Pada suatu hari kancil dan kera berjalan melewati lahan Pak Tani Ayo kancil kita ambil mentimun dan pisang Ayo kera tapi kita minta izin dulu ya Loh kita curi saja jangan kera berdasarkan pengalamanku mencuri akan mendatangkan masalah kalau gitu kamu saja yang memintakan izin untukku kancil pun menolak meminta kera untuk mengurus izin [Musik] sendiri setelah kancil mendapatkan izin dari Pak Tani ker pun sadar kalau meminta izin itu lebih baik dan urus izin sendiri itu mudah tak ada yang susah karena kita bisa itu Kak [Musik] bangsa Indonesia follow instagram [Musik] @layananjakartaud disiarkan langsung dari mall pelayanan publik Provinsi DKI Jakarta channel YouTube mempr DKI Jakarta dan channel YouTube bpsdm DKI Jakarta inilah Dia podcast Rabu belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan ASN Jakarta dan warganet apa kabar Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat Selamat bergabung kembali bersama podcast Rabu belajar podcast Rabu belajar merupakan sebuah learning session bagi ASN Provinsi DKI Jakarta membahas tentang berbagai isu yang ada di Jakarta bersama saya daisi alandia inilah podcast Rabu belajar dengan tema pejabat pembuat komitmen bersertifikat kompetensi dalam pengadaan barang jasa pemerintah dalam episode ini kita akan berbincang dengan ibu Imas budiasih Kepala Bidang advokasi dan pembinaan pengadaan barang jasa badan pelayanan pengadaan barang jasa Provinsi DKI Jakarta selam Selamat siang Ibu Imas Bagaimana kabarnya hari ini Bu siang Mbak Desi Alhamdulillah sehat baik mbak Alhamdulillah semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan untuk nih rekan-rekan muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa semoga diberikan kelancaran beribadah sampai waktu berbuka nanti dalam kesempatan ini kami turut menyampaikan keprihatinan kepada rekan-rekan ASN Jakarta dan wargaanet yang terdampak banjir semoga musibah ini segel berakhir dan kembali beraktivitas nah sebelum memulai podcast pada hari ini Izinkan saya ini membuka dengan berpantun mungkin rekan-rekan di sini bisa minta tolong bantu Cakepnya Fajar menyingsing di bulan Ramadan puasa dijalani dengan keikhlasan rekan ASN Jakarta dan warganet siap tambah wawasan simak podcast Rabu Belajar penuh inspirasi dan PES sudah hadir sudah bersedia untuk Sharing di podcast Rabu belajar topik kita kali ini akan banyak berbincang tentang pentingnya sertifikasi kompetensi pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang jasa pemerintah dan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut sebelum mulai ngobrol eh Saya hendak menyampaikan bahwa rekan ASN Jakarta dan warga anep tidak perlu menuliskan saya hadir di kolom komentar karena bukti kehadiran D dapat diakses di simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id nah di simdiklat ini rekan ASN Jakarta juga bisa mendapatkan e-ertifikat kolom komentar YouTube hanya digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapan rekan ASN Jakarta dan warganet dapat memberikan pertanyaan ataupun tanggapan kepada Ibu Imas yang akan saya bacakan di akhir nanti dengan e format nama asal instansi dan pertanyaan nah langsung saja kita masuk ke perbincangan pada hari ini eh hari ini kita akan bahas terkait pejabat pembuat komitmen atau yang biasa kita sebut dengan PPK PPK ini merupakan salah satu pelaku pengadaan barang jasa yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sehingga wajib bagi mereka untuk memiliki sertifikat kompetensi Nah di sini buas akan eh lebih menjelaskan secara detail Mengapa PPK ini harus memiliki sertifikat kompetensi silakan Bu ias Oke terima kasih mbak sebelumnya ee Betul mbak PPK itu wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang jasa itu yaitu dengan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi hal ini ditujukan untuk menjamin profesionalisme dan akuntabilitas PPK selaku pelaku pengadaan barang dan jasa PPK bertanggung jawab atas penggunaan APBN maupun APBD sehingga mereka harus memiliki kompetensi untuk memastikan pengelolaan anggar yang transparan efisien dan sesuai dengan regulasi sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 beserta perubahan serta aturan turunannya sertifikasi itu untuk memastikan bahwa PPK memahami aturan tersebut dan dapat menghindari kesalahan yang ber administrasi maupun hukum Mbak Baik bu ee jadi ini kalau kita berbicara tentang kompetensi PPK sebelumnya Apakah ada standar kompetensi yang diatur untuk PPK ini Bu Oh pasti Mbak karena kita tidak mungkin membuat standar asal saja ya Ada Mbak standar kompetensi PPK tersendiri itu diatur dalam perk LKPP Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana kita ketahui bersama bahwa skala pekerjaan PPK itu luas dan cukup rentan dengan masalah hukum yang terkait dengan pelaksanaan kontrak sehingga standar kompetensi yang harus dimiliki oleh PPK juga banyak PPK itu harus memiliki Tiga dari empat kompetensi tesis pengadaan barang jasa yaitu kompetensi melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa kompetensi mengelola kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah serta kompetensi mengelola pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola Wah ini luar biasa ya Bui e peran sama tanggung jawabnya dari PPK ini wah benar Mbak Memang kalau dilihat ini berat sekali ya itulah Kenapa PPK harus bersifat bersertifikat kompetensi PPK yang kompeten mampu merencanakan melaksanakan serta mengawasi pengadaan barang dan jasa dengan baik sehingga dapat menghindari keterlambatan ataupun pemborosan anggaran Selain itu kompetensi PPK memastikan bahwa proses pengadaan dapat menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan spesifikasi teknis juga sesuai serta standar mutu yang ditetapkan dengan adanya sertifikasi kompetensi PPK juga dapat memahami prinsip-prinsip integritas transparansi serta akuntabilitas sehingga lebih mampu mencegah untuk praktik-praktik korupsi ataupun kolupi kepentingan baik buimas ni Terima kasih nih untuk penjelasannya di awal ini menarik sekali ya Warga net nih pembahasannya eh seperti yang Ibu Ima sampaikan bahwa pengadaan barang jasa pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan yang menciptakan value for money dan khususnya ini yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat oleh karenanya PPK selaku pelaku pengadaan harus memiliki kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan selanjutnya Bu Imas ee jika kita berbicara nih terhadap pemenuhan sertifikat kompetensi PPK ini untuk pelaksanaan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu seperti apa ya Bu Oke Mbak Desi jadi pada tahun 2024 eh telah keluar instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 73 tahun 2024 tentang pemenuhan pejabat pembuat komitmen bersertifikat kompetensi di lingkungan Pemprov Diki Jakarta di mana Di dalam institusi tersebut mengatur PPK pada perangkat daerah provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pemenuhan kompetensi PPK sesuai dengan tipologinya dan juga mengatur para kepala perangkat daerah agar melaksanakan penugasan PPK di lingkungan unit kerjanya dengan memperhatikan urutan prioritas penugasan di tempatnya Baik bu Nah mungkin nih akan kita bahas satu-satu ya Bu Jadi apa aja sih ketentuan-ketentuan yang ada dalam pemenuhan PP bersertifikat kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum kita bahas terkait pemenuhannya tadi Seperti yang Ibu sampaikan bahwa eh skala pekerjaan PPK ini sangat luas dan sependek pengetahuan saya LKPP sendiri itu juga sudah mengelompokkan skala pekerjaan PPK agar kompetensi yang dimiliki oleh PPK ini sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya Apakah nih Bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu apa aja sih tipe PPK dan ruang lingkup pekerjaan dari masing-masing Tipe tersebut Oke Mbak Mungkin saya akan Jelaskan secara singkat ya Mbak terkait tipologi PPK yang dibedakan berdasarkan tingkat kompleksitas ruang lingkup tahapan pengelolaan kontrak Nah itu kurang lebih ada tiga tipologi nih Mbak ada PPK tpe a PPK tipe B maupun PPK Tipe C untuk yang pertama PPK tipe a PPK tipe a yaitu PPK yang menangi pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks yaitu yang memiliki risiko yang tinggi Mbak memerikan teknologi tinggi menggunakan peralatan yang didesain khusus dan menggunakan penyedia jasa asing dan atau sulit mendefinisikan secara teknis Bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan barang atau jasa nah yang selanjutnya PPK tipe B yaitu PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang umum atau lazim yang ada dalam suatu organisasi namun tidak termasuk dalam kategori pekerjaan Kompleks ataupun sederhana pengadaan ini biasanya dilakukan dengan metode tender atau seleksi bentuk kontrak yang biasa digunakan untuk pekerjaan PPK tipe B adalah berupa surat perjanjian nah ini yang terakhir Mbak yaitu tipologi PPK Tipe C yaitu PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana yaitu yang bersifat operasional rutin standar dan berulang pengadaan ini biasanya dilakukan dengan metode pengadaan langsung maupun e-purchasing kalau dilihat dari bentuk kontraknya pekerja PPK Tipe C ini menggunakan SPK bukti pembelian atau pembayaran ataupun merupakan kuitansi serta merupakan surat pesanan begitu Pak Baik Iya siap jadi ada tiga tipologi ya di sini ya Nah ee sebelum lanjut berbincang-bincang saya ingatkan kembali pada rekan ASN Jakarta dan warga net untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan melalui kolom komentar dengan format nama asal instansi dan pertanyaan nah rekan ASN Jakarta dan wargaanet jadi jadi tadi sudah Ibu Ima sampaikan kalau tipologi PPK ini ada tiga ya Bu ya Ada PPK tipe a PPK tipe B dan PPK tipe c yang mana ruang lingkup pekerjaan mereka ini dibedakan berdasarkan tingkat kompleksitasnya Nah selanjutnya Bu nih Pertanyaan selanjutnya Bagaimana cara untuk para PPK khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan sertifikat kompetensi PPK sesuai tipologinya Oke berarti cara untuk mendapatkan sertifikat kompet Iya tipe ae BP Mbak oke kompetensi bagi PPK pelaksanaan pengedan barang dan jasah tipe a ataupun tipe B diperoleh melalui sertifikasi kompetensi tipe a atau tipe B yang diselenggarakan oleh LKPP akan tetapi untuk sertifikat kompetensi PPK tipe AB belum ada pengaturan dari LKPP sehingga belum dilakukan proses sertifikasinya selanjutnya bagi PPK pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah tipe C pada tahun 2024 dapat diperoleh hanya dengan mengikuti pelatihan kompetensi PPK Tipe C melalui Open online course atau kita biasa dengan mok dan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang dan jasa lppbj salah satunya adalah bpsdm provinsi DKI Jakarta yaitu dengan metode pelatihan blended learning akan tetapi dengan diterbitkannya keputusan Deputi bidang ppsdm LKPP nomor 8 tahun 2025 tentang sertifikasi kompetensi PPK Tipe C pada tanggal 10 Februari 2025 maka mulai tahun 2025 untuk PPK tipc dapat dilanjutkan dengan sertifikat kompetensi PPK tip c yang diselenggarakan oleh PPK begitu mbak Oh ini informasi baru ya Bu berarti yang harus diketahui oleh PPK tipc jadi ee setelah mendapatkan sertifikat pelatihan kompetensi PPK tipc di tahun 2000 24 ini bisa dilanjutkan di tahun ini dengan melakukan sertifikasi gitu ya Ibu ya benar ya Nah sertifikasi dilakukan di LKPP oke nah jadi memang e rekan-rekan ASN Jakarta dan wargaanet ini sertifikat ini memang sebagai syarat untuk ee penugasan PPK Jadi Bapak Ibu bisa melakukan sertifikasi setelah kemarin untuk Tipe C dilakukan ee pelatihan Nah untuk ee sertifikasi kompetensi PPK TPC ini ee pelaksanaannya tuh prosedurnya Seperti apa ya Bu Oke prosedur untuk pelaksanaan sertifikasi sertifikasi betul ee sertifikasinya ya Mbak karena pelatihannya kan sebelumnya dilakukan ya sertifikasi Tipe C ini dibagi dalam beberapa kriteria Mbak kriteria pertama yaitu peserta sudah memiliiki sertifikasi kelulusan pelatihan kompetensi PPK tip c jadi dia sudah punya nih ya Mbak ee kelulusan pelatihannya dan sudah tercat kemudian peserta juga sudah tercatat di dalam sistem PSE yaitu sistem pengadaan secara elektronik sebagai PPK maka sertifikat kompetensi PPK Tipe C tadi otomatis akan diberikan oleh LKPP Nah dengan kriteria kedua bagi peserta yang sudah mempunyai sertifikat kelulusan pelatihan kompetensi PPK Tipe C dan memiliki pemalangan PPK yang belum tercacat di dalam SPSE maka metode uji kompetensi yang dilakukan adalah verifikasi portofolio dari yang bersangkutan yang sampaikan kepada direktur sertifikasi profesi LKPP di mana Di dalam portfolio itu terdiri dari skppk dan dokumen kontrak yang berupa dokumen perikatannya kriteria ketiga bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi kelulusan pelatihan PPK namun belum memiliki pengalaman PPK maka metode uji kompetensi yang digunakan ialah verifikasi portofolio dan tes tertulis Adapun portofolio yang dapat digunakan AD sertifikat kelulusan pelatihan serta dokumen hasil kerja pelatihan PPK Tipe C nah ini kriteria terakhir nih Mbak bagi peserta yang telah memiliki pengalangan PPK dan belum memiliki sertifikat kelulusan PPK ataupun belum mem ataupun sudah memiliki sertifikat pbj level dasar maka dapat langsung mengikuti sertifikat kompetensi PPK Tipe C tanpa perlu mengikuti pelatihan terlebih dahulu dengan metode uji kompetensi yang digunakan yaitu ikasi portofolio dan tes tertulis Adapun portofolio yang dilampirkan adalah skppk dan dokumen kontrak Seperti surat perjanjian atau surat pesanan Oke Baik Bu Jadi ini pelaksanaan sertifikasi kompetensi PPK Tipe C dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria pesertanya terlebih dahulu seperti yang tadi ibu sampaikan jadi ee bagi peserta yang telah memiliki sertifikat kelulusan pelatihan kompetensi PPK Tipe C dan tercatat atau terverifikasi sebagai PPK dalam SPSE ini kan nanti akan otomatis diterbitkan oleh LKPP ya Bu Bagaimana nih cara mereka mengetahui bahwa sertifikat kompetensinya itu sudah diterbitkan oleh LKPP Bu Oke Enggak usah khawatir nih Mbak kalau memang dia sudah sudah mengikuti pelatihan Tipe C dan sudah tercatat sebagai PPK ditim S LKPP akan menerbitkan sertifikat kompetensi PPK TPC tadi bagi peserta dengan kriteria tersebut sampai dengan akhir bulan maret2 5 ini sertifikat kompetensi ppkt pencet tersebut dapat diunduh dalam portal ppsdm.lkpp.go.id sehingga Bapak Ibu yang masuk ke dalam kriteria tersebut dapat melakukan pengecekan secara berkala pada akunnya masing-masing apabila sampai akhir bulan Maret 2025 sertifikat kompetensi PPK Tipe C belum diterbitkan maka tidak usah khawatir bapak ibu dapat melakukan konfirmasinya ke Direktorat sertifikasi profesi LKP PP Baik Bu nih Saya rasa sudah lengkap ya untuk penjelasan yang terkait sertifikasi kompetensi PPK Tipe C tapi tadi masih ada dua tipe lagi ya Bu tipe a dan tipe B nah Pertanyaan selanjutnya nih Bu gimana kalau untuk mendapatkan sertifikat kompetensi PPK tipe a dan PPK tipe B Apakah dia ee harus ikut pelatihan terlebih dahulu atau bisa langsung sertifikasi Bu Oke mbak bagi PPK yang sudah memiliki pengalaman dan memenuhi standar ketiga jenis kompetensi sesuai tipologinya sebagaimana tadi saya jelaskan ya Mbak PPK dapat langsung mengikuti sertifikasi kompetensi PPK Namun apabila PPK belum memiliki pengalaman yang sesuai dengan standar maka Kami menyarankan nih Mbak untuk mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang mana dokumen hasil kerja pelatihannya itu dapat dijadikan sebagai portofolio yang bersangkutan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi PPK Adapun Salah satu syarat untuk mengikuti pelatihan kompetensi PPK P tipe B yaitu harus memiliki sertifikat kelulusan pelatihan PPK Tipe C terlebih dahulu apabila Bapak Ibu ingin mengikuti pelatihan kompetensi PPK yang diselenggarakan oleh bpsdm Provinsi DKI Jakarta dapat mengisi form pada tautan beatly usulan peserta PPK namun izin Bapak Ibu kuotanya tadi terbatas jadi eh segera saja untuk mendaftar ke bpsdm apabila tipologinya sudah sesuai dengan PP tipe B baik nih semakin menarik ya obrolan kita ya nah saya ingatkan kembali pada rekan ASN Jakarta dan warga net untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan melalui kolom komentar dengan format nama asal instansi dan pertanyaan baik buimas ni kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa dalam instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 73 tahun 2024 selain tadi pemenuhan kompetensi PPK diatur di sini juga juga mengatur bahwa ee para kepala perangkat daerah nih selaku pengguna anggaran dalam melaksanakan penugasan PPK ini harus memperhatikan urutan prioritas penugasan di lingkungan unit kerjanya Nah apakah bisa dijelaskan Bu E ketentuannya Seperti apa Oke baik mbak penugasan PPK sendiri dilaksanakan dengan memperhatikan urutan prioritas mana yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu oleh pertama pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa seperti kita ketahui jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa itu hanya ada di bpbj Provinsi DKI Jakarta namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah jfppbj kami saat ini masih sangat terbatas sehingga penugasan jfppbj saat ini masih kami optimalkan hanya untuk Pokja pemilihan dan pejabat pengadaan Adapun untuk penugasan PPK dapat dilaksanakan oleh urutan sebagai berikut yaitu ASN bersertifikat kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut penugusan ASN bersertifikat kompetensi sesuai dengan tipologinya seperti yang tadi saya jelaskan ya Mbak tiga tipologi tersebut kedua penugasan ASN yang memiliki sertifikat kompetensi PPK Tipe C sebagai PPK tipe a ataupun PPK tipe B tiga penugasan ASN yang memiliki sertifikat kompetensi PPK tipe B sebagai PPK tipe a dan atau PPK Tipe C keempat penugasan ASN yang memiliki sertifikat kompetensi PPK pbj Sesuai dengan standar kompetensi kerja Nasional Indonesia yang masih berlaku sebagai PPK tipe a PPK tipe B maupun PPK Tipe C yang kelima atau opsi terakhir Mbak yaitu penugasan ASN yang memiliki sertifikat pbj tingkat dasar atau level 1 oh ya Mbak nah saya kayaknya harus kasih tahu juga nih ada keputusan Deputi bidang ppsdm LKPP nomor 8 tahun 2025 di mana yang dialamnya mengatur bahwa dalam hal instansi belum memiliki PPK bersertifikat kompetensi tipe B dan atau belum memenuhi kebutuhan PPK tipe B maka pekerjaan PPK tipe B dapat dilaksanakan oleh ASN bersertifikat kompetensi PPK Tipe C sampai dengan 31 Desember 2025 artinya setelah 31 Desember 2025 disarankan untuk mempunyai sertifikat kompetensi tipe B tadi Oke Baik bu Nah ini ini yang perlu dinotes oleh para kepala perangkat daerah ya Bu jadi dalam menugaskan PPK tuh ada urutannya enggak langsung ee menunjuk ee yang dirasa mampu gitu Jadi ada urutannya tadi di apa namanya dari yang yang punya sertifikat kompetensi sesuai tipologinya baru sampai kalau misalnya enggak ada lagi yang EE mempunyai itu baru sampai yang paling bawahnya ya Bu ya gitu Jadi ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu dalam urutan prioritas penugasan PPK di ee masing-masing perangkat daerah Nah dengan adanya ketentuan ini apakah masih bisa buppk yang dilaksanakan atau dirangkap oleh KPA ini kan e mayoritas KP itu masih belum memiliki sertifikat kompetensi bahkan ada yang belum punya ee sertifikat pbj tingkat dasar ya Bu bahkan ya bu Nah ini masih bisa enggak Bu kalau ini Oke penugasan PPK sendiri ee tetap memperhatikan urutan prioritas yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya dalam hal ini perangkat daerah dapat memastikan ke ketersediaan personil yang memiliki sertifikat kompetensi PPK di lingkungan unit kerjanya terlebih dahulu apabila di lingkungan kerja unit bapak atau ibu belum terdapat ASN yang memiliki sertifikat kompetensi PPK dan atau sertifikasi PPJ tingkat dasar atau level 1 maka PPK dapat dilaksanakan atau dirangkap oleh Pa atau KPA dan secara paralel mendorong agar ASN tersebut melakukan pemenuhan sertifikat kompetensi PPK dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan data yang EE kami miliki sudah ada sekurang lebih 996 PPK yang terdaftar di dalam sistem SPSE dari 996 PPK tersebut terdapat 7 PPK yang sudah memiliki kompetensi PPK tipe B dan 474 PPK yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi PPK TPC dan 775 PPK sertifikat pbj tingkat dasar atau level 1 sedangkan jika kita lihat data ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memiliki sertifikat kompetensi pbj atau tiket dasar level 1 tadi masih banyak yang belum ee menjabat sebagai PPK oleh karenanya penting bagi perangkat daerah untuk melihat data personilnya yang sudah melakukan penugasan PPK Oh gitu jadi dari tadi berapa 990 6 PPK ya bu Nah ini masih ada yang EE masih belum punya sertifikat darjas yang ditugaskan padahal ASN Provinsi DKI Jakarta tuh banyak ya Bu yang sudah punya itulah mengapa ee baiknya para perangkat daerah nih harus melihat dulu nih data personilnya ya Bu jadi diprioritaskan dulu nih mereka yang sudah punya sertif kompetensi baru kalau sama sekali tidak ada menugaskan baru yang paling bawa opsi terakhir tadi ya Bu opsi terakhir ya mbak ya Iya betul baik nih Bu Nah tadi kan untuk eh mengetahui di unit kerja masing-masing Perangkat daerah nih siapa aja sih Bu yang sudah punya sertifikat bar jasu ada enggak ya Bu daftar nama yang eh memiliki sertifikat kompetensi PPK dan sertifikat pbj tingkat dasar atau level 1 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini kan barangkali dengan adanya daftar nama ini dapat memudahkan para kepala perangkat daerah dalam melakukan penugasan PPK di lingkungan unit kerjanya Oke pastinya ada dong Mbak untuk daftar nama pemilik sertifikat kompetensi P PK dan atau sertifikasi pbj tingkat dasar level 1 di lingkungan pemprf DKI Jakarta dapat diakses melalui tautan s.id/data pemilik sertifikat pbc_dki Oh iya kami juga perlu sampaikan nih bahwa bpbj DKI Jakarta juga menyusun N Mbak database pemenuhan sertifikat kompetensi PPK Pemprov DKI Jakarta setiap tahunnya sebagai bahan pemantauan pelaksanaan pemenuhan PPK bersertifikat kompetensi di masing-masing perangkat daerah Oleh karena itu kami mohon sekali kepada para perangkat daerah untuk dapat menyampaikan data PPK tahun 2025 beserta perubahannya kepada bpbj sesuai dengan format yang telah kami berikan dalam surat Kepala bpbj DKI Jakarta nomor e005/4n0400 tanggal 14 Januari 2025 hal pemenuhan pejabat pembuat komit bersertifikat kompetensi tahun 2000 Jadi mohon mohon izin nih Mbak untuk kepala perangkat daerah yang belum mengirimkan kepada bpbj dan surat tersebut kita masih tunggu nih Nah ini penting soalnya Ya Bu data ini kan untuk kita jadi bahan dalam melakukan pemanton siapa nih yang kira-kira perlu sertifikasi gitu ya Bu jadi prioritas juga nih ke bpsdm jadi mana yang sekiranya Oh dia punya pekerjaan PPK tipe B maka ini yang didahulukan untuk mengikuti sertifikasi tersebut ya bu Nah baik nah ini izin saya sampaikan kembali ya Bapak Ibu jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melihat daftar nama pemilik sertifikat kompetensi PPK dan sertifikat pbj tingkat dasar atau level 1 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta bapak ibu dapat mengunjungi tautan s.id/ data pemilik sertifikat pbj_dki nah ini data kita peroleh dari LKPP ya Bu ya jadi eh pasti akurat Jadi tapi apabila ada nama bapak ibu ee yang sudah memiliki sertifikat namun tidak terdapat dalam daftar nama tersebut nah ini Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi data pbj terlebih dahulu dan pastikan nama instansi yang Bapak Ibu Tuliskan dalam akun portal ppsdm.lkpp.go.id adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta jadi ketika LKPP menggenerate data itu Eh bisa ketarik semua data yang ada di lingkungan pemprf DKI Jakarta Nah rekan an Jakarta dan warganet kita sudah membahas secara lengkap mengenai mekanisme perolehan sertifikasi kompetensi PPK dengan ibu Imas nah catatan bagi Bapak Ibu yang saat ini belum memiliki sertifikat pbj tingkat dasar atau level 1 seperti tadi yang data PPK masih ada yang belum memiliki sertifikat barj atau level 1 dan akan melakukan eh pemenuhan sertifikasi kompetensi PPK maka penting nih Bagi Bapak Ibu untuk segera mengikuti sertifikasi pbj tingkat dasar atau level 1unnya terlebih dahulu Nah Ibu Imas mungkin bisa dijelaskan nih Bagaimana cara untuk memperoleh sertifikat pbj tingkat dasar atau yang saat ini kita sebut dengan sertifikat pbj level 1 Bu Oke saya akan Jelaskan secara singkat ya Mbak Jadi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi PPK ini sebelumnya harus memikuti sertifikat pbj tingkat dasar atau level 1 bapak ibu dapat mengikuti sertifikat pbj level 1 yang diselenggarakan oleh LKPP dengan mengakses portal ppsdm.lkpp.go.id untuk melihat jadwal pelaksanaannya yang tersedia atau bisa juga bapak ibu mengikutinya di lppbj yang telah terverifikasi sebagai pelaksana uji kompetensi oleh LKPP salah satunya mungkin bpsd mppr DKI bapak ibu dapat mengikuti pelatihan pbj level 1 terlebih dahulu untuk membantu proses pembelajaran Bapak Ibu sebelum mengikuti uji kompetensinya karena materi yang di yang diberikan cukup banyak bapak ibu di antaranya nya yaitu memuat seluruh jenis kompetensi teknis pbj level 1 dari perencanaan sampai pengadaan secara swakelola kemudian ada terkait pengantar pbj serta manajemen rantai pasok bpsdm Provinsi DKI Jakarta juga menyelenggarakan pelatihan pbj level 1 yang dapat Bapak Ibu lihat jadwal pelaksanaannya pada aplikasi simdklat bpsdm Provinsi DKI Jakarta namun untuk pemanggilan peserta diutamakan bagi yang terdapat usulan dari ee perangkat daerah masing-masing Baik bu Nah last but not least nih pertanyaan ini mewakili kekhawatiran para PPK terhadap adanya potensi risiko hukum dalam proses pengadaan nah terlebih lagi apabila PPK tersebut diberikan amanah untuk incharge paket-paket pekerjaan konstruksi yang kompleks nah bagaimana nih menjawab kekhawatiran PPK ini Bu oke itu jadi isu isu banyak itu Mbak terkait itu banyak orang khawatir ee dan tidak mau menjadi PK pasti Mbak kaatan itu pasti muncul namun ee ee sejauh apabila kita dapat mengelolakannya sesuai prosedur dan tertib administrasi Saya rasa akan menjadi aman ya dan di sinilah Mengapa pentingnya sertifikasi kompetensi bagi PPK PPK benar-benar dinilai Apakah kompetensi yang dimiliki sudah sesuai dengan standar yang ada atau belum apabila masih ada gap antara kompetensi maka segera dipetuhi Bagaimana cara pemenuhannya yaitu dengan mengikuti pelatihan sampai semua kompetensi yang distandarkan selalu terpenuhi Bapak Ibu izin menyampaikan juga bahwa kami bpbj rutin melaksanakan Bimtek fgd maupun sosialisasi terkait teknis pbj kita merasakan bahwa ilmu dari pbj itu berkembang setiap harinya ee Oleh karena itu bapak ibu selaku PPK harus mengupdate wawasannya nah kami juga perlu masukan nih dari bapak ibu kira-kira Apa sih yang sekarang yang menjadi isu ee proses pengadaan barang dan jasa di lapangan mungkin itu akan menjadi salah satu tema bimtech fjd atau sosialisasi yang dilakukan oleh BP oleh bpbj sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu yang berada di perangkat daelah dan jangan sungkan juga nih Bapak Ibu untuk konsultasi mungkin ke bpbj atau boleh juga ke LKPP selaku ee Pembina dari pbj dan kami di pbj sendiri mempunyai fungsi advokasi pengadaan jadi Insyaallah dapat menjawab pertanyaan keresahan-keresahan dari bapak ibu sekalian dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa Baik bu n ini ya tadi penting ya Jadi sebenarnya justru sertifikasi Kompetensi ini untuk ee istilahnya apa ya Ee tamengnya PPK ya dalam melakukan proses pengadaan gitu kan jadi Sudah ada standar kompetensinya itu ee mereka sudah terpenuhi jadi Insyaallah aman nih mereka ketika melaksanakan proses pengadaan karena ya mereka sudah tahu prosedurnya seperti apa apa gitu ya Bu tinggal dijalankan nah rekan-rekan ASN nih perbincangan e yang sangat menarik dengan Bu Imas ini nah tapi berhubung saat ini di kolom komentar YouTube sudah ramai sekali rekan ASN Jakarta dan warga net yang bertanya dan memberi tanggapan nih Mari kita coba bacakan dulu ya Bu nih Bumas sudah siap belum nih Bu untuk menjawab nih Bu Oke Mbak Insyaallah siap baik nah ini di sini ada pertanyaan eh dari warga net jadi dari Jefri ee dari Jefri dptmpsp DKI Jakarta menanyakan bagaimana mekanisme pengusulan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan kompetensi PPK Tipe C yang diselenggarakan oleh bpsdm Provinsi DKI Jakarta ee mungkin ee mekanismenya ee pegawai tersebut dapatemasukkan e surat usulan ke bpsdm ya Mbak untuk mengikuti pelatihan dari bpsdm tapi seperti tadi kita ketahui Mbak ee kuota dari bpsdm sendiri untuk ptihan ppktpc mungkin terbatas ya Dan mungkin rekan ASN sekalian dapat mengikutinya ee melalui ppsdm LKPP di sana kita dapat melakukannya secara online nah e dari situ mungkin ee para warga net dapat mengikuti untuk pelatihan Tipe C Insyaallah pasti bisa kok eh apalagi yang sudah punya pengalaman ya Bu Jadi tinggal me-refresh e apa namanya tahapan-tahapannya Seperti apa tapi kan pengalaman itu sudah punya pelaksanaannya Seperti apa gitu gitu ya bu Nah untuk ee Pertanyaan selanjutnya ini ada Rahman dari bpsdm DKI Jakarta apakah KPA yang merangkap sebagai PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi ee untuk KPA yang EE tadi merangkap sebagai PPK ya mbak ya Oke ini banyak sekali nih pertanyaan memang dari selain dari wargaet yang selama ini datang berkonsultasi ke kita nih ke ppbj bagi KPA yang merangkap sebagai PPK tidak diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi tapi harapan besar dari kita ee dari bpbj sendiri nih ee tadi seperti saya jelaskan secara paralel yang bersangkutan dapat mengikuti pelatihan untuk memiliki sertifikat ee pbj level dasar Nah ya balik lagi nih Mbak tadi kan sertifikat kompetensi tersebut dasar untuk melakukan Dia ee sebagai pelaku pengadaan yaitu sebagai PPK di dalam pelatihan itu kita akan mendapatkan ilmu proses dari awal perencanaan sampai dengan proses pengadaan barang jasa itu sendiri jadi ee inti ee boleh tidak mendapatkan sertifikat pbj level 1 untuk yang menjabat sebagai KPA namun sangat diharapkan yang bersangkutan ke depannya mengikuti ee pelatihan tersebut Mbak Baik bu Nah sebelum masuk ke tanggapan jadi tadi betul yang Ibu sampaikan jadi masa ya kita melakukan proses pengadaan tapi kita belum punya licens-nya nih ya kan harus kita setidaknya kita memahamilah koridor-koridornya atau ee prosedur dalam Nah mungkin ada tambahan dari Bu pertanya ini juga banyak ditanyan seben tadi kan untuk tahun ini e PPK itu dilanjutkan dengan sertifikasi kompetensi yang bagi Tipe C ya Bu E kalau misalkan tahun ini sertifikatnya belum keluar itu apakah masih bisa menunjuk bagi yang e PPK yang punya sertifikat pelatihan Tipe C Bu Oh bisa mbak Ya seperti tadi saya jelaskan juga jadi selama mereka pelatihan kompetensi tadipe mereka masih bisa ditunjuk sebagai PPK Nah nanti e kalau dia sudah berfungsi sebagai p apa sudah mengikuti dalam sistem SPSE tadi artinya sudah tercatat nih dia sebagai PPK otomatis dari LKPP akan mengeluarkan sertifikasinya sebagai PPK Tipe C nah apabila belum keluar juga nih Mbak sampaiang e sampai akhir Maret itu dapat e langsung dikoordinasikan dengan LKPP terkait hal tersebut baik jadi yang kita lihat nih nanti tanggal di akhir Maret ini ya Bu Jadi mereka yang bagi Bapak Ibu nih yang sudah mengikuti pelatihan dan sudah punya pengalaman tercatat di dalam SPS tunggu sertifikat kompetensi PPK tipec-nya di e portal ppsdm.lkpp.go.id jadi itu akan sertifikatnya akan muncul otomatis dan apabila belum keluar itu bisa dikoordinasikan ya Bu dengan Direktorat sertifikasi profesi LKPP Nah kita lanjut di sini ada beberapa tanggapan Bu yang ada di live comen eh YouTube ada dari Dimas Kramat Jati menyampaikan bahwa e podcast kali ini sangat menarik karena membahas topik yang sangat relevan bagi pengadaan barang jasa di sektor pemerintahan sukses selalu untuk Ibu Bu terima kasih nih atas tanggapannya jadi ya melalui podcast ini juga Saya sangat berharap seali ppkpk dapat lebih berkoordinasi dengan kita ya Mbak untuk tentunya untuk menciptakan proses pengadaan barang jasa yang efektif efisi dan transparansi ya Bu Jadi kita kan berkolaborasi nih antar perangkat daerah jadi Apabila ada pertanyaan itu bisa disampaikan ke bpbj Bu ya Nah baik tanggapan selanjutnya ada dari Rani bishub Dinas Perhubungan eh saya setuju dengan pendapat bahwa sertifikasi membantu meningkatkan kapasitas PPK dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengadaan nah ini seperti yang tadi ibu sampaikan ya Bu Jadi sebenarnya sertifikasi ini memang ee istilahnya Taming kita nih buat e melakukan proses pengadaan gitu Jadi kita sudah tersertifikasi Udah Ee sesuai dengan standar-standar yang seharusnya gitu Wah terima kasih banget nih Bu Rani sepertinya Bu Rani sudah paham sekali nih terkait pengadaan barang dan jasa e karena seperti kita ketahui PPK itu satu momok yang mengerikan Ya Mbak Ya karena PPK lah yang akan berhadapan dengan aph terkait ee apa permasalahan-permasalahan di lapangan untuk meminimalkan e permasalahan tersebut makanya perlulah tadi tadi pelatihan kompetensi bagi para PPK Siap Bu nah nih ada pertanyaan lagi dari Rianto Dinas Kesehatan dengan adanya ketentuan untuk melanjutkan pelatihan kompetensi PPK Tipe C dengan proses sertifikasi pada tahun ini apakah masih diperbolehkan untuk menugaskan PPK Tipe C dari personel yang punya sertifikat eh pelatihan kompetensi tipe Cina ini mungkin pertanyaannya tadi sama yang saya sampaikan tadi ya Bu Jadi intinya bisa ya buama dia memang punya pengalaman di SPSE karena tinggal menunggu proses penerbitan sertifikatnya dan yang tadi saya bilang juga Mbak apabila memang sertifikat itu tidak keluar jangan ragu untuk koordinasi dengan LKPP LKPP welcome kok pasti mereka akan e segera memproses sertifikasi itu keluar selamat tapi ada syarat yang tadi ya mbak sudah mempunyai e pelatihan kompetensi Tipe C dan sudah terdaftar di dalam SPSE gu Baik bu Oke selanjutnya kembali ke tanggapan ada dari Darmawan Priadi pusdatin PM ptsp hadir menyimak dengan baik acara dan tema yang sangat bagus keren Smart katif inovatif dan inspiratif mani Terima kasih nih untuk tanggapannya untuk selanjutnya ada tanggapan dari Mita dari distuk capil podcast ini memberikan wawasan bahwa PPK bersertifikat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang regulasi pengadaan mantap Katanya Bu seperti itu waduh saya tidak menyangkat Ternyata banyak juga atensi wargaanet ya Mbak terkait pengadaan barang dan jasa jangan malu-malu atau jangan sungkan-sungan Bapak Ibu untuk berkoordinasi dengan kita hal apapun ee ppbj selalu siap untuk menerima pendampingan terhadap Bapak Ibu ee terkait proses pengadaan barang dan jasa Siap Bu nah lanjut lagi Bu nih ada tanggapan dari bumi dari Matraman bagus sekali podcast kali ini tidak hanya untuk PPK sertifikasi ini memberikan manfaat langsung ke pada masyarakat dengan PPK yang lebih profesional dan terampil masyarakat bisa mendapatkan layanan publik yang lebih berkualitas dan tepat waktu nah ini setuju ya Bu seperti ini ya Bu ya oh setuju sekali Mbak seperti tadi output dari pelatihan tadi ya tepat waktu dan juga tidak ada pemborosan ee penggunaan anggaran APBD maupun APBN tadi Eh selanjutnya masih ada tanggapan ni sepertinya banyak ya Bu yang eh merespon di live komen YouTube kita jadi ada tanggapan dari Purnamasari dari kelapag ding Semoga dengan meningkatkan kualitas pengadaan barang jasa pemerintah melalui PPK bersertifikat dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan bagus sekali podcast ini tidak oke nah jadi memang kepercayaan publik nih kita sebagai ee instansi pemerintah ya Bu ya karena kita memberikan pelayanan ya Bu jadi kepercayaan masyarakat ini sangat penting ya makanya kita dalam melakukan pengadaan pun juga harus yang berkualitas baik betul ya benar banget pak yaitu itu tadi ee berkualitas baik sesuai dengan mutu yang akan kita ee inginkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan juga itu yang memang harus ee apalagi masyarakat ya mereka ee memerlukan manfaat yang berguna untuk masyarakat betul Bu Oke ee baik Nah sepertinya kita cukup kan ya Bu tanggapan dari eh live comment chat di YouTube kita telah sampai di ujung acara Nah mungkin sebelum saya tutup Bu Imas mungkin ada closing statement nih untuk mungkin enggak hanya para PPK ya bu tapi untuk rekan ASN Jakarta dan e warga net yang saat ini menyaksikan podcast Rabu belajar hari ini boleh buat dari saya berarti ya makat okeul ya tidak perlu takut ataupun tidak perlu khawatir terkait ee pelaku pengadaan yaitu PPK kita ee mengikuti pelatihan kompetensi PPK diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan e e bagi para PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah cukup Mbak baik jadi nih eh apa namanya Ya seperti yang tadi kita dari awal bahas ya Bu jadi kompetensi PPK itu penting Mari bapak ibu pejabat pembuat komitmen ee melakukan sertifikasi untuk melihat nih ee kira-kira kompetensi yang dimiliki tuh udah Sesuai dengan standar atau belum itu yang pertama ya Bu ya lalu kalau misalkan ternyata belum Sesuai dengan standar ada gap kompetensi Nah itu penuhi dengan apa dengan pelatihan seperti itu ya Bu Iya jadi ada pelatihan kompetensi juga dan EE ini juga sesuai pastinya bapak ibu dengan tipologi pekerjaan yang Bapak Ibu ee lakukan jadi ketika Bapak Ibu punya paket pekerjaan ee tipe B itu maka lakukan sertifikasi PPK tipe B Kalau bapak ibu punya paket pekerjaan PPK Tipe C Itu lakukan sertifikasi kompetensi yang PPK tipe c-nya gitu jadi dilihat dulu nih terkait ee jenis pekerjaan bapak ibu tuh Seperti apa dari kompleksitas pekerjaannya dan sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Imas nah ini juga untuk ee pastinya untuk eh apa namanya eh menjaga Bapak Ibu dalam proses hukum nantiya ketika ada diu ukan ee pertanyaan-pertanyaan dalam proses pengadaan bar jasa Jadi Bapak Ibu sudah berjalan sesuai prosedur sesuai dengan ketentuan dan tertib administrasi jadi Insyaallah aman Ya Bu tidak ada Iya siap nah Baiklah Ee kita telah sampai di ujung acara setelah berbincang mengenai pejabat pembuat komitmen yang wajib memiliki sertifikat kompetensi dalam melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah nah sebelumnya Izinkan saya tadi sudah membuka dengan pantun nah saya akan menutup e podcast pada hari ini dengan pantun juga teman-teman yang ada di sini mohon bantuannya lagi untuk bilang cakep Apabila saya lagi pantun nah di pasar Cikini beli kembang kertas cakep mampir Gondang dia beli tahu isi cakep jika ingin pengadaan berkualitas PPK wajib punya kompetensi ada satu lagi Jangan tepuk tangan dulu masih ada satu lagi kaki terluka kena jeruji Terbah tersangkut besi dat apabila PPK sudah teruji Sudahlah pasti pengadaan bermutu tinggiangnya saya ucapkan terima kasih kepada bu Imas dan juga kepada seluruh tim produksi yang ikut serta dalam memperlancar program podcast Rabu belajar episode kali ini Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan ASN Jakarta dan warga net yang telah bertanya dan memberikan komentar mudah-mudahan bahasan kita pada episode kali ini bermanfaat bagi ASN DKI Jakarta saksikan terus podcast Rabu belajar dengan tema-tema lain yang tentunya tidak kalah menarik saya daisi alandia dan ibuas budiasih pamit undur diri Selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam War wabarakatuh fore