Lecture Notes: Wawancara dengan Pak Ugroseno

Informasi Umum

• Narasumber: Pak Ugroseno
• Peran: Pengamat Polisi, Mantan Wakapolri (2013-2014)
• Tanggal Wawancara: Tidak disebutkan

Topik Utama

1. Pekerjaan Saat Ini

   • Penasihat di bidang hukum dan keamanan di ICT (International Criminal Investigative Training Assistance Program) untuk pembangunan kepolisian Indonesia.

2. Perbandingan Sistem Polri Indonesia dan Amerika

   • Polisi di Amerika Serikat yang berbohong dipecat, sedang di Indonesia hanya meminta maaf.
   • Pelanggaran etik di AS lebih ketat, misalnya salah tangkap bisa mengakibatkan pemecatan tanpa hormat.
   • Polisi di AS memakai kamera tubuh dan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

3. Sistem Pendidikan Polisi

   • Cara pengambilan keputusan dan prosedur penembakan adalah pelajaran paling sulit bagi calon polisi.

Kasus Pembunuhan Vina dan Eki Setiawan (2016)

1. Keanehan dalam Penyidikan

   • Laporan polisi dibuat 4 hari setelah kejadian.
   • Ada banyak kejanggalan dalam pengumpulan bukti dan penanganan TKP (Tempat Kejadian Perkara).
   • CCTV di TKP tidak dibuka dan ada saksi yang tidak diperiksa.

2. Kesalahan Prosedur

   • Penyiapan lapangan dan investigasi yang tidak sesuai standar.
   • Pembuktian yang lemah, misalnya sperma baru ditemukan setelah 2 minggu.
   • Pembuatan berita acara yang tidak segera dilakukan.

3. Pandangan Ugroseno

   • Penyidikan awal harus kembali diulang dengan tim gabungan dari pusat dan ahli forensik.
   • Tempat Kejadian Perkara dan saksi kunci seperti Pak Suroto perlu diperiksa ulang.
   • Memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.

Kasus Pegiat Setiawan (Pra-Peradilan)**

1. Keputusan Hakim
   • Hakim menyatakan penangkapan Pegiat Setiawan melanggar hukum acara pidana; memerintahkan pemulihan nama baik.
   • Indikasi salah tangkap - efek domino pada kasus terpidana lainnya.

Solusi dan Rekomendasi

1. Tim Investigasi Gabungan

   • Tim dari Mabes Polri dengan dukungan forensik lengkap harus turun ke lapangan.
   • Rekonstruksi ulang kasus untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

2. Peningkatan Sistem Pendidikan dan Keahlian Polisi

   • Perlunya sertifikasi dalam membuat laporan polisi.
   • Mengapresiasi anggota yang berprestasi dengan sistem evaluasi yang baik.

3. Penindakan terhadap Salah Tangkap

   • Denda atau kompensasi besar, hingga 100 miliar, untuk memberikan efek jera.
   • Meningkatkan kontrol kualitas penyidikan dan tanggung jawab profesional.
   • Kepolisian yang salah harus berani minta maaf dan memperbaiki kesalahannya.

Kesimpulan dan Harapan

• Pori dan sistem hukum Indonesia perlu transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus besar.
• Perbaikan sistem pendidikan dan evaluasi polisi sangat diperlukan untuk meminimalkan kesalahan prosedur.
• Pendekatan yang lebih manusiawi dan adil diperlukan dalam penanganan salah tangkap dan penanganan kasus.