tak terasa sudah lebih dari 15 tahun Indonesia kembali memasuki era demokrasi kita dikagumi sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat Namun demikian Benarkah negara kita sudah benar-benar demokratis Apa bukti serta ukurannya jangan sampai penilaiannya bersifat lapan internakni the freedom house dan the econom intellig unitangnya keduanya bersifat umum mengukur di tingkat nasional ser sekedar mencatat hal-hal yang prosedural saja sementara itu kalaupun ada laporan-laporan di negeri sifatnyaih sebatas kuitatif tidak kuantitatif pahaluk beremokrasi di laanganing kekatah t iklim demokrasi di tengahyarakat bukan hanya negara yang harus menjalankan demokrasi masyarakat juga harus berperilaku demokratis di negara sebesar danberagam indonesia kemajuan prakk demokrasi tidaklah merata pada tahun 2007 muncul inisiatif untuk membuatekrau id prakk demokrasi melalui parameter-parameter yang khas Indonesia yang mengacu kepada pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila ID bagaikan general check up terhadap praktik demokrasi di Indonesia hingga ke tingkat provinsi berbagai pihak terlibat aktif dalam inisiatif ini yaitu kantor menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan badan perencanaan pembangunan nasional Kementerian Dalam Negeri badan pusat statik program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa atau UNDP para akademisi penggiat lembaga swadaya masyarakat serta media massa inisiatif di tingkat nasional ini didukung oleh kelompok kerja di tingkat provinsi yang juga melibatkan unsur pemerintah daerah akademisi lembaga swadaya masyarakat serta media itu Indonesia Indeks ini mengkuantifikasi praktik demokrasi di suatu provinsi dengan melihat tiga aspek utama dari demokrasi yaitu soal implementasi kebebasan sipil jaminan hak-hak politik serta efektivitas dari lembaga-lembaga demokrasi masing-masing aspek memiliki beberapa variabel dan masing-masing variabel memiliki indikator-indikator untuk aspek kebebasan sipil terdapat empat variabel yang diukur yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat kebebasan berpendapat kebebasan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi Sementara itu indikator-indikatornya di antaranya Masih adakah penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat Masih adakah ancaman kekerasan oleh kelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat lalu Masih adakah Aturan tertulis yang mewajibkan masyarakat menjalankan agamanya dan Masih adakah tindakan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya untuk Aspek hak-hak politik ada dua variabel yang diukur yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan di sini indikator-indikator yang diukur di antaranya Masih adakah kejadian di mana tidak tersedia fasilitas untuk kelompok penyandang cacat dalam menggunakan hak pilih dan seberapa aktif masyarakat mengadukan praktik penyelenggaraan pemerintah yang dianggap menyimpang terakhir untuk aspek lembaga-lembaga demokrasi ada lima variabel yang diukur yaitu pemilu yang bebas dan adil peran dewan perwakilan rakyat daerah peran partai politik peran birokrasi serta peran peradilan yang independen di sini indikator-indikator yang diukur diantaranya Masih adakah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan su seberapa aktif DPRD membuat peraturan daerah atas inisiatifnya sendiri ada atau tidakkah kegiatan kaderisasi oleh partai politik lalu Masih adakah laporan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam kegiatan partai politik di saat pemilihan umum dan Masih banyakkah keputusan hakim yang kontroversial ras yang diukur lalu Dar mana data-data untuk penilaian diperoh di sepanjang tahun tim dari Badan Pusat Statistik di daerah mengumpulkan berita-berita terkait aspek variabel serta indikator demokrasi dari koran Sebulan sekali berita-berita tersebut diverifikasi ole Kelompok kerja provinsi Bil perakekan GR data lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang peristiwa-peristiwa terkait praktik demokrasi setahun sekali data-data dari daerah dinilai oleh sebuah dewan ahli yang independen terdiri dari para akademisi wakil lembaga swadaya masyarakat serta penggiat media melalui mekanisme ini penilaian terhadap indeks demokrasi dijamin bebas dari kepentingan pemerintah di tingkat nasional maupun daerah hasil penilaian per indikator kemudian dijumlahkan melalui rumus tertentu sehingga terbentuk nilai variabel yang kemudian membentuk nilai aspek dan pada gilirannya pembentuk indeks demokrasi provinsi dari penjumlahan indeks demokrasi per provinsi akan diperoleh indeks demokrasi Indonesia sebagai bimana sebuah general check up indeks demokrasi Indonesia berguna untuk mengetahui indikator demokrasi mana yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan juga kita akan tahu yang masih kurang baik sehingga perlu Diperbaiki dengan adanya ID para pengambil kebijakan di pusat dan daerah dapat merancang program perbaikan iklim demokrasi secara lebih tepat sasaran dan mengalokasikan dana secara lebih baik sekarang ini di tingkat nasional indeks demokrasi Indonesia telah dimanfaatkan oleh Bapenas dalam menetapkan target pembangunan nasional bidang politik pada rencana pembangunan jangka menengah atau rpjmn dengan adanya Idi target-target pembangunan politik menjadi terukur dengan program pemerintah yang lebih terarah masyarakat akan semakin menikmati iklim yang demokratis kondisi politik yang kondusif berdampak pada pertumbuhan ekonomi kesejahteraan akan terbentuk dan yang terutama kemanusiaan serta keadilan sosial akan semakin [Musik] mewujud y