Catatan Kuliah: Pokok-Pokok Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Narasumber: Mahfud MD

1. Masalah Moral di Lembaga Negara

• Kasus pelanggaran moral oleh ketua KPU yang melakukan pelecehan seksual.
• Efek negatif pelanggaran moral: merusak kepercayaan publik dan kualitas demokrasi.
• Pentingnya moralitas dan etika tinggi bagi pemimpin.
• Implikasi dari tindakan amoral: berpotensi merugikan rakyat.

2. Demokrasi dan Pemilihan Daerah (Pilkada)

• Pilkada akan diadakan beberapa bulan ke depan.
• Calon kepala daerah dan partai politik sedang mempersiapkan diri.
• Fokus memilih pemimpin yang memiliki visi, komitmen, dan moral tinggi.

3. Pembekalan Tim Pemenangan Daerah

• Calon tidak hanya populer atau elektabilitas tinggi tetapi juga memiliki moralitas.
• Keseimbangan antara elektabilitas dan moralitas adalah kunci.

4. Pengalaman Orasi di Singapura

• Mahfud diundang oleh Yusuf Ishak Institute for Southeast Asian Studies.
• Topik orasi: menuju Indonesia Emas.
• Fokus pada pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan demokrasi.
• Target pertumbuhan ekonomi Indonesia: 6-7% dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
• Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi dianggap sebagai kunci pertumbuhan ekonomi oleh para diplomat.

5. Persoalan Penyelenggara Pemilu

• Hasyim Asy'ari, ketua KPU, diberhentikan karena pelecehan seksual.
• Kejadian ini membuat malu bangsa Indonesia dan menunjukkan kelemahan moral.
• Kritikan terhadap proses pemilihan pejabat tinggi oleh DPR, yang rentan terhadap tawar-menawar politik.

6. Mekanisme Etik dan Hukum

• Adanya pengadilan etik seperti dkpp untuk mengatasi pelanggaran.
• Kasus Hasyim Asy'ari sebagai contoh pelanggaran moral.
• Mahfud menyarankan tindakan hukum lebih lanjut dan pemberhentian PNS yang bersangkutan.

7. Potensi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemilu

• Tuduhan terhadap Hasyim soal korupsi dan penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi.
• Mahfud mendesak KPK untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan korupsi ini.

8. Komisioner Lain dalam KPU

• Mahfud mendesak komisioner KPU lain untuk juga mundur secara moral.
• Komisioner dianggap turut bertanggung jawab karena gagal mengawasi tindakan ketua KPU.
• Pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

9. Evaluasi dan Langkah Ke Depan

• Evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah langsung yang sering kali menyebabkan korupsi.
• Statistik: 62% kepala daerah dari Pilkada terlibat korupsi.
• Pilihan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD sebagai solusi.

10. Penyelesaian Pemilu yang Profesional

• KPU harus bertindak profesional untuk mempersiapkan Pilkada.
• Kritik terhadap pola-pola korupsi di pemilihan daerah dan solusi moralitas.
• Pentingnya penegakan hukum dan sikap moral dalam pemilu untuk bangsa Indonesia.