Catatan tentang Sengketa Blok Ambalat

Pendahuluan

Sengketa di Blok Ambalat menjadi sorotan hubungan Indonesia-Malaysia pada tahun 2005.
Kasus ini berlarut-larut selama 18 tahun sebelum akhirnya diselesaikan.

Blok Ambalat memiliki luas 15.235 km², terletak di Laut Sulawesi.
Diperkirakan mengandung minyak dan gas yang dapat memberi keuntungan hingga Rp4.200 triliun.

1969: Indonesia dan Malaysia melakukan penelitian dasar laut untuk menentukan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.
27 Oktober 1969: Kedua negara menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen.
Perjanjian ini menghasilkan peta perbatasan laut, Blok Ambalat diklaim sebagai milik Indonesia.
1979: Malaysia mengklaim Blok Ambalat dan memasukkannya ke peta wilayahnya, yang memicu protes dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Penangkapan nelayan Indonesia terjadi di wilayah yang diklaim Malaysia.

16 Februari 2005: Malaysia memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat kepada Shell.
Perundingan antara Indonesia dan Malaysia dimulai kembali setelah lama terhenti.
Proses perundingan berlangsung alot hingga mencapai kesepakatan pada tahun 2023.
Kesepakatan ditandatangani dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia pada Juni 2023.

Jokowi menyatakan pentingnya penyelesaian ini dan mendorong percepatan negosiasi perbatasan lainnya.
Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, berperan aktif dalam penyelesaian sengketa ini.
Keduanya berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai dan menghindari Mahkamah Internasional.

Meskipun kesepakatan telah dicapai, Indonesia tetap menjaga perbatasannya.
TNI AL mengerahkan beberapa kapal perang:
- KRI Golok 688: Kapal cepat rudal buatan dalam negeri, bertugas melakukan operasi "Hit and Run".
- KRI Gusti Ngurah Rai 332 (GNR 332): Kapal perusak kawal rudal, disiagakan untuk operasi gabungan di Blok Ambalat.
TNI AL juga mengirim pasukan marinir untuk pengamanan di Ambalat.

Penyelesaian sengketa Blok Ambalat merupakan langkah positif dalam hubungan Indonesia-Malaysia.
Keberadaan Blok Ambalat sangat penting bagi kedua negara, baik dari segi ekonomi maupun keamanan.