Dua bulan setelah Republik Indonesia lahir, kebutuhan memiliki militer menyeruak. Situasi pasca proklamasi keberdekaan 17 Agustus 1945 tidak serta-merta berpihak pada Indonesia. Pertempuran dengan pasukan Jepang pecah di banyak kota selama akhir Agustus hingga September 1945. Belum lagi pihak sekutu yang membayang-bayangi pemerintah baru, lantaran ingin kembali menancapkan kekuasaan di Nusantara.
Di antara situasi itulah, Urib Sumoharjo, yang ex-mayor KNIL, dipercaya menyusun formasi tentara nasional. Pada 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengumumkan maklumat pemerintah yang berbunyi untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu tentara keamanan rakyat. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR inilah yang menjadi cikal bakal tentara nasional Indonesia.
Tubuh TKR harus segera diisi. Penyusunan anggota TKR dilakukan masif, antara lain merekrut mantan prajurit pembela tanah air atau PETA, prajurit Heiho, Kaigon Heijo, prajurit Hindia Belanda, barisan-barisan pemuda, barisan pelopor, dan Hezbollah. Kecepatan memperkuat keberadaan TKR kala itu berpacu dengan kedatangan pasukan sekutu.
Pertempuran membela kemerdekaan Indonesia dilakukan sembari menyusun anggota dan struktur TKR. Pada 1 Januari 1946, TKR menemukan TKR di Jepang. TKR berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat atas usulan Menteri Keamanan. Di saat yang sama, nama Menteri Keamanan berubah menjadi Menteri Pertahanan yang digunakan hingga saat ini.
Masih di bulan dan tahun yang sama, tepat tanggal 26 Januari 1926, 1946, nama Tentara Keselamatan Rakyat berganti lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. TRI menjadi satu-satunya organisasi militer negara Republik Indonesia dan akan diperbaiki susunannya sesuai bentuk ketentaraan yang sempurna. Usaha terus berjalan seiring perjuangan untuk tegaknya kedaulatan dan keberdekaan bangsa.
Tanggal 3 Juni 1947, Presiden menguatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Organisasi tentara ini juga dibuat dalam satu komando dan ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Pergantian nama kembali terjadi pada 1948. TNI berubah menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI. Berselang satu tahun, APRI bersalinama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS.
Angkatan perang ini dibentuk oleh Kabinet Muhammad Hatta yang memutuskan mengurangi jumlah militer setelah perang karena keuangan negara tidak mendukung. Saat Republik Indonesia Serikat bubar pada 17 Agustus 1950, nama APRI kembali digunakan. Saat itu Presiden Soekarno menjabat sebagai Panglima Tertinggi APRI. Pada 21 Juni 1962, pemerintah menyatukan Angkatan-Angkatan Militer dan Kepolisian dalam satu wadah, yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI.
Harian kompas dalam tajuk rencana berjudul Tentara Nasional Kita Jumat 5 Oktober 1973 menuliskan, tugas ABRI sejak 1965 menjadi lebih berat dan kompleks. Tugas keamanan memerlukan peningkatan mutu dan perlengkapan, tetapi semua itu harus dilaksanakan dalam proses pembangunan yang mengutamakan. mengutamakan ekonomi, tugas kekaryaan, fungsi sosial politik meluas dan intensif sejak periode Orde Baru. ABRI terdiri atas TNI dan Polri yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan dan Kapolri.
ABRI juga beberapa kali mengalami reorganisasi, yaitu di tahun 1967, 1974, 1982, dan 1998. Reorganisasi diantaranya mengatur pemisahan Jabatan Menteri Pertahanan Kepala Pertahanan. keamanan dan Panglima Abri. Di awal masa reformasi tahun 1999, berdasarkan ketetapan MPR nomor 10 garis miring MPR garis miring 1998, pemerintah secara tegas memisahkan Polri dan Abri.
Mulai tahun tersebut juga, nama Abri ABRI diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. TNI diperkuat tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Terima kasih telah menonton!