Catatan Perubahan Waktu Kerja, Istirahat, dan Cuti di Undang-Undang Cipta Kerja

Pendahuluan

• Pembahasan mengenai waktu kerja, istirahat, dan cuti diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
• Perubahan utama terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020).

Ketentuan Waktu Kerja

Umum

• Pasal 77 UU Ketenagakerjaan tetap mengatur waktu kerja maksimal 40 jam/minggu.
• Pembagian waktu kerja bisa 5 atau 6 hari kerja:
  • 5 hari: max 8 jam/hari (Senin-Jumat).
  • 6 hari: max 7 jam/hari (Senin-Sabtu, hari ke-6 setengah hari).
• Perusahaan bebas menentukan hari kerja.

Pengecualian untuk Sektor Tertentu

• Ketentuan waktu kerja mungkin tidak berlaku untuk sektor usaha tertentu (misalnya pertambangan, perikanan).
• Aturan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah (bukan peraturan menteri).

Penegasan Perjanjian Kerja

• Penambahan ayat 4 pada Pasal 77: waktu kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Waktu Kerja Lembur

• Definisi: pekerjaan di luar waktu kerja biasa.
• Ketentuan sebelumnya tentang waktu lembur:
  • max 3 jam/hari dan 14 jam/minggu.
• Perubahan dalam UU Cipta Kerja:
  • max 4 jam/hari dan 18 jam/minggu.
• Upah lembur tetap harus dibayar; pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana.

Istirahat dan Cuti

Waktu Istirahat

• Istirahat antar jam kerja:
  • Wajib diberikan setelah 4 jam kerja; minimal 30 menit.
• Istirahat mingguan:
  • UU Ketenagakerjaan: 1 hari untuk 6 hari kerja, 2 hari untuk 5 hari kerja.
  • UU Cipta Kerja: hanya 1 hari untuk 6 hari kerja; tidak ada ketentuan untuk 5 hari kerja.

Cuti Tahunan

• Tidak ada perubahan signifikan: 12 hari kerja setelah 12 bulan masa kerja.
• Ketentuan pelaksanaan diatur dalam perjanjian kerja.

Istirahat Panjang (Cuti Besar)

• Diberikan setelah 6 tahun kerja: 2 bulan cuti pada tahun ke-7 dan ke-8.
• Diatur dalam perjanjian kerja; ketentuan pelaksanaan diatur oleh peraturan pemerintah.

Kesimpulan

• Banyak ketentuan bersifat umum; perlu peraturan pelaksana agar lebih implementatif.
• Peraturan pelaksana kini lebih banyak diatur oleh pemerintah pusat, bukan menteri.
• Penting untuk menunggu peraturan pemerintah untuk implementasi ketentuan ini.