⚖️

Diskusi Isu Oplosan di Pertamina

Mar 4, 2025

Catatan Diskusi Terkait Isu Oplosan di Pertamina

Pendahuluan

  • Isu oplosan di Pertamina menjadi berita hangat di Indonesia.
  • Kejaksaan Agung mengklaim memiliki bukti yang cukup kuat terkait isu ini.

Tanggapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

  • Ahok berpendapat bahwa harus menunggu hasil sidang untuk menentukan kebenaran.
  • Ia mencatat bahwa ada persepsi bahwa Pertamina menjual Pertamax sebagai Pertalite yang berbahaya.
  • Khawatir ada pihak asing yang ingin menguasai pasar SPBU.

Penjelasan Mengenai Oplosan

  • Ahok menjelaskan bahwa isu oplosan tidak hanya menyangkut Pertamina, tetapi juga melibatkan pihak lain dan praktik tidak sehat di pasar.
  • Ia menunjukkan bahwa bila terbukti, bisa jadi ada penumpang gelap yang ingin menjatuhkan Pertamina.
  • Menyampaikan bahwa konsumen dan SPBU swasta juga berisiko dalam skema ini.

Masalah Pengadaan dan Keuangan Pertamina

  • Ahok mengkritik pengadaan BBM dan upaya penghematan yang tidak dilakukan secara efektif.
  • Menyebutkan bahwa pemerintah harus lebih transparan dalam pengadaan.
  • Pengadaan yang tidak transparan bisa mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

Potensi Korupsi

  • Dugaan adanya korupsi dalam pengadaan BBM.
  • Ahok mengingatkan bahwa jika ada kickback dalam pengadaan BBM, perlu diusut tuntas.
  • Mengusulkan agar pihak berwenang mengecek arus keuangan dari Pertamina untuk menemukan potensi korupsi.

Sistem dan Kebijakan

  • Ahok mengusulkan digitalisasi dalam pengadaan untuk mengurangi korupsi.
  • Menyebutkan perlunya sistem yang lebih baik untuk distribusi BBM agar subsidi tepat sasaran.
  • Mengusulkan agar substansi produk BBM tidak perlu dicampur dengan zat aditif yang tidak perlu.

Kesimpulan dan Harapan

  • Ahok berharap agar pihak berwenang berani mengambil tindakan untuk membersihkan Pertamina dari praktik mafia.
  • Menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pertamina agar tidak terjadi kerugian lebih lanjut.
  • Mengingatkan bahwa masyarakat juga berhak mendapatkan informasi dan perlindungan dari isu oplosan ini.