Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI

Latar Belakang

• Indonesia diproklamasikan sebagai negara baru.
• Undang-Undang Dasar (UUD) adalah hal terpenting yang harus dipenuhi.

Proses Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945

• Waktu Penyusunan: 29 Mei - 16 Juni 1945 oleh BPUPKI.
• Hasil Sidang BPUPKI II:
  • Pernyataan kemerdekaan Indonesia.
  • Batang tubuh UUD.
  • Pembukaan UUD.
• Pembubaran BPUPKI: 7 Agustus 1945.
• Pembentukan BPKI: 9 Agustus 1945 di Saigon, Vietnam dengan 21 anggota.

Sidang PPKI (18 Agustus 1945)

• Tujuan: Mengesahkan Undang-Undang Dasar.
• Rapat pertama di Gedung Pancasila.

Isu Krusial yang Dihadapi

• Perdebatan terkait bunyi sila pertama Pancasila:
  • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.
  • Penolakan dari rakyat Indonesia Timur yang beragama Kristen.
  • Tokoh yang menolak: Johannes Latu Harhari.
• Peran Muhammad Hatta:
  • Menjaga persatuan Indonesia.
  • Mengajak tokoh Islam untuk merubah bunyi sila pertama.

Penggantian Bunyi Sila Pertama

• Setelah negosiasi, sila pertama diganti menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa".
• Hatta menjelaskan pentingnya rumusan sila yang mencakup seluruh bangsa.

Hasil Sidang PPKI

• Pengesahan UUD 1945:
  • Revisi isi draft piagam Jakarta.
  • Teks Pancasila disahkan dalam pembukaan UUD 1945.
• Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden:
  • Dilakukan setelah membahas pasal demi pasal.
  • Dasar hukum pemilihan dari pasal aturan peralihan.
  • Presiden yang terpilih: Soekarno.
  • Wakil Presiden yang terpilih: Muhammad Hatta.

Kesimpulan

• Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan penting:
  • Pengesahan UUD 1945.
  • Penetapan Insinyur Soekarno sebagai Presiden.
  • Penetapan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
  • Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat.
• UUD 1945 menjadi konstitusi Republik Indonesia dan sumber hukum utama.

Penutup

• Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada.