Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia

Bidang Politik

1. Kebijakan Bahasa

   • Larangan penggunaan bahasa Belanda.
   • Wajibnya penggunaan bahasa Jepang.

2. Struktur Pemerintahan

   • Struktur pemerintahan diubah sesuai keinginan Jepang:
     • Desa -> Kecamatan
     • Kawedanan -> Kotapraja
     • Kabupaten -> Ken
     • Karesidenan -> Syok

3. Upacara dan Penghormatan

   • Setiap upacara bendera, penghormatan dilakukan ke arah Tokyo (kaisar Jepang).
   • Penghormatan dilakukan dengan membungkukkan badan 90°.

4. Pemerintahan Militer

   • Pembentukan pemerintahan militer, dengan angkatan darat dan laut.
     • Angkatan darat: Jawa dan Madura, pusat di Batavia.
     • Angkatan laut: Meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian, pusat di Ujung Pandang.
     • Dipimpin oleh Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara di Dalat, Vietnam.

5. Organisasi Propaganda

   • Pembentukan organisasi seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra, namun mengalami kegagalan.
   • Organisasi ini dimanfaatkan oleh kaum pergerakan untuk pergerakan nasional.

6. Tujuan Utama Pemerintah Jepang

   • Menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang dukungan masyarakat untuk Jepang.
   • Janji kemerdekaan bagi Indonesia oleh Perdana Menteri Tojo pada September 1947.
   • Kebijakan politik keras membangkitkan semangat nasionalis untuk merdeka.

Bidang Sosial, Budaya, dan Ekonomi

1. Pengerahan Tenaga Kerja

   • Tenaga kerja Indonesia dikerahkan untuk membuat benteng pertahanan.
   • Awalnya sukarela, kemudian menjadi paksaan (romusha).

2. Kontrol Terhadap Ekonomi

   • Semua objek vital dan alat produksi dikuasai dan diawasi Jepang.
   • Peraturan untuk mengontrol perekonomian perkebunan; banyak yang rusak dan diganti tanamannya untuk biaya perang.
   • Rakyat dilarang menanam tebu, diganti dengan pohon jarak.
   • Didirikannya Rukun Tetangga (tonarigumi) untuk pengawasan.

3. Perubahan Nama Kota

   • Nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia (contoh: Batavia -> Jakarta, Buitenzorg -> Bogor).

4. Pusat Kebudayaan

   • Didirikannya pusat kebudayaan pada 1 April 1943 di Jakarta (kaimon bunka shidoso) untuk mengawasi karya seniman.

Bidang Pendidikan

1. Kondisi Pendidikan

   • Pendidikan semakin memburuk; pendidikan dasar hanya 6 tahun.
   • Bertujuan memudahkan pengawasan.

2. Kewajiban Belajar

   • Pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang, adat-istiadat, dan lagu kebangsaan "Kimigayo".
   • Bahasa Indonesia dianggap sebagai mata pelajaran wajib.

3. Indoktrinasi melalui Sekolah

   • Melalui sekolah, Jepang melakukan indoktrinasi, mendorong pelajar masuk militer (Seinendan dan Keibodan).

Bidang Birokrasi dan Militer

1. Undang-Undang dan Reorganisasi

   • Dikeluarkan Undang-Undang nomor 27 dan 28 tentang aturan pemerintah daerah.
   • Struktur pemerintahan reorganisasi, tenaga sipil Jepang ditempatkan di Jawa.

2. Pembentukan Chou Sangi

   • Chou Sangi dibentuk, dengan fungsi berbeda dari Fox serat, tidak dapat melakukan kritik pemerintah.

3. Keuntungan bagi Rakyat

   • Rakyat Indonesia mendapat pelatihan militer, latihan-latihan dasar hingga organisasi militer.
   • Propaganda Jepang membujuk penduduk menghadapi sekutu, melatih penduduk untuk BKR, yang kemudian menjadi TKR, kini dikenal sebagai TNI.

Kilas balik ini berfungsi untuk meninjau kembali masa lalu dalam konteks perjuangan menuju masa depan.