Catatan Kuliah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Pendahuluan

• Pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
• Dasar hukum utama yang mengatur koperasi di Indonesia.

Definisi Koperasi

• Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang terdiri dari orang perorangan atau badan hukum.
• Prinsip dasar koperasi: kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

1. Ketentuan Umum
   • Definisi koperasi, asas, dan tujuan koperasi.
2. Keanggotaan
   • Mengatur syarat, hak, dan kewajiban anggota koperasi.
3. Perangkat Organisasi Koperasi
   • Struktur organisasi koperasi, termasuk rapat anggota, pengurus, dan pengawas.
4. Permodalan dan Keuangan
   • Sumber modal koperasi, pembagian sisa hasil usaha, dan pengelolaan keuangan.
5. Pembubaran Koperasi
   • Ketentuan terkait pembubaran, baik sukarela maupun keputusan pemerintah.
6. Pembinaan dan Pengawasan
   • Peran pemerintah dalam membina dan mengawasi koperasi.

Tujuan Koperasi

• Meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat secara umum.
• Berperan aktif dalam ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi (Pasal 3)

1. Keanggotaan Sukarela
   • Setiap orang dapat menjadi anggota tanpa paksaan.
2. Pengelolaan Demokratis
   • Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha
   • Secara adil berdasarkan jasa usaha anggota kepada koperasi.
4. Pemberian Balas Jasa Terbatas
   • Modal tidak menjadi faktor utama dalam menentukan keuntungan.
5. Kemandirian Koperasi
   • Dikelola secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.
6. Pendidikan Perkoperasian
   • Koperasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya.
7. Kerjasama antar Koperasi
   • Meningkatkan ekonomi bersama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK

• Pengawasan oleh OJK mulai berlaku tahun 2025.
• Koperasi yang memiliki layanan keuangan berbasis Open Loop dan mengelola aset digital akan diawasi oleh OJK.
• Tujuan pengawasan:
  • Memastikan transparansi, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko keuangan.

Kebijakan Pemerintah

• Insentif pajak bagi koperasi yang menerapkan sistem digital.
• Pelatihan dan pendampingan untuk koperasi modern.
• Bantuan pendanaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir LPDB-KUMKM.

Penutup

• Pentingnya mengikuti pembelajaran dengan konsisten untuk koperasi yang lebih baik.
• Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.