Tahap Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Tahap perkembangan konstitusi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

• Pada periode ini, indikator demokrasi belum sepenuhnya terpenuhi.
• Fokus pemerintah pada mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara.
• Pelaksanaan demokrasi terbatas pada pers yang mendukung revolusi kemerdekaan.
• Komitmen pendiri bangsa: Muhammad Yamin (asas perikrakyatan) dan Soekarno (mufakat).
• UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 dan menjadi konstitusi tertulis pertama.
• Meskipun bersifat sementara, naskah ini memiliki kekuatan mengikat.
• Struktur UUD 1945:
  • A. Mukaddimah (Bagian Pembuka)
  • B. Batang Tubuh (15 bab, 36 pasal)
  • C. Penutup (bab 16, pasal 37)
• Pembukaan dan pasal-pasal dimuat dalam Daerah RI tahun ke-2.

2. Konstitusi RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

• Mulai berlaku setelah KNIP memberikan persetujuan.
• Keputusan Presiden RIS No. 48, 31 Januari 1950.
• Penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia.
• Di Yogyakarta, UUD 1945 tetap berlaku.
• Aspirasi daerah untuk kembali bersatu dalam NKRI menguat.
• Struktur Konstitusi RIS:
  • A. Mukaddimah (4 alenia)
  • B. Batang Tubuh (6 bab, 197 pasal)
  • C. Lampiran
• Sistem pemerintahan parlementer, dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

3. UDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

• Desakan untuk kembali ke negara kesatuan semakin kuat.
• UDS 1950 diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1950.
• Struktur UDS 1950:
  • A. Mukaddimah (4 alenia)
  • B. Batang Tubuh (6 bab, 146 pasal)
• Gejolak politik menyebabkan ketidakstabilan.
• Dekret Presiden 5 Juli 1959:
  • Pembubaran Konstituante.
  • Berlaku kembali UUD 1945.
  • Pembentukan MPRS dan DPA.

4. UDNRI (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999)

• Pemilu 1955 dilaksanakan dengan baik.
• Ketidakpuasan menyebabkan ketidakstabilan politik.
• Upaya pemerintah kembali ke UUD 1945 dibahas di Konstituante.
• Tiga pemungutan suara untuk kembali ke UUD 1945 mengalami kebuntuan.
• Dekret Presiden 5 Juli 1959 disetujui oleh DPR hasil pemilu 1955.

Pelajaran yang Dapat Diambil

• Pentingnya kontrol pemerintahan untuk menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang.