Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

1. Pembentukan BPUPKI

• Tanggal dibentuk: 29 April 1945
• Fungsi: Menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945
• Sidang Pertama: 28 Mei - 1 Juni 1945
  • Gagasan Dasar Negara: Pancasila oleh Insinyur Soekarno

2. Pembentukan Piagam Jakarta

• Tanggal: 22 Juni 1945
• Panitia IX: Terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta
• Catatan: Anak kalimat tentang kewajiban menjalankan syariat Islam dihapus
• Disahkan: 18 Agustus 1945 oleh PPKI

3. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945

• Dibentuk oleh: Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
• Tanggal Sidang: 29 Agustus 1945
• Tanggal Berlakunya: 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949
• Masalah: Tidak sepenuhnya diterapkan karena perjuangan mempertahankan kemerdekaan

4. Perubahan dan Kontroversi

a. Masa 1945-1950

• Maklumat Wakil Presiden No. 10: Menyerahkan kekuatan legislatif kepada KNIP
• Kabinet Semi Presidensial: Pertama kali dibentuk pada 14 November 1945

b. Periode Konstitusi RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

• Sistem Pemerintahan: Parlementer dan bentuk negara federal

c. Undang-Undang Sementara 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

• Sistem: Demokrasi parlementer (demokrasi liberal)
• Masalah: Kabinet berganti-ganti, pembangunan terhambat

d. Kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959)

• Presiden Soekarno: Mengeluarkan dekret yang memulihkan UUD 1945 sebagai konstitusi

5. Era Orde Baru (1966-1998)

• Pernyataan Pemerintah: Menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara konsekuen
• Ketetapan MPR:
  • MPR No. 1/MPR/1983: Mempertahankan UUD 1945
  • MPR No. 4/MPR/1983: Referendum sebelum mengubah UUD 1945

6. Masa Transisi (21 Mei 1998 - 19 Oktober 1999)

• Tuntutan Reformasi: Perubahan/amendemen UUD 1945
  • Latar Belakang: Kekuasaan besar presiden, pasal-pasal yang multi tafsir
  • Tujuan: Menyempurnakan tatanan negara, HAM, pembagian kekuasaan, dan demokrasi

7. Perubahan UUD 1945 (1999-2002)

• Empat Perubahan:
  • Sidang Umum MPR 1999: 14-21 Oktober 1999
  • Sidang Tahunan MPR 2000: 7-8 Agustus 2000
  • Sidang Tahunan MPR 2001: 1-9 November 2001
  • Sidang Tahunan MPR 2002: 1-11 Agustus 2002

8. Penutup

• Kesepakatan: Tidak mengubah pembukaan UUD 1945, mempertahankan NKRI dan sistem pemerintahan presidensial.