Catatan Kuliah tentang Demokrasi Liberal di Indonesia

Pendahuluan

• Pemilu dan sistem kepartaian di Indonesia menunjukkan karakteristik demokrasi.
• Sistem kepartaian berkembang sejak masa pergerakan nasional dan diterapkan setelah kemerdekaan.

Definisi dan Sejarah Demokrasi Liberal

• Demokrasi Liberal: sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik di tangan politisi sipil di parlemen.
• Pemerintah memberi kebebasan kepada warga.
• 17 Agustus 1950: Pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), beralih ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950.

Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

• Sistem multipartai: ditetapkan dengan maklumat pemerintah 3 November 1945.
• Masyarakat membentuk berbagai partai politik dengan ideologi beragam.
• Lebih dari 28 partai politik tercatat, dengan 4 partai besar: PNI, Masyumi, NU, PKI.

Kabinet-kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

1. Kabinet Nasir

   • Koalisi dipimpin oleh Masyumi.
   • Jatuh karena kegagalan perundingan mengenai Irian Barat dan mosi tidak percaya dari PNI.

2. Kabinet Sukiman

   • Program serupa dengan Kabinet Nasir.
   • Jatuh karena perjanjian dengan AS yang dianggap menyimpang dari politik luar negeri bebas aktif.

3. Kabinet Wilopo

   • Dihadapkan dengan demonstrasi dan peristiwa Tanjung Norawah.
   • Akhirnya mengembalikan mandat pada Presiden.

4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I

   • Prestasi: Konferensi Asia-Afrika (1955), pembentukan panitia pemilu.
   • Jatuh karena peristiwa 27 Juni 1955.

5. Kabinet Burhanuddin Harahab

   • Menyelenggarakan pemilu pertama (1955).
   • Hasil pemilu: PNI, NU, Masyumi, PKI sebagai partai besar.
   • Mengembalikan mandat setelah pemilu.

6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II

   • Koalisi PNI, Masyumi, NU.
   • Akhirnya menyerahkan mandat akibat pergolakan daerah.

7. Kabinet Juanda

   • Di bawah kepemimpinan Insinyur Juanda.
   • Memperkenalkan Deklarasi Juanda untuk batas wilayah laut.

Masalah Konstituante dan Kegagalan

• Konstituante dibentuk untuk merumuskan undang-undang dasar baru namun tidak berhasil.
• Dibatalkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.

Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

• Ekonomi masih lemah dan tidak stabil.
• Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi:
  • Gunting Syafruddin: pemotongan nilai mata uang untuk mengatasi defisit.
  • Gerakan Benteng: sistem ekonomi untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional, namun gagal.
  • Sistem Ekonomi Alibaba: melibatkan pengusaha pribumi dan Tionghoa, juga tidak berhasil.

Kesimpulan

• Masa demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi.
• Banyaknya pergantian kabinet menunjukkan tantangan dalam menerapkan demokrasi dan mengatasi masalah ekonomi.