publik yang mulai cemas karena terlalu lama dia berkuasa dia pasti tumbuh dengan cara mengendalikan institusi-inusi termasuk pengendalian pejabat-pejabat publik ini yang kita disebut as kira-kira itu soalnya dan melebihi kapasitas seseorang untuk mendengarkan suara rakyatru memperat proses karena dia anti anti kritik dia tidak ingin mendengarkan lagi protes-protes mahasiswa terutama jadi ini adalah akumulasija dariandia yang memang dari awal berubah jadi seorang yang datang dari tradisi demokrasi dibesarkan oleh ayahnya menyaksikan Bagaimana transisi demokrasi di Bangladesh tapi kemudian berubah menjadi menjadi otoritas menjadi Otorita ketidak sabaran untuk untuk mendengarkan suara rakyat dengan bujukan bahwaek lag tapi sebetulnya ini soal yang klasik ketika ekonomi tumbuh banyak yang menginginkan atau dia sendiri menginginkan pertuman ek itu tidak diganggu oleh berisik demokrasi dan itu yang yang dia buat kesalahan kesalahan utama dia adalah mengucapkan janji pertumuhan sambil mengendalikan demokrasi nah orang semacam siapa namanya beroposisi secara ideologisamadunus yang mendirikan itu berhasil membawa dia membawa Bangladesh keluar dari kemiskinan terutama di dalam ee wilayah pekerja perempuan tapi kemudian kelihatannya pada waktu itu e Syekh ini perdana menterinya cemburu pada prestasi dari Garmin bank lalu dituduhlah si siapa namanya nih Muhammad Yunus ini memanipulasi melakukan ee praktik perbankan yang dianggap tidak etis padahal sebetulnya Muhammad Yus justru dapat dapat Nobel Perdamaian karena dia menuntun ekonomi mikro terutama eh kaum perempuan yang memerlukan bantuan jadi sekali lagi itu soal pertama tu Dan kita mulai lihat Bagaimana E Bangladesh akhirnya bertumbuh di tangan otoriter seseorang yang sebetulnya datang dari tradisi wong Cili kira-kira begitu kalau di Indonesia apa identifikasi Anda eh atas peristiwa terakhir se hasina ini kan ini kan dia ini padahal kan sudah berkuasa sangat lama di Bangladesh dan kemudian ini ya jatuhnya sangat tragis ada hal yang lebih menarik sebetulnya untuk dipastikan yaitu perlembagaan politik jadi kita belajar dari kasus Bangladesh ini ketika perlembagaan politik tidak dihasilkan melalui sistem demokrasiah ternyata Hasan ini membangun demokrasi hanya untuk mengamankan posisi dia dan EE peluang-peluang sejarah yang disap buan selama mungkin 20 tahun dia berkuasa tidak dia manfaatkan dengan baik jadi ini penanda bahwa ya kemungkinan-kemungkinan buruk sebetulnya bisa dideteksi dari awal ketika 20 tahun yang lalu sang Perdana Menteri memperoleh kekuasaannya dengan legitimasi demokrasi dia mengabaikan institusi demokrasi kan itu konyolnya di situ tuh dan EE tentu sorotan publik internasional dari awal juga dia tutup kan kan ini akumulasi dari kecemasan di dalam negeri terap proses eh demokratisasi di Bangladesh dan sinyal internasional yang tidak ingin dibaca dengan sempurna oleh e kita bagi empat oleh Perdana Menteri Banglades ini Nah kemungkinan-kemungkinan itu akhirnya mesti kita Terangkan sebagai kekeras kepalaan sebetulnya kekeras kepalaan dari seorang penguasa terlambat sebetulnya untuk menilai Bangladesh karena akhirnya dia di di dituntun oleh sejarah untuk mengulangi apa yang terjadi sebelum dia berkuasa yaitu pemintan otorit jadi sangat disesalkan bahwa sinyal sejarah itu tidak diperhatikan olehleh Perdana Menteri Banglades padahal sebetulnya tanda-tanda itu mestinya sudah terlihat kita mau lihat itu atau menerangkan ulang soal semang ini untuk mengetahui apakah ada struktur kekuasaan yang bisa bertahan kalau e dia mulai digerogoti oleh ketidakadilan kan itu pelajaran yang kita bisa Ucapkan kemungkinan-kemungkinan e terakhir adalah Apa nasib dari e Hasana ini has saya belum namanya Hasani sehingga dia tidak mungkin lagi kembali ke Bangladesh dan e ya tentu dalam pelarian itu dia akan diuber oleh sistem demokrasi yang sekarang diberi P Muhammad Yunus yang adalah lawan politik dia tuh ya orang yang dia penjarakan karena mengkritik sistem ekonomi Bangladesh tapi dia lupa bahwa rakyat itu mengingat bahwa Muhammad Yunus berhasil untuk menghidupkan harapan E pemberatasan kemiskin dan justru melalui sistem perbankan yang e sangat toleran terhadap pemberian e kredit pada waktu itu dan tidak memerlukan adanya adanya e kolateral jaminan jadi ini ini nilai pertama yaitu bertempur di dalam politik harus memperhatikan suara rakyat yang setiap hari memberi dia kritik aksi yang terjadi aksi rakyat ya atau people power kita sebutnya gitu di yang terjadi di Bangladesh ini saya kira harusnya ini jadi pelajaranlah bagi para politisi Indonesia dan khususnya Presiden Jokowi dan keluarganya tentu ada ada pertanggungjawaban kenapa tentara akhirnya diturunkan untuk menghalau demonstrasi dan lebih lagi dari sekedar menghalau ada pembuduhan ada korban berapa 200 orang itu kan ini kan satu perencanaan yang mungkin diumpankan pada pemerintahan Banglades untuk memulai satu perubahan lagi tetapi ongkos hak asasi manusia kan tinggi sekali karena itu nasib seperti atau Pakistan sebelumnya di mana perdana menterinya kabur e negara asing itu itu jadi semacam penanda kultur demokrasi e negara-negara Asia atau as Asia Selatan terutama atau Asia Tenggara l umumnya namun kemungkinan besar bahwa atau kita bisa hitung ini sebagai konsolidasi baru dari kekuatan demokrasi dalam kekosongan kekuasaan diminta seseorang yang sudah sepuh Muhammad Yunus mungkin 80 tahun tetapi moralnya masih tinggi itu di value dari demokrasi tidak hilang tetapi harus dicari cara supaya pemerintahan baru ini tidak terjah di dalam kesulitan ekonomi karena setiap kali ada transisi dengan problem ekonomi itu artin memulai dari awal lagi tentu negara-negara Barat atau blok barat pasti akan membantu Bangladesh karena jebakan-jebakan termasuk jebakan hutang pada Cina yang mungkin jadi salah satu penyebab tetapi buat kita di Indonesia kita belajar bahwa keangkuhan dan e semua hal yang tidak didasarkan pada kalkulasi-kalkulasi value kalkulasi etika politik itu akan berakhir pada penumbangan penumbangan ini menjadi penanda juga bagi Indonesia supaya hati-hati jangan terlalu kepercayaan diri dengan pertumbuhan ekonomi lalu mulai e menutup suara-suara kritis mereka yang beroposisi mereka yang ingin mempersoalkan kebijakan yang secara standar keadilan tidak mencukupi Jadi intinya adalah pikiran rakyat itu selalu harus bisa dibaca secara secara perlahan-lahan karena Apun dalam demokrasi membaca pikiran rakyat itu adalah cara yang paling sempurna untuk mengendalikan kemarahan publik dan kemarahan itu sekarang buat Indonesia mulai terlihat tanda-tanda pembangkangan publik pembangkangan intelektual pembangangan pembangkangan bahkan pembangkangan dari g sendiri kabinet Pak juga Mulai memplihatkanj Paman sangat mungkin kabinet hari ini juga merasa Yaudah lebih baik diperat perubahan politik daripada harus nunggu transisi yang sangat mudah diduga juga dalam 2 bulan ini akan ada krisis masuk ke Indonesia karena asalusul krisis dari Banglades misalnya kan selalu kitautuk Melat antai atau Domino efek dari peristiwa yang terjadi di Asia tu hal yang dulu juga kita alami di era 98 ketika beberapa negara Asia mengi demokratisasi Indonesia kemudian masuk di dalam e model yang sama Nah kalau lihat tanda tandanya Bung RI apakah mungkin peristiwa serupa yang terjadi di Bangladesh itu bisa juga terjadi di Indonesia ini di ini di akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi memang berat untuk mengembalikan harapan rakyat kalau kita lihat konteks Indonesia itu ada berita bahwa Munas Golkar akan dipercepat misalnya ada berita bahwa presiden Jokowi akan mengendalikan juga struktur baru eh eh DPP PDIP kan itu penanda-penanda betapa grip kekuasaan itu hendak diperkuat tetapi moralnya sudah hilang itu karena kita mau mau perketat e pengendalian tetapi moral kita engak nya itu artinya kita melawan legitimasi publik dan keadilan itu seringkiali tak terbaca jadi sekali lagi potensi kita untuk masukbakan seperti Banglades itu ada di depan mata krisis ekonomi jelas ada pertumbuhan kitaru lebih buruk dari prestasi Bangladesh dan hutang kita pasti rasionya terhadap PDB kita sangat at memulai krisis politik dan itu yang sering kali kita ingin Sebutkan sebetulnya dari awal bahwa ada keputusan rakyat yang seringkiali tidak diucapkan melalui e partai politik karena partai politik tidak lagi dipercaya sebagai pembawa aspirasi publik kan jadi Bangladesh membuat kita juga waspada waspada dalam dalam arti jangan sampai sisa-sisa lembaga-lembagan demokrasi yang sekarang lagi dirawat oleh oleh masyarakat sipil itu berantakan karena ambisi dari Presiden Jokowi untuk masih mau mengendalikan politik formal bahwa dia bisa lakukan itu sebagai sinyal untuk menunjukkan grip dia terhadap hasil-hasil atau potensi Indonesia masuk dan menjebakan krisis itu tidak boleh ditunjukkan dengan pengendalian politik jadi Presiden Jokowi bisa tetap punya Ambisi untuk untuk mempengaruh politik tetapi bukan dengan mengendalikan demokrasi Dia mungkin punya kemampuan dengan menyelundukkan dinastinya ke dalam partai-partai politik tetapi sekali lagi dia mesti mampu membaca arah sejarah dan arah sejarah itu kadangkala tak terbaca oleh orang yang memang haus kekuasaan saya kira itu posisi terakhir UN belajar dari Oke Baik terima kasih salamal sehat salam akal seh [Musik]