Jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan bagaimana ya perkembangannya? Hai sahabat Beni, bertemu lagi dengan Min Beni di video pembelajaran pendidikan keluarga negaraan. Kali ini kita bakal bahas bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangannya. Yuk kita bahas! Sebelum menyalanjutkan video ini, dukung terus Beneran Indonesia dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe channel Beneran Indonesia ya!
Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi.
Sistem demokrasi yang dipraktikan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas. dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara.
Pembagian Demokrasi di Indonesia Dalam pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. rakyat sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan di Indonesia adanya Dewan perwakilan rakyat atau DPR Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Dewan perwakilan daerah atau DPD dan Dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD meskipun demikian Demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia lho. Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sahabat Beni, demokrasi yang dipraktikan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing, sehingga perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut.
Masa Demokrasi Parlementer Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1880. 1949 mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Selain itu, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan.
Berikut beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Artinya, menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR dapat menjatuhkan kabinet. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri.
Ada banyak partai yang berkembang. Pengambilan keputusan. dengan berdasarkan suara mayoritas.
Sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang gonta ganti, hingga proses pembangunan terhambat. Oleh karena kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dengan dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. keluarkannya dekret ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Demokrasi terpimpin atau orde lama Ada pun beberapa ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut.
Adanya lembaga perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepemimpin, Kepala Pemerintah dan Kepala Negara, Kekuasaan Presiden Tidak Terbatas, Dibentuk Poros Nasionalis Komunis atau Nasakom, Penyederhanaan Partai, Peran serta Abri dalam Politik, Kebebasan Pers Dilarang, Politik yang Berkiblat ke Negara-Negara Komunis. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan Presiden menjadi pemegang inti kekuasaan. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa ini diantaranya pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS, nomor 3 MPRS 1963. Penyimpangan politik luar negeri, yaitu jalinan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia hanya kepada negara-negara yang berasas sosialis komunis.
Sebaliknya, justru berkonfrontasi dengan hampir seluruh negara barat. Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Nasionalis Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, namun membiarkan Partai Komunis Indonesia Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara tentu saja penyimpangan ini mengancam stabilitas negara peristiwa 30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat masyarakat mengeluarkan tiga tuntutan yang disebut sebagai tritura yang menuntut pembubaran PKI pembersihan unsur PKI dalam kabinet menurun menurunkan harga dan memperbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat akhirnya berbuah hasil. Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar. Tidak lama kemudian, pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto yang dikenal sebagai fase Orde Baru.
Demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966-1998 Beberapa ciri-ciri demokrasi pada periode ini sebagai berikut Rotasi ke kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi rekruitmen politik bersifat tertutup pemilihan umum yang semangatnya jauh dari nilai demokrasi pelaksanaan hak dasar warga negara dipertanyakan karena pemerintahan yang represif. Pada masa ini, pemerintahan dijalankan secara otoriter, dengan pembatasan kebebasan berpendapat, pengontrolan penuh terhadap partai, dan pemelihan yang terkendali. Kekuasaan yang menumpuk di tangan presiden menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme.
Akhirnya, pada tahun 1998, terjadi aksi massa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengadakan reformasi di berbagai bidang. Aksi ini membuahkan hasil, Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Insinyur Baharuddin Yusuf Habibi. Demokrasi Pancasila Era Reformasi 1998-1998 Pada era ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterapkan dengan disempurnakan pelaksanaannya serta memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Peran lembaga-lembaga juga dimaksimalkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Pada era ini muncullah dekotomi antara lembaga-lembaga. lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum langsung digelar, partai-partai politik berkembang, kebebasan berpendapat diperluas, dan hak asasi manusia ditegaskan lebih jelas dalam konstitusi baru.
Bentuk demokrasi inilah yang bertahan hingga saat ini. Hal yang sangat penting dalam demokrasi ini adalah peran civil society menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan. Kesuksesan demokrasi ada di tangan kita semua nih sebagai rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi, teruslah bertemu, berteman, dan berbagi supaya kita bisa jaga demokrasi bareng-bareng.
Sekian video pembelajaran kali ini, kita bahas apa lagi ya?