Ya, jumpa lagi bersama kami di Bocoros Politik yang menghadirkan info terkini, juga informasi kondisi terkini ya di beberapa titik ya, nanti akan ada teman-teman yang juga like report dan kita juga akan memberikan berbagai informasi. informasi yang fresh from the oven nih langsung jadi Cica tadi sambil makan gitu kan bergantian gitu nelfon-nelfon terus juga WhatsApp-an dengan narasumber-narasumbernya jejaring-jejaring Narsum lah ya yang kemudian memberikan beberapa informasi terbaru soal apa yang terjadi di DPR. Apa yang terjadi di DPR sekarang ini Cica?
Ya, ini kan sedang ditunda Pramkang ya untuk rapat paripurna terkhusus membahas soal revisi Undang-Undang Pilkada. Nah ada kemungkinan ini nanti akan dikembalikan ke BAMUS lagi dan akan dibahas. Dan kemungkinan pengesahannya di Senin depan atau di sekitar tanggal 29 April. Agustus, ya ini di hari terakhir pendaftaran pilkada nah sebetulnya apa sih yang terjadi?
nah ini sedang mencari titik tengah karena titik kompromi karena ada berbagai pertentangan, kemudian PDIP-nya sendiri kemarin juga cukup alot juga ternyata di DPR meskipun di balik tidak terlihat ada perlawanan yang spesial nah tadi gue ngontak-ngontak tuh beberapa narasumber gitu ya dan ada informasi yang datang sendiri juga... bahwa ada informasi pertemuan antara di PDIP dengan salah satu petinggi di Koalisi Indonesia Maju yakni 08 atau Prabowo atau utusan informasinya begitu tadi sudah di crosscheck ke sana kemari dan ada semacam titik tengah nanti kemungkinan ini sedang dibahas kemungkinan bunyi putusan di atau pengesahan di revisi undang-undang pilkada itu akan ada sedikit improvisasi gitu. Jadi yang kemarin alat itu kan dua klausul gitu kan. Yang satu soal batas usia, yang satu soal ambang batas itu yang 7,5. Nah ini nanti kemungkinan batas usia akan gul.
Lalu yang 7,5 juga akan gul. Jadi dua-duanya ya? Ya, win-win solusinya itu di situ.
Ini senang dibincangkan. Jadi kemungkinannya... PDIP masih bisa mengajukan calon sendiri siapapun itu di PKI dan di sisi lain Putra Presiden Putra Mahkota itu juga bisa berlaga gitu ya. Ya, di Jawa Tengah mungkin ya, karena pembicaraan yang menguat adalah si Putra Mahkota akan berlaga di Jawa Tengah bersanding dengan Ahmad Lutfi.
Kenapa ke Prabowo ya? Kenapa tidak ke Istana langsung ya? Kalau ke Istana, ini kan PDIP sedang dalam mode yang berhadapan-hadapan dengan Jokowi.
Jadi tidak mungkin ada titik tengah. Sedangkan dengan Prabowo, ini kan memang beberapa politikus PDB sudah mengakui bahwa mereka tidak ada masalah dengan Prabowo. Jadi negosiasinya lebih lancar.
Dan dalam hal ini, gue kira setelah dalam hal koalisi pendukung pemerintahan hari ini, kita bisa mengatakan bahwa dengan... Jokowi dan PDIP berbeda jalan atau berpisah jalan maka Gerindra itu menjadi semacam ketua kelas lah gitu lah yang mengkoordinasikan dan memimpin koalisi pemerintahan begitu kan jadi menjadi sangat relevan kenapa lobby-lobby atau komunikasi per detik ini atau per menit ini atau per hari ini dilakukan antara dengan Gerindra gitu Tapi nanti kita akan berdah lebih jauh lagi ya. Sekarang kita mau mendengarkan dulu nih dari situasi di istana sendiri seperti apa. Sudah ada reporter Tempo, Daniel Ahmad Fajri, yang siap melaporkan dari istana presiden. Di Jakarta ya?
Di Jakarta tentu saja. Waduh. Rano Karno.
Rano Karno ini. Ayo Daniel. Halo Daniel.
Selamat siang Daniel. Silahkan. Apa kan Daniel atau Ahmad?
Waduh audionya tidak muncul. Halo Daniel, audionya tidak terdengar. Oh oke, ini sebenarnya masih ada kendara teknis, nanti kita hubungi lagi ya Mas Dul tolong bersabar dulu disana, nanti kita segera menghubungi lagi, tolong diperbaiki dulu teknis-teknisnya ya kan Ini dada akan ya semuanya serba dada Karena kemarin pembahasan di DPR juga dadah kan pra?
Ini yang serban cerbat. Serban dadah. Jadi kita pun juga persiapannya ya udah seadanya. Tapi ngomong-ngomong soal Daniel tadi, Daniel ini satu-satunya reporter yang diajak foto sama staff khusus presiden. Hari DPR ya.
Bahaya emang. Di posting di Instagram. Hati-hati nanti dicari tau itu siapa. Ini wartawan yang tiap Sabtu malam atau Jumat malam neror saya ini. Iya, kalau nggak saya ya Pak Pratik yang diteror.
Tapi Daniel ini waktu itu kami menurunkan laporan soal... soal Pratikno, laporan khususnya waktu itu dengan dia berhasil mendapatkan wawancara Pratikno ya? Iya.
Tapi abis itu nggak dibalas lagi. Ini Daniel kemarin juga ke IKN. Oh ke IKN, betul. Yang wajar lah hubungan narasumber dengan jurnalis Pasang surut wajar lah Jangan baper aja Tugas jurnalis itu memang begitu Bertanya, mengkritik juga Itulah fungsi jurnalis Kita menjadi watchdog untuk pemerintah Ketika hubungan jurnalis dengan narasumber Atau dengan pemerintah itu Baik-baik saja Perlu dipertanyakan Karena tidak ada pemerintahan yang sempurna Apakah Daniel sudah terhubung?
hubung kalau belum kita lanjut dulu diskusi masih lanjut ya Oke oke lanjut Nah tapi ini kan ada upaya titik kompromi ini ya titik tengah antara koalisi Indonesia Maju dengan PDIP ya kan ini kan ada dua poin tadi ya satu PDP bisa mencalonkan Cagup ya kan dan juga partai-partai lain tentu di daerah lain gitu ya tapi di sisi lain utrama kota tetap ramah kota nomor dua ya kan Bung Su Menantu Makoto juga ada Itu kemudian juga bisa Menjadi peserta Atau kontestan dalam Pilkada Nah tapi ini menurut lu nih Ini pas gak sih? Kompromis macam ini Ya pada Prinsipnya Pram, politik itu kan Soal negosiasi ya Salah satu poin penting Dalam politik kan negosiasi Tetapi yang perlu kita sorot Berarti adalah bagaimana atau jangan sampai kompromi ini kembali mengangkangi atau memegang konstitusi atau putusan-putusan atau perlawanan dengan putusan yang sudah diketok oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi prinsipnya di situ, bahwa kemudian ada negosiasi dan macam-macam itu bagian dari politik gue rasa. Dan yang paling penting adalah jangan sampai ini kemudian mengkhianati atau perlawanan atau bahkan bertentangan dengan.
putusan mahkamah konstitusi itu aja sih, dan gue rasa ini juga bagian misalnya rapat yang diskors, negosiasi, dan macam-macam, ini bagian dari baying tem aja, gitu kan karena mereka juga tetap ngotot untuk nanti ya seminggu lagi ya, persis, dan mereka orang-orang ini pejabat-pejabat ini pasti memantau apa yang terjadi di luar sana artinya gerakan masyarakat sipil demonstrasi di berbagai titik di sejumlah kota juga mulai muncul, mereka pasti pasti melihat ini. Mereka pasti melakukan atau ingin buying time. Kalau mereka tetap ngotot rapat paripurna di gelar hari ini atau pada jam ini, gue rasa juga gelombang ini akan semakin besar. Jadi ini bagian dari buying time dan negosiasi politik.
Dan MK juga sebenarnya tidak memutuskan bahwa calon kepala daerah itu harus berusia 25 tahun. Iya, 20 tahun. Atau 30 tahun. 30 tahun. Dilantik.
Dilantik. Karena memang normanya yang ada dalam Undang-Undang Pilkada ya sudah seperti itu. Tidak perlu dipertegas lagi gitu kan. Dalam hal ini kan MK meminta penetapan kan.
Jadi bagian dari rangkaian. Penetapan sebagai calon ya. Iya, penetapan sebagai calon.
Bagian dari pencalonan itu adalah ketika ditetapkan oleh KPU. Bukan pada saat dilantik. Pelantikan.
Pelantikan itu sudah dalam proses atau dalam tahap pemilihan. Betul. Itu yang kemudian jadi sorotan kan.
Tapi yang menarik tadi memang. gerakan atau keresahan ya itu tidak hanya dari kelompok sipil atau dari mahasiswa atau dari manapun gitu tapi ternyata juga dari keluarga inti presiden jadi yang panen cerita nih Ebo gitu ya memberitahukan gitu ya ya ada juga orang-orang di lingkaran Keluarga Solo, keluarga Presiden yang kemudian juga sebenarnya tidak sepakat dengan pembegalan konstitusi. Ya beruntunglah di keluarga ini masih ada orang-orang yang kemudian memberikan masukan. masih waras pikirnya, sedikit lah iya, iya yang lain mungkin juga waras kalau terkait dengan kepentingannya nah ini seperti apa tuh ceritanya di Solu sebenarnya sedikit aja sih, jadi memang mereka atau keluarga Solo yang memang tidak setuju dengan langkah-langkah Presiden menjelang akhir masa jabatannya itu menyampaikan keresahan gitu, ini sudah keterlaluan, sudah sangat barbar gitu. Jadi nggak soft landing gitu loh.
Mereka itu padahal ingin ya, Presiden itu yaudah sudah sampai di pencalonannya Gibran saja, setelah itu udah gitu. Mereka ingin Presiden itu paling tidak soft landing gitu. Walaupun tidak mungkin soft landing juga ya.
Karena sudah ada peristiwa ini Dan juga dari peristiwa Kutusan 90 ya Oktober 2023 Dan Keluarga Solo ini sebagian diantaranya Terkejut juga ternyata Karena itu tadi mereka tidak mengira bahwa Di dua bulan menjelang Presiden habis masa jabatan Terjadi peristiwa yang Semacam ini lagi Dan lebih barbar Karena ya langsung kan Menusuk pada jantung DPR itu Dan juga dengan peristiwa pembekalan kemarin itu. Dan menarik melihat rekam jejak atau sepak terjang Jokowi menjelang 20 Oktober, yang banyak orang memprediksi bahwa, dan kebanyakan ya, pemerintahan yang akan habis masa kepengurusannya atau masa periodenya, itu biasanya di 6 bulan terakhir atau setelah adanya peristiwa. presiden atau pemimpin terpilih itu biasanya akan menjadi lemdak gitu. Udah slow down gitu ya kan?
Udah slow down, menyiapkan transisi, terus kemudian melakukan konsolidasi, dan menyiapkan agar seperti kata Cica tadi, soft landing agar di ujung masa pemerintahannya bisa smooth. Tapi ini dua bulan menjelang lengsir gitu kan, masih aja gitu. Tuh dia kan prinsipnya kerja-kerja-kerja. Nah itu sama-sama.
Malah makin banyak ini Pak Duhur. Masalahnya kerjanya untuk keluarga. Itu yang jadi persoalan.
Bagaimana Jokowi ini mencoba untuk chip in ya, atau mencoba untuk mempunyai kredit di pemerintahan berikutnya dengan apa? Dengan menteri-menteri baru yang sekarang baru saja dilantik dan belakangan dilantik, itu kan ada orang Gerindra, kemudian kerabat Prabowo, bagian dari transisi pemerintahan itu. Nanti soal reshuffle, kita akan memberikan berbagai informasi. Termasuk ini ada beberapa informasi menarik yang sudah dikumpulkan sama teman-teman Oke, selanjutnya Ngomong apa lagi?
Istana gimana istana ini? Istana sudah beres belum ini? Waduh, istana mungkin di jam ya Ya sudah Nggak khawatir kan ini istana?
Nanti Daniel mungkin bisa melaporkan saat kita masih live nanti ya Yang lain lagi dari Jogja juga sepertinya kita melihat ada demonstrasi yang cukup ramai Nanti kita akan menunjukkan menunggu laporan dari Jogja ya yang pasti apa namanya di satu sisi sih kalau gue ya ini kan karena kita live-nya bebas ya ngomong aja gitu ya jadi gue happy sih melihat hari ini ya ada ada pergerakan mahasiswa juga yang cukup besar di Jogja dan ini sudah mulai berdatangan kabarnya Husein tadi juga melaporkan gitu dia on the way ke DPR mulainya masa mulai berdatangan dan tadi banyak juga Pram teman-teman yang dari lapangan itu mengirim foto lewat Ini situasi di sini, di sini ada teman-teman yang ikut demo di MK, teman-teman aktivis yang melaporkan ini situasi di MK sudah rame, lalu kami bergerak ke DPR. Jadi mereka itu live report tapi lewat WhatsApp memperlihatkan bahwa ini foto-foto pergerakan kami. Dan juga tadi malam, balik lagi ya, tadi malam ada dosen dari UGM yang menceritakan bahwa mereka meliburkan mahasiswanya yang itu mahasiswa bergerak ke Jakarta.
Dan pola-pola semacam ini sudah yang gua juga happy itu adalah teman-teman masyarakat sipil ini sudah memitigasi itu. Belajar dari pengalaman-pengalaman demonstrasi besar beberapa yang terakhir itu kan. Sehingga kita lihat juga kita mendapatkan flyer-flyer bahwa kalau lu ditangkap lapor ke sini.
Jadi nggak ada penampilan-penampilan hukum yang bisa langsung. gercep gitu dilakukan kan kalau beberapa kali demonstrasi besar seperti reformasi di korupsi dan macam-macam itu ada teman-teman masyarakat sipil yang ditangkap begitu kan dan direpresi dan ini mereka punya mitigasi yang sudah langsung sejajar jika situasi-situasi itu terjadi bisa langsung di respons oke omong-omong kita juga ada tamu yang kalau teman-teman masih belum memakai mau memahami mungkin ingin tahu juga soal seluk-beluk putusan MK terus juga apa yang terjadi kita punya narasumber yang kredibel banget gitu ya yang luar biasa bisa juga memberikan pencerahan untuk teman-teman sedang bersiap-siap tapi sebelum itu kita lihat dulu suasana di Jogja Hai ini kita lihat apa namanya suasana di Jogja teman-teman ya aksi Wah gila itu udah ratusan orang yang mungkin ribuan ya udah kalau kita melihat luar biasa banget ini aksi di Jogja ya Ini ada di beberapa titik yang kita lihat, misalnya seperti ada yang di Jalan Malioboro, terus juga ada di tempat lain ya. Jogja ini memang secara, kalau dari faktor historis, mereka...
punya gerak perjuangan yang luar biasa ya. Itu lama sekali, sejak 1998. Salah satu kota perjuangan gitu yang disitu mahasiswa, juga aktivis, juga komponen masyarakat lain ini bisa bergerak. Dan ini bergerak serentak gitu ya. Kayak Maju Tak Gentar Raja gitu.
Dan menurut saya, Dan mereka juga dalam waktu cepat ya bisa menghimpun kekuatan. Dan rasa-rasanya ini mereka semua memakai baju hitam simbol ya? Iya. Itu ada makna khusus ya Kang ya?
Kita juga tadi semua pakai baju hitamnya cuma mengkhusin aja misalnya kostum tadi ya. Saltum. Dia mau ketemu narasumber.
Iya, betul. Maka pakai bajunya. wajahnya agak berbeda gitu Oke ini Jogja Jogja itu luar biasa ya ya kali aksi ya kita lihat aksi gejayan memanggil ya ada beberapa jilid itu dan kali ini taglinenya Jogja memanggil Pram jadi luas ajakan atau seruan untuk ikut terlibat itu tidak menjadi meluas. Spektrumnya lebih besar dari gejayan memanggil waktu itu ya? Iya.
Kita harapkan juga nantinya para kepala daerah juga bisa bersuara, bergerak Sri Sultan. yang selama ini juga cukup diajeni oleh orang-orang Jogja bisa memberikan statement terhadap ketidakberesan dan pengangkangan konstitusi dan demokrasi. Oke teman-teman, sudah ada yang bersama kita. Tidak tiba-tiba lagi, Jho. Dengan penuh keringatan.
Susanti yang bisa memberikan berbagai penjelasan dan juga bercerita ada apa di belakang. belakang putusan MK dan juga poin-poinnya gitu ya, substansinya, dan apa yang terjadi pada gerakan masyarakat sipil. Karena kemarin Mbak Bibip tuh sibuk banget tuh waktu bertemu kami gitu ya.
Luar biasa lah kesibukannya gitu dan ikut mendorong teman-teman aktivis demokrasi untuk bergerak ya. Mbak Bibip, kita masuk ke putusan MK dulu. Apakah putusan ini memang sebenarnya merupakan putusan yang progresif dan bisa dijelaskan kenapa?
Ya, ini progresif. jadi makanya saya sengaja juga dalam banyak kesempatan saya selalu mengingatkan bahwa kita ini tidak lagi muji-muji atau muja-muja MK ya kan kita juga sering banget mengkritik MK gitu tapi putusan yang ini saya sudah baca memang dia progresif jadi niatnya pertama MK memang ingin membongkar kartel politik nah itu ada di pertimbangannya itu ada dan dampak dari putusan ini konkretnya adalah yang putusan 60 ya kan ada dua putusan nih putusan 60 itu yang soal ambang batas pencalonan kepala daerah. Nah, itu dibongkar, jadinya nggak ideal sih, menurut saya.
Ideal nol ya. Tapi, lumayan diturunin, jadi mengikuti polanya kandidat independen yang non-partai, jadinya tergantung pada jumlah pemilih, ya, dibuktikannya dengan DPT. Untuk Jakarta, misalnya biar konkret aja, kita 6-12 juta daftar pemilih, berarti kita berpengalaman Partai atau gabungan partai cukup dengan 7,5% sudah bisa mengajukan. Nah, putusannya bunyinya seperti itu. Dalam hal DKI ini.
Dalam hal DKI. Tapi ini umum kan, ada 4 kategori tuh. 0 sampai 2 juta dan seterusnya. Tergantung jumlah demografi.
Tergantung jumlah demografi. Tadi Mbak menyebutkan yang ideal itu 0. Menurut saya 0. Sebelum kita lanjut ya. Kenapa harus 0 sih Mbak sebenarnya? Untuk membuat demokrasi itu betul-betul secara substantif memang demokratis. Dalam arti memberikan banyak pilihan untuk kita.
kita-kita yang akan milih para pemimpin. Jadi kita punya pembanding. Ibaratnya itu kalau kita ke restoran, kalau cuma restoran nasi goreng, padahal kita butuh nutrisi yang jauh lebih banyak, tentu akan lebih baik kalau kita pindah ke warung sebelah yang ada punya sayur lodeh, punya tumis, kita punya banyak pilihan untuk memenuhi. ...nutrusi kita. Nah, jadi...
Asal jangan salah masuk ke warung mebel ya, Mbak. Oh, jangan. Jangan ya. Kita butuh kakayu.
Kita butuh kakayu. Nah, gitu tuh. Jadi, kalau 0% itu...
dalam arti gak ada ambang batas, memang sebaiknya kita tuh jadi punya banyak pilihan. Kita bisa bandingkan rekam jejaknya, bisa bandingkan programnya. Dan juga kita tidak terbeluguh oleh partai-partai yang bisa jadi dikuasai oleh oligarku.
entah itu oligarki politik atau oligarki ekonomi yang kemudian bisa mengontrol siapa calon yang bisa maju gitu ya. Betul, betul. Soalnya kan untuk kompetisi dimanapun, mau kompetisi di pasar kayak apalagi kompetisi politik, hakikatnya sama.
Konsumen kita nih harus dikasih pilihan-pilihan banyak dan nanti akibatnya adalah orang-orang yang akan maju juga, juga akan berlomba-lomba, berkompetisi untuk memberikan yang terbaik gitu. Itu bagusnya kalau 0%. Kalau sekarang kan kita dapat pemimpin yang mediocre, yang kualitasnya jelek sebenarnya.
Karena kita nggak dikasih pilihan sebenarnya. Kamu milih ini atau kota kosong. Atau nggak kamu milih ini atau ini yang juga sama aja atau bahkan lebih jelek.
Atau boneka gitu. Atau boneka gitu. Jadi itu sih dampak yang konkret dari putusan MK itu seperti itu. Dia membongkar si kartel politik yang selama ini menentukan siapa yang boleh.
kita pilih. Mbak, dalam konteks diantara para hakim mungkin untuk pendengar dan pemirsa kita juga bahwa ini kan Anwar Usman tidak dilibatkan dalam keputusan ini. Mungkin bagaimana kita membaca bahwa apakah ini bagian dari upaya Mahkamah Konstitusi dalam tanda kutip yang memperbaiki citra mereka yang begitu buruk ketika keputusan 90 atau melihat membaca ini bagaimana? Secara prosedural sih memang kan buruk. boleh ya memohon itu mengajukan hak ingkar.
Tolong Hakimeng itu jangan ya, karena dia punya benturan kepentingan gitu ya, secara prosedural. Tapi bahwa MK mengikuti itu, ya buat saya memang mereka punya kepentingan untuk balik lagi, menaikkan lagi legitimasinya. Tapi itu cuma satu faktor menurut saya. Banyak faktor pasti.
Barangkali ada faktor juga bahwa mereka juga dikalahkan di pengadilan tata usaha negara oleh Anwar Usman. Kan ada ya, gugatan itu. Jadi Anwar Usman karena nggak terima dia dipecat sebagai ketua, dia maju ke PT UN melawan Mahkamah Konstitusi. Nah, dimenangkan lagi oleh PT UN.
Jadi ada faktor itu juga. Saya kira walaupun mereka nggak akan terus terang faktor itu mempengaruhi, tapi saya cukup yakin di kepala mereka itu mewarnai. Dan barangkali juga ada faktor-faktor politik yang mereka perhitungkan.
Nggak cuma satu faktor sih. Ya, artinya setelah putusan... 90 ada upaya untuk menaikkan legitimasi mereka lagi ya? Iya, itu kelihatan misalnya mereka tuh saya ingat waktu itu berapa kali mereka mengundang kelompok-kelompok masyarakat sipil, minta masukan. Jadi memang kelihatan betul bahwa mereka sadar, mereka jatuh sejatuh-jatuhnya gitu dan ingin supaya mereka dibuat lebih baik lagi lah putusannya.
Mbak, tadi kita juga sempat menyinggung soal bagaimana sih pemerintahan, corak pemerintahan Jokowi 10 tahun terakhir itu. memakai hukum untuk memwujudkan semau-maunya dia. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa juga, bagaimana, apa bahayanya legalisme otokratik ini dalam konteks sistem hukum kita? Bahayanya adalah perbuatan-perbuatan culas itu, segala macam manuver-manuver politik yang sebenarnya mengambil hak kita, kelihatan benar.
Karena bentuknya legal. Soalnya kan kita dari kecil dari kita SD itu diajarinnya warga negara yang baik itu yang taat hukum. Ya kan?
Udah gitu, ya orang yang punya otoritas itu memang harus kamu hormati. Kita kan anak kecil aja kalau nggak mau makan, eh mama panggilin polisi lo, segala gitu kan. Misalnya ya, bukan polisinya tapi otoritas berseragam hukum gitu.
Nah, jadi dengan itu maka jadinya nanti mudah tuh pemerintah untuk bikin misalnya proyek strategis nasional. Sebenarnya kan cara-cara menggusurnya, cara-cara yang tidak... memberikan ganti rugi itu kan melanggar hak. Tapi karena, oh saya ada PP-nya nih, ada undang-undangnya, cipta kerja namanya. Seakan-akan itu benar gitu.
Nah, bahayanya di situ. Itu baru PSN dan lain-lain yang barangkali kalau yang suka nonton bocor alus, yang suka baca tempo, pasti udah paham lah gitu ya. Tapi banyak loh yang lainnya sampai di titik ini. Jadi menurut saya saya kan juga tadi ke DPR nih, makanya apa, merahasannya. Berat banget.
Makanya hari ini ada... aksi yang besar itu Menurut saya menandakan bahwa kita ini sebenarnya sudah melek lho. Dan yang mereka lakukan itu kan sebenarnya legalisme otokratik juga. Orang mereka membuat undang-undang yang 180 derajat bedanya sama putusan MK kok. Terus mereka bilang, oh ini mau undang kita bikin undang-undang.
Tapi undang-undangnya salah lho gitu. Tapi kalau ini sampai diketok, mereka akan dengan mudahnya bilang, pokoknya ini undang-undang, kamu ikuti. Kalau nggak setuju, bawa ke MK. Kalau nggak setuju, guget di pengadilan. Dan...
Itulah pola-pola yang selama ini terjadi kan Dan kalau kita lihat memang ada semacam perbedaan perlakuan begitu Mbak Ketika DPR melihat putusan MK dulu waktu nomor 90 dengan yang putusan 60 sekarang Apa sih sebetulnya yang terjadi DPR? Ya karena pertama pasti ada perubahan konstelasi Perubahan konstelasi itu waktu itu memang waktu putusan 90 Ya pasti udah pede perjuangan juga waktu itu sudah menolak ya Tapi kan belum polarisasinya belum betul-betul nampak. Maksudnya, di sisi lain waktu itu PKS dan Nasdem, maksud saya Demokrat, bukan Nasdem ya, Demokrat waktu itu masih memposisikan diri sebagai oposisi.
Jadi masih agak-agak cair gitu waktu 90. Nah sekarang kan ini udah makin kuat gitu. Apalagi diperkuat dengan Pilkada Jakarta ini. Kim Plus, namanya aja udah sangat jelas. Kimin Mbak, Kimin, bukan Kim Plus.
jadi apa namanya dengan itu mereka udah jadi kuat demokrati udah jadi menteri ya kan dan seterusnya lah gitu nah jadi perubahan konstelasi itu yang jadi penanda terus kedua juga eh waktu 90 Prabowo Jokowi nya udah jadi satu tapi kan belum belum menang nih Prabowo Jokowi. Saya sih bilangnya Prabowo Jokowi ya, bukan Prabowo ya. Ini kan periode ketiga Jokowi sebenarnya. Sekarang udah pasti. Ini periode ketiga Jokowi lah.
Iya bener-bener. Kita nggak usah pura-pura. Banyak orangnya yang di depan yang beda ya Pak. Walaupun nanti gimana kita nggak tahu ya. Tapi ini periode ketiga lah.
Nah yang sekarang kan udah pasti nih. Orang kita udah tahu tanggalnya 20 Oktober Prabowo di Lantik gitu. Waktu itu kan belum.
Itu... yang paling kelihatan adalah keuntungan maksudnya yang putusan 60 dan 70 yang sekarang ini kan merugikan mereka jadi mereka langsung menghadang gitu sementara yang putusan 90 kan malah menguntungkan dan memang waktu itu sekali lagi ada faktor tapi kan dulu juga PDIP nya masih besar gitu tapi kan dulu belum terkonsolidasi masih terkejut lah gitu ya Seperti juga warga banyak yang terkejut waktu putusan 90 keluar. Jadi belum terkonsolidasi. Jadi reaksinya tidak secepat hari ini. Bahkan waktu itu tidak bereaksi sama sekali.
Nah ini kan kami dengar dengan tidak warungnya rapat paripurna itu kemungkinan akan pengesahannya pun diundur. Untuk revisi undang-undang pilkada. Mungkin akan 29 Agustus atau mungkin akhir Agustus.
Nah apa dampaknya jika revisi ini kemudian diundur pengesahannya dan apa yang akan terjadi? Jadi dengan putusan MK itu? Iya. Yang pasti kita nggak boleh terharu dulu nih dengan penundaan ini ya.
Jadi kalau nggak 29 Agustus bisa aja nanti malam ketika demonstrasi udah dibubarkan misalnya. Atau hari Minggu. Kan soalnya mereka nih memang culas ya maksudnya.
Pasti akan cari-cari celah gitu. Licin ini mbak. Licin banget gitu.
Itu jadi saya setuju bisa aja 29 Agustus kapanpun terjadi. Nah tapi pertanyaan konkretnya kan. Gimana nih putusan MK? Pertama gini, secara legal formal ya, pasti putusan MK itu bagaimanapun tetap berlaku, harusnya diikuti. Nah, kemudian kalau misalnya KPU jalan terus karena undang-undang ini jadi, terus ada pilkada, sebenarnya MK bisa dalam tanda kutip menghukum dengan yang dia lakukan juga waktu pilek kemarin.
Kan ada salah satu, saya lupa di DPRD mana ya, yang... M.K. bilang PSU, Pemilihan Pemungutan Suara Ulang, karena KPU tidak menjalankan putusan MA soal keterwakilan perempuan.
Nah, mereka tuh punya power itu sebenarnya. Tapi kan itu di ujung ya. Artinya gonjang-ganjing kita kelamaan, dan juga... Secara kos jauh lebih gede, Mbak.
Karena harus PSU, kan? Harus PSU. Udah gitu kita akan punya lagi isu-isu hukum yang teknikal sekali.
Misalnya, siapa yang punya legal standing? Misalnya, warga nggak bisa punya legal standing. legal standing kalau Sengketa hasil pemilu kan beda ya sama judicial review, cuma peserta pemilu aja yang boleh mengajukan gitu.
Jadi banyak persoalan, walaupun sekali lagi di atas kertas sih MK punya onang itu, jadi itu bisa terjadi. bisa juga misalnya gugat-menggugat ke PT UN kah, ke Bawas lu, judicial review ke Mahkamah Agung lagi, apapun, pasti dilakukan, bisa dilakukan gitu. Itu secara hukum. Tapi kan ya itu secara politik artinya kita kelamaan nih.
sebenarnya dengan ongkosnya terlalu besar dan sebenarnya ya makanya menurut saya sih sebenarnya Pak Prabowo kalau membiarkan ini terjadi rugi dia justru di awal masa pemerintahannya dia akan dapat gonjang-ganjing ini warisan dari Jokowi gitu ya maksudnya kita masih membangunkan dia sih bahwa Anda nih kalau diem aja Jokowi melakukan manuver-manuver ini Jokowi dan segala macam yang partai itu ya handicap buat pemerintahan baru Iya, begitu start 20 Oktober udah langsung dikasih masalah-masalah warisannya Jokowi ngapain gitu. Mbak, artinya katakanlah ya hari ini masih diskursi sidang paripurna kan. Sementara nanti di akhir Agustus itu sudah mulai pendaftaran gitu. Artinya nanti yang akan dipakai yang mana nih Mbak untuk dalam konteks pendaftaran itu, thresholdnya?
Artinya putusan MK? Harusnya putusan MK. Karena putusan MK itu final dan mengikat. kan tidak boleh sama sekali diubah lagi ya mbak ya benar, malah seharusnya gak perlu ada perubahan undang-undang inget keputusan 90 aja apa pernah kita mengubah undang-undang pemilu Gibran nya udah kepilih, udah mau dilantik kan kita gak perlu mengubah undang-undang pemilu kan dan KPU juga waktu itu menerima langsung pendasaran Gibran nah dalam hal ini kita kan juga sebenarnya melihat KPU ini kan harusnya menjadi lembaga yang independen ya walaupun kenyataannya selama ini juga selalu disetir dan banyak orang meragukan kredibilitas KPU nah sekarang yang harus dilakukan KPU itu KPU Apakah dia kemudian harus tetap berkonsultasi dulu dengan DPR atau sebenarnya bisa langsung menjalankan?
Karena kita ingat tanggal 27 ini sudah dekat sekali untuk menerima pencalonan kepala daerah. Sebenarnya sih secara undang-undang ya, mereka bisa langsung jalan aja. Tapi secara politik, pasti satu faktor KPU-nya sendiri, mereka memang dari awal tuh nggak profesional ya. Mereka selalu dikit-dikit minta konsultasi, minta mereka yang minta konsultasi. Karena kita tahu ya, background-nya mereka dipilihnya juga oleh DPR.
DPR dengan negosiasi-negosiasi politik gitu. Nah yang kedua, DPR-nya juga akan maksa. Maksudnya akan memanggil gitu secara aktif, kalaupun KPU-nya tidak meminta pertemuan gitu. Jadi saya khawatir, walaupun di atas kertas mereka bisa langsung, karena mereka independen, konsultasi itu sebenarnya nggak wajib diikuti kan. Tapi negosiasi dengan DPR akan terjadi.
Jadi bisa jadi mereka tidak independen, mungkin mereka tidak menerima. Nah, tapi menurut saya... terus aja terus Oke tadi Cicak mendapatkan informasi bahwa sampai dengan ini ini terjadi penundaan karena ada negosiasi politik ya dan ada kompromi kemungkinan besar ada kemungkinan ya kalau salah satu kemungkinan besarnya adalah satu yang soal batas usia nanti akan tetap tetap gold di revisi undang-undang itu tetap 30 tetap tetap lantikan untuk yang thresholdnya itu kemudian kemudian mengikuti MK.
Mbak Bibip sendiri memandang kompromi seperti ini bagaimana nih Mbak? Ya, saya kalau strik sebagai pembelajar konstitusi, pasti saya nggak akan setuju ya. Karena bagaimanapun namanya putusan MK, itu harus diikuti.
Dan itulah yang menurut saya bikin, saya sudah menyebut situasi kita sekarang sebenarnya krisis konstitusi. Ketika lembaga-lembaga yang harusnya menjalankan konstitusi, justru memutarbalikan konstitusi dengan revisi ini. Jadi, itu negosiasi ini sebenarnya tidak baik gitu, untuk kedepannya, karena akan selalu ada negosiasi, tapi sebagai seseorang yang juga memahami real politik ya barangkali kalau memang, bagi saya kalau harus memilih, tentu saja dibukanya, dibongkarnya kartel politik itu jauh lebih utama ketimbang KSANG maju atau enggak, saya sebut nama langsung karena obvious ya, dari ratusan calon yang cuma kurang berapa bulan ya cuma dia doang kan, gitu. Nggak usah pura-pura juga, gitu. Enak ya, Mbak, ya, kalau pikir-pikir, ya.
Belum waktunya, tapi bisa, gitu. M.K. diutak-atik, gitu.
Sampai sekarang seperti itu, gitu. Mbak, saya jadi penasaran, apa bahayanya kartel politik, ya, bagi sistem politik kita ini? Mungkin perlu juga, Mbak?
Bahayanya adalah jadinya kartel itu yang akan menentukan nasib kita untuk apapun. Karena bayangkan, namanya kartel politik itu kan dia bekerja dalam sebuah sistem yang politik, sisi politik itu menghasilkan kebijakan-kebijakan misalnya undang-undang. Nah undang-undang itu kan segala hal mulai dari kesehatan, proyek-proyek strategis nasional, mineral batu bara, budgeting, budget, itu mengawasi polisi, mengawasi semuanya. Itu kan terjadi di ruang DPR, di mana kartel politik itu bekerja. Nah, jadi bahayanya adalah semua hal hari ini kita pakai emak putih atau hitam, ya mereka yang nentuin ibaratnya ya, kalau saya mengibarkan gitu aja.
Dan akhirnya kita yang harusnya punya misalnya ruang-ruang partisipasi, ya tokenism aja partisipasinya, maksudnya manipulasi aja gitu. Seakan-akan kita didengar, tapi sebenarnya diantara mereka aja yang kong kali kong sendiri. Bayanya sih seperti itu paling konkret. Tapi dengan kondisi politik yang seperti sekarang ini, apakah kita masih mungkin terlepas dari kartel politik?
Atau partai-partai bagaimana caranya untuk lepas dari cerat kartel-kartel politik? Kalau masih mungkin. Mungkin atau tidak sih saya selalu optimis ya, karena itulah yang akan menjaga kegelisahan dan menjaga supaya pergerakan jalan terus gitu. Pasti nggak mudah. Tadi tuh waktu di DPR ada kan banyak jurnalis-jurnalis muda dari kampus-kampus juga wawancara gitu ya.
Terus ada yang juga bertanya tuh, bertanya-nya adalah, Mbak ini kita ini gagal terus gitu. Terus apa lagi yang bisa kita lakukan supaya kita berhasil? Jawab saya adalah kita pikirkan ulang yuk apa itu berhasil. Apakah berhasil adalah menumbangkan orang-orang di DPR sekarang atau tingkat keberhasilannya adalah membuat lebih banyak orang gelisah dan bergerak gitu. Nah buat saya pada titik-titik sekarang ini seperti sekarang ini itu salah satu yang realistis dan pasti pelan-pelan gitu.
Jadi yang saya khawatir memang kita tuh suka frustasi gitu dan segala macam. Karena mikirnya itu programatik gitu. Tolok ukur keberhasilan gitu kayak proyek gitu ya. Jadi membongkar kartu politik artinya akan ditumbangkan semua gitu.
Itu sebagai cita-cita boleh gitu. Tapi itu semua nggak akan bisa didapat dengan instan. Pasti pelan-pelan gitu.
Dan caranya sih ya salah satunya dengan bikin lebih banyak orang untuk berpikir hal yang sama dengan yang kita pikirkan. Supaya... nanti lama-lama kita dorong partai-partai politik itu untuk berubah, kita ganggu kita beri wacana-wacana alternatif bahkan sesederhana misalnya banyak yang calon independen, misalnya gitu kompetisi politik itu akan bikin bagian-bagian yang selama ini kaku, mengunci dalam bentuk partai politik itu bisa longgar di beberapa tempat gitu menurut saya pelan-pelan ya calon independen diperbanyak asal jangan nyatuk KTP ah iya iya Gerakan Intel tuh mbak ya Intel yang main Indomie telur Ya oke Mbak, tadi mbak berbicara soal Kegelisahan, kita melihat sebelumnya Ada putusan 90 dan juga sebelum-sebelumnya Sebelumnya ada soal revisi undang-undang KUHP dan juga sebelumnya pada akhir 2019 itu ada revisi undang-undang KPK.
Apa yang membedakan keresahan pada masa-masa itu dengan keresahan sekarang ini? Saya kira ini juga akumulasi ya, informasi sudah banyak sekali gitu. Jadi misalnya apa yang teman-teman Bocor Alus lakukan, apa yang teman-teman misalnya di majalah Tempo ada edisi 10 tahun Jokowi dan banyak sekali media masuk. saya yang bikin edisi 10 tahun Jokowi.
Jadi banyak dari warga ini yang makin tercerahkan gitu ya, dibanding dulu gitu. Dulu aja kan sebelum putusan 90 keluar, ya banyak lah teman-teman kita yang masih memuja-muja. Pak Jokowi gitu. Tapi yang membedakan menurut saya, orang sudah melihatnya semakin terang karena dibantu dengan penjelasan-penjelasan dari media masa, dari media sosial, influencers yang pro-demokrasi gitu.
Dibantu dengan penjelasan itu, jadi di kepala banyak orang makin lebih paham, oh ini sebenarnya yang terjadi gitu. Dan itu yang bikin mereka oke, berarti ini memang ngaco nih. Nah kemudian di ujung, sekarang nih, dipertontonkan. secara lebih telanjang gitu.
Betul, betul. Itu sih kemarin itu. Kasar dan jorok ya? Waduh kasar banget. Kemarin itu pas apa namanya sambil melakukan banyak hal saya memantau media sosial itu lihat mereka memperdebatkan putusan MK atau putusan MA ya.
Sekadang kan basbisbus pisang rebus gitu ya. Itu aja udah. Kayak rapatosis lu ya. Ini apa sih politikus gitu ya. Dan kan dengan segala macam tadi informasi orang udah lebih paham bahwa itu salah.
Mereka jadinya makin marah gitu. Ya. Bedanya itu dengan tangan. tahun lalu tuh seperti itu tapi hari ini sudah menjadi puncak kemarahan atau belum? mungkin belum deh ini awal awal dari puncak gitu, maksudnya ibarat itu kalau naik gunung kita mau summit, ini kita baru mulai summit nih Jadi saya sih berharap terus ya supaya ini benar-benar dihentikan gitu dan pilkada bisa jalan lebih demokratis ya.
Pasti belum ideal tapi lebih demokratis lah gitu. Oke. Bivitri Susanti, ahli hukum Tata Negara yang memberikan berbagai penjelasan ya, yang mencerahkan gitu buat teman-teman. Biar lebih tahu lagi, kita simak penjelasan dari Mbak Bibip. Nah ada yang eye-catching ini Pram.
Apa tuh? Mbak Bibip datang dengan baju pink, tapi tulisannya ya. Tulisannya ini yang paling eye-catching gitu.
Apa Mbak ini maknanya Mbak? Ini sebenarnya dari teman-teman Social Movement Institute ya, jadi ini untuk membakar semangat. Bahwa ya.
Kalau kita diamkan oligarki bekerja, oligarki akan bikin gapnya makin tinggi antara yang kaya sama yang miskin. Sehingga lama-lama kalau dibiarkan terus oligarki nggak dibongkar, maka lama-lama yang miskin bisa-bisa nggak bisa makan apa-apa lagi, akhirnya dia akan menyerang yang kaya. Dan buruh gajinya segitu-gitu aja, tapi orang yang di atas ini makin punya banyak Lamborghini. Wah gila, tabrak-tabrakin lagi Lamborghini.
Mbak Wibip, kita melihat tadi ya sudah menyinggung soal gerakan masyarakat sipil bahkan juga terlibat di dalamnya gitu ya. Ini bagaimana bisa dalam waktu cepat ya ini bergerak, tercipta itu seperti apa sih? Karena juga ada orang-orang yang meragukan ini adalah dari pihak yang kalah saja terima dengan hasil pemilu gitu kan. Masih ada tudingan semacam itu ya.
Nah gimana nih Mbak bisa mungkin bisa ceritakan seperti apa? Iya, saya sendiri sebenarnya nggak tahu banyak teknisnya ya. Karena... Pasti teman-teman tuh biasanya memang bekerja dalam senyap gitu Dan kami juga terbiasa ya namanya gerakan memang gak boleh ada hero gitu ya Jadi masing-masing kerja aja dengan tugas masing-masing Tapi yang jelas teman-teman itu kerjanya kami paham belajar juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya Misalnya media sosial itu harus sekali digunakan Bahwa pada akhirnya kita harus turun ke jalan seperti yang hari ini kita lakukan Pasti gitu tapi untuk sampai ke sana Intro juga harus menggunakan media sosial dan juga membiarkan teman-teman yang memang mungkin memang nggak sempat, nggak bisa, nggak punya uang untuk turun ke jalan, nggak apa-apa, aktif di medsos juga bergerak gitu.
Nah, jadi cepat banget teman-teman langsung mencepakati hal-hal misalnya yang biru itu ya, darurat itu. Saya juga ikut posting juga tentu saja, sampai diliput sama media masa internasional juga, tiba-tiba semua biru gitu. Kemudian...
berkoordinasi dengan banyak pihak yang juga sudah terbuka melakukan aksi hari ini. Dan yang unik sekali adalah banyak tuh yang tiba-tiba kirim pesan ke saya walaupun saya bukan organizer langsung ya. Mbak, aku mau kirim makanan dong.
Mbak, butuh uang gak? Teman ibu-ibu ini mau ngumpulin. Jadi ini bukan butuh uang jangan bayangkan bohir-bohir dari partai politik ya.
Ini senior-senior saya di FAUI misalnya gitu ya. sama sekali bukan orang politik yang saya kira nggak mungkin mereka peduli sama ini semua gitu jadi yang mengharukan gitu buat saya adalah ini orang-orang yang lawyer-lawyer terkenal yang biasanya bodo amat sama sama politik tiba-tiba kirim WA ini kami mau ngirim uang nih ke siapa ya gitu ya nah artinya kemarahan itu merata enggak cuma enggak cuma apa orang-orang yang memang biasa demonstrasi nih tapi orang-orang yang bisa punya akal sehat itu pasti pengen berkonsentrasi kontribusi. Mungkin mereka nggak punya waktu atau nggak mau juga turun ke jalan dengan cara itu. Jadi langsung bergerak. Terus tadi malam itu juga ada konsolidasi terbuka di X, di Twitter.
Dan itu kayaknya pada sempat lihat ya, 24 ribu orang yang ikut. Ya pasti sebagian Intel ya, tapi ya oke lah. Namanya juga...
Jangan separoh aja. Nggak tahu lah, tapi apapun. Yang keren adalah karena itu di space.
Jadi ada diskusi kan, dan banyak orang yang ngomong, jadi kita membicarakan sebenarnya yang hari ini kita bicarakan, yang kita tuntut itu apa. Jadi orang-orang nggak cuma dimobilisasi seperti banyak dilakukan oleh partai-partai politik gitu, nggak dikasih duit gitu, nggak ada. Tapi paham bahwa ini loh yang terjadi, jadi banyak yang ngomong tadi malam, konkretnya dampak putus revisi undang-undang pilkada yang dilakukan oleh DPR ini, untuk rakyat biasa tuh Apa sih? Itu dibicarakan.
Jadi kayaknya dengan itu, banyak orang yang tadinya ragu-ragu, ada beberapa influencer yang menurut kami sangat pro Jokowi, tiba-tiba ikut nge-post mendukung ini. Geser dia, Mbak. Hah? Geser dia.
Geser dia. Mbak, tapi ada yang nyinyir juga kan. Wah, ini kan paling rame di jaket maya aja di dunia media sosial. Dan kalau kita lihat kan nggak begitu juga. Karena...
Siang ini juga teman-teman mahasiswa macem-macem udah mulai datang berkumpul di titik-titik di DPR, di Jogja, kemudian di sini ada DPR, MK, dan KPU. Memangnya begitu, Mbak? Hanya rame di media sosial saja, atau gimana? Enggak.
Jadi kami menyadari bahwa pada akhirnya memang kita harus turun ke jalan. Tapi itu tadi, mengkonsolidasikan juga sekarang lebih cepat dengan media sosial. Saya sendiri misalnya kan memberikan informasi. informasi tentang ini apaan sih ini putusan ini sebenarnya juga melalui media sosial tiba-tiba banyak sekali yang repost dan buat saya itu cara untuk ngasih tahu what's going on gitu memang lebih cepat lebih efektif media sosial di ujungnya Ayo kita turun ke jalan gitu kan yang kedua juga menurut saya memang penting sekali untuk kita mengaknowledge gitu ya apa tuh bahasa Indonesia ya memahami gitu mengenali situasi yang berbeda untuk tiap orang bukan berarti orangnya yang gak berani atau mungkin gak punya waktu karena ada meeting segala macem, tapi mereka peduli gitu, bukan berarti mereka gak mau bukan berarti mereka gak peduli tapi mereka gak punya waktu yaudah gak apa-apa lewat media sosial pun silahkan jalan terus dan makanya media sosial terlihat sangat rame karena itu sangat riuh, tapi ya lihat aja kita tetap jalan juga di offline-nya itu ya bagaimana kalau sampai nanti pemerintah ya dalam hal ini presiden Presiden Jokowi dan juga kemudian DPR tetap ada rencana revisi yang di situ tetap mengangkangi putusan MK. Itu apa yang harus dilakukan dan itu menunjukkan kondisi yang apa lagi?
Terutama terkait dengan pemerintahan Prabowo. Ya, kalau menurut saya sih kalau itu yang terjadi berarti sudah semakin jelas ya garis demarkasi, garis pembatas antara kita dengan mereka. Buat saya ini bukan sekedar pro-demokrasi.
dem, gitu, pro-demokrasi, dengan orang yang anti-demokrasi. Tapi ini adalah para pembangkang konstitusi nih, mereka ini. Dan yang sekarang terjadi adalah krisis konstitusi. Buat saya, karena saya belajarnya hukum tata negara ya, jadi saya kebayang kalau saya di konferensi internasional, saya udah bilang, oh, kita sedang menghadapi konstitusional krisis di Indonesia.
Karena panduan bernegara pasti kan konstitusi. Yang menjalankan utamanya adalah lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga-lembaga negara ini, dapat. dalam hal ini dan Presiden lagi menyelewengkan konstitusi.
Terus jadi pegangannya negara ini apa lagi gitu. Makanya bisa disebut constitutional crisis secara istilah gitu ya. Dan ini artinya buat saya ketika mereka melakukan pembangkangan konstitusi, kita juga bisa melakukan pembangkangan sipil atau pembangkangan warga ya.
Kan civil itu sebenarnya bukan sipil gitu ya, civil disobedience. Civil disobedience itu cuman adalah Itu caranya banyak. PBB itu pernah bikin daftar ratusan cara untuk melakukan pembangkangan sipil dalam arti perlawanan tanpa kekerasan. Jadi misalnya kita nggak mukulin orang, kita nggak ngerusak bangunan, tapi kita melawan. Itu yang namanya civil disobedience.
Dan itu sah. Di konstitusi kita pun. Itu sah.
Ketika hukum tidak adil, ketika konstitusi tidak bekerja, boleh dilakukan. Bentuknya kayak apa, konkretnya, misalnya boykot pilkada. Boykot pilkada, maksudnya kita gak milih itu kan konstitusional, kan itu hak gitu. Kecuali kalau kita menghalangi cacat, maksudnya kita ikat biar kita gak bisa milih. Nah kita bersalah pidana tuh, tapi kan kalau kitanya gak milih itu hak.
Jadi misalnya itu, boykot pilkada. Atau kalau dalam, kalau baca buku-buku ya, Rolls segala macem kan, gak bayar pajak segala macem, tapi itu kita bisa diskusikan lah. Tapi intinya gak ada cara lain tuh kalau semua lembaga politik macet, elemen demokrasi satu lagi siapa?
warga jadi kita yang harus bergerak soal pembegalan konstitusi tadi ini kan kemarahan menumpuk pada Jokowi dan memang tentu saja Jokowi yang paling bertanggung jawab harus diapakan Jokowi? ada orang yang bilang lengsarkan segera Jokowi sementara kalau dari segi waktu dan juga kekuatan kan itu hampir pasti tidak mungkin tinggal 2 bulan ya 2 bulan kurang 2 hari saya tidak gak sabar mbak Tapi menarik juga mbak, krisis konstitusi ini sudah pernah terjadi di negara lain kah? Dan dampak terburu atau apa ya, terburunya apa yang terjadi di negara lain?
Yang paling baru sih di Bangladesh. Itu paling cepat dicari kalau pada mau nyari ya, karena baru terjadi. Dan yang terjadi adalah rakyat marah kalau di Bangladesh ya, kemudian mereka sampai menyerbu istana segala macam sampai pemimpinnya itu harus kabur. keluar negeri dan akhirnya digantikan itu yang terparah terjadi tapi kita harus ingat konteks Bangladesh dengan Indonesia beda dan kita juga harus hati-hati, ada teman yang ngingetin, mbak hati-hati pakai kata-kata darurat inget loh, darurat militer juga darurat, ah iya jadi maksudnya kita juga harus kita harus hati-hati karena teman saya dari Aceh ya jadi dia ngingetin, mbak jangan pakai kata darurat dong, dia bilang gitu, saya jadi trauma di Aceh itu darurat militer gitu, jadi Kami juga lupa sih Tapi ya oke lah Itu peringatan yang bagus Karena kita memang harus hati-hati Sekali dengan situasi politik Indonesia Yang juga sekarang ini kan lagi unik Kita punya Pak Jokowi yang memang Kita punya Kita punya sejarah panjang Tentang angkatan bersenjata Polisi tentara Dan kita tahu betul ini bukan Gossip ya Bagaimana Bagaimana Pak Jokowi sangat didukung oleh polisi misalnya. Sementara kita tahu sebagai fakta bahwa Pak Prabowo adalah tentara ya jelas.
Dia purnawirawan. Jadi kita juga dalam situasi transisi. Dimana dua-duanya ini bahkan tercermin dalam pembahasan undang-undang. Ada revisi undang-undang TNI, ada revisi undang-undang Polri.
Jadi situasi ini juga mesti kita baca. Mungkin saja ini peluang. Tapi saya kira kita menganalisisnya itu mesti lebih hati-hati.
Nah jadi yang dalam sebuah krisis konstitusional yang mungkin terjadi ya hal-hal seperti itu. Misalnya ketika ada kekuatan-kekuatan bersenjata yang masuk dan akibatnya masyarakat sipil yang dibungkam. Ambil peluang di situ mereka.
Ambil peluang di situ. Kemungkinan keduanya kalau ada seperti yang terjadi di Bangladesh ya, kekuatan masanya besar sehingga akhirnya pemimpinnya yang mengalah gitu. Kalah atau mengalah nggak tahulah. Itu kemungkinan kedua.
Kedua, kemungkinan ketiganya ya kalau ada negosiasi-negosiasi politik sehingga akhirnya jalan terus, nggak terjadi apa-apa, baik-baik saja. Mungkin negosiasi politik itu menghasilkan perubahan, tapi mungkin saja negosiasi politik itu yang licin-licin akhirnya mengalahkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang memang seringkali kan kita nggak punya power ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya kalah.
Itu beberapa skenario yang kita harus baca Tapi tadi pertanyaan Cica itu belum terjawab Apa itu? Harus kita apakan Aduh kita apakan ya Gini aja Kalau bicara protes, bicara kritik Sudah berulang kali, belasan ratusan kali Bahkan waktu revisi undang-undang KPK Kita tahu gerakan masa sebesar apa Tapi toh juga presiden seperti bebal gitu Atau untuk telinga gitu Ya kalau gitu Diturunkan sih ya melihat segi waktu dan konfigurasi politik nggak mungkin ya terus terang aja nih. Paling tidak yang perlu dilakukan adalah kita betul-betul harus buat Jokowi nggak relevan. Maksudnya memang udah nggak relevan kan? Harusnya sudah nggak relevan ya.
Iya dong Pak Jokowi nggak punya partai. Makanya dia mau nge-partai lain. Sudah mbak, sudah. Sudah ya.
Tadi malam udah pake jaket kuning saya lihat. Nah jadi apa tapi itu itu sebenarnya situasinya sebenarnya suka atau tidak suka kita tuh udah punya presiden baru sebenarnya dan apa barangkali si presiden baru yang belum dilantik ini masih santai-santai aja tapi sebenarnya juga pasti sudah merasa terganggu ya dengan kayaknya Pak Jokowi mau menjadikan ini periode ketiga dia memang gitu. Nah jadi yang harus dilakukan pertama dari segi narasi.
Perlu deh kita tuh bener-bener membuat, udahlah kita nggak usah ngitung, ngereken gitu ya, menghitung keberadaan dia sebagai faktor yang sangat signifikan dalam dunia politik. Dan lanjutannya dari narasi itu adalah, kalau kemudian nanti kita mau melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap semua keburukan yang sudah dia lakukan, ayo kita lakukan bareng-bareng. Karena Soeharto juga kan nggak pernah diadili sebenarnya loh. Cuma satu yang perdata, tapi itu yayasan Super Semar aja kan.
Tapi... Pidananya, segala pelanggan ...gak pernah akhirnya keburu meninggal dunia gitu ya. Nah, menurut saya para presiden yang bersalah dan sangat terlihat gitu kasat mata harus dapet sanksi baik secara politik maupun juga secara...
secara hukum itu akan lebih baik. Jadi kita nanti menyusun negara kita ke depannya lebih rapi. Nah, buat saya sih kita siapkan itu juga.
Kita lihat mana-mana bagian-bagian yang bisa kita masalahkan secara hukum supaya clear. semuanya juga dan ya kita kita apa kita buat juga Jokowi juga sebagai contoh buruk ya dalam pengelolaan negara ini artinya kan kita melihat nih Jokowi juga juga berupaya untuk menguasai partai itu untuk mengamankan posisi dia kan ya Iya dan juga keluarganya kedepan gitu dengan posisi seperti ini pertama-pertama yang harus ditanyakan Apakah kita memang perlu menghukum Jokowi atas kerusakan demokrasi yang yang sudah sedemikian yang hebat ya, itu yang pertama yang kedua bagaimana caranya kemudian kita menghukum, apakah dengan kita tidak perlu lagi memilih calon-calon yang di endorse oleh istana atau bagaimana? ya pertama, kalau perlu menghukum atau tidak, jelas perlu karena Jokowi itu secara aktif merusak demokrasi aktif ya? aktif menurut saya karena dia kan selalu bilang, enggak tahu, jangan tanya saya tapi lihat kebijakannya maksud saya...
dulu kita mengkritik keras SBY. Wajarlah kita mengkritik presiden itu harus dalam negara demokrasi. Tapi kan at least SBY mungkin tidak melakukan apa yang kita harapkan dia lakukan. Kalau Jokowi, dia merusak elemen-elemen demokrasi. Sesederhana bahkan anak mahasiswa dibuat susah banget untuk turun ke jalan karena harus lulus 4 tahun.
Sesederhana dosen juga takut bersuara karena kalau enggak, nanti gak naik pangkat, gak dapat gelar guru besar, segala macam. Jadi rusak kerusaknya itu sampai ke bawah banyaklah kalau mau bisa bisa habis acara bocor halus kalau disebutin kerusakan yang saking banyak jadi itulah apa namanya dengan itu maka dia harus diberikan hukuman dan hukumannya salah satu caranya memang untuk juga cara membuat tidak relevan konkretnya adalah dengan tidak tidak apa memilih Hai anak-anaknya ataupun siapa saja yang dia dorong baik dalam kompetisi politik seperti pilkada maupun juga dalam pemilihan-pemilihan pejabat yang ditunjukkan dia juga naruh orang nih nitip-nitip kepada Pak Prabowo kalau saya jadi Pak Prabowo sih saya enggak mau ya dititipin sebenarnya ya tapi oke aja dulu buang juga gitu ya memang itu harus dilakukan sebagai penghukuman politik gitu kalau pidana biasanya gimana Pak ya maksudku begini seperti Soeharto begitu sudah ada gugatan hukumnya tapi kemudian juga sampai meninggal pun juga tidak diusut, tidak diadili. Apakah itu make sense gitu ketika menghukum atau menagih hukuman secara pidana atau hukumnya?
Bagi mantan presiden gitu ya? Menurut saya sih masih bisa dikonstruksikan ya. Ada dua ya, pidana sama perdata. Perdata barangkali cenderung lebih mudah ya, karena waktu Soeharto itu kan juga perdata ternaknya. Karena...
bisa ada misalnya class action, atau jadi nggak tergantung pada otoritas. Karena kalau pidana kan penuntutnya jaksa. Jaksanya kalau masih dikontrol sama bagian-bagian dari Jokowi, ya berarti nggak akan ada action.
Tapi misalnya perdata itu warga bisa menggugat class action kah, atau bentuk-bentuk lainnya. Dan bisa dikonstruksikan sih, misalnya dengan melihat kerugian-kerugian yang dialami. Atau saya sebenarnya cukup yakin tindak pidana korupsi bisa aja dicatat. Cari aliran-aliran dana yang mungkin terjadi dalam beberapa transaksi besar, beberapa kasus korupsi yang sebenarnya sudah mulai dikorek-korek oleh aparat tenaga hukum. Mbak, kalau melihat kita kembali ke putusan MK dan ini kita melihat pola yang sama sebenarnya pada 2019 dan juga pada undang-undang lain yang undang-undang kontroversial.
Bahwa para operator ini dan juga istana. istana ini bekerja dengan sangat rapi sangat sistematis walaupun bakal kelihatan jorok banget agak-agak sampai Pram ini dengan dengan pola semacam ini ketika nanti ada kabar baik gitu katakanlah harapan gitu ya kita memilih menunda dulu gitu loh Apakah kita kemudian ini strategi untuk buying time itu menunggu reda gitu ya karena ini Cukup heboh gitu ya Atau apa yang harus kita lakukan terhadap upaya-upaya dari pemerintah dan DPR ini? Upaya-upaya mereka untuk meneruskan pembahasan undang-undang.
Meneruskan pembahasan. Tadi Mbak juga sempat di awal menyebutkan gitu ya, kita tidak boleh... gampang terharu gitu, dan ya nanti mereka buying time gitu.
Kira-kira gimana? Karena ini sudah dikondisikan semua kan. Iya, iya, iya. Yang pertama gini, saya juga nggak mau ada persepsi bahwa yang membuat mereka menunjukkan, itu bener-bener demonstrasi-demonstrasi.
Terlalu inilah, 98 itu juga disebabkan oleh demonstrasi saya juga nggak percaya. Pasti namanya politik itu faktornya banyak gitu ya. Nah jadi, tapi dengan itu saya mau bilang, saya mulai dengan itu karena saya mau bilang, tapi bagaimanapun aksi-aksi ini tetap harus ada terus gitu. Jadi kalau bisa sih tiap hari tetap ada aksi di bagian, nggak hanya di Jakarta tapi juga di banyak daerah lain. karena dengan itu jadi akan ada diskusi juga yang lebih terbuka dan juga ada dorongan juga bagi partai-partai politik yang mungkin ingin melakukan manuver politik.
Apakah ini berarti demonstran ditunggangi? Itu politik itu emang begitu selalu. Jadi kalau buat saya sih saya nggak mau lihatnya hitam putih ditunggangi, tidak ditunggangi, netral tidak netral, nggak bisa begitu juga ya.
Tapi aksi-aksi ini. ini terus-menerus harus dilakukan sampai dengan apapun lah 29 Agustus kan nanti ketika diterima misalnya pendaftarannya dan seterusnya karena itu tadi ya buat saya aksi-aksi ini baik di media sosial maupun di jalanan juga penting soalnya untuk pendidikan politik soalnya kita saya gelisah betul dengan pendidikan politik kita itu batangnya menjaga stamina gimana bayarnya kan panjang kita nggak pernah tahu nih sampai kapan ya setidaknya yang tahu kita batas adalah 20 Oktober, tapi menjaga stamina itu gimana? Sampai kita tahu. Minimal pencapai tujuan yang tadi Mbak Bibi bilang, pendidikan politik itu tercapai, sementara stamina nggak habis sampai kemudian.
Yang jelas kita juga harus punya bayangan bahwa yang namanya aksi-aksi itu nggak harus selalu besar ribuan orang. Tadi malam waktu diskusi di X itu menarik deh, ada diskusi soal gimana cara kita juga untuk untuk melakukan perlawanan sehari-hari dengan diskusi di pasar-pasar, dengan diskusi di pengajian ibu-ibu. Jadi kalau stamina-nya itu untuk aksi yang harus ada makan siang, harus nyiapin mobil komando, nyewa kan pasti kan, pasti berat memang. Tapi saya kira banyak ya cara untuk memelihara kegelisahan ini.
Dan itu bisa dilakukan dalam keseharian juga. Tapi kalau bicara tujuan, apa sih goal paling ujung? untuk gerakan ini Mbak, tadi memang sudah ada edukasi politik, apakah memang goal ujungnya adalah untuk membatalkan pengesan revisi undang-undang kecil keadaan itu atau ada tujuan-tujuan lain juga sebetulnya? Ujungnya pasti membatalkan membatalkan undang-undang, jadi bukan tunda ya, benar-benar stop dan juga meminta KPU untuk menjalankan putusan MK, udah pegang aja itu, seperti kalian dulu megang putusan 90, kenapa sekarang enggak sih itu goalnya kalau kalau untuk aksi-aksi yang hari-hari ini.
Tapi dalam jangka panjang juga, kita harus benar-benar mendorong nih, supaya partai-partai politik itu melakukan reformasi. Saya tahu ini kayak ngawang-ngawang banget sih harapannya gitu ya, tapi kita harus taruh di atas meja gitu agenda itu. Karena yang bikin rusak semuanya ini, kita ngomongin partai politik, kita ngomongin oligarki, memang partai politik gitu. Dan kalau misalnya, wah kita mengubah partai politik dengan undang-undang, yang bikin undang-undang partai politik gitu. Jadi memang harus ada gerakan-gerakan.
pergerakan kult apa ya kultural bolehlah kita sebut secara longgar ya untuk melakukan perombakan partai politik ini dalam jangka panjang Nah kalau kita lihat juga ya mbak ya di DPR revisi undang-undang bilkade yang pembahasannya tidak melibatkan partisipasi publik dan dibahas dalam waktu singkat tentu ada efeknya ke Indonesia di panggung internasional gitu nah ini nanti apa implikasi atau dampaknya lah untuk Indonesia di di tatanan internasional atau dipandangkan internasional paling tidak ya yang jelas indeks demokrasi kita pasti turun. Ini pasti banget tahun depan deh. Saya nunggu-nunggu tuh biasanya tiap bulan-bulan Januari, Februari.
Itu pasti turun. Jadi di mata internasional kita akan makin buruk gitu ya. Mungkin masih flot demokrasi tentu saja, tapi skornya turun gitu.
Dan mungkin sekali kemudian indeks persepsi korupsi juga turun terus. Makin terjun bebas. Tapi juga kita akan dilihat sebagai negara yang memang sebenarnya sudah mengalami regresi demokrasi. Maksud saya istilahnya Regresi demokrasi itu kan udah lama ya, dari 3-4 tahun yang lalu.
Tapi itu akan makin terlihat. Saya di beberapa konferensi internasional tuh udah mulai ditanya orang. Jadi mereka juga, kita nih sebenernya jangan merasa ini loh, jangan merasa...
apa namanya tuh, seperti pakai kacamata kuda ya. Baik-baik saja semuanya. Ya udahlah, besok kita masih bisa ke mall gitu ya.
Tapi, kalau dalam konferensi internasional, bahkan mereka kaget ketika ada yang namanya konstitusional crisis seperti sekarang, bahwa... Hakim bisa dipecat, digantikan ya, Susanto Guntur itu pas lagi ada konferensi internasional, mereka, loh di Indonesia, wah ini kayak Pakistan dong. Jadi udah langsung dibandingkan dengan negara-negara yang memang buruk gitu.
Disitulah saya merasa, iya ya kayaknya warga ini mesti dikasih tahu, ini nggak baik-baik saja sebenarnya. Mereka melihat ini sebagai ketidakpastian hukum tentu saja. Iya, jadi standar internasional itu kita sebenarnya udah jatuh.
Dan dampaknya adalah juga nanti keinvestasi. Oh iya, karena... ada ketidakpastian hukum tadi. Foreign direct investment itu kan mereka mau kepastian hukum. Dan, apa, kalau disangka yaudahlah yang penting nanti bisa pada nyogok gitu segala macam.
Mereka juga punya undang-undang di negara masing-masing yang melarang mereka nyogok di negara yang dimana mereka investasi misalnya gitu ya. Nanti jadi akibatnya ekonomi kita akan jatuh. Jadi bukan cuma persepsi ya, tapi konkretnya ke ekonomi.
Makin terang beneran ya penjelasan dari Mbak Bibip ya. Nah, tapi sekarang kita juga mau memanfaatkan memantau situasi di Jogja yang menjadi salah satu pusat unjuk rasa menentang sikap pemerintah dan juga DPR yang berniat mengesahkan revisi undang-undang pilkada. Sudah hadir bersama kami Pito Agustina dari Jogjakarta.
Mbak Pito, apakah bagaimana situasi terkini di Jogja saat ini? Ya, kebetulan ini masa aksi yang dilakukan Jaya Memahil. Ini berkontroversi juga dari kawan-kawan yang dulu melakukan aksi Jaya Memahil.
Posisinya sudah berada di... Masa sudah berkumpul di sana sejak tadi ya dari sebelum Kalau saat ini, kita lihat bahwa mobil komando, ada tiga mobil ini, ada di tengah-tengah, kerempatan besar, dikecil oleh gedung-gedung tua ya. Ada sekarang ada gedung abu, ada gedung BNP 46, dan juga ada kantor pos besar.
Mungkin kalau Jokowi ada di sini, dia akan bisa bilang lagi. Hahaha. Masa aksi saat ini masih melakukan eurasi Dan mereka terdiri dari banyak elemen-elemen mahasiswa dari beberapa kampus di Jogja Kemudian juga akademisi dari IKURUN Dan juga ada beberapa elemen-elemen sipil Yang meneritai kawan-kawan yang Mas Aksira dari sana. Begitu. Berlaku orang-orang.
Begitu. Apakah terpantau fokus utama tuntutan teman-teman di Jogja ini? Apa saja yang dituntut oleh mereka di sana?
Tuntutan yang jelas bahwa mereka, kawan-kawan ini menuntut, menolak adanya resusi undang-undang. Jadi tetap pada timuk awal yang sudah ditetapkan oleh M4 kemarin. Dan juga kawan-kawan di sini menjalankan...
Presisi, ada menggantung diri dan posisi rakyat, kalau sudah tidak percaya lagi dengan wakil-wakil rakyat di RUWL. Bahkan tadi menarik, kawan-kawan. Masa aksi yang tadi sedianya mau melakukan demonstrasi di depan gedung angin, di depan gedung DPRD di Halilboro, itu orang mereka berhenti di sana. Kebetulan yang mendahului adalah dari PDIP gitu. Lakinya mereka tetap jalan.
Artinya bahwa di sini siapapun partai itu bagi kawan-kawan sudah tidak percaya lagi. Bahkan tadi di sepanjang jalan Yel-Yel revolusi beberapa kali digaunkan. Dan ini mengingatkan pada masa-masa ketika aksi menjelang reformasi dulu. Dan kawan-kawan di sini juga mengintakan kostum yang sama.
Nah, paling justru... Saya pikir luar biasa sekali mereka bisa serentak bersama seragam hitam-hitam. Bahkan ini hanya dimulai dengan konsolidasi yang baru kemarin sore, dan kawan-kawan bisa serentak semua turun ke jalan dengan kostum hitam-hitam sebagai penanda berkabungnya atas kematian reformasi yang mungkin sudah dititik nadir dengan berbagai macam cara.
yang dilakukan oleh elit politik dan juga oleh rakyat yang sudah sama sekali tidak dipercaya lagi itu baik, baik, terima kasih Pito atas laporannya selamat kembali meliput, tetap hati-hati waspadai pergerakan Intel tapi tadi menarik sepanduknya, Pak Raffa ada sepanduk kerajaan Macapahit ada tulisan Jokowi mungkin bukan kerajaan, tapi keluarga keluarga, keluarga Macapahit karena, ya mau tidak mau ya Mbak ya Kita memang harus melihat bahwa Demokrasi kita rusak karena kepentingan satu keluarga Oke mbak kembali lagi Tadi yang sudah kita bahas ya Soal sikap dari partai-partai Nah kami mengibaratkan partai-partai ini Seperti es cekek gitu kan Mereka jengin Es cekek itu es tek mbak Es cekek itu es tek mbak Dan mereka ini kan sekarang Tersandra ya Mereka tidak bisa bergerak sebagai salah satu institusi demokrasi untuk bersuara gitu. Kita melihat Partai Golkar juga kemudian diambil alih gitu ya. Nah, bagaimana kita meminta pertanggung jawaban mereka atau apakah masih bisa kita berhadap pada mereka?
Kita juga melihat petinggi-petinggi partai gitu ya, banyak loko politik yang juga kemudian diam seperti Pak SBY gitu misalnya. Ya kan, sama sekali tidak ada suara dan bahkan ya bisa jadi dia ikut mendukung terhadap pengesahan revisi. undang-undang wakil kada ini? Berharap sih pasti jangan ya.
Janganlah berharap sama politisi. Jadi, menurut saya sih cara kita untuk melakukan perombakan-perombakan itu harus dengan apa ya, merusak konstelasi politik di dalam. Iya, tentu saja nggak mudah. Tapi maksud saya bahkan sesederhana ketika cukup banyak teman-teman, saya sendiri nggak mau masuk partai politik.
Tapi saya tahu teman-teman Teman-teman saya banyak yang masuk partai politik, kemudian mengubah konstelasi di dalam, berusaha melakukan perubahan. Dia akan membuat kantong-kantong perubahan. Pun orang yang nggak masuk partai politik kayak saya, ataupun teman-teman jurnalis, dengan pertanyaannya, dengan ngasih berita begini, dengan memberikan masukan-masukan, sebenarnya sedang membuat kantong-kantong perubahan itu, yang pelan-pelan saya yakin akan mendorong perubahan dari dalam. Tapi bahwa kita berharap pada politikus, berharap bikin undang-undang dulu tentang partai politik, jangan.
Karena itu kita seperti menggantang asap ya, jadi nggak ada gunanya lah. Mendingan kita konkret, kita rusak konstelasi di kelompok-kelompok tertentu supaya perubahan itu terjadi. Karena kan itu kan hukum alam ya, kalau kita merusak.
suatu susunan yang udah mapan pasti akan ada regrouping gitu. Nah jadi kita bayangkan bahwa regrouping itu mau kita dorong sampai kemudian membuat perubahan yang lebih besar di dalam partai politik itu sendiri. Regrouping yang paling relevan, paling dekat itu kan pasca 20 Oktober ya.
Artnya Jokowi dan Prabowo gitu. Nah yang menarik adalah bagaimana kita berharap atau mengantungkan harapan pada Prabowo setelah apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun terakhir dengan segala rekam kerja Prabowo ya atau malah kita jangan berharap sama sekali Atau kita bisa berharap tapi memberikan reserve tertentu gitu agar jangan sampai terlalu tinggi. Kalau berharap dalam arti kita memelihara harapan asal gitu ya, harapan lah gitu. Jadi bukan di...
bergantung pada satu orang, jadi bukan berharap pada Pak Prabowo sendiri. Tentu saja kita harus berharap, karena harapan itu yang bikin kita hidup, sebenarnya yang bikin demokrasi kita masih bertahan. Jadi saya setuju dengan bagian terakhir, kita berharap tapi dengan reserva.
Kita punya harapan dengan situasi ini dengan catatan-catatan, dengan tetap melihat bahwa ada rekam jejak yang nggak bagus juga dari Pak Prabowo. Dan kita memang kalau melihat Pak Prabowo, menurut saya, kita nggak bisa lihat di situ. dia sebagai individu kan, kita harus lihat juga kelompok-kelompok politik apa yang bikin dia terpilih misalnya, itu aja kita harus analisis lebih dalam, belum lagi bukan hanya kelompok-kelompok politiknya, tapi kelompok-kelompok ekonomi mana yang bikin dia terpilih yang artinya dia harus memberikan imbal balik pada suatu saat nanti, mungkin dalam waktu dekat gitu misalnya jadi orang-orang di sekitarnya inilah yang menurut saya juga kita harus Kita harus ganggu, kita harus buka untuk diskusi-diskusi yang lebih jauh soal apa yang bisa dilakukan selama masa pemerintahnya Pak Prabowo.
Kalau dia membiarkan, katakanlah ya, RU Pilkada ini goal dan jalan, terus artinya kita membaca bahwa itu kerugian juga buat dia. Dia akan mengwarisi keributan yang sudah terjadi di awal pemerintahnya. Akibatnya kan dia harus action dong, kalau ada keributan-keributan ini ya dia harus melakukan apapun itu ya.
Mudah-mudahan sih tidak dengan cara-cara yang tidak demokratis atau dengan kekerasan ya. Tapi itu juga kemungkinan yang mungkin terjadi kan. Dan cost untuk itu besar sekali, serotan internasional dan lain sebagainya juga sangat besar gitu.
Jadi saya nggak tahu bagaimana sebenarnya pandangan Pak Prabowo sendiri terhadap ini. Karena kita juga paham. bahwa di sekelilingnya Pak Prabowo kan juga sekarang ada orang-orang yang menonjol lah gitu, yang dominan dalam nggak hanya wacana tapi juga keputusan politik gitu.
Nah, dan mereka sebenarnya punya sinyal yang beda-beda terhadap apa yang hari ini terjadi gitu. Kita tahu operator-operatornya di DPR yang membuat revisi ini bisa begitu cepat, secepat kilat. Kayaknya pikiran kita sama itu, Mbak. Ketua kelas ya.
Oh nanti dipanggil Dewan Pers lagi loh. Kan gak nyebut nama. Adalah gitu ya, yang ngirim-ngirim suratnya.
Segala macam bisa terlihat lah gitu ya. Jadi, tapi kan dia itu bukan satu-satunya faktor yang kemudian menentukan apa yang Pak Prabowo mau. Di sini ada lagi nih, yang mungkin lagi nyiapin kabinet, yang mungkin lagi nyiapin anggaran untuk janji-janji politiknya. Timnya Pak Prabowo Dan seterusnya Jadi Saya juga Punya kesulitan untuk membaca Dengan begitu terang Apa sebenarnya pandangan Core-nya Pak Prabowo Sendiri terhadap Situasi sekarang ini Tapi yang jelas saya mau bilang Kalau misalnya Pak Prabowo atau timnya lagi nonton Bocor alus politik, saya pengen bilang Ini merugikan Anda Karena kosnya terlalu tinggi berbicara soal 500an kalau saya nggak salah ya totalnya ya pilkada yang bisa menjadi kisruh kalau misalnya ada ada apa namanya boykot atau misalnya udah jalan terus sama MK dibatal-batalkan semua di banyak daerah puluhan aja itu gila banget kosnya nanti bayar makan siang gratisnya dari mana kalau kosnya buat ini misalnya gitu ya itu yang harus kita kita hanya highlight gitu untuk dia juga mengambil sikap dengan situasi ini.
Tidak perlu menunggu 20 Oktober ya Pak? Mestinya ya? Iya, sebenarnya ya kalau pikiran saya malah ditunda-tunda aja sampai dia dilantik. Pendaftaran calon ini. Agak lama sih, sebulan ya.
Tapi barangkali itu cara terbaik supaya nanti dia punya full control untuk menentukan apa namanya pilkada ini jalannya kayak gimana karena dia sudah sudah dilantik nanti tanggal 20 Oktober dan barangkali dengan itu juga akan terjadi negosiasi-negosiasi politik, kelompok-kelompok masyarakat sipil juga termasuk dalam negosiasi politik itu, sehingga situasinya tidak seburuk sekarang. Banyak orang sebenarnya bertanya ya Mbak, dengan situasi ini yang tentu saja akan merugikan Prabowo di masa transisi pemerintahannya, Prabowo terkesan diam saja dan sebetulnya di internalnya Prabowo pun ada pembelahan soal RUU Pilkada ini. Ada yang kelompok yang memang tidak setuju dengan cara. Cara-cara ini, karena ini tentu saja seperti Mbak Bibi bilang tadi akan merupakan.
Kenapa Prabowo terkesan diam? Apakah dia, mungkin nggak dia takut dilantik gitu? Eh, takut tidak dilantik gitu? Yang pasti, ya pastilah dia tidak takut pada Jokowi ya.
Takut tidak dilantik, saya kira mungkin bukan itu juga ya. Saya kira lebih banyak dia, dugaan saya ya, situasi ini perlu dibuat tidak terlalu bergerak. gejolak menjelang 20 Oktober.
Bukan karena dia takut nggak dilantik, tapi karena dia ingin menyiapkan lapangan yang mulus dulu. Termasuk misalnya mendorong RUTMI, RUPORI, dan segala macam itu. Itu kan sebenarnya cara dia dan undang-undang Kementerian Negara, bakal banyak banget ya Menteri kita nanti.
44 sampai sekarang. Serem kan? Tapi kan itu maunya Pak Prabowo oke lah, itu hak prerogatif dia nantinya kayak gimana. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi hari-hari ini.
Kita udah dapet kan listnya tuh undang-undang apa aja yang lagi dikejar misalnya. Jadi mendingan para operatornya Pak Prabowo di DPR, nyiapin itu supaya nanti jalannya dan pemerintahan Pak Prabowo itu mulus gitu. Ketimbang kalau dia ribut-ribut dari sekarang, nolak-nolakin apa maunya Pak Jokowi, nolak-nolakin segala macem sekedar untuk bilang, oh saya nih yang udah terpilih gitu, nanti kan akan backfire ke dia.
Nantinya akan ada keributan-keributan yang kontraproduktif untuk... kacamata dia ya kontraproduktif gitu mendingan dia nyiapin supaya begitu dia mulai 20 Oktober milih menterinya bisa full control dan segala macem gitu nah itu yang disiapkan sekarang ini setelah tanggal 20 Oktober apakah Prabowo akan bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi atau apakah akan kemungkinan terjadi decoupling gitu antara Jokowi dan Prabowo yang tentu prosesnya lebih cepat dari yang kita pikirkan gitu pasti terjadi sih kalau itu ya ya kayak di Filipina aja maksudnya Pasti terjadi karena Pak Perbau ini kan juga orang kuat Jadi Kalau Nggak mungkin ada dua matahari Pasti akan terjadi lah Perpecahan itu Cuma pertanyaannya berapa lama Sampai itu terjadi Kalau menurut saya sebentar banget Bakal terjadi Karena itu tadi situasinya walaupun Pak Jokowi lagi berusaha Ngambil partai-partai Tapi nyatanya adalah at least sampai saat ini Dia sebenarnya Berusaha nggak punya gitu ya partai politik gitu dan juga kita harus lihat faktor kemenangan Pak Prabowo kan bukan hanya Pak Jokowi tapi memang Pak Prabowo punya masa dan punya pendukung yang juga dari 2014 juga udah nuklupa Prabowo gitu jadi enggak akan terlalu lama enggak ada power yang real kok dari Pak Jokowi sebenarnya pasca 20 Oktober ya pasca 20 Oktober apalagi ngarepin anak-anaknya yang jadi wali kota gubernur dimana-mana Pak Pres Ya nggak kuat juga. Presiden kan tetap paling tinggi di negara ini. Atau Wapres ya.
Tapi ya Wapres kan juga biasanya banserap ya kalau di negara kita ya. Dan itu akan lebih baik ya. Artinya Prabowo lebih baik menjadikan Gibran sebagai banserap saja ketimbang kemudian itu ngelendotin atau menjadi beban bagi pemerintahnya. Iya. Dan secara konstitusional memang Wapres itu banserap.
Nggak apa-apa terima aja. Sama aja Kamala Harris dengan Joe Biden kan. Sebenarnya Kamala Harris ya sekarang aja muncul karena dia lagi mau running.
Tapi nggak apa-apa biarkan aja seperti itu. Dan dengan itu sebenarnya menurut saya jadinya nggak ada yang ngelendotin. Jadi nggak ada liabilitas gitu loh. Ya masih untung udah dikawal nguing-nguing gitu ya. Cukup lah ya itu, terlalu banyak ya kalau diberikan porsi yang lebih lagi ya.
Dari segi pengalaman pun kan dia nggak bawa apa-apa. Maksudnya, oke lah dia pernah jadi wali kertas Solo. Tapi ini Solo, ini Indonesia gitu loh.
Kalau Pak Prabowo terlepas dari kita sendiri. setuju atau tidak dengan rekam jejaknya tapi kan pengalaman dia dari segi senioritas aja emang sudah sangat senior gitu ya jadi kalau mau dibanding, terus ada orang yang akan ikut ngambil keputusan dan orang itu gak punya kapasitas, ya kasihan dong ini malah keseret ke bawah nanti bukannya ini yang keseret ke atas gitu loh oke ya rasanya diskusi ini udah luar biasa dan kita dapetin banyak penjelasan dari Mbak Bibip terima kasih banyak Mbak Bibip sudah hadir di kantor tempo. Teman-teman saksikan terus live Bocor Alus Politik karena kami akan kembali dengan info-info terkini dan juga berbagai hal-hal baru dari lapangan. Sampai jumpa.