Tahap Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Periode-periode Konstitusi

1. UD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

   • Belum semua indikator terpenuhi; fokus pada kemerdekaan.
   • Pelaksanaan demokrasi terbatas; pers mendukung revolusi kemerdekaan.
   • Komitmen para pendiri bangsa:
     • Muhammad Yamin: asas perikrakyatan.
     • Insinyur Soekarno: mufakat atau demokrasi.
   • Pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis pertama.
   • Terdiri dari:
     • A. Mukaddimah
     • B. Batang Tubuh (15 bab, 36 pasal)
     • C. Penutup (4 pasal)
   • PPKI menetapkan UUD 1945 dan membentuk lembaga-lembaga pemerintahan.
   • Perubahan kecil dalam istilah hukum.

2. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

   • Berlaku setelah persetujuan dari KNIP.
   • Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia.
   • Terdiri dari:
     • A. Mukaddimah (4 alenia)
     • B. Batang Tubuh (6 Bab, 197 pasal)
   • Banyak aspirasi untuk kembali ke NKRI.
   • 17 Agustus 1950, disepakati kembali ke negara kesatuan.

3. Undang-Undang Dasar Sementara (UDS) 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

   • Banyak desakan untuk kembali ke negara kesatuan.
   • UDS 1950 terdiri dari:
     • A. Mukaddimah (4 alinia)
     • B. Batang Tubuh (6 bab, 146 pasal)
   • Gejolak politik; tujuh kali pergantian kabinet.
   • Dekret Presiden (5 Juli 1959) membubarkan Konstituante dan mengembalikan UD 1945.

4. UDNRI (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999)

   • Pemilu 1955 sukses, tetapi gejolak politik berlanjut.
   • Hatta mengundurkan diri; ketidakpuasan terhadap konsep demokrasi terpimpin.
   • Kembali ke UD 1945 melalui tiga pemungutan suara.
   • Dekret Presiden pada 5 Juli 1959.
   • Pentingnya kontrol pemerintahan untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang.

Kesimpulan

• Perkembangan konstitusi di Indonesia mencerminkan dinamika politik yang kompleks.
• Setiap periode membawa perubahan dan tantangan yang berbeda.
• Pelajaran penting: kontrol terhadap kekuasaan sangat diperlukan untuk menjaga demokrasi.