Diskusi Politik dan Harapan Masa Depan

Jumpa lagi bersama kami di Bocalarus Politik Semakin sore, semakin panas, semakin happy juga Cica sepertinya Mukanya ceria melihat Apa tadi di layar itu Jokowi meninggalkan Kayaknya jalannya cepet banget Gak sabar kayaknya Sampai Bu Iryana gak ini ya Tertatik-tatik Alon-alon pak gitu Tapi menarik tadi karena Jokowi dan Iryana Tidak jadi menggunakan pesawat komersial Iya, gara-gara lu kali Bokarin terus Jadi berganti-ganti Semula kan akan menggunakan pesawat BUMN Terus menggunakan pesawat TNI Kanti lagi Untuk menggunakan pesawat komersial BUMN-nya kan sudah di Peneran HI Pangerak Pilot-pilot juga dikerahkan Ya kali ini Bersama Bocor Alu sudah ada Mbak B Fitri Susanti, kita akan banyak berdiskusi sambil nanti mencermati ya menunggu Presiden, eh sorry, bekas, eh sorry Presiden ketujuh Presiden Ya dari tadi MC-nya bilangnya Presiden ketujuh terus ya Pak ya bukan mantan Presiden Iya deh, iya aja gitu ya Ini kita lihat ya, ini juga pesawatnya sudah mulai Mulai bersiaplah gitu, pergi gitu Nah, prabo juga meninggalkan sekitar landasan ya mungkin kembali ke istana gitu padat pram jadwalnya, setelah ini kan ada jamuan dengan perwakilan negara sahabat dan juga dengar-dengar malam ini ya kabinet langsung diumumkan betul, dan besok akan ada pelantikan para menteri ya, dengan susunan atau formasi yang sudah kita dapat sebelumnya ya spilnya ya oke ya, oke Mbak Bibim Kita melihat ya, ada orang-orang yang menyambut Jokowi sepanjang jalan juga Prabowo gitu ya. Tapi ada juga rasa pesimistis terhadap kepemimpinan baru gitu. Ya kalau kami sih udah nothing to lose aja lah ya dengan apa yang kira-kira akan terjadi. Tapi Mbak sendiri melihat kita masih punya atau layak gak sih untuk berharap akan ada perubahan yang lebih baik pada masanya. Prabowo Gibran, terutama pada dunia atau bidang politik dan juga hukum, Mbak. Gimana, Mbak? Ya, nggak ada harapan sih. Nggak ada harapan. Tapi begini, saya tuh sering bilangnya kita skeptis aja. Maksudnya karena saya juga nggak mau kita semua jadi frustasi banget. Menurut saya kan sikapnya teman-teman di Bocor Alus dan di Tempo tuh untuk tadi apa istilahnya? Ya, bodo amat. Sebenarnya artinya kan nggak menggantungkan diri pada orang-orang yang punya kekuasaan formal. Jadi, Jadi media ya udah kalau memang harus kritik-kritik. Nah maka orang-orang kayak saya dosen gitu kalau memang harus kritik-kritik aja. Jadi kalau karena harapan pada institusi formal menurut saya udah nggak bisa kita miliki lagi. Karena kan gini kita kan baca Prabowo bukan hanya sebagai sosok Prabowo-nya sendiri. Itu saya suka membayangkan kayak di kartun-kartun gitu kalau tahanan tuh dibandulin bola besi. Biar susah bergerak kan. Nah menurut saya Pak Prabowo. itu punya dua bola besi bola besi pertama adalah di cetak rekam jejaknya itu pasti ya karena kita pahamlah namanya rekam jejak terlepas dari belum ada apa putusan pengadilan tapi kan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM berat dan rekam jejaknya sebagai bagian dari Orde Baru itu jangan pernah lupa loh Orde Baru nih sebenarnya kita bicarakan di menantunya Soeharto gitu mantanlah mantan Soeharto itu akan membuat dia punya Bandulan kaki itu, bola besi itu Yang bikin dia gak akan bisa Secara Secara frontal gitu Seperti yang kita harapkan akan bilang oke pengadilan HAM Akan, masalah pelanggan HAM berat Akan diselesaikan oleh oke korupsi Akan diberantas Walaupun bisa jadi narasi Tapi kan semua kalau pidato mah ya Semua bisa pidato ya Tapi kan yang harus kita lihat nanti kinerjanya Dan kinerja itu menurut saya akan dibanduli oleh Yang bandul nomor satu itu Nah bandul nomor duanya ini yang menurut saya bikin saya paling skeptis karena cara dia naik. Iya. Jadi... Kan cara dia naik juga inkonstitusional. Bagaimana kita bisa berharap dia kemudian bilang, oke saya akan bereskan semua institusi penegakan hukum, demokrasi, dan lain sebagainya. Makanya demokrasi juga bagi dia beda kan tadi narasinya ya. Maka kalau dia melakukan itu, dia kan seperti meruntuhkan sendiri legitimasinya. Karena cara dia naik memang dengan cara itu. Jadi buat saya itu yang membuat saya merasa gak akan terlalu banyak perubahan ya. Kalau pun ada. Barangkali cuma hal-hal yang sifatnya gimmick atau hal-hal yang sifatnya mungkin akan memuaskan investor atau menguntungkan orang-orang oligark lah ya, orang-orang di sekelilingnya yang sebenarnya ada juga di kabinet mungkin ya. Akhirnya ke situ, tapi yang genuine untuk kesejahteraan warga, untuk orang-orang tertindas segala macam yang tadi juga dia bawa dalam pidatonya. Saya sih sangat skeptis ya, karena cara dia naik itu. Tapi pertama ketika Mbak Bibi tadi bilang soal bandul bola besi itu, dia sepertinya memilih untuk menggendong supaya tetap bisa berjalan. Misalnya dengan bilang dia memuji Soeharto secara terang-benerang dengan menyebutkan jasa-jasa Soeharto itu kan sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan, pertama tidak melupakan Soeharto karena dia the part of Orde baru gitu kan dan ini apa ya apakah memang nanti kedepannya juga dia sepertinya akan akan terus membawa Orde baru itu bisa jadi sih dia akan melakukan itu karena Orde baru itu kan juga nggak dapat nama yang terlalu jelek loh di kalangan generasi muda ya di kalangan kita kan ya karena kita paham gitu ya itu seperti apa tapi kan seperti sudah sering kita bahas juga Dan saya tanya nih beneran ke mahasiswa-mahasiswa secara random di beberapa kampus, mereka memang gak dapat informasi yang cukup tentang Orde Baru. Se-ahistoris itu kan Mbak mereka? Iya, jadi kan saya tanya nih Iseng, tapi saya yang terutama yang sekolah negeri ya pada umumnya ya. Mereka tuh bilang, oh kami tau sih ada risetewa 13-14 Mei. Tapi kamu tau gak kehidupan zaman Orde Baru itu kayak apa? Mereka gak ada bayangan tuh. Mereka kadang-kadang saya suka puter film di kelas-kelas saya gitu ya. Jadi... Buat mereka dan inilah yang difabrikasi selama kampanye, Orde Baru itu ya hanya bagian dari sejarah yang biasa aja gitu. Bahkan dibuat lumayan agak romantis lah gitu ya. Zaman Soeharto harga-harga lebih murah dan seterusnya begitu. Jadi buat Prabowo untuk menggendong bolanya itu juga gak merugikan. Karena bagi generasi muda itu bukan sesuatu yang membuat seakan-akan menampilkan sisi buruk ke Prabowo. Nah itu yang bahaya tapi jadinya. Bukan berarti saya setuju ya. Itu saja itu berbahaya. Buat saya itu pentingnya pendidikan dibongkar. Tapi jalannya sebenarnya kan sudah dibuka waktu akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini Mbak. Ketika beberapa tab MPR itu dicabut ya. Beberapa tab MPR kait mantan-mantan presiden itu. Dari Gus Dur, Soekarno dan juga Soeharto artinya. Jokowi sudah memberikan karpet merah sebenarnya untuk membuat warisan Orde Baru atau katakanlah Orde Baru itu tetap muncul atau tetap diangkat atau menjadi brand dari pemerintah 5 tahun ke depan. Benar dan sebenarnya saya agak cemas sih, kan sebentar lagi 10 November hari pahlawan ya. Jangan-jangan Suwarto akan ditetapkan jadi pahlawan. Dan kalau itu yang terjadi, wah itu benar-benar menghancurkan. Sebab-pusababnya ada reformasi gitu. Reformasi 98 ya. Iya kan, maksudnya saya kandangkan reformasi itu 98 nggak punya pijakan apapun lagi gitu. Melompong aja. Nah, buat saya sih TAP MPR itu yang sebenarnya salah ya secara hukum. Nggak bisa di-taktik. Karena nggak bisa lagi MPR mengeluarkan ketetapan. Tapi buat saya memang tujuan dari main-main dengan TAP MPR itu kan dua. Yang pertama adalah Suharto memang gitu ya. Karena ya Prabowo adalah bagian dari yang itu kan, kepada baru. Tapi yang kedua juga, saya curiga sih sebenarnya itu untuk membuatkan pola maaf-memaafkan di terbuka. Termasuk untuk... Presiden ketujuh ini ya? Presiden ketujuh Ini artinya sebetulnya Pembalikan narasi Orde Baru itu Sudah dimulai ya? Bahkan sebelum Prabowo resmi Dikukuhkan sebagai presiden Iya, karena Romantisasinya kan misalnya Kelihatan waktu Prabowo masih dalam masa kampanye aja Mbak Titinya juga Wah ini balik lagi Rujuk, jadi diletakkannya dalam konteks romantisme Prabowo dan mantan istri itu satu, dan yang kedua juga dibenturkannya misalnya dengan, oh bahkan mantan wartawan Tempo ya yang menjadi. Oh amin Misalnya kan Dia kan juga bilang Wah kalau dulu tuh bisa hilang orang segala macem Sekarang kan semua orang bisa ngomong Menurut saya itu ukurannya Dia bilang itu kan ukuran lebih Itu ukurannya demokrasi. Nah dia bilang gitu. Nah jadi memang sudah dibuatkan narasi bahwa yang terjadi hari ini itu jauh lebih baik daripada Orde Baru. Dan Orde Barunya itu sendiri sebenarnya memang sudah gak usah diingat sebagai suatu mimpi buruk yang bisa terjadi lagi. Karena sekarang udah totally different dan tenang aja lah. Jadi buat saya itu seperti pengantar menuju sesuatu yang mirip-mirip dengan Orde Baru. Iya. Apakah... masuknya teman-teman yang dulu di pergerakan 98 ya Mbak, yang dirangkul juga untuk diberikan jabatan-jabatan di pemerintahan wamen misalnya atau kepala badan misalnya itu juga bagian dari menyamarkan Bandul Orde Baru itu juga? Menurut saya sih begitu ya dan maksudnya itu juga di display, di pertunjukan gitu dengan dengan sengaja dan bahkan juga diberikan semacam caption bahwa ini adalah orang-orang yang dulu juga bagian dari reformasi 98 dan sekarang mereka jadi kubur di kubu kami gitu jadi jadi menguatkan bahwa ya ini enggak ada enggak ada masalah apapun itu cuma omongan orang-orang yang krewet soal order baru tapi seberapa baru itu enggak jadi masalah gitu dengan dengan tadi Mbak bilang ada ada persoalan yang serius yang dari tadi penjelasan Mbak kita juga melihat salah satunya ini kan pada aspek ketatanegaraan kita dengan mal dengan majunya Prabowo yang juga itu in konstitusional, tadi seperti Mbak sebutkan, ini damage-nya kan sudah sangat besar nih ya. Nah ini kira-kira akan terus berlanjut nggak ya? Justru dengan dia membawa bandul di sebelahnya juga, jangan lupakan yang bernama Gibran Raka Buming Raka. Nah ini berlanjut berarti, terus-terus. Saya sih curiga, tapi saya skeptis ya. Saya selalu pakai bahasa skeptis karena saya nggak mau menyebarkan pesimisme yang terlalu berlebihan gitu. Kita harus bergerak terus pokoknya. Karena ya itu... itu pertama itu nyaman pasti model-model kerusakan demokrasi yang bikin mau bikin undang-undang apa aja cepet-cepet nggak akan ada pertanyaan-pertanyaan apapun mau menyalahgunakan anggaran atau melakukan hal-hal yang inkonstitusional DPR diem kita bolehlah pakai bahasa DPR sudah mati sebenarnya nah sekarang DPR dibikin lebih mati lagi mungkin lebih mati lagi tapi bisa dibikin enggak ada posisi kan jadi gelagat bahwa pola seperti itu akan diteruskan kan udah terjadi misalnya bahwa mereka Prabowo bersama dengan Jokowi waktu itu mengubah undang-undang kementerian negara supaya menteri jadi begini besar itu kan sudah gelagat bahwa memang ini ada yang mau dibuat mingkem semua makanya harus dikasih jabatan satu-satu gitu itu gelagatnya udah kelihatan dan kemudian juga cara mereka, jadi memang kayaknya cara mereka melihat partisipasi masyarakat juga peliru tuh misalnya di DPR yang sekarang ada badan aspirasi kalau gak salah ya iya badan baru, itu aneh banget maksudnya aspirasi kan harus jadi core functionnya DPR gak usah dibikinin badan sendiri mestinya bisa ditangkep dan maksudnya balikin ke soal pola-pola tidak demokratisnya kelihatannya akan diteruskan bahkan sampai level yang sifatnya teknokratis, gimana kementerian ditata dengan kebanyakan woman, gimana DPR juga aspirasi ditaruh dalam satu wadah sendiri harusnya dia ada di semua komisi, semua badan kan jadi sudah kelihatan indikasinya, bahwa cara-cara yang tidak demokratis sebenarnya akan diteruskan ngomong-ngomong soal Gibran nih mbak beberapa hari sebelum pelantikan hari ini kan ada gugatan di PT UN nah apakah proses itu sekarang relevan masih relevan atau sudah tidak dengan Proses yang terjadi hari ini Membicarakan itu atau mungkin Kan kemarin hakimnya katanya sakit gitu Mbak Sehingga belum bisa membacakan putusan Apakah proses PTW ini masih relevan hari ini? Rekang masih berharap ada impeachment Jangan kompor dong Masih, justru menurut saya Sekarang sebenarnya saat yang tepat Kalau memang si hakimnya berani Saat yang tepat untuk melakukan impeachment impeachment. Kalau misalnya di Bila ini putusannya keluar si hakimnya nggak sakit, kita nggak tahu sih, nggak suara-suara untuk mencari benarkah dia sakit. Seandainya dia kemarin nggak sakit, putusan dibacakan, aspek hukumnya malah jauh lebih complicated. Karena... Kita kemudian jadi harus melihat gimana menggantikan calon wakil presiden yang belum dilantik Karena belum pernah ada sebelumnya Walaupun mekanisme tersedia ya Tapi nanti berantem lagi tuh antara para ahli hukum tata negara Justru kalau misalnya ini keluar setelah pelantikan sudah lebih jelas mekanismenya namanya impeachment Berarti bukan pengesahan yang dibatalkan gitu tapi? Jadi dia di impeach, jadi dia tidak dibatalkan Jadi bukannya dianggap nggak ada tapi menurut pasal 7 undang-undang dasar impeachment itu atau pemaksulan ya istilahnya Pemaksulan itu bisa kepada presiden, bisa kepada wakil presiden Nah jadi bisa pakai mekanisme yang sudah kita bicarakan sejak kita berbicarakan kemungkinan Jokowi dimaksudkan maksudkan itu bisa dikenakan pada Gibran sebagai wakil presiden karena alasannya udah mencukupi kan kalau nggak korupsi pengkhianatan ada pelanggaran hukum ya ini apa namanya perbuatan perbuatan tidak tidak terpuji apa sih istilahnya itu perbuatan tercelak perbuatan tercelak dan melahirkan sumpah sebagai presiden wakil presiden nah tadi dia baru disumpah kan denger kan sumpahnya presiden akan melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang yang kalau dia ternyata oleh PT UN dianggap salah, berarti bisa kena menurut ya mbak melihat tadi ada yang dibandul, yang digendong oleh Prabowo ketika dia naik sebagai presiden ketika melihat prosesnya tentu saja kan Prabowo ini juga membobong dosa pasifisnya Jokowi gimana dia bisa lepas dari bayang-bayang dosa pasifisnya Jokowi ya jadinya susah sekali untuk lepas ya, saya sih gak percaya jadi bisa lepas, karena itu tadi kan dosa konstitusionalnya Jokowi itu salah satunya adalah untuk kepentingan Prabowo karena yang kita bisa bicarakan sebagai dosa konstitusional itu kan 1990 dengan Paman gitu ya atau adik Iparnya, terus juga penyalahgunan Bansos misalnya kan itu semua dilakukan sebenarnya untuk kepentingan Prabowo jadi kalau Prabowo bilang itu emang dosa tuh saya gak akan deh mau kayak gitu lagi ya berarti Berarti dia kehilangan legitimasi dia. Seakan-akan dia bilang bahwa, ya berarti yang dulu saya, kelompok saya lakukan, yang disokong oleh Pak Jokowi adalah inkonstitusional. Jadi pasti itu harus dibopong terus sama Prabowo. Dan makanya udah kelihatan yang dipanggil, kita belum tahu ya, eh udah tahu sih, kalau luar tahun udah tahu, siapa yang jadi menteri ini, menteri itu. Tapi kita udah bisa lihat, bahwa bahkan orang-orang yang dulu, dulu bilangnya Oh ini konstitusional kok ini apa etik itu lebih rendah kok daripada hukum gitu itu kan yang akan jadi menteri-menterinya Prabowo gitu jadi udah udah terbayang bahwa itu akan dipikul terus sama dia dan tersangka-tersangka juga masuk gitu ya gitu ya tapi kalau kita melihat dia dengan dengan kondisi pertimbangan dibilang kita tetap harus skeptis gitu ya tapi ketika kita kemudian menjadi lebih realistis melihat karakter. Tadi di sesi dengan Blimade, kita sudah bicara soal karakteristik militer. Yang ke depan para menteri ini juga akan dididik secara militer. Masuk di Akmil. Nggak tahu mungkin mereka abis ini dapat pangkat tituler kali ya. Nggak tahu juga. Pada jurit malam. Mereka post up juga nggak ya? Siap post up. dengan dengan kondisi yang seperti itu gitu kita rasanya juga semakin sulit bukan hanya berada pada presidennya tapi juga pada menteri-menterinya Prabowo dan Gibran ya dengan dengan gaya mereka dan juga sangat mungkin mereka menjadi lebih takut lagi terhadap presidennya ya apa seakan seperti itu kira-kira kita saya membacanya dua ya yang pertama Pertama bahwa Pak Prabowo akan membawa style militerisme ke dalam kabinetnya itu bisa diduga sih. Karena kan bagaimanapun latar belakang dia jenderal. Cuma kan dari dulu kita selalu bilang kita nggak anti dengan militer. Tapi ini nggak kompatibel dengan demokrasi. Nah yang repot adalah kalau misalnya budaya itu yang memang dari awal ditekankan makanya dibawa dulu ke Magelang menteri-menterinya. Maka memang yang diinginkan adalah kepatuhan tanpa kritik gitu. Kan militer. memang gayanya begitu, makanya dia tidak kemas. dengan demokrasi, yang mana cocok untuk militer masa mau perang terus diskusi dulu kan nggak mungkin ya harus bertahan-bertahan gitu menurut sama komandan. Tapi dalam sebuah kabinet yang demokratis kan harusnya seandainya ada keputusan yang... dirasa gak realistis misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Keuangan harus berani bilang, maaf Pak, dengan segala hormat gitu ya, tapi ini gak realistis, misalnya anggarannya gak bisa dialokasikan, ini nanti melanggar konstitusi misalnya. Itu jadi mungkin tidak bisa dilakukan, kalau... Gayanya, gaya kepeminannya adalah gaya militaristik gitu Nah itu satu Tapi yang kedua yang mencemaskan saya adalah Kalau kemudian budaya ini dibawa sampai ke bawah ke masyarakat Karena kita udah punya undang-undang PSDN Apa sih? Pengembangan sumber daya nasional pertahanan Semacam itulah Termasuk komponen cadangan Termasuk kemungkinan mengerahkan warga sipil untuk tugas-tugas pertahanan Dan ditambah lagi Prabowo pun juga sudah mulai pasang mode tempur tuh. Ketika dia mengingatkan soal perang-perang. Ini semakin kuat ini berarti indikasi ke arah sana kita. Iya, saya cemas dengan itu. Karena artinya, lagi-lagi kita nggak anti tentara ya, tapi kan ini kita lagi membangun demokrasi. Tentara kuat, bagus. Tapi biarkan tentara untuk berperang, untuk pertahanan. Bahkan menurut saya tidak ke food estate misalnya ya. Biarkan itu petani yang melakukan gitu. Nah, pemisahan ini dalam sebuah negara demokratis sangat penting. Kekuatiran saya adalah kalau itu masuk Udah ada beberapa loh Universitas yang melakukan Pendidikan-pendidikan bela negara Yang seperti tadi itu bener-bener push up Terus yang harus Siap salah Yang buat saya relevansi dengan Pendidikan yang ngomong universitas Universitas yang umum ya Fakultas hukum, fakultas teknik Segala macam kan gak ada Biarkan itu menjadi tugas-tugas Militer yang bagus Bagus banget kalau militer disiplin dengan cara itu tapi warga sipil disiplin dengan menumbuhkan ketakutan itu artinya nanti kita secara pemikiran gak akan bisa berkembang dan itu yang bahaya buat peradaban bukan hanya buat demokrasi gitu itu yang saya lebih cemaskan Mbak Pipip aku mau masuk pada lima tahun kedepan yang kira-kira dalam beberapa jam kedepan kita sudah mulai ketahui nih kerangkanya karena malam ini katanya apa kabar kabarnya akan langsung diumumkan kabinet ya terutama kita mau menukik ke beberapa figur-figur yang kemungkinan mengisi pos-pos di bidang hukum keamanan juga asasi manusia. Mbak Pipip melihat figur-figur ini akankah memperbaiki atau tidak kalau tidak ya kayak artinya apa yang membuat calon-calon ini kemudian kemudian akan melanjutkan apa yang terjadi lima tahun 10 tahun terakhir sejauh yang bisa kita lihat kemarin itu kan semua orang hukum dan HAM nya itu orang-orang yang pada bulan-bulan Januari Februari Maret April itu bener-bener mau ngomongin apa aja pokoknya belain perilaku-perilaku yang sebenarnya secara hukum keliru seperti nepotisme itu paling clear sedunia deh itu deh seluruh dunia udah bisa lihat kok bisa anaknya presiden jadi wakil presiden gitu itu aja mereka masih bela-belain nah jadi saya melihat dari contoh itu dengan banyak contoh lainnya ya bisa mengatakan Menurut saya semua contoh itu mengindikasikan bahwa mereka juga memang gak akan bawa perubahan yang signifikan Karena cara mereka menganalisis soal-soal hukum dan HAM Benar-benar tergantung pada kemauan siapa yang mereka dukung Jadi kalau saya gak terlalu terpukau dengan gelar guru besar atau dokter Gak terlalu terpukau lah saya Yang penting dia pegang prinsip gak Nah orang-orang yang sejauh ini sudah dipanggil itu menurut saya Menurut saya orang-orang yang kemarin itu bahkan di banyak acara talkshow kayak gini, di banyak diskusi Itu membela ini tuh udah yang sampai orang-orang yang ngerti hukum pasti yang gila kok gini banget ya belanya Nah mereka yang akan jadi menteri gitu, jadi buat saya itu sangat-sangat mencemaskan Karena kita punya harapan besar ya, hukum tuh kan lumayan, bukan lumayan, sangat parah ya Banyak sekali aturan yang mungkin udah ada, itu juga gak ada penegakan hukumnya Belum lagi kita berbicara HAM pasti ya Gak usah yang terlalu jauh Kayak peristiwa kanjuruhan Terus untuk proyek-proyek strategis nasional Juga banyak pelanggaran HAM Saya khawatir Jadinya mereka mikirnya Aman-aman aja nih Kalau pakai cara-cara yang kayak gini Brutal gitu ya Tuh gak akan jalan juga Produk hukum Apa namanya penegakan hukum kita Akhirnya ini akan terus-menerus terjadi Jadi saya sangat cemas Artinya 10 tahun terakhir Dimana salah satu ciri Pemerintahan Jokowi adalah Legalisme uterkal untuk radik itu tahun ke depan mungkin akan berlanjut ya mbak ya? sangat mungkin akan berlanjut atau mungkin lebih gila-gilaan dengan tokoh-tokoh yang terkonsolidasi terkonsolidasi bener banget dan mereka bertemu kepentingan dan jadikan yang saya anggap sebagai otokratik Legalisme itu kan DPR yang dibunuh, kemudian KPK-nya juga dibunuh, dan sekarang MK-nya kewasan yudikatif lah dibunuh juga, dan masyarakat sipilnya dilemahkan sekali. Nah ini kalau kita membayangkan empat elemen ini aja ke depannya. Menurut saya masih suram sih. Apalagi kalau berbicara kemudian kita juga harus bicara kalau penegakan hukum versus pertahanan kan seringkali berkelindang tuh antara TNI sama Polri. Nah bisa jadi sekarang juga pertemuan kepentingannya makin di satu sisi mungkin makin keras. Karena nanti ada perebutan sumber-sumber daya ekonomi juga. Tapi di sisi lainnya saya khawatir orang-orang yang mau mengambil kuntungan. keuntungan politik dari alat-alat negara itu juga makin punya ruang gitu dan yang dirugikan kalau udah begitu adalah kita warga tapi eh apa namanya Prabowo sudah membentuk Kementerian HAM walaupun ini sebenarnya dalam pecahan saja ya itu juga ada kemungkinan besar akan diisi oleh mantan misioner Komnas HAM yang Ini pun juga tentu tidak menjadi jaminan apapun Seperti tadi profesor maupun doktor Itu tidak menjadi jaminan apapun Untuk kemudian kondisi akan menjadi lebih baik Iya, karena kan setiap orang bahkan yang pernah menduduki jabatan komisioner Komnas HAM Ataupun komisioner KPK atau apapun Kita harus lihat konsistensi prinsip dia Beneran sesuai HAM atau enggak Nah, saya kira semua bisa cek dengan mudah di internet Ya Misin pencari ada rekam jejak yang membuat kita patut untuk mempertanyakan apakah benar dia benar-benar akan berpegangan pada prinsip-prinsip HAM. Dan yang kedua juga saya sebenarnya kurang bisa paham kenapa mesti dipisahkan begitu. Karena kita juga punya Komnas HAM. Di bawahnya Komnas HAM, di bawah secara administratif ya, ada Komnas Perempuan juga. Jadi, dan selama ini memang tugasnya Direkturat Jenderal HAM di Kementerian Hukum. hukum dan HAM itu banyak mendapat pertanyaan, bukan yang nggak ada artinya sama sekali ya, saya kira kita mesti mengapresiasi juga beberapa pekerjaan mereka, tapi pertanyaan soal tumpang tindih itu loh dengan Komnas HAM maupun dengan Direkturat-Direkturat Jenderal lainnya di Kementerian Hukum dan HAM, kalau soalnya misalnya menjaga supaya jangan ada peraturan-peraturan yang melanggar HAM misalnya itu udah ada di Direkturat Jenderal Peraturan Perundangan gitu, nah jadi saya masih... sangat ini loh sebenarnya saya sebenarnya sangat tidak percaya bahwa penggemukan kementerian itu akan membawa kebaikan bagi pemerintahan ke depannya terutama konteks kementerian hukum dan HAM ini tapi apa sih mbak yang sebetulnya ingin ditunjukkan kabur dengan pemecahan kementerian hukum dan HAM apakah ini kemudian menunjukkan bahwa dia komitmen terhadap penuntasan kasus-kasus HAM atau hanya semacam Saya sih melihatnya memang Ini mau dijadikan Seperti gimmick gitu ya Bahwa saya ada perhatian nih pada Soal-soal HAM Tapi jangan lupa bahkan ketika Jokowi mengeluarkan kepres yang Penyesuaian pelanggaran HAM berat Masa lalu non-judisial Itu juga bukan dari dirjen HAM dulu Tapi dari Kemenko Polhukam Jadi tidak tergantung pada Nomenklaturnya gitu loh Tidak tergantung pada ada departemen Atau ada kementerian atau tidak, tapi apakah orang yang menduduki sebenarnya punya visi apa tentang hak asasi manusia, nah ini yang itu tadi, kita mesti cek rekam jejaknya apakah benar dia akan membawa perubahan-perubahan yang kaitannya dengan pelanggaran hambrat masa lalu, dan masa depan oke, kita break dulu, tetap di channel youtube tempo.co untuk mendapatkan diskusi yang lebih menarik dan lebih panas lagi Terima kasih telah menonton! Kita lanjut lagi berdiskusi dengan Mbak Bivitri Susanti. Nah tadi menarik Pram ya, kita sudah membahas soal pemecahan kementerian. Dan ini Mbak Bivip, pemecahan kementerian kan jadi kita jadi menterinya banyak banget. Wakil menterinya pun lebih banyak lagi. dari 100 sekian lah, dan wakil menteri. Nah itu sebetulnya, wakil-wakil menteri ini dibutuhkan gak sih dalam pemerintahan? Ini kan tentu secara ekonomi ya, secara anggaran ini membebani fiskal. Kan ada bekas suara tahun tempoh juga disitu ya. Kayaknya dimana-mana deh tempohnya. Iya, jadi ini kayaknya perlu diklarifikasi deh memang. Pertama, memang sih nggak ada rumusnya gitu. Kalau kan Pak Prabowo tuh kemarin, ya negara kita ini besar, jadi kementeriannya harus besar. Coba lihat Amerika Serikat tuh menterinya 15. 15 dan Jerman tuh oke Jerman kecil sih, tapi dia juga 14 gitu ya. 14 atau 16 ya, tapi deket-deket situ lah. Tapi intinya ada... adalah seperti halnya organisasi pada umumnya negara itu gak butuh organisasi yang terlalu besar apalagi di negara kita ini kan udah biasa tuh istilahnya walaupun sering kita bisa perdebatkan secara bahasa ya, tapi istilahnya tuh ego sektoralnya tinggi gitu diantara kementerian-kementerian yang dulu pun apalagi kalau sekarang lebih banyak mereka akan bisa saling nginjek kaki dan seterusnya, dan yang paling parah adalah kalau ada isu tertentu mungkin aja selesai jadi lebih lambat Karena ini kewenangan dia, ah nggak nggak kewenangan dia, terus coba kesana dulu, kesana dulu, misalnya gitu ya. Harmonisasinya mbak ya. Harmonisasi, istilah-istilah itu kan jadi istilah bidokrat khas Indonesia kan harmonisasi, ego sektoral. Sinkronisasi. Dan itu pasti tantangannya akan makin besar. Nah sekarang ditambah lagi wakil menteri. Wakil menteri itu secara hukum tata negara sebenarnya nggak ada gunanya. Saya ngomongnya... Terus terang aja ya, karena kan gini, dalam kementerian itu yang ngurusin hal-hal teknis ada yang namanya Direktur-Direktur Jenderal. Sama Sekretaris Jenderal kan, Sekjen, Dirjen, Dirjen, Dirjen, biasanya gitu kan. Karena yang sifatnya udah spesifik tugasnya, istilahnya Tusi ya, tugas dan fungsi kementerian itu dilaksanakannya oleh Direkturat Jenderal. Wakil Menteri sama dengan Wakil Presiden, dia itu banser sebenarnya. Cuma memang ada sih mungkin aja Wakil Menteri sama dengan Wakil Presiden. Presiden juga dikasih tugas tertentu oleh menterinya. Bisa sih. Tapi secara hukum tata negara, sebenarnya gak perlu. Karena biasanya yang tahu teknis banget soal tugas dan fungsi kementerian, ya di yang internalnya. Karena kan menteri ini jabatan politik. Makanya dia diterjunkan dari atas. Kebanyakan, jarang banget yang dari bawah. Di kementerian seperti apa kita butuh wakil menteri? Ini kan kita lihat wakil menterinya itu sampai tiga ya. Saya sih sebenarnya merasa gak perlu wakil menteri sama sekali. sama sekali, sama sekali, di semua kementerian nggak perlu, karena gini, sebenarnya kalau secara menurut undang-undang kementerian negara, memang dibolehkan tapi dulu itu memang baru dipakai pas jamannya SBY, dulu nggak ada lah wakil menteri, yaudah langsung dirjan aja kalau mau yang kasih input, biasanya ada staff ahli ada staff khusus, kan menteri punya semua perangkat itu dan mereka juga dipilih bukan karena kompetensi bukan, persis bagi-bagi jabatan bagi-bagi aja, jadi ya para wakil menteri ini ya, seperti seperti yang lulusan Tempo itu juga nggak usah bangga-bangga banget lah ya, gitu nggak sih? Siapa sih, C? Dan gue membayangkan, Pram, karena dengan pemecahan menteri yang sedemikian banyak, pos-pos bagian menteri yang juga banyak, dalam satu, mungkin satu dua tahun ke depan, pemerintah ini tidak akan berjalan efektif. Karena satu, anggarannya, terus kemudian penyusunan struktur organisasinya, kantornya, macam-macam, itu pasti satu dua tahun ke depan nggak akan efektif, kecuali menteri apa, kementerian-kementerian. yang relatif tidak dipecah misalnya kayak Kementerian Keuangan, BUMN, BUMN gitu kan yang relatif mungkin bisa langsung jalan tapi yang baru-baru pasti birokrasinya akan sekompleks dan serumit gitu Iya, nah jadi itu dulu tuh baru pertama kali yang memanfaatkan Wakil Menteri adalah SBY dan waktu itu SBY juga menggunakan itu untuk tujuan koalisi karena yang benar-benar membangun koalisi dulu kan pas jaman SBY tuh ada sekretariat bersama segala ya koalisi Iya, ada sekretariat Sekber koalisi kan Memang SBI yang mulai Menginstiturnalkan itu Baru kesini makin dipakai Sebenernya dulu tuh gak dipakai Karena ya itu tadi silahkan Kalau misalnya mau yang sifatnya teknis banget Pilih dirjen-dirjen terbaik Atau bikin aja lagi Direkturat Jenderal baru Tapi bukan jabatan Yang dipilihnya juga tidak berdasarkan Kompetensi itu tadi Keliatan hanya untuk bagi-bagi Kuenya aja Kan kata Prabowo Halo? Bangsa kita bangsa besar bos. Berarti nggak tepat dong ya? Bangsa besar yang harus diakomodasi semuanya. Mungkin nggak gitu ya. Elit politik kita, elit politik besar bos. Atau mungkin Mbak, kalau kita melihat sistem negara lainnya, apakah ada jumlah ideal? Tentu nggak ya? Nggak ada, jumlah ideal memang nggak ada. Tapi patokannya apa ketika harus sekian dan macam-macam mungkin di negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan gitu ya? tidak terlalu banyak terjadi perubahan-perubahan seperti nomenklatur di sini? Kalau dari segi kuantitas jumlah memang nggak ada sih. Tapi biasanya mereka akan buat sesuai dengan apa yang jadi prioritasnya si presiden terpilih. Karena ini negaranya negara presidensial ya. Kalau parlementer kan menteri adalah anggota DPR-nya gitu kan, anggota parlementnya. Kalau presidensial kan dia bisa semua mau dia sendiri basically memang prerogatif. Nah tapi... Tapi biasanya dia akan sesuaikan mana yang jadi perhatian dia, itu yang akan jadi nama-nama kementerian itu. Nah, tapi modelnya memang terutama setelah Perang Dunia II ini ya, mereka akan bikin lebih efisien. Biasanya gitu. Kemudian mereka akan perbesar di organisasi kementeriannya aja. Seperti tadi ya, dirjen-dirjen, direktur-direktur. Dirjen-dirjennya, mungkin bikin badan-badan. Kalau badan-badan itu memang lumayan ini ya, perkembangan hukum tata negara yang lumayan mutakhir juga. Banyak sekali badan-badan yang sifatnya tuh gak langsung anggota kabinet gitu. Iya kalau di kita ya kayak KPK-nya gitu ya dan BSSN dan segala macem gitu. Nah tapi kalau memberikan status kementerian, ya by the way jadi kenapa dibuat slim di banyak negara yang demokrasi sudah mapan? Justru karena memberikan status menteri dan status kementerian itu kan banyak konsekuensi anggaran, konsekuensi administratif, konsekuensi reguler. Nah itu yang biasanya kalau suatu negara yang rasional cara membuat kebijakannya, mereka akan sangat hati-hati main di situ. Cuma makanya di kita kebalikannya menurut saya karena kita lebih meng-entertain, lebih melayani keinginan-keinginan untuk bersatu itu. Sehingga melupakan aspek-aspek yang sifatnya lebih real ya, ekonomi, efektivitas, dan seterusnya. Ada satu lagi Mbak, selain wamen, yaitu adalah kemampuan. Kementerian Koordinator yang jumlahnya bertambah. Semula 4, terus kemudian rencana 6 atau lebih dari 5 lah ya. Sebenarnya, tanpa kita bertanya ini semakin banyak itu fungsinya apa, lebih pada kemenko itu dibutuhkan nggak sih? Karena itu kan pada akhirnya juga malah memperpanjang rantai birokrasi itu sendiri. Betul, dan ya menurut saya sih dibutuhkan atau tidak, sebenarnya kalau organisasi... kecil yang gak dibutuhkan barangkali karena ini gede banget jadi Pak Prabowo sebagai presiden tentu saja menginginkan ada intermediarinya orang-orang yang ada di tengah-tengah jadi dia gak harus memanage 46 ya sekarang ya 49 gitu ya kurang lebih 50 masih bisa bertambah lagi Mbak? bayangin kalau misalnya rapat kabinet 49 orang, pasti dia akan lebih susah untuk memanage ya walaupun gak pernah full begitu ya biasanya ada rapat-rapat yang berdasarkan Tapi dia akan lebih mudah memang untuk punya menteri-menteri koordinator. Nah jadi saya akan menyalahkan pola pikirnya duluan sih. Kenapa akhirnya butuh menteri koordinator? Karena organisasi ini dibuat terlalu besar. Sebenarnya menteri koordinator itu memang hanya mengkoordinasi. Mereka tuh nggak punya portfolio loh. Nggak punya, kemarin-kemarin kan saya sering bantu-bantu ya, terutama untuk soal hukum ya. Mereka tuh memang nggak punya portfolio dalam arti kerjaan yang sifatnya teknis. teknis mereka bener-bener hanya eh menteri ini udah beres belum kalau yang itu gimana hanya itu jadi enggak perlu banyak-banyak sebenarnya kalau memang jumlah Kementeriannya juga enggak banyak jadi kesalahan pikirnya itu mulai dari karena size kabinet ini yang terlalu besar dan jangan lupakan juga nanti akan ada apa namanya kuantipres yang versi Prabowo tidak dibatasi makin banyaklah orang-orang yang kemudian diakomodasi oleh Prabowo untuk kepentingan politiknya ya kan jadi ini berarti memang bisa kita simpulkan bahwa pembentukan kabinet pada awal pemerintahan Prabowo ini sangat tidak efektif ya menurut saya gak akan efektif dan itu tadi benar, Rikang benar bahwa nanti dua tahun ini, paling tidak dua tahun pasti jalannya akan tersendat-sendat karena birokrasi kita itu bahkan untuk menyetujui ada eselon baru menyetujui ada jabatan baru, itu harus izin dulu dengan Kemenpan RB apa daya guna, apa aparatur negara dan reksadana informasi birokrasi, terus kemudian harus minta izin dulu dari Kementerian Keuangan dan Bapak Nas karena nanti gajinya gimana, fasilitasnya gimana, mobil dinasnya gimana gitu ya dan itu butuh waktu, jadi bisa jadi nanti paling tidak setahun deh Ya kalau kita mau agak skeptis ya, mudah-mudahan Pak Prabowo sadar terus di speed up sedikit, di percepat, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi paling nggak setahun mereka itu akan disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nggak bisa langsung gas gitu untuk apa gitu misalnya. Misalnya tadi kan janji Pak Prabowo tadi saya dengerin pidatonya. Suas Bada Pangan misalnya gitu. Gak bisa tuh langsung ngegas. Karena ada beberapa wawonang yang pasti butuh legitimasi hukum dulu. Supaya bisa jalan penggunaan anggaran. Supaya gak dianggap korupsi. Harus ada legitimasi hukum dulu. Nah loh itu panjang loh. Jangan main-main birokrasi kita tuh berat banget. Tapi menarik tadi. Kalau kita nge-zoom ke Kemenko tadi tuh Mbak. Ini kan kemudian ketemu... Kertumpartai ditempatkan Pada posisi-posisi Kemenko Apakah ini memang untuk Semacam menjembatani Komunikasi secara politik Begitu apa? Ya ini konsolidasi Kekuasaan aja di Kemenko-Kemenko itu Saya sih merasa ini seperti Konsolidasi kekuasaan ya Jadi ya itu tadi Kan orang kebanyakan dari Menteri-menteri ini atau calon-calon Mungkin nanti malam ya baru pasti ya Orang-orang yang kita mesti Cek deh kompetensinya untuk bidang-bidang yang mereka nanti pegang itu. Nah kalau nanti kita bisa lihat dengan lebih terang sih kalau udah terpilih, kalau udah ada penjelasannya siapa duduk di mana. Dan kita akan menurut saya bisa melihat dengan jelas bahwa kebanyakan dipilih bukan karena kompetensi tapi karena posisi mereka di partai-partai atau relawan. Nah ini yang mengkhawatirkan. Karena kan Pak Prabowo selalu bilang ini akan jadi zakon kabinet. Padahal kan zakon tuh artinya dipisahkan dari partai politik. Atau paling tidak sering kita bilang kabinet profesional. Nah kenyataan ini yang sebenarnya kita mesti ragukan sekarang. Mbak sendiri meragukan setelah melihat calon-calon yang dipanggil itu? Saya sih meragukan. Karena semuanya menurut saya ya bagian dari perahunya Pak Prabowo, ya Kim lah ya, Kim Plus gitu. Yang membawa Prabowo naik sampai hari ini. Tapi realistis nggak sih Mbak dengan jargon second cabinet itu di tengah? politik kita yang transaksional maksud saya adalah, oke kalau dalam kacamata politik kita hari ini profesional, tapi di endorse oleh partai politik begitu-begitu kan, jadi sudah beberapa kali nih kan nama-nama menteri yang seolah-olah mereka ada profesional, tapi di belakangnya, ternyata mereka endorsement partai politik, artinya kalau saya melihat ya, dengan kacamata yang profesional murni, sepertinya kok gak realistis atau gimana mbak? ya, itu benar, jadi Sebenarnya sih kalau saya nggak mau benar-benar memisahkan antara parpol dan non-parpol. Persis. Tapi apakah dia punya kompetensi atau tidak. Kalau dia orang parpol tapi dia punya kompetensi, buat saya sih nggak ada masalah. Isi lazakan kabinet itu kan dulu Soekarno yang bawa. Karena dia justru ingin memberikan nama yang tidak terlalu bagus untuk sistem parlementer. Sistem parlementer kita kan dulu membuat menteri-menteri harus dari partai politik. Dan waktu itu... ini ada konteks politiknya ya yang kita harus baca, konteks sejarah yang kita harus baca dengan lebih detail, tapi singkatnya sih, waktu itu Soekarno menuju dekret presiden 5 Juli 1959 dia juga lagi memberikan nama nggak terlalu bagus untuk parlementer, dia bilang ini sistem liberal ini jelek, ini kebarat-baratan kita kabinetnya harusnya zakken yang nggak terikat dengan partai-partai politik nah di kita sekarang dengan sistem presidensil, memang sistem presidensilnya multi partai sebenarnya udah nggak terikat Gak relevan karena yang namanya kabinet yang lepas dari partai politik sangat bisa. Gak usah dinarasikan zakat, ya namanya presidensil. Jadi presiden sebenarnya punya otoritas yang besar banget untuk nunjuk siapa aja. Nah cuma buat saya akhirnya mari kita kembalikan, jangan kemakan istilah zakatnya. Tapi apakah orang itu punya kompetensi atau enggak. Nah cuma memang yang dibawa sejauh ini menurut saya. Menurut saya sih, banyak kan bukan karena kompetensi, tapi karena partai politik. Karena bagi-bagi kuenya itu, Mbak ya? Bagi-bagi kue, partai politik dan relawan ya. Dan dampaknya panjang ya, Mbak ya, kalau memilih menteri yang tidak berdasarkan kapasitas, kapabilitas dia juga. Ya, apalagi itu kemudian merupakan perwakilan partai. Kita tahu di majalah Tempo juga sudah disebut ya, ada pengusaha tambang yang kemudian bisa punya jalan. di atas fungsi menteri. Kemudian lewat 2 partai gitu ya, tidak 2 partai lah. Dan rasanya yang seperti ini apalagi ketika kemudian sudah dikuasai oleh oligarki hanya akan timbul KKN kan? Ya pasti itu berpotensi menimbulkan korupsi ya, pasti ya tindak-tindak korupsi. Tapi juga tindak-tindak korupsinya bukan, jadi yang harus dibayangkan oleh publik adalah bukan cuma ngambil uang begitu ya. Ya. Tapi juga misalnya membuka proyek-proyek untuk kepentingan kawan-kawannya. Nah ini sebenarnya yang lebih yang sering banget jadi pola sebenarnya yang model seperti itu. Karena di kita itu kan aturan main soal benturan kepentingan bisa dibilang nggak ada. Siapa aja yang punya benturan kepentingan pokoknya boleh ngambil keputusan bahkan bagi dirinya sendiri. Dan lolos begitu saja. Sampai sekarang gitu. Jadi saya khawatir dengan masuknya orang-orang seperti itu. Dia sangat bisa nanti memberikan. izin bisnis ini bisnis itu untuk perusahaannya sendiri atau perusahaan kawan-kawannya. Nah sebenarnya yang membahayakan bagi bangsa ini adalah bagian itu. Dan ini yang kita harus pahami gitu ya. Kenapa kita sering teriak-teriak soal oligarki? Sebenarnya karena itu. Saya khawatir soalnya publik tuh mikirnya ngambil uang negara tuh seperti mencuri aja yang mungkin gak terlalu kelihatan. Tapi sebenarnya ketika perusahaan-perusahaan diberikan izin untuk hal-hal yang sebenarnya cuma dia bisa ngambil keuntungan yang terlalu besar padahal dia juga tidak memberikan keuntungan yang baik buat publik nah itu udah merugikan, itu udah korupsi sebenarnya seperti IKTP ya salah satunya itu ya banyak lah terlalu banyak banyak, food estate misalnya tapi jadi andalan lomba tadi di pidato mbak lombung pangan Dari video itu tadi sebenarnya saya banyak yang ngeri loh Apa Mbak? Misalnya bisa dimention Satu dua diantaranya, terutama terkait Penegakan hukum ya atau masa depan Ya itu food estate misalnya Terus ngerinya karena gini Banyak sekali apa yang dia sampaikan Kan tadi kan Prabowo being Prabowo ya Dia semangat banget tadi ininya ya Dia tuh bener-bener orasi gitu Dan emang keren Keren dalam arti narasinya Akan disukai oleh publik gitu Tapi kalau kita klik-klik Dalamnya itu yang bikin saya ngeri Misalnya berarti Tadi dibilang berkali-kali soal demokrasi yang persatuan gitu ya misalnya ya. Yang bagi saya ya kalau udah terlalu adem nggak ada kritik bukan demokrasi sebenarnya. Terus food estate gitu. Mau jadi lumbung pangan. Tapi kita tahulah lumbung pangan itu sebenarnya menguntungkan siapa. Ya segelintir aja. Segelintir aja gitu kan. Dan dengan mengorbankan misalnya tanah-tanah masyarakat adat dan seterusnya. Misalnya itu ya. Tadi ada beberapa lagi sih saya yang. merasa bahwa gila ini mesti kita kulik nih sebenarnya dalamnya pidato itu tapi bagi publik pasti itu yang wow keren banget gitu tapi ya buat saya banyak banget yang agak-agak inilah misalnya lagi disebutkan soal pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi tapi kan kita harus paham bahwa selama ini di kepalanya Pak Prabowo pemberantasan korupsi misalnya bisa berhasilnya dengan menaikan gaji misalnya gitu tapi juga dia gak sebut nepotisme tadi perhatian gak sih? iya korupsi, kolusi kita udah yang, wah ini mau nyebut nepotisme gak? kalau nepotismenya enggol dong mbak pelakunya ada kerabatnya juga ada kerabatnya pun tapi dengan tadi ada potensi potensi kebocoran anggaran ya justru ya dengan merangkul kepentingan-kepentingan banyak pihak dan cara Prabowo untuk membentuk kementerian yang kemudian semuanya dirangkul lalu juga juga di legislatifnya semua dirangkul gitu. Siapa nanti yang akan jadi pengawas atau mungkin akan jadi usurplower dengan sistem bernegara kita yang minim oposisi? Makanya menurut saya jadinya nggak ada kalau kita ngarepin institusi-institusi formal. Makanya saya selalu sekarang bilang, yaudah deh, bukan saya yang gede-gedein masyarakat sipil, tapi harapannya tinggal di situ. Karena institusi formal semuanya udah dikunci. Nggak ada oposisi, nggak ada yang bisa bilang ini salah. bahkan itu tadi saya khawatir sekali nanti pembuatan undang-undang itu benar-benar lost terus semua aja gitu sama sekali gak ada deliberasi, gak ada musyawarah gitu kalo kita mau pake terminologi Pancasila ya itu pun gak akan ada yang saya khawatirkan, kalaupun ada ya gimmick aja, tokenisme aja gitu itu yang saya khawatirkan, akhirnya civil society termasuk media yang harus lebih ribut, lebih banyak investigasi gitu tapi tadi kan Beliau sudah menyinggung soal Harmonisasi, harmonis, jadi kita tidak boleh banyak mengkritik, seperti itulah ya Ngomongan-ngomongannya belakangan kan juga seperti itu ya, jangan ganggu pemerintahan dan lain-lain Duduk-duduk di bawah AC, omong-omongan Hahaha Hahaha Mbak, satu tahun terakhir mungkin kita membicarakan Gibran ya, dan sampai pukul 10 tadi kita masih, waduh gimana nih calon apa waktunya? wakil presiden kita tapi sekarang dia Gribran sudah menjadi wakil presiden untuk lima tahun ke depan Bagaimana sih Mbak memperlakukan kita mesti memperlakukan situasi ini dengan segala rekam tinjak yang apa terjadi ya dalam hal pemilihan dia ya pertama sih yang pertama pasti apa yang terjadi sampai dia terpilih menurut saya tetap salah walaupun MK bilangnya baik-baik saja tapi jangan sampai kita normalkan itu artinya kita mesti Bicarakan terus, supaya kita nggak menganggap bahwa manipulasi hukum dan konstitusi itu baik-baik saja sehingga nanti boleh dilakukan lagi. Tapi yang kedua juga sih kita lihat deh nanti perannya apa. Karena gini, buat saya sebenarnya Wakil Menteri itu beneran dan seret. Kecuali kalau si Presiden ingin memberikan wunang tertentu. Pakai Presiden maksudnya tadi Mbak? Presidennya ingin ngasih. Kayak misalnya ke Yusuf Kala dulu. Terus tentu saja Pak Budiono. dulu gitu ya. Tapi kan kayak Pak Ma'ruf Amin sebenarnya nggak diberikan mewenang yang khusus gitu. Nah saya sih sebenarnya agak curiga mungkin Gibran juga nggak akan punya mewenang yang khusus sekali. Sehingga kita nih sebagai rakyat jelata sebenarnya bisa saja yang menganggap ya udahlah dia memang ban serep kalau suatu saat dibutuhkan. Udah that's it gitu. Ya jadinya mungkin sebagai formalitas aja. Hmm tapi apa apakah artinya kita mesti mengesampingkan gitu? Artinya tidak membicarakan sama sekali, bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa dibalik itu. Barangkali lewat silent itu kemudian terjadi deal-deal, negosiasi, kompensasi tertentu gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau itu jelas mesti kita bicarakan ya. Karena kan bahkan polemik soal segala macam ya kemarin ya, tidak hanya Gibran tapi keluarganya Pak Jokowi semuanya kan. Private jet lah, kemarin apa? Oh makasih lah segala macam gitu. Kalau itu nggak ada sih. Cuma flexingnya aja yang kita ributkan ya Tapi kemungkinan-kemungkinan gratifikasi segala macem sangat bisa Masuk dari segala cara Dan kalau melihat rekam jejaknya sangat boleh Kita lebih banyak memberikan perhatian kepada wakil presiden kita ini Karena potensinya berarti besar juga untuk bisa terjadi lagi Rasanya cukup banyak ya yang sudah kita bicara Dari pagi sampai sore ini Pelantikan Presiden Prabowo Subianto Dan juga Ibran Raka Buming Raka Dan seperti kata Mbak Bibip tadi Kita perlu lebih skeptis Mau pesimis atau optimistis Silahkan itu terserah Anda Tapi kita skeptis Dan jangan pernah berhenti Untuk kritis Terus membicarakan Kita mau bicara Jadi kalau gitu Kalau kita mengungkapkan kritik Itu jangan dianggap bahwa kita sedang Berada pada kelompok yang sakit hati Tapi kita sedang ya Menjadi fungsi pengawas Karena sekarang minim oposisi Ada PDIP mungkin saja Yakin lo? Gak tau Saksikan terus Bocor harus politik hanya di Youtube Tempo.com Sampai jumpa

Prabowo Gibran, terutama pada dunia atau bidang politik dan juga hukum, Mbak. Gimana, Mbak? Ya, nggak ada harapan sih. Nggak ada harapan. Tapi begini, saya tuh sering bilangnya kita skeptis aja.

Maksudnya karena saya juga nggak mau kita semua jadi frustasi banget. Menurut saya kan sikapnya teman-teman di Bocor Alus dan di Tempo tuh untuk tadi apa istilahnya? Ya, bodo amat.

Sebenarnya artinya kan nggak menggantungkan diri pada orang-orang yang punya kekuasaan formal. Jadi, Jadi media ya udah kalau memang harus kritik-kritik. Nah maka orang-orang kayak saya dosen gitu kalau memang harus kritik-kritik aja. Jadi kalau karena harapan pada institusi formal menurut saya udah nggak bisa kita miliki lagi.

Karena kan gini kita kan baca Prabowo bukan hanya sebagai sosok Prabowo-nya sendiri. Itu saya suka membayangkan kayak di kartun-kartun gitu kalau tahanan tuh dibandulin bola besi. Biar susah bergerak kan. Nah menurut saya Pak Prabowo.

itu punya dua bola besi bola besi pertama adalah di cetak rekam jejaknya itu pasti ya karena kita pahamlah namanya rekam jejak terlepas dari belum ada apa putusan pengadilan tapi kan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM berat dan rekam jejaknya sebagai bagian dari Orde Baru itu jangan pernah lupa loh Orde Baru nih sebenarnya kita bicarakan di menantunya Soeharto gitu mantanlah mantan Soeharto itu akan membuat dia punya Bandulan kaki itu, bola besi itu Yang bikin dia gak akan bisa Secara Secara frontal gitu Seperti yang kita harapkan akan bilang oke pengadilan HAM Akan, masalah pelanggan HAM berat Akan diselesaikan oleh oke korupsi Akan diberantas Walaupun bisa jadi narasi Tapi kan semua kalau pidato mah ya Semua bisa pidato ya Tapi kan yang harus kita lihat nanti kinerjanya Dan kinerja itu menurut saya akan dibanduli oleh Yang bandul nomor satu itu Nah bandul nomor duanya ini yang menurut saya bikin saya paling skeptis karena cara dia naik. Iya. Jadi...

Kan cara dia naik juga inkonstitusional. Bagaimana kita bisa berharap dia kemudian bilang, oke saya akan bereskan semua institusi penegakan hukum, demokrasi, dan lain sebagainya. Makanya demokrasi juga bagi dia beda kan tadi narasinya ya.

Maka kalau dia melakukan itu, dia kan seperti meruntuhkan sendiri legitimasinya. Karena cara dia naik memang dengan cara itu. Jadi buat saya itu yang membuat saya merasa gak akan terlalu banyak perubahan ya.

Kalau pun ada. Barangkali cuma hal-hal yang sifatnya gimmick atau hal-hal yang sifatnya mungkin akan memuaskan investor atau menguntungkan orang-orang oligark lah ya, orang-orang di sekelilingnya yang sebenarnya ada juga di kabinet mungkin ya. Akhirnya ke situ, tapi yang genuine untuk kesejahteraan warga, untuk orang-orang tertindas segala macam yang tadi juga dia bawa dalam pidatonya.

Saya sih sangat skeptis ya, karena cara dia naik itu. Tapi pertama ketika Mbak Bibi tadi bilang soal bandul bola besi itu, dia sepertinya memilih untuk menggendong supaya tetap bisa berjalan. Misalnya dengan bilang dia memuji Soeharto secara terang-benerang dengan menyebutkan jasa-jasa Soeharto itu kan sudah menunjukkan bahwa dia tidak akan, pertama tidak melupakan Soeharto karena dia the part of Orde baru gitu kan dan ini apa ya apakah memang nanti kedepannya juga dia sepertinya akan akan terus membawa Orde baru itu bisa jadi sih dia akan melakukan itu karena Orde baru itu kan juga nggak dapat nama yang terlalu jelek loh di kalangan generasi muda ya di kalangan kita kan ya karena kita paham gitu ya itu seperti apa tapi kan seperti sudah sering kita bahas juga Dan saya tanya nih beneran ke mahasiswa-mahasiswa secara random di beberapa kampus, mereka memang gak dapat informasi yang cukup tentang Orde Baru.

Se-ahistoris itu kan Mbak mereka? Iya, jadi kan saya tanya nih Iseng, tapi saya yang terutama yang sekolah negeri ya pada umumnya ya. Mereka tuh bilang, oh kami tau sih ada risetewa 13-14 Mei.

Tapi kamu tau gak kehidupan zaman Orde Baru itu kayak apa? Mereka gak ada bayangan tuh. Mereka kadang-kadang saya suka puter film di kelas-kelas saya gitu ya. Jadi...

Buat mereka dan inilah yang difabrikasi selama kampanye, Orde Baru itu ya hanya bagian dari sejarah yang biasa aja gitu. Bahkan dibuat lumayan agak romantis lah gitu ya. Zaman Soeharto harga-harga lebih murah dan seterusnya begitu. Jadi buat Prabowo untuk menggendong bolanya itu juga gak merugikan.

Karena bagi generasi muda itu bukan sesuatu yang membuat seakan-akan menampilkan sisi buruk ke Prabowo. Nah itu yang bahaya tapi jadinya. Bukan berarti saya setuju ya. Itu saja itu berbahaya.

Buat saya itu pentingnya pendidikan dibongkar. Tapi jalannya sebenarnya kan sudah dibuka waktu akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini Mbak. Ketika beberapa tab MPR itu dicabut ya. Beberapa tab MPR kait mantan-mantan presiden itu.

Dari Gus Dur, Soekarno dan juga Soeharto artinya. Jokowi sudah memberikan karpet merah sebenarnya untuk membuat warisan Orde Baru atau katakanlah Orde Baru itu tetap muncul atau tetap diangkat atau menjadi brand dari pemerintah 5 tahun ke depan. Benar dan sebenarnya saya agak cemas sih, kan sebentar lagi 10 November hari pahlawan ya. Jangan-jangan Suwarto akan ditetapkan jadi pahlawan.

Dan kalau itu yang terjadi, wah itu benar-benar menghancurkan. Sebab-pusababnya ada reformasi gitu. Reformasi 98 ya. Iya kan, maksudnya saya kandangkan reformasi itu 98 nggak punya pijakan apapun lagi gitu.

Melompong aja. Nah, buat saya sih TAP MPR itu yang sebenarnya salah ya secara hukum. Nggak bisa di-taktik. Karena nggak bisa lagi MPR mengeluarkan ketetapan.

Tapi buat saya memang tujuan dari main-main dengan TAP MPR itu kan dua. Yang pertama adalah Suharto memang gitu ya. Karena ya Prabowo adalah bagian dari yang itu kan, kepada baru. Tapi yang kedua juga, saya curiga sih sebenarnya itu untuk membuatkan pola maaf-memaafkan di terbuka. Termasuk untuk...

Presiden ketujuh ini ya? Presiden ketujuh Ini artinya sebetulnya Pembalikan narasi Orde Baru itu Sudah dimulai ya? Bahkan sebelum Prabowo resmi Dikukuhkan sebagai presiden Iya, karena Romantisasinya kan misalnya Kelihatan waktu Prabowo masih dalam masa kampanye aja Mbak Titinya juga Wah ini balik lagi Rujuk, jadi diletakkannya dalam konteks romantisme Prabowo dan mantan istri itu satu, dan yang kedua juga dibenturkannya misalnya dengan, oh bahkan mantan wartawan Tempo ya yang menjadi.

Oh amin Misalnya kan Dia kan juga bilang Wah kalau dulu tuh bisa hilang orang segala macem Sekarang kan semua orang bisa ngomong Menurut saya itu ukurannya Dia bilang itu kan ukuran lebih Itu ukurannya demokrasi. Nah dia bilang gitu. Nah jadi memang sudah dibuatkan narasi bahwa yang terjadi hari ini itu jauh lebih baik daripada Orde Baru.

Dan Orde Barunya itu sendiri sebenarnya memang sudah gak usah diingat sebagai suatu mimpi buruk yang bisa terjadi lagi. Karena sekarang udah totally different dan tenang aja lah. Jadi buat saya itu seperti pengantar menuju sesuatu yang mirip-mirip dengan Orde Baru.

Iya. Apakah... masuknya teman-teman yang dulu di pergerakan 98 ya Mbak, yang dirangkul juga untuk diberikan jabatan-jabatan di pemerintahan wamen misalnya atau kepala badan misalnya itu juga bagian dari menyamarkan Bandul Orde Baru itu juga? Menurut saya sih begitu ya dan maksudnya itu juga di display, di pertunjukan gitu dengan dengan sengaja dan bahkan juga diberikan semacam caption bahwa ini adalah orang-orang yang dulu juga bagian dari reformasi 98 dan sekarang mereka jadi kubur di kubu kami gitu jadi jadi menguatkan bahwa ya ini enggak ada enggak ada masalah apapun itu cuma omongan orang-orang yang krewet soal order baru tapi seberapa baru itu enggak jadi masalah gitu dengan dengan tadi Mbak bilang ada ada persoalan yang serius yang dari tadi penjelasan Mbak kita juga melihat salah satunya ini kan pada aspek ketatanegaraan kita dengan mal dengan majunya Prabowo yang juga itu in konstitusional, tadi seperti Mbak sebutkan, ini damage-nya kan sudah sangat besar nih ya. Nah ini kira-kira akan terus berlanjut nggak ya?

Justru dengan dia membawa bandul di sebelahnya juga, jangan lupakan yang bernama Gibran Raka Buming Raka. Nah ini berlanjut berarti, terus-terus. Saya sih curiga, tapi saya skeptis ya.

Saya selalu pakai bahasa skeptis karena saya nggak mau menyebarkan pesimisme yang terlalu berlebihan gitu. Kita harus bergerak terus pokoknya. Karena ya itu...

itu pertama itu nyaman pasti model-model kerusakan demokrasi yang bikin mau bikin undang-undang apa aja cepet-cepet nggak akan ada pertanyaan-pertanyaan apapun mau menyalahgunakan anggaran atau melakukan hal-hal yang inkonstitusional DPR diem kita bolehlah pakai bahasa DPR sudah mati sebenarnya nah sekarang DPR dibikin lebih mati lagi mungkin lebih mati lagi tapi bisa dibikin enggak ada posisi kan jadi gelagat bahwa pola seperti itu akan diteruskan kan udah terjadi misalnya bahwa mereka Prabowo bersama dengan Jokowi waktu itu mengubah undang-undang kementerian negara supaya menteri jadi begini besar itu kan sudah gelagat bahwa memang ini ada yang mau dibuat mingkem semua makanya harus dikasih jabatan satu-satu gitu itu gelagatnya udah kelihatan dan kemudian juga cara mereka, jadi memang kayaknya cara mereka melihat partisipasi masyarakat juga peliru tuh misalnya di DPR yang sekarang ada badan aspirasi kalau gak salah ya iya badan baru, itu aneh banget maksudnya aspirasi kan harus jadi core functionnya DPR gak usah dibikinin badan sendiri mestinya bisa ditangkep dan maksudnya balikin ke soal pola-pola tidak demokratisnya kelihatannya akan diteruskan bahkan sampai level yang sifatnya teknokratis, gimana kementerian ditata dengan kebanyakan woman, gimana DPR juga aspirasi ditaruh dalam satu wadah sendiri harusnya dia ada di semua komisi, semua badan kan jadi sudah kelihatan indikasinya, bahwa cara-cara yang tidak demokratis sebenarnya akan diteruskan ngomong-ngomong soal Gibran nih mbak beberapa hari sebelum pelantikan hari ini kan ada gugatan di PT UN nah apakah proses itu sekarang relevan masih relevan atau sudah tidak dengan Proses yang terjadi hari ini Membicarakan itu atau mungkin Kan kemarin hakimnya katanya sakit gitu Mbak Sehingga belum bisa membacakan putusan Apakah proses PTW ini masih relevan hari ini? Rekang masih berharap ada impeachment Jangan kompor dong Masih, justru menurut saya Sekarang sebenarnya saat yang tepat Kalau memang si hakimnya berani Saat yang tepat untuk melakukan impeachment impeachment. Kalau misalnya di Bila ini putusannya keluar si hakimnya nggak sakit, kita nggak tahu sih, nggak suara-suara untuk mencari benarkah dia sakit. Seandainya dia kemarin nggak sakit, putusan dibacakan, aspek hukumnya malah jauh lebih complicated. Karena...

Kita kemudian jadi harus melihat gimana menggantikan calon wakil presiden yang belum dilantik Karena belum pernah ada sebelumnya Walaupun mekanisme tersedia ya Tapi nanti berantem lagi tuh antara para ahli hukum tata negara Justru kalau misalnya ini keluar setelah pelantikan sudah lebih jelas mekanismenya namanya impeachment Berarti bukan pengesahan yang dibatalkan gitu tapi? Jadi dia di impeach, jadi dia tidak dibatalkan Jadi bukannya dianggap nggak ada tapi menurut pasal 7 undang-undang dasar impeachment itu atau pemaksulan ya istilahnya Pemaksulan itu bisa kepada presiden, bisa kepada wakil presiden Nah jadi bisa pakai mekanisme yang sudah kita bicarakan sejak kita berbicarakan kemungkinan Jokowi dimaksudkan maksudkan itu bisa dikenakan pada Gibran sebagai wakil presiden karena alasannya udah mencukupi kan kalau nggak korupsi pengkhianatan ada pelanggaran hukum ya ini apa namanya perbuatan perbuatan tidak tidak terpuji apa sih istilahnya itu perbuatan tercelak perbuatan tercelak dan melahirkan sumpah sebagai presiden wakil presiden nah tadi dia baru disumpah kan denger kan sumpahnya presiden akan melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang yang kalau dia ternyata oleh PT UN dianggap salah, berarti bisa kena menurut ya mbak melihat tadi ada yang dibandul, yang digendong oleh Prabowo ketika dia naik sebagai presiden ketika melihat prosesnya tentu saja kan Prabowo ini juga membobong dosa pasifisnya Jokowi gimana dia bisa lepas dari bayang-bayang dosa pasifisnya Jokowi ya jadinya susah sekali untuk lepas ya, saya sih gak percaya jadi bisa lepas, karena itu tadi kan dosa konstitusionalnya Jokowi itu salah satunya adalah untuk kepentingan Prabowo karena yang kita bisa bicarakan sebagai dosa konstitusional itu kan 1990 dengan Paman gitu ya atau adik Iparnya, terus juga penyalahgunan Bansos misalnya kan itu semua dilakukan sebenarnya untuk kepentingan Prabowo jadi kalau Prabowo bilang itu emang dosa tuh saya gak akan deh mau kayak gitu lagi ya berarti Berarti dia kehilangan legitimasi dia. Seakan-akan dia bilang bahwa, ya berarti yang dulu saya, kelompok saya lakukan, yang disokong oleh Pak Jokowi adalah inkonstitusional.

Jadi pasti itu harus dibopong terus sama Prabowo. Dan makanya udah kelihatan yang dipanggil, kita belum tahu ya, eh udah tahu sih, kalau luar tahun udah tahu, siapa yang jadi menteri ini, menteri itu. Tapi kita udah bisa lihat, bahwa bahkan orang-orang yang dulu, dulu bilangnya Oh ini konstitusional kok ini apa etik itu lebih rendah kok daripada hukum gitu itu kan yang akan jadi menteri-menterinya Prabowo gitu jadi udah udah terbayang bahwa itu akan dipikul terus sama dia dan tersangka-tersangka juga masuk gitu ya gitu ya tapi kalau kita melihat dia dengan dengan kondisi pertimbangan dibilang kita tetap harus skeptis gitu ya tapi ketika kita kemudian menjadi lebih realistis melihat karakter. Tadi di sesi dengan Blimade, kita sudah bicara soal karakteristik militer. Yang ke depan para menteri ini juga akan dididik secara militer.

Masuk di Akmil. Nggak tahu mungkin mereka abis ini dapat pangkat tituler kali ya. Nggak tahu juga.

Pada jurit malam. Mereka post up juga nggak ya? Siap post up.

dengan dengan kondisi yang seperti itu gitu kita rasanya juga semakin sulit bukan hanya berada pada presidennya tapi juga pada menteri-menterinya Prabowo dan Gibran ya dengan dengan gaya mereka dan juga sangat mungkin mereka menjadi lebih takut lagi terhadap presidennya ya apa seakan seperti itu kira-kira kita saya membacanya dua ya yang pertama Pertama bahwa Pak Prabowo akan membawa style militerisme ke dalam kabinetnya itu bisa diduga sih. Karena kan bagaimanapun latar belakang dia jenderal. Cuma kan dari dulu kita selalu bilang kita nggak anti dengan militer.

Tapi ini nggak kompatibel dengan demokrasi. Nah yang repot adalah kalau misalnya budaya itu yang memang dari awal ditekankan makanya dibawa dulu ke Magelang menteri-menterinya. Maka memang yang diinginkan adalah kepatuhan tanpa kritik gitu. Kan militer.

memang gayanya begitu, makanya dia tidak kemas. dengan demokrasi, yang mana cocok untuk militer masa mau perang terus diskusi dulu kan nggak mungkin ya harus bertahan-bertahan gitu menurut sama komandan. Tapi dalam sebuah kabinet yang demokratis kan harusnya seandainya ada keputusan yang...

dirasa gak realistis misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Keuangan harus berani bilang, maaf Pak, dengan segala hormat gitu ya, tapi ini gak realistis, misalnya anggarannya gak bisa dialokasikan, ini nanti melanggar konstitusi misalnya. Itu jadi mungkin tidak bisa dilakukan, kalau... Gayanya, gaya kepeminannya adalah gaya militaristik gitu Nah itu satu Tapi yang kedua yang mencemaskan saya adalah Kalau kemudian budaya ini dibawa sampai ke bawah ke masyarakat Karena kita udah punya undang-undang PSDN Apa sih?

Pengembangan sumber daya nasional pertahanan Semacam itulah Termasuk komponen cadangan Termasuk kemungkinan mengerahkan warga sipil untuk tugas-tugas pertahanan Dan ditambah lagi Prabowo pun juga sudah mulai pasang mode tempur tuh. Ketika dia mengingatkan soal perang-perang. Ini semakin kuat ini berarti indikasi ke arah sana kita.

Iya, saya cemas dengan itu. Karena artinya, lagi-lagi kita nggak anti tentara ya, tapi kan ini kita lagi membangun demokrasi. Tentara kuat, bagus. Tapi biarkan tentara untuk berperang, untuk pertahanan. Bahkan menurut saya tidak ke food estate misalnya ya.

Biarkan itu petani yang melakukan gitu. Nah, pemisahan ini dalam sebuah negara demokratis sangat penting. Kekuatiran saya adalah kalau itu masuk Udah ada beberapa loh Universitas yang melakukan Pendidikan-pendidikan bela negara Yang seperti tadi itu bener-bener push up Terus yang harus Siap salah Yang buat saya relevansi dengan Pendidikan yang ngomong universitas Universitas yang umum ya Fakultas hukum, fakultas teknik Segala macam kan gak ada Biarkan itu menjadi tugas-tugas Militer yang bagus Bagus banget kalau militer disiplin dengan cara itu tapi warga sipil disiplin dengan menumbuhkan ketakutan itu artinya nanti kita secara pemikiran gak akan bisa berkembang dan itu yang bahaya buat peradaban bukan hanya buat demokrasi gitu itu yang saya lebih cemaskan Mbak Pipip aku mau masuk pada lima tahun kedepan yang kira-kira dalam beberapa jam kedepan kita sudah mulai ketahui nih kerangkanya karena malam ini katanya apa kabar kabarnya akan langsung diumumkan kabinet ya terutama kita mau menukik ke beberapa figur-figur yang kemungkinan mengisi pos-pos di bidang hukum keamanan juga asasi manusia.

Mbak Pipip melihat figur-figur ini akankah memperbaiki atau tidak kalau tidak ya kayak artinya apa yang membuat calon-calon ini kemudian kemudian akan melanjutkan apa yang terjadi lima tahun 10 tahun terakhir sejauh yang bisa kita lihat kemarin itu kan semua orang hukum dan HAM nya itu orang-orang yang pada bulan-bulan Januari Februari Maret April itu bener-bener mau ngomongin apa aja pokoknya belain perilaku-perilaku yang sebenarnya secara hukum keliru seperti nepotisme itu paling clear sedunia deh itu deh seluruh dunia udah bisa lihat kok bisa anaknya presiden jadi wakil presiden gitu itu aja mereka masih bela-belain nah jadi saya melihat dari contoh itu dengan banyak contoh lainnya ya bisa mengatakan Menurut saya semua contoh itu mengindikasikan bahwa mereka juga memang gak akan bawa perubahan yang signifikan Karena cara mereka menganalisis soal-soal hukum dan HAM Benar-benar tergantung pada kemauan siapa yang mereka dukung Jadi kalau saya gak terlalu terpukau dengan gelar guru besar atau dokter Gak terlalu terpukau lah saya Yang penting dia pegang prinsip gak Nah orang-orang yang sejauh ini sudah dipanggil itu menurut saya Menurut saya orang-orang yang kemarin itu bahkan di banyak acara talkshow kayak gini, di banyak diskusi Itu membela ini tuh udah yang sampai orang-orang yang ngerti hukum pasti yang gila kok gini banget ya belanya Nah mereka yang akan jadi menteri gitu, jadi buat saya itu sangat-sangat mencemaskan Karena kita punya harapan besar ya, hukum tuh kan lumayan, bukan lumayan, sangat parah ya Banyak sekali aturan yang mungkin udah ada, itu juga gak ada penegakan hukumnya Belum lagi kita berbicara HAM pasti ya Gak usah yang terlalu jauh Kayak peristiwa kanjuruhan Terus untuk proyek-proyek strategis nasional Juga banyak pelanggaran HAM Saya khawatir Jadinya mereka mikirnya Aman-aman aja nih Kalau pakai cara-cara yang kayak gini Brutal gitu ya Tuh gak akan jalan juga Produk hukum Apa namanya penegakan hukum kita Akhirnya ini akan terus-menerus terjadi Jadi saya sangat cemas Artinya 10 tahun terakhir Dimana salah satu ciri Pemerintahan Jokowi adalah Legalisme uterkal untuk radik itu tahun ke depan mungkin akan berlanjut ya mbak ya? sangat mungkin akan berlanjut atau mungkin lebih gila-gilaan dengan tokoh-tokoh yang terkonsolidasi terkonsolidasi bener banget dan mereka bertemu kepentingan dan jadikan yang saya anggap sebagai otokratik Legalisme itu kan DPR yang dibunuh, kemudian KPK-nya juga dibunuh, dan sekarang MK-nya kewasan yudikatif lah dibunuh juga, dan masyarakat sipilnya dilemahkan sekali. Nah ini kalau kita membayangkan empat elemen ini aja ke depannya.

Menurut saya masih suram sih. Apalagi kalau berbicara kemudian kita juga harus bicara kalau penegakan hukum versus pertahanan kan seringkali berkelindang tuh antara TNI sama Polri. Nah bisa jadi sekarang juga pertemuan kepentingannya makin di satu sisi mungkin makin keras. Karena nanti ada perebutan sumber-sumber daya ekonomi juga.

Tapi di sisi lainnya saya khawatir orang-orang yang mau mengambil kuntungan. keuntungan politik dari alat-alat negara itu juga makin punya ruang gitu dan yang dirugikan kalau udah begitu adalah kita warga tapi eh apa namanya Prabowo sudah membentuk Kementerian HAM walaupun ini sebenarnya dalam pecahan saja ya itu juga ada kemungkinan besar akan diisi oleh mantan misioner Komnas HAM yang Ini pun juga tentu tidak menjadi jaminan apapun Seperti tadi profesor maupun doktor Itu tidak menjadi jaminan apapun Untuk kemudian kondisi akan menjadi lebih baik Iya, karena kan setiap orang bahkan yang pernah menduduki jabatan komisioner Komnas HAM Ataupun komisioner KPK atau apapun Kita harus lihat konsistensi prinsip dia Beneran sesuai HAM atau enggak Nah, saya kira semua bisa cek dengan mudah di internet Ya Misin pencari ada rekam jejak yang membuat kita patut untuk mempertanyakan apakah benar dia benar-benar akan berpegangan pada prinsip-prinsip HAM. Dan yang kedua juga saya sebenarnya kurang bisa paham kenapa mesti dipisahkan begitu. Karena kita juga punya Komnas HAM.

Di bawahnya Komnas HAM, di bawah secara administratif ya, ada Komnas Perempuan juga. Jadi, dan selama ini memang tugasnya Direkturat Jenderal HAM di Kementerian Hukum. hukum dan HAM itu banyak mendapat pertanyaan, bukan yang nggak ada artinya sama sekali ya, saya kira kita mesti mengapresiasi juga beberapa pekerjaan mereka, tapi pertanyaan soal tumpang tindih itu loh dengan Komnas HAM maupun dengan Direkturat-Direkturat Jenderal lainnya di Kementerian Hukum dan HAM, kalau soalnya misalnya menjaga supaya jangan ada peraturan-peraturan yang melanggar HAM misalnya itu udah ada di Direkturat Jenderal Peraturan Perundangan gitu, nah jadi saya masih... sangat ini loh sebenarnya saya sebenarnya sangat tidak percaya bahwa penggemukan kementerian itu akan membawa kebaikan bagi pemerintahan ke depannya terutama konteks kementerian hukum dan HAM ini tapi apa sih mbak yang sebetulnya ingin ditunjukkan kabur dengan pemecahan kementerian hukum dan HAM apakah ini kemudian menunjukkan bahwa dia komitmen terhadap penuntasan kasus-kasus HAM atau hanya semacam Saya sih melihatnya memang Ini mau dijadikan Seperti gimmick gitu ya Bahwa saya ada perhatian nih pada Soal-soal HAM Tapi jangan lupa bahkan ketika Jokowi mengeluarkan kepres yang Penyesuaian pelanggaran HAM berat Masa lalu non-judisial Itu juga bukan dari dirjen HAM dulu Tapi dari Kemenko Polhukam Jadi tidak tergantung pada Nomenklaturnya gitu loh Tidak tergantung pada ada departemen Atau ada kementerian atau tidak, tapi apakah orang yang menduduki sebenarnya punya visi apa tentang hak asasi manusia, nah ini yang itu tadi, kita mesti cek rekam jejaknya apakah benar dia akan membawa perubahan-perubahan yang kaitannya dengan pelanggaran hambrat masa lalu, dan masa depan oke, kita break dulu, tetap di channel youtube tempo.co untuk mendapatkan diskusi yang lebih menarik dan lebih panas lagi Terima kasih telah menonton! Kita lanjut lagi berdiskusi dengan Mbak Bivitri Susanti.

Nah tadi menarik Pram ya, kita sudah membahas soal pemecahan kementerian. Dan ini Mbak Bivip, pemecahan kementerian kan jadi kita jadi menterinya banyak banget. Wakil menterinya pun lebih banyak lagi. dari 100 sekian lah, dan wakil menteri.

Nah itu sebetulnya, wakil-wakil menteri ini dibutuhkan gak sih dalam pemerintahan? Ini kan tentu secara ekonomi ya, secara anggaran ini membebani fiskal. Kan ada bekas suara tahun tempoh juga disitu ya.

Kayaknya dimana-mana deh tempohnya. Iya, jadi ini kayaknya perlu diklarifikasi deh memang. Pertama, memang sih nggak ada rumusnya gitu. Kalau kan Pak Prabowo tuh kemarin, ya negara kita ini besar, jadi kementeriannya harus besar.

Coba lihat Amerika Serikat tuh menterinya 15. 15 dan Jerman tuh oke Jerman kecil sih, tapi dia juga 14 gitu ya. 14 atau 16 ya, tapi deket-deket situ lah. Tapi intinya ada... adalah seperti halnya organisasi pada umumnya negara itu gak butuh organisasi yang terlalu besar apalagi di negara kita ini kan udah biasa tuh istilahnya walaupun sering kita bisa perdebatkan secara bahasa ya, tapi istilahnya tuh ego sektoralnya tinggi gitu diantara kementerian-kementerian yang dulu pun apalagi kalau sekarang lebih banyak mereka akan bisa saling nginjek kaki dan seterusnya, dan yang paling parah adalah kalau ada isu tertentu mungkin aja selesai jadi lebih lambat Karena ini kewenangan dia, ah nggak nggak kewenangan dia, terus coba kesana dulu, kesana dulu, misalnya gitu ya.

Harmonisasinya mbak ya. Harmonisasi, istilah-istilah itu kan jadi istilah bidokrat khas Indonesia kan harmonisasi, ego sektoral. Sinkronisasi. Dan itu pasti tantangannya akan makin besar.

Nah sekarang ditambah lagi wakil menteri. Wakil menteri itu secara hukum tata negara sebenarnya nggak ada gunanya. Saya ngomongnya... Terus terang aja ya, karena kan gini, dalam kementerian itu yang ngurusin hal-hal teknis ada yang namanya Direktur-Direktur Jenderal. Sama Sekretaris Jenderal kan, Sekjen, Dirjen, Dirjen, Dirjen, biasanya gitu kan.

Karena yang sifatnya udah spesifik tugasnya, istilahnya Tusi ya, tugas dan fungsi kementerian itu dilaksanakannya oleh Direkturat Jenderal. Wakil Menteri sama dengan Wakil Presiden, dia itu banser sebenarnya. Cuma memang ada sih mungkin aja Wakil Menteri sama dengan Wakil Presiden. Presiden juga dikasih tugas tertentu oleh menterinya.

Bisa sih. Tapi secara hukum tata negara, sebenarnya gak perlu. Karena biasanya yang tahu teknis banget soal tugas dan fungsi kementerian, ya di yang internalnya.

Karena kan menteri ini jabatan politik. Makanya dia diterjunkan dari atas. Kebanyakan, jarang banget yang dari bawah. Di kementerian seperti apa kita butuh wakil menteri? Ini kan kita lihat wakil menterinya itu sampai tiga ya.

Saya sih sebenarnya merasa gak perlu wakil menteri sama sekali. sama sekali, sama sekali, di semua kementerian nggak perlu, karena gini, sebenarnya kalau secara menurut undang-undang kementerian negara, memang dibolehkan tapi dulu itu memang baru dipakai pas jamannya SBY, dulu nggak ada lah wakil menteri, yaudah langsung dirjan aja kalau mau yang kasih input, biasanya ada staff ahli ada staff khusus, kan menteri punya semua perangkat itu dan mereka juga dipilih bukan karena kompetensi bukan, persis bagi-bagi jabatan bagi-bagi aja, jadi ya para wakil menteri ini ya, seperti seperti yang lulusan Tempo itu juga nggak usah bangga-bangga banget lah ya, gitu nggak sih? Siapa sih, C? Dan gue membayangkan, Pram, karena dengan pemecahan menteri yang sedemikian banyak, pos-pos bagian menteri yang juga banyak, dalam satu, mungkin satu dua tahun ke depan, pemerintah ini tidak akan berjalan efektif. Karena satu, anggarannya, terus kemudian penyusunan struktur organisasinya, kantornya, macam-macam, itu pasti satu dua tahun ke depan nggak akan efektif, kecuali menteri apa, kementerian-kementerian.

yang relatif tidak dipecah misalnya kayak Kementerian Keuangan, BUMN, BUMN gitu kan yang relatif mungkin bisa langsung jalan tapi yang baru-baru pasti birokrasinya akan sekompleks dan serumit gitu Iya, nah jadi itu dulu tuh baru pertama kali yang memanfaatkan Wakil Menteri adalah SBY dan waktu itu SBY juga menggunakan itu untuk tujuan koalisi karena yang benar-benar membangun koalisi dulu kan pas jaman SBY tuh ada sekretariat bersama segala ya koalisi Iya, ada sekretariat Sekber koalisi kan Memang SBI yang mulai Menginstiturnalkan itu Baru kesini makin dipakai Sebenernya dulu tuh gak dipakai Karena ya itu tadi silahkan Kalau misalnya mau yang sifatnya teknis banget Pilih dirjen-dirjen terbaik Atau bikin aja lagi Direkturat Jenderal baru Tapi bukan jabatan Yang dipilihnya juga tidak berdasarkan Kompetensi itu tadi Keliatan hanya untuk bagi-bagi Kuenya aja Kan kata Prabowo Halo? Bangsa kita bangsa besar bos. Berarti nggak tepat dong ya? Bangsa besar yang harus diakomodasi semuanya. Mungkin nggak gitu ya.

Elit politik kita, elit politik besar bos. Atau mungkin Mbak, kalau kita melihat sistem negara lainnya, apakah ada jumlah ideal? Tentu nggak ya?

Nggak ada, jumlah ideal memang nggak ada. Tapi patokannya apa ketika harus sekian dan macam-macam mungkin di negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan gitu ya? tidak terlalu banyak terjadi perubahan-perubahan seperti nomenklatur di sini?

Kalau dari segi kuantitas jumlah memang nggak ada sih. Tapi biasanya mereka akan buat sesuai dengan apa yang jadi prioritasnya si presiden terpilih. Karena ini negaranya negara presidensial ya. Kalau parlementer kan menteri adalah anggota DPR-nya gitu kan, anggota parlementnya.

Kalau presidensial kan dia bisa semua mau dia sendiri basically memang prerogatif. Nah tapi... Tapi biasanya dia akan sesuaikan mana yang jadi perhatian dia, itu yang akan jadi nama-nama kementerian itu.

Nah, tapi modelnya memang terutama setelah Perang Dunia II ini ya, mereka akan bikin lebih efisien. Biasanya gitu. Kemudian mereka akan perbesar di organisasi kementeriannya aja. Seperti tadi ya, dirjen-dirjen, direktur-direktur. Dirjen-dirjennya, mungkin bikin badan-badan.

Kalau badan-badan itu memang lumayan ini ya, perkembangan hukum tata negara yang lumayan mutakhir juga. Banyak sekali badan-badan yang sifatnya tuh gak langsung anggota kabinet gitu. Iya kalau di kita ya kayak KPK-nya gitu ya dan BSSN dan segala macem gitu. Nah tapi kalau memberikan status kementerian, ya by the way jadi kenapa dibuat slim di banyak negara yang demokrasi sudah mapan? Justru karena memberikan status menteri dan status kementerian itu kan banyak konsekuensi anggaran, konsekuensi administratif, konsekuensi reguler.

Nah itu yang biasanya kalau suatu negara yang rasional cara membuat kebijakannya, mereka akan sangat hati-hati main di situ. Cuma makanya di kita kebalikannya menurut saya karena kita lebih meng-entertain, lebih melayani keinginan-keinginan untuk bersatu itu. Sehingga melupakan aspek-aspek yang sifatnya lebih real ya, ekonomi, efektivitas, dan seterusnya. Ada satu lagi Mbak, selain wamen, yaitu adalah kemampuan. Kementerian Koordinator yang jumlahnya bertambah.

Semula 4, terus kemudian rencana 6 atau lebih dari 5 lah ya. Sebenarnya, tanpa kita bertanya ini semakin banyak itu fungsinya apa, lebih pada kemenko itu dibutuhkan nggak sih? Karena itu kan pada akhirnya juga malah memperpanjang rantai birokrasi itu sendiri.

Betul, dan ya menurut saya sih dibutuhkan atau tidak, sebenarnya kalau organisasi... kecil yang gak dibutuhkan barangkali karena ini gede banget jadi Pak Prabowo sebagai presiden tentu saja menginginkan ada intermediarinya orang-orang yang ada di tengah-tengah jadi dia gak harus memanage 46 ya sekarang ya 49 gitu ya kurang lebih 50 masih bisa bertambah lagi Mbak? bayangin kalau misalnya rapat kabinet 49 orang, pasti dia akan lebih susah untuk memanage ya walaupun gak pernah full begitu ya biasanya ada rapat-rapat yang berdasarkan Tapi dia akan lebih mudah memang untuk punya menteri-menteri koordinator.

Nah jadi saya akan menyalahkan pola pikirnya duluan sih. Kenapa akhirnya butuh menteri koordinator? Karena organisasi ini dibuat terlalu besar.

Sebenarnya menteri koordinator itu memang hanya mengkoordinasi. Mereka tuh nggak punya portfolio loh. Nggak punya, kemarin-kemarin kan saya sering bantu-bantu ya, terutama untuk soal hukum ya. Mereka tuh memang nggak punya portfolio dalam arti kerjaan yang sifatnya teknis. teknis mereka bener-bener hanya eh menteri ini udah beres belum kalau yang itu gimana hanya itu jadi enggak perlu banyak-banyak sebenarnya kalau memang jumlah Kementeriannya juga enggak banyak jadi kesalahan pikirnya itu mulai dari karena size kabinet ini yang terlalu besar dan jangan lupakan juga nanti akan ada apa namanya kuantipres yang versi Prabowo tidak dibatasi makin banyaklah orang-orang yang kemudian diakomodasi oleh Prabowo untuk kepentingan politiknya ya kan jadi ini berarti memang bisa kita simpulkan bahwa pembentukan kabinet pada awal pemerintahan Prabowo ini sangat tidak efektif ya menurut saya gak akan efektif dan itu tadi benar, Rikang benar bahwa nanti dua tahun ini, paling tidak dua tahun pasti jalannya akan tersendat-sendat karena birokrasi kita itu bahkan untuk menyetujui ada eselon baru menyetujui ada jabatan baru, itu harus izin dulu dengan Kemenpan RB apa daya guna, apa aparatur negara dan reksadana informasi birokrasi, terus kemudian harus minta izin dulu dari Kementerian Keuangan dan Bapak Nas karena nanti gajinya gimana, fasilitasnya gimana, mobil dinasnya gimana gitu ya dan itu butuh waktu, jadi bisa jadi nanti paling tidak setahun deh Ya kalau kita mau agak skeptis ya, mudah-mudahan Pak Prabowo sadar terus di speed up sedikit, di percepat, mudah-mudahan bisa lebih cepat.

Tapi paling nggak setahun mereka itu akan disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Nggak bisa langsung gas gitu untuk apa gitu misalnya. Misalnya tadi kan janji Pak Prabowo tadi saya dengerin pidatonya. Suas Bada Pangan misalnya gitu.

Gak bisa tuh langsung ngegas. Karena ada beberapa wawonang yang pasti butuh legitimasi hukum dulu. Supaya bisa jalan penggunaan anggaran. Supaya gak dianggap korupsi. Harus ada legitimasi hukum dulu.

Nah loh itu panjang loh. Jangan main-main birokrasi kita tuh berat banget. Tapi menarik tadi. Kalau kita nge-zoom ke Kemenko tadi tuh Mbak.

Ini kan kemudian ketemu... Kertumpartai ditempatkan Pada posisi-posisi Kemenko Apakah ini memang untuk Semacam menjembatani Komunikasi secara politik Begitu apa? Ya ini konsolidasi Kekuasaan aja di Kemenko-Kemenko itu Saya sih merasa ini seperti Konsolidasi kekuasaan ya Jadi ya itu tadi Kan orang kebanyakan dari Menteri-menteri ini atau calon-calon Mungkin nanti malam ya baru pasti ya Orang-orang yang kita mesti Cek deh kompetensinya untuk bidang-bidang yang mereka nanti pegang itu.

Nah kalau nanti kita bisa lihat dengan lebih terang sih kalau udah terpilih, kalau udah ada penjelasannya siapa duduk di mana. Dan kita akan menurut saya bisa melihat dengan jelas bahwa kebanyakan dipilih bukan karena kompetensi tapi karena posisi mereka di partai-partai atau relawan. Nah ini yang mengkhawatirkan. Karena kan Pak Prabowo selalu bilang ini akan jadi zakon kabinet. Padahal kan zakon tuh artinya dipisahkan dari partai politik.

Atau paling tidak sering kita bilang kabinet profesional. Nah kenyataan ini yang sebenarnya kita mesti ragukan sekarang. Mbak sendiri meragukan setelah melihat calon-calon yang dipanggil itu? Saya sih meragukan.

Karena semuanya menurut saya ya bagian dari perahunya Pak Prabowo, ya Kim lah ya, Kim Plus gitu. Yang membawa Prabowo naik sampai hari ini. Tapi realistis nggak sih Mbak dengan jargon second cabinet itu di tengah?

politik kita yang transaksional maksud saya adalah, oke kalau dalam kacamata politik kita hari ini profesional, tapi di endorse oleh partai politik begitu-begitu kan, jadi sudah beberapa kali nih kan nama-nama menteri yang seolah-olah mereka ada profesional, tapi di belakangnya, ternyata mereka endorsement partai politik, artinya kalau saya melihat ya, dengan kacamata yang profesional murni, sepertinya kok gak realistis atau gimana mbak? ya, itu benar, jadi Sebenarnya sih kalau saya nggak mau benar-benar memisahkan antara parpol dan non-parpol. Persis. Tapi apakah dia punya kompetensi atau tidak.

Kalau dia orang parpol tapi dia punya kompetensi, buat saya sih nggak ada masalah. Isi lazakan kabinet itu kan dulu Soekarno yang bawa. Karena dia justru ingin memberikan nama yang tidak terlalu bagus untuk sistem parlementer.

Sistem parlementer kita kan dulu membuat menteri-menteri harus dari partai politik. Dan waktu itu... ini ada konteks politiknya ya yang kita harus baca, konteks sejarah yang kita harus baca dengan lebih detail, tapi singkatnya sih, waktu itu Soekarno menuju dekret presiden 5 Juli 1959 dia juga lagi memberikan nama nggak terlalu bagus untuk parlementer, dia bilang ini sistem liberal ini jelek, ini kebarat-baratan kita kabinetnya harusnya zakken yang nggak terikat dengan partai-partai politik nah di kita sekarang dengan sistem presidensil, memang sistem presidensilnya multi partai sebenarnya udah nggak terikat Gak relevan karena yang namanya kabinet yang lepas dari partai politik sangat bisa. Gak usah dinarasikan zakat, ya namanya presidensil. Jadi presiden sebenarnya punya otoritas yang besar banget untuk nunjuk siapa aja.

Nah cuma buat saya akhirnya mari kita kembalikan, jangan kemakan istilah zakatnya. Tapi apakah orang itu punya kompetensi atau enggak. Nah cuma memang yang dibawa sejauh ini menurut saya. Menurut saya sih, banyak kan bukan karena kompetensi, tapi karena partai politik.

Karena bagi-bagi kuenya itu, Mbak ya? Bagi-bagi kue, partai politik dan relawan ya. Dan dampaknya panjang ya, Mbak ya, kalau memilih menteri yang tidak berdasarkan kapasitas, kapabilitas dia juga. Ya, apalagi itu kemudian merupakan perwakilan partai. Kita tahu di majalah Tempo juga sudah disebut ya, ada pengusaha tambang yang kemudian bisa punya jalan.

di atas fungsi menteri. Kemudian lewat 2 partai gitu ya, tidak 2 partai lah. Dan rasanya yang seperti ini apalagi ketika kemudian sudah dikuasai oleh oligarki hanya akan timbul KKN kan?

Ya pasti itu berpotensi menimbulkan korupsi ya, pasti ya tindak-tindak korupsi. Tapi juga tindak-tindak korupsinya bukan, jadi yang harus dibayangkan oleh publik adalah bukan cuma ngambil uang begitu ya. Ya.

Tapi juga misalnya membuka proyek-proyek untuk kepentingan kawan-kawannya. Nah ini sebenarnya yang lebih yang sering banget jadi pola sebenarnya yang model seperti itu. Karena di kita itu kan aturan main soal benturan kepentingan bisa dibilang nggak ada.

Siapa aja yang punya benturan kepentingan pokoknya boleh ngambil keputusan bahkan bagi dirinya sendiri. Dan lolos begitu saja. Sampai sekarang gitu. Jadi saya khawatir dengan masuknya orang-orang seperti itu.

Dia sangat bisa nanti memberikan. izin bisnis ini bisnis itu untuk perusahaannya sendiri atau perusahaan kawan-kawannya. Nah sebenarnya yang membahayakan bagi bangsa ini adalah bagian itu.

Dan ini yang kita harus pahami gitu ya. Kenapa kita sering teriak-teriak soal oligarki? Sebenarnya karena itu. Saya khawatir soalnya publik tuh mikirnya ngambil uang negara tuh seperti mencuri aja yang mungkin gak terlalu kelihatan.

Tapi sebenarnya ketika perusahaan-perusahaan diberikan izin untuk hal-hal yang sebenarnya cuma dia bisa ngambil keuntungan yang terlalu besar padahal dia juga tidak memberikan keuntungan yang baik buat publik nah itu udah merugikan, itu udah korupsi sebenarnya seperti IKTP ya salah satunya itu ya banyak lah terlalu banyak banyak, food estate misalnya tapi jadi andalan lomba tadi di pidato mbak lombung pangan Dari video itu tadi sebenarnya saya banyak yang ngeri loh Apa Mbak? Misalnya bisa dimention Satu dua diantaranya, terutama terkait Penegakan hukum ya atau masa depan Ya itu food estate misalnya Terus ngerinya karena gini Banyak sekali apa yang dia sampaikan Kan tadi kan Prabowo being Prabowo ya Dia semangat banget tadi ininya ya Dia tuh bener-bener orasi gitu Dan emang keren Keren dalam arti narasinya Akan disukai oleh publik gitu Tapi kalau kita klik-klik Dalamnya itu yang bikin saya ngeri Misalnya berarti Tadi dibilang berkali-kali soal demokrasi yang persatuan gitu ya misalnya ya. Yang bagi saya ya kalau udah terlalu adem nggak ada kritik bukan demokrasi sebenarnya. Terus food estate gitu. Mau jadi lumbung pangan.

Tapi kita tahulah lumbung pangan itu sebenarnya menguntungkan siapa. Ya segelintir aja. Segelintir aja gitu kan. Dan dengan mengorbankan misalnya tanah-tanah masyarakat adat dan seterusnya.

Misalnya itu ya. Tadi ada beberapa lagi sih saya yang. merasa bahwa gila ini mesti kita kulik nih sebenarnya dalamnya pidato itu tapi bagi publik pasti itu yang wow keren banget gitu tapi ya buat saya banyak banget yang agak-agak inilah misalnya lagi disebutkan soal pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi tapi kan kita harus paham bahwa selama ini di kepalanya Pak Prabowo pemberantasan korupsi misalnya bisa berhasilnya dengan menaikan gaji misalnya gitu tapi juga dia gak sebut nepotisme tadi perhatian gak sih? iya korupsi, kolusi kita udah yang, wah ini mau nyebut nepotisme gak?

kalau nepotismenya enggol dong mbak pelakunya ada kerabatnya juga ada kerabatnya pun tapi dengan tadi ada potensi potensi kebocoran anggaran ya justru ya dengan merangkul kepentingan-kepentingan banyak pihak dan cara Prabowo untuk membentuk kementerian yang kemudian semuanya dirangkul lalu juga juga di legislatifnya semua dirangkul gitu. Siapa nanti yang akan jadi pengawas atau mungkin akan jadi usurplower dengan sistem bernegara kita yang minim oposisi? Makanya menurut saya jadinya nggak ada kalau kita ngarepin institusi-institusi formal. Makanya saya selalu sekarang bilang, yaudah deh, bukan saya yang gede-gedein masyarakat sipil, tapi harapannya tinggal di situ.

Karena institusi formal semuanya udah dikunci. Nggak ada oposisi, nggak ada yang bisa bilang ini salah. bahkan itu tadi saya khawatir sekali nanti pembuatan undang-undang itu benar-benar lost terus semua aja gitu sama sekali gak ada deliberasi, gak ada musyawarah gitu kalo kita mau pake terminologi Pancasila ya itu pun gak akan ada yang saya khawatirkan, kalaupun ada ya gimmick aja, tokenisme aja gitu itu yang saya khawatirkan, akhirnya civil society termasuk media yang harus lebih ribut, lebih banyak investigasi gitu tapi tadi kan Beliau sudah menyinggung soal Harmonisasi, harmonis, jadi kita tidak boleh banyak mengkritik, seperti itulah ya Ngomongan-ngomongannya belakangan kan juga seperti itu ya, jangan ganggu pemerintahan dan lain-lain Duduk-duduk di bawah AC, omong-omongan Hahaha Hahaha Mbak, satu tahun terakhir mungkin kita membicarakan Gibran ya, dan sampai pukul 10 tadi kita masih, waduh gimana nih calon apa waktunya?

wakil presiden kita tapi sekarang dia Gribran sudah menjadi wakil presiden untuk lima tahun ke depan Bagaimana sih Mbak memperlakukan kita mesti memperlakukan situasi ini dengan segala rekam tinjak yang apa terjadi ya dalam hal pemilihan dia ya pertama sih yang pertama pasti apa yang terjadi sampai dia terpilih menurut saya tetap salah walaupun MK bilangnya baik-baik saja tapi jangan sampai kita normalkan itu artinya kita mesti Bicarakan terus, supaya kita nggak menganggap bahwa manipulasi hukum dan konstitusi itu baik-baik saja sehingga nanti boleh dilakukan lagi. Tapi yang kedua juga sih kita lihat deh nanti perannya apa. Karena gini, buat saya sebenarnya Wakil Menteri itu beneran dan seret.

Kecuali kalau si Presiden ingin memberikan wunang tertentu. Pakai Presiden maksudnya tadi Mbak? Presidennya ingin ngasih. Kayak misalnya ke Yusuf Kala dulu. Terus tentu saja Pak Budiono.

dulu gitu ya. Tapi kan kayak Pak Ma'ruf Amin sebenarnya nggak diberikan mewenang yang khusus gitu. Nah saya sih sebenarnya agak curiga mungkin Gibran juga nggak akan punya mewenang yang khusus sekali. Sehingga kita nih sebagai rakyat jelata sebenarnya bisa saja yang menganggap ya udahlah dia memang ban serep kalau suatu saat dibutuhkan. Udah that's it gitu.

Ya jadinya mungkin sebagai formalitas aja. Hmm tapi apa apakah artinya kita mesti mengesampingkan gitu? Artinya tidak membicarakan sama sekali, bukan berarti tidak akan terjadi apa-apa dibalik itu.

Barangkali lewat silent itu kemudian terjadi deal-deal, negosiasi, kompensasi tertentu gitu. Oh iya, iya, iya. Kalau itu jelas mesti kita bicarakan ya.

Karena kan bahkan polemik soal segala macam ya kemarin ya, tidak hanya Gibran tapi keluarganya Pak Jokowi semuanya kan. Private jet lah, kemarin apa? Oh makasih lah segala macam gitu.

Kalau itu nggak ada sih. Cuma flexingnya aja yang kita ributkan ya Tapi kemungkinan-kemungkinan gratifikasi segala macem sangat bisa Masuk dari segala cara Dan kalau melihat rekam jejaknya sangat boleh Kita lebih banyak memberikan perhatian kepada wakil presiden kita ini Karena potensinya berarti besar juga untuk bisa terjadi lagi Rasanya cukup banyak ya yang sudah kita bicara Dari pagi sampai sore ini Pelantikan Presiden Prabowo Subianto Dan juga Ibran Raka Buming Raka Dan seperti kata Mbak Bibip tadi Kita perlu lebih skeptis Mau pesimis atau optimistis Silahkan itu terserah Anda Tapi kita skeptis Dan jangan pernah berhenti Untuk kritis Terus membicarakan Kita mau bicara Jadi kalau gitu Kalau kita mengungkapkan kritik Itu jangan dianggap bahwa kita sedang Berada pada kelompok yang sakit hati Tapi kita sedang ya Menjadi fungsi pengawas Karena sekarang minim oposisi Ada PDIP mungkin saja Yakin lo? Gak tau Saksikan terus Bocor harus politik hanya di Youtube Tempo.com Sampai jumpa

Transcript for:Diskusi Politik dan Harapan Masa Depan

Transcript for:
Diskusi Politik dan Harapan Masa Depan