Pentingnya Ilmu Politik dan Demokrasi

Kok kira ilmu politik cuma baca koran? Anda nggak faham akhirnya. Makanya sekarang kan banyak juga pengamat politik. Tapi nggak pernah kuliah ilmu politik S1, S2, S3. Tapi selalu diundang dan ngomong. Akhirnya kan mengarahkan kehidupan politiknya tanpa ilmu. Kan kayak gitu kan. Hanya pengetahuan baca koran selesai padahal itu ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya mendapatkan kehormatan tamu seorang intelektual, seorang cendekiawan, seorang ahli politik. adalah Dr. Husnul Mariyah dari Universitas Indonesia. Beliau ini boleh dibilang sendikiawan intelektual senior di bidang politik dan tentu pasti karena... Karena sebagai dosen melahirkan banyak juga ahli-ahli di bidang politik. Nah, Mbak Usnul, mungkin Mbak Usnul bisa cerita dulu nih. Bagaimana kok bisa tertarik dengan ilmu politik? Dan apakah ilmu politik itu perlu dipelajari? Betul. Terima kasih nih Pak Fadlizon udah jadi tamunya apa namanya? Fadlizon Official. Fadlizon Official. Jadi yang belum-belum subscribe, subscribe. Iya dong, terima kasih. Kan saya juga punya fans juga kan. Iya, iya. Mbak Husnul kan punya... I See The Real Show. Youtube channel. Dengan Iksanudin Nursi. Dengan Mas Iksanudin Nursi. Jadi kenapa ya tertarik dengan ilmu politik? Saya dulu sebetulnya bukan SMA. Iya. Tapi SPG, SPG Lamongan. Sekarang sudah tidak ada, jadi SMK hilang itu. Sekolah Pendidikan Guru. Bapak saya guru SD, kepala sekolah SD negeri. Dan rumah saya itu, bapak saya dulu sekretaris pemuda Muhammadiyah Karisdenan Pecunegoro. Dan itu tempat di rumah itu dari saya kecil belum sekolah, itu sudah menjadi tempat ngumpulnya aktivis pemuda Muhammadiyah. Dan sangat... Bapak yang namanya aktif sekali pada saat 65 jadi termasuk Bapak saya itu harus meninggalkan rumah karena dia nomor tiga kalau PKI menang dia adalah orang yang akan dihilangkan dihilangkan jadi seperti itu di kampung di Mbak Lamongan ya di di desa itu bahkan waktu setelah selesai 65 itu itu guru di sekecamatan itu cuma tinggal tiga orang tuh salah satunya Bapak saya tapi kemudian Bapak saya jadi kepala sekolah-sekolah kandep dan sebagainya dan bagaimana konflik resolution antara guru-guru kalau yang sangat ideologis nggak boleh ngajar tapi administrasi jadi bukan dihilangkan semuanya dulu kan ada PGRI Faktsentral dan non Faktsentral ya Nah waktu jadi aktivis pemuda Muhammadiyah termasuk zamannya itu kan ada yang kemudian datang ke bapak saya minta kartu pemuda Muhammadiyah karena kan sekretaris pasti yang pegang semuanya ya dengan membawa satu koper uang itu Itu sudah ada cara menyuap bikin yang seperti itu. Untuk apa itu? Karena dia kan PKI gitu loh. Bengkolnya PKI kayak gitu. Jadi dia dikejar juga. Nah cuma Bapak saya, loh saya tahu apa yang kau lakukan. Ya nggak bisa walaupun dengan uang yang seperti itu. Jadi banyak sekali isu-isu waktu itu karena tempat itu mungkin itu yang dari kecil saya sudah terbiasa dengan aktivisme. Waktu di SPG, kemudian pemilu tahun berapa ya? Umum saya, tahun 1971 kali ya? enggak, saya 1979 jadi pemilu 1977 ya waktu itu pak Lek saya, um saya itu ditangkap, pokoknya harus masuk penjara karena dia P3 jadi itu udah mulai, wah kayaknya menarik ini kalau mempelajari kewarganegaraan yang civic ya jadi saya sebenarnya sudah senang dengan itu aktivisme yang seperti itu, jadi apa yang terjadi? ternyata SPG waktu saya selesai tapi so Sekolah di IKIP Harus kerja dulu 2 tahun Walaupun saya juara terus Tapi tetap saja harus sekolah dulu Berhenti dulu jadi guru Langsung diangkat waktu itu Saya tinggalkan itu Satu-satunya jurusan di UI yang menerima Dari SPG adalah FIS UI Fakultas Ilmu Sosial Nah karena saya tertarik Dengan keluarga negaraan Pilihannya politik Dihina-hina gak ya? Dihinalah Ngapain kamu dari SPG? Kuliah politik Gak taunya Dulu kan ada judisium kayak gitu kan Ternyata saya satu dari enam terbaiknya Baru kemudian senior itu minta maaf Kemudian semester lima saya sudah jadi asisten Ibu Miriam Budi Arjo dan Pak Nazar Jadi masuk UI tahun 79 ya Itu masih di awal masa NKKBKK ya Kita termasuk yang demo-demo NKKBKK Iya, tapi sudah berlalu laku kan? Sudah. Ya pokoknya isu NKK, BKK, kita nggak boleh. Normalisasi kehidupan kampus. Yang ketika itu mahasiswa tidak lagi boleh berpolitik. Berpolitik. Kemudian organisasi ekstra, kurikuler, udah nggak boleh. gak boleh lagi di kampus yang kayak gitu walaupun kita masih ada juga ekstra universiter maksudnya iya kayak AMI, PMI, PMI, PMI, PMI jadi bener-bener kampus itu untuk belajar gitu tapi justru disitu kan kita kalau masih inget gak dulu ada mahasiswa yang naik truk ya terus kemudian ada di Kuningan terus helikopternya jatuh ya itu kita masih awal-awal kita dipakai oleh para senior untuk jadi demonstran Kita dulu masih semester 1 Ya dipake lah Jadi emang sudah Sudah ada bapak saya Yang aktivis kemudian Yaudah ngikutin aja terus Dan kalau di politik Belajar ilmu politik yang tadi pertanyaan Apa perlu? Itu pertanyaan teman-teman saya aktivis LSM Kamu gak perlu baca koran selesai Akhirnya kok kira ilmu politik Cuma baca koran Anda gak paham akhirnya Makanya sekarang kan banyak banyak juga pengamat politik, tapi nggak pernah kuliah ilmu politik S1, S2, S3. Tapi selalu diundang dan ngomong. Akhirnya kan mengarahkan kehidupan politiknya tanpa ilmu. Kan kayak gitu kan, hanya pengetahuan baca koran selesai, padahal itu ada ilmunya dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Jadi menurut Mbak Uzdul ya, dari yang dipelajari itu, kalau boleh didefinisikan, politik itu apa? Ya sebetulnya... Kalau kita melihat ya, ya memang ilmu politik itu bisa mengambil semua ilmu ya untuk analisis. Tapi semua hal yang berhubungan dengan power, kekuasaan, dengan state, negara, kemudian public policy, kebijakan publik. Nah, ini juga salah. Perkembangan ilmu politik di Amerika, teori-teori public policy itu ilmu politik. Tapi di kita, public policy itu administrasi. Magisrasi. Makanya partai politik sepertinya tidak perlu yang namanya forum. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan itu diambil alih oleh sekdanya, sekjennya di dalam birokrasi. Padahal itu adalah politik. Pilihan kebijakan itu kan pilihan politik. Kemudian decision making process, semua proses-proses yang ada. DPR bikin. Satu yang waktu CIPP membantu di DPR yang masih belum berhasil, itu kan hansat. Bagaimana verbatim ucapan-ucapan. apa sih polisinya di Australia itu 3 jam setelah selesai rapat itu sudah bisa diakses di Hansard di The House jadi mereka punya webnya yang itu bisa diakses itu yang saya masih aduh kenapa kok gak bisa kalau kita udah ada pukul 10 apa kesimpulan? bukan itu yang kita maksudnya Hansard dulu nama orang dan terakhir adalah distribution of resources jadi melihat ini kan pasti power itu macam-macam teorinya state negara dari negara negara sekuler, negara religius, negara Marx, negara macam-macam teorinya. Tapi kan dari semua itu kan harus dipelajari. Sejak zaman Yunani Kuno, dari sejak zaman Siti Polis, Plato, Aristoteles, Socrates. Walaupun ini Pak Fadlizon sekali-kali di DPR itu mempertanyakan tentang kurikulum pendidikan ilmu politik. Kenapa? Kalau yang negeri itu kan lompat. Yunani Kuno lompat ke John Locke 1600 atau 1700. Rusuk dari zaman Yunani Kuno lompat ke John Locke. Lompat ke 1700 Marx dari zaman Yunani kuno Lompat ke Marx 1800 Lah emangnya diantara Tahun-tahun itu gak ada Nah itu ada zaman Rasulullah Dan pemikiran-pemikiran politik Islam Itu gak masuk Jadi orientasi kita sangat barat gitu ya Nah apakah Karena mungkin buku-buku yang tersedia Enggak lah, kurang apa kemimpinan politik Islam Al-Farabi, Mawardi, Ibn Khaldun, Ibn Taymiyah Malahan kalau secara metodologis tidak ada yang bisa mengalahkan metodologi ilmu pengetahuan hadis, enggak bisa Kenapa? Karena kalau kita belajar hadis gitu ya Itu kan diurut sampai ke Rasulullah Ada nggak kita belajar maks kemudian dari guru saya? Guru saya belajar dari mana? Ada sanatnya gitu ya Ada sanatnya Nah ya kayak gitu Tapi sekarang ini kan mulai nih Ada apa yang kayak Giro untuk mempelajari, kayak gitu kan jadi ya kita bahas kalau ngomongin city police, kurang apa yang namanya negara kota Madinah kayak gitu kan, itu negara kota konstitusi pertama perjanjian Madinah, itu perjanjiannya dengan Yahudi dengan non-Islam dalam konteks itu. Jadi kita belajar itu khas sana, perang. Paling senang kan sekarang belajar siroh nabawiyah tentang perang. Perang badar, perang uhud, perang pandaling. Paling suka saya perang mutah. Itu keren itu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ikut perang tapi Rasulullah itu bisa laporan pandangan mata mengundang semua sahabatnya di masjid oh sekarang bendera dipegang oleh pemimpin yang bisa ikut ya. Ja'far, Abdullah, kayak gitu. Bayangkan, itu kan pakai teknologi seperti sekarang kan bagaimana laporan wartawan di perang kayak gitu itu cuma Muslim kalau nggak salah 3000 lawan lawan non muslim yang waktu itu juga dibantu oleh Roma sekitar 200 ribu nah ternyata ahli militer barat saya lupa namanya ya mesti bisa dicari lagi itu itu mempelajari semua strategi militernya Rasulullah tapi dia gak percaya sama Rasulullah jadi politik dan perang itu dimana batasnya? nah Itu bagian dari politik itu sendiri kan. Jadi cuma kan kalau Islam kan tidak penjajahan. Nah ini kan kita pelajari ya. Jadi kalau liberalisme, kapitalisme, Marx kan mengkritik kapitalisme. akan mati. Tapi kemudian kapitalisme memperpanjang dengan kolonialisme. Maka dia kemudian menjajah termasuk negara kita. Nah ini juga pertanyaan yang sering kali saya tanya. Indonesia sudah dijajah berapa lama? Belum pernah dong. Belum pernah. Ini baru sekali saya dengar benar. Biasanya selalu 350 tahun. Cepat sekali. Emang Indonesia lahir kapan? Indonesia baru lahir 17 Agustus 1945. Jadi yang dijajah siapa? Kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan Islam. Satu dua Hindu balikan. Dalam konteks itu. Tapi kapitalisme ini kemudian memperpanjang hidupnya dengan penjajahan. Kemudian sekarang dengan neo-penjajahan. Neo-kolonialisme. Imperialisme. Tidak perlu wilayah yang dijajah. Tapi kemudian. kemudian dia menggunakan pengaruh-pengaruh yang sekarang kan perang dagang, perang vaksin, perang yang kayak gitu ya, connectivity war dan sebagainya. Jadi tipis. Nah kalau Islam kan enggak. Islam memang dikasih opsi, ini ada ajaran kebenaran, kok ikuti? Tapi kok bisa punya kerajaan sendiri, bisa ini asal, ini lo nilainya. Kalau nggak mau, Anda tetap dengan itu tapi bayar jejah. Kalau nggak mau lagi, baru diperangin. Kan kayak gitu. Kalau dulu kan enggak. Karena semuanya yang diambil kekayaan alam kita, kita dijajah. Jadi politik itu kapan dimulai dalam sejarah umat manusia? Ya sebetulnya sejak ada kekuasaan, sejak ada kerajaan kalau gitu. Kalau studi kita kan selalu zaman Yunani kuno. Tapi sekarang juga kita misalnya, saya nggak tahu zaman Yunani kuno Fir'aun itu kapan. Karena kalau kita mempelajari kekuasaan, dari kekuasaan kan Nabi Musa melawan. lawan Fir'aam. Iya, Farah Ramses II. Kayak gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim melawan Namrud. Terus ada Nabi Lut, pernahkannya Nabi Ibrahim. Segala macam. Makanya kalau ada yang protes saya mengajarkan misalnya dengan era Nabi Musa, era Nabi Ibrahim. Itu kan kita bicara kekuasaan. Ada kerajaan, ada raja di situ gitu ya. Ada yang kemudian protes kayak gitu kan. Ada yang kemudian mengajarkan walaupun isunya itu. isu tauhid gitu ya, dalam konteks ini, tapi kan tetap saja keadilan kalau kita bisa keadil, kayak gitu nah ini kan konsep-konsep yang dibawa terus kemudian kalau zaman Fir'aun kan ada Haman, ada Korun, makanya sekarang harta Korun nih, yang di belakang sini harta Korun, kayak gitu, padahal itu nama orang, kayak gitu nah jadi, kalau mulainya menurut saya ya, sejak ada kekuasaan itulah mulai sebetulnya ada politik di situ, bagaimana... Bagaimana pengambilan keputusan dan sebagainya. Ketika ada orang yang ingin mendominasi, itu mungkin sudah ada politik di situ ya? Sudah ada politik. Makanya kalau yang feminism itu tidak hanya bicara pada level negara. The personal is political. Itu kredonya feminism. Dan feminism itu tidak cuma satu varian. Aduh banyak sekali variannya. Nah, kemudian kan kita mengenal berbagai macam bentuk-bentuk dari... institusi-institusi politik ya kita anggap gitu nah yang sekarang kita Masuk kepada satu institusi yang paling banyak dipakai di global yaitu demokrasi. Mungkin Mbak Husnul ini kan sebagai orang yang ahli supaya pendengar kita ini kan macam-macam backgroundnya. Demokrasi itu di... dimulai dari mana? dan apa itu demokrasi? Sebetulnya kalau kita balik lagi selalu yang dipakai kan Yunani Kuno Demoskratos gitu pemerintahan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat tapi kan Sumpeter mengambilnya bagaimana caranya rakyat memerintah bagaimana caranya rakyat pemerintahan oleh dan untuk dan sebagainya. Akhirnya itu utopi. Akhirnya Sumpeter mengatakan bahwa demokrasi yang sekarang itu demokrasi elitis. Jadi rakyat cuma dihadapkan sebagai pemilih, dihadapkan untuk memilih bus satu ke bus yang lain. Nah itu dalam konteks itu. Padahal demokrasi itu sebetulnya salah satu dari prinsipnya adalah dia suksesi atau sebetulnya proses di mana kita menyingkirkan. Menyingkirkan orang yang tidak memiliki kapasitas keluar dari pemerintahan, keluar dari jabatan, dan meletakkan orang-orang yang berkualitas untuk masuk dan memerintah. Tapi itu kan nggak terjadi, makanya dikatakan utopi. Nah, kalau yang kontemporer, saya selalu suka menggunakan Lynn Slipset Larry Diamond. Paling tidak ada tiga variable. Pertama adalah ada kompetisi di dalam suksesi itu. Dan di dalam kompetisi itu excluding the use of force. Nggak boleh. Makanya kalau saya pilih... saya pidato, saya ceramah selalu mengatakan gara-gara ini juga tapi nggak bapak kan ini di Pak Fatih, Pak Bin, Pak Tentara, Pak Polisi jangan ikut di dalam kompetisi suksesi pemerintahan kenapa? karena Anda punya senjata, karena Anda itu aparatus negara yang harusnya melindungi semua kelompok, semua partai politik dan konstituennya sebagai alat negara gitu ya? sebagai alat negara, jadi tidak ikut, jadi satgas pemenangan, jangan hmm Nah itu excluding the use of force Itu prinsip pertama Prinsip kedua participation Full participation Disini makanya kenapa sebagai aktivis perempuan dulu Kita berjuang untuk 30% Kuota perempuan Laki dan perempuan Baru tahun 1920 Amerika itu punya Perempuan punya hak untuk memilih Itu perjuangan 50 tahun Susan B. Anthony itu ya Ya betul Terus itu keberapa? 19 kalau nggak salah ya di konstitusinya Amerika tapi yang pertama siapa? New Zealand dan South Australia, itu 1894 yang women suffrage hak perempuan ikut memilih dalam konteks model demokrasi, memilih dan sebagainya, di Indonesia tentu saja setelah Merdeka tahun 55 perempuan langsung bisa memilih yang ketiga apa? ini yang sekarang ini selalu saya kritik civil and political liberties jadi kalau resim ini selalu mengatakan, oh kita hasil dari demokrasi. Halo? Ya. Tapi dalam demokrasi itu ada freedom of pass. Ada freedom of speech. Kebebasan menyatakan pendapat. Jangan karena pendapat kita berbeda dengan istana, kita ditangkap. Yang ketiga, lebih ini lagi, freedom kebebasan berserikat. Dan berkumpul. Berkumpul itu bikin organisasi. Jangan kemudian rezim karena organisasi ini. ini dianggap menjadi oposisi karena mungkin DPR-nya sudah ditutup oposisi channeling, oposisinya berkurang, maka ada oposisi di luar parlementer non-parlementer opposition dihabisi juga melalui pengadilan enggak, suka-suka rezim yang berkuasa, jadi Anda sebetulnya otoriter atau demokrasi itu sebetulnya sangat mudah kenapa saya suka apa namanya namanya definisi ini karena mudah untuk mengevaluasi gitu ya yang pertama tadi adalah tidak menggunakan kekerasan kemudian yang kedua adalah partisipasi dan yang ketiga adalah sifil dan politik kebebasan sipil dan politik-politik harusnya begitu jadi selalu memang demokrasi kalau anda mengikuti demokrasi itu memang Messi jadi yang main itu di diskursi jadi kita berbeda pandangan memang begitu Iya jadi DPR juga banyak ngomong Ya memang dia jualannya kan parlemen Parle itu kan Parle itu artinya adalah Bicara kan Jadi pemerintahan bicara-bicara Ya itu parlemen jangan Tapi kan masyarakat kadang-kadang menganggap DPR tidak bekerja DPR bukan eksekutif Yang bekerja nanti adalah DPR tidak bikin jembatan Tidak bikin bendungan Itu adalah domennya eksekutif Nah mungkin Mbak Husnul bisa menceritakan bahwa cabang-cabang kekuasaan Perasaan, kan kita mengenal apa yang disebut trias politika meskipun beda dengan trias politika Amerika. Apa, kenapa kita harus beda? Ya kan konstruksi negara ini sendiri. Jadi dulu kita punya MPR, sebetulnya sampai sekarang. Makanya sebetulnya pendiri bangsa kita itu... Hebat ya? Serdas. Karena dia tidak hanya membaca rusuh menurut saya, karena ulama-ulama pasti baca dong yang namanya kayak... Jakarta Charter menurut saya itu copy paste dari Perjanjian Madinah Jadi dibahas juga dari ilmu-ilmu Islam Makanya ada musyawarah, majlis permusyawarah Dan itu beda dengan Kongres Sebetulnya ya Jadi walaupun mirip-mirip di dalam konteks tertentu Tapi majelis ini sebetulnya Sebagai kayak penjelmaan rakyat Kan dulu disebutnya gitu MPR adalah penjelmaan rakyat Penjelmaan kedaulatan rakyat. Nah itu saya yang sedih. Makanya saya bilang, Bu, yang harus diubah, yang dibubarkan, ini saya agak beda ya sama temannya Pak Fadiza. Saya bilang, enggak, enggak dibubarkan. Ya kalau enggak berguna dibubarkan. Enggak, karena itu sejarah sebetulnya yang kita itu berpegang tentu. Berpegang pada sejarah pembentukan dari negara Republik Indonesia. Makanya MPR. Dan teori politik yang terbaru demokrasi itu sebetulnya teori yang... Dulu itu DPD-nya diangkat Kelompok minoritas diangkat Kelompok agama diangkat Utusan daerah, utusan golongan Cuma kan tinggal prosesnya aja Jangan golkar semua misalnya Kayak gitu ya, zaman itu kan emang The government party Jadi kalau kita lihat Sebetulnya Kita dulu kan punya Perdana Menteri punya Presiden Sampai 1959 Kemudian Soekarno ya Presiden Dan selalu dikatakan sebagai teori Untuk Oh ini kemudian sebagai sistem presidensial murni Udahlah Yang kayak gitu-gitu kesepakatan kok Politik itu kan sebenarnya kesepakatan disitu Kita mau membentuk seperti apa Variannya di dunia itu A sampai Z Terus kita kenapa kemudian kita banyak partai Karena kita dulu jadi Bung Fadli Saya selalu mengatakan Indonesia itu hebatnya apa Tahun 45-47 Itu kita sudah bikin uni Yang Eropa baru kemarin-kemarin Uni Eropa kan baru Kita sudah uni Indonesia dari kerajaan dan kerajaan itu. Karena kita itu banyak kerajaan. Makanya, nggak bisa dibuat sampai cuma dua partai itu nggak bisa. Itu sudah kayak dalam darah daging kita, pengelompokan ini tuh banyak. Walaupun yang signifikan selalu sembilan atau sepuluh partai. Tapi itu nggak bisa diputuskan. Tapi kalau kita melihat dari sejarah, kan memang sistem kita, meskipun konstitusi kita itu sama, misalnya Undang-Undang Dasar 45. Beberapa bulan pertama, nah, Memakai sistem presidensil. Kemudian ganti dengan pemerintahan yang sifatnya parlementer. Kabinet, syahrir, satu, dua, dan seterusnya itu. Jatuh bangun kabinet waktu itu. Jatuh bangun kabinet. Kemudian kita juga pernah mengalami undang-undang dasar. Sementara. Ris. Kemudian undang-undang dasar sementara. Jadi kalau Mbak Husnu melihat mana yang? Apakah memang kan ada change, ada kontinuasi? continuity gitu ada yang berubah dan ada yang bisa berlanjut gitu nah Kalau dulu para founding fathers kita itu memang memikirkan dalam dan hasilnya itu menurut saya sih memang masterpiece gitu ya. Tetapi apakah itu masih cocok? Itu kan yang bisa menjadi pertanyaan orang. Apakah memang tidak kita ubah? Dulu kan ada juga mengharamkan orang mengubah undang-undang dasar ya kan. Nah mengharamkan juga pengubahan dari sebuah bentuk negara. Karena harus NKRI dan itu gimana? Ya sebetulnya perubahan. perubahannya ke arah mana? Jadi, pegangan sejarahnya dihilangkan atau kemudian masih ada continuity-nya? Kayak gitu ya. Kalau saya, saya itu dari dulu penganut federalism. Tapi kan kita agak sedikit tabu ya ngomong federalism. Agak sensitif. Jadi sebelum Soeharto jatuh 98 di International Conference di UNER waktu itu, saya masih ngomong, kalau mau sejahtera di Indonesia, federalism. Kenapa? Ternyata dari studi saya tentang negara-negara, yang gap-nya tentang kesejahteraan, itu yang terbaik itu kalau sistemnya federalism. Artinya, jini rasionya kecil gitu ya? Jadi lebih baik. Boleh dieksplorasi itu, Pak? Misalnya negara mana? Ya kalau kita federalism kan ya, dari mulai dari Australia, Amerika, Kanada, terus kemudian beberapa negara, Malaysia, kayak gitu. Malaysia malah menariknya karena masing-masing... Sultan-sultannya memiliki kekuasaan-kekuasaan sendiri yang kayak gitu-gitu kan kemudian yang di Pertuan Agungnya bisa bergantian dan sebagainya. Pak Nazir juga menulis, masa depan Indonesia adalah federalisme itu salah satunya. Kenapa dulu kita agak sedikit... dan buku kecilnya itu dibagi-bagikan kepada jenderal-jenderal sementara itu kan agak sedikit beresiko tinggi kita bicara federalism kenapa? karena kita punya paralel birokrasi dari militer ada Kodam, ada yang kayak gitu sampai pada level ini tapi kalau kita mau terus ada lagi argumennya ibu Gusmo, tapi kalau federalism apa kita harus bubar dulu? ya enggak dong kita bisa bikin teori baru saya mempelajari waktu itu di undang Amerika khusus untuk summer course waktu itu tentang federalism in the United States scholarship, scholarly approach, jadi mempelajari bagaimana federalist papers bagaimana jadi sejarah 200 50 tahun sebelumnya dan bagaimana Kemudian dibangun dari mulai Dulu kan bukan The United States is Tapi The United States are Karena masih ada 13 Negara-negara bagian Jadi belum mau bersatu Itu butuh 50 tahun Untuk menjadi The United States is Terus kemudian federal governmentnya Tidak kuat karena apa Ternyata yang namanya Finance gitu ya Income tax dan sebagainya Masih di negara bagian Akhirnya itu ditarik ke federal Maaf Makanya federal pertahanan Kemudian politik luar negeri Dan keuangan Nah day to day Delivery politiknya Itu ada di negara bagian Bahkan universitas saja di local government Di dalam konteks itu Kalau kita baca Democracy in America yang Tokville itu Dia kan sangat kagum dengan local government di Amerika Dalam konteks itu Ada banyak model sebetulnya Tidak harus Amerika Kenapa kita tidak bikin model sendiri teori itu juga dari pengalaman bagaimana konstruksi negara Indonesia dan kita sebetulnya tokoh-tokohnya cukup canggih untuk memikirkan bagaimana sebetulnya continuity dan sebagainya makanya agak susah sekarang kan selalu ngomong, oh kita mau bikin parlementer atau kita presidensial rasa parlement, ya gak apa-apa itu bukan ayat Al-Quran kalau kita ngikutin atau tidak ngikutin, enggak, itu adalah bangunan kesepakatan bersama di dalam konteks itu jadi bahkan bisa, saya waktu di Amerika waktu itu, ya saya katakan ini sebetulnya sebagai satu teori perkembangan teori dari federalism kalau kita mau bikin, makanya di Pancasila kan persatuan Indonesia bukan kesatuan, persatuan Indonesia disitu sebetulnya federalism pemikiran-pemikiran federalism cuma memang kita punya sejarah karena sejarah federalisme yang Belanda maksakan dan sebagainya itu juga Itu yang membuat resistensi kita menggunakan federalism. Jadi sebetulnya sistem itu tergantung kita, kita mau apa. Kalau Belanda kan tentu, dulu kalau kita pelajari di dalam textbook kita kan, mereka ingin memecah belah. Iya, devideh. Dengan sistem federal ini tidak ada yang kuat dan mereka masih bisa mengontrol kan begitu. Salah satu argumentasinya. Tetapi kalau kita lihat benar yang... Mbak Husnul katakan tadi bahwa Di banyak negara sebenarnya Federalisme relatif lebih berhasil Di dalam proses delivery Delivery nya Jadi kan ya Membangun Bernegara kan kalau di dalam Pembukaan undang-undang dasar kan melindungi Segenap tumpah darah Mensejahterakan rakyat, rakyat Indonesia ya Bukan rakyat Vietnam Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut di dalam ketertiban dunia Keadilan sosial dan sebagainya Itu kan Eee Masalahnya ketika kita di negara kesatuan Di dalam prakteknya Seringkali itu sentralistik Dan kalau sentralistik Berarti akhirnya hanya Di daerah tertentu saja Ada pusat-pusat ekonomi Pusat-pusat Headquarters Sementara di daerah-daerah Tidak terjangkau Pembangunan Kalau kita lihat Amerika Banyak kota-kota besarnya itu Maju sekali Ada New York, ada LA, ada San Francisco, ada segala macam gitu. Apakah itu dampak dari sistem itu atau hal yang lain? Bisa juga karena kan semua kemudian warga itu kan maunya kalau mau jadi top eksekutif, headquarter dari apa dia harus ke Jakarta. Kalau di daerah terus kan selalu dibilang lokal. Karena kita tidak mendistribusikannya, distribution of resources. Makanya tahun 2010 sebetulnya saya itu sudah menulis artikel. di jurnal Masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia judulnya bukan pemindahan ibu kota ternyata 12 tahun yang lalu saya udah nulis itu tapi urban reform kalau tadi dikatakan di Amerika, New York menjadi central finance global global finance Wall Street New York Kemudian kalau industri otomotif Dulu kan Minneapolis Detroit Kemudian media bukan di Washington Media Chicago Masih inget si Oprah Gimana perjuangan dia untuk bisa masuk ke Chicago. Ada Chicago Chronicle, ada macam-macam. Budaya, kemudian film, ada dua sih sebetulnya. Yang popular culture, Los Angeles. Tapi kalau yang high culture, biasanya kan selalu kayak gitu. New York, masih tetap dengan Broadway-nya dan sebagainya. Kemudian Houston, daerah-daerah Texas, mining, kayak gitu. Mining, angkasa. Jadi masing-masing ini memiliki fungsi. Nah kita karakternya enggak. nggak dikembangkan misalnya saya dulu mengatakan Pertamina ngapain bikin headquarter Pertamina Jakarta pindahkan ke Cirebon PLN pindahkan ke mana itu yang di Jawa Timur itu Telkom Telkom sesuai sudah pindah ke Bandung tapi sekarang balik lagi Jakarta Finance misalnya BEJ yang sekarang jadi apa Indonesian apa itu yang itu saya bilang pindah Surabaya itu kota Finance itu misalnya headquarter perbankan dan sebagainya nggak perlu di Jakarta akhirnya logistik Makassar bikin apa balikpapan apa sama rendah Banda apa, Palembang, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, semua kota-kota ini. Akhirnya orang kan, saya mau jadi headquarters di Talcom, nggak perlu ke Jakarta. Saya larinya harus ke Pandong, saya harus ke Cirebon, saya harus yang kayak gitu. Nah kita enggak. Ini sebetulnya authoritarian dengan model yang lain. Akhirnya Jakarta menjadi pusat dan yang namanya resources sebagian besar berputarnya. di Indonesia. Akhirnya selalu katakan, oh iya Jakarta, kamu orang Jakarta sudah makan darahnya Aceh. Dulu kan kayak gitu dulu kalau saya di perempuan-perempuan dok pekatinong Aceh ya, di itu yang kayak gitu. Padahal kita jadi dosen gimana? Yang kayak gitu. Jadi urban reform istilahnya di dalam konteks bagaimana membangun kota-kota di Indonesia supaya terjadi ini. Makanya saya bilang, emang EKN dipindah ke Kalimantan itu otomatis yang lain? Enggak, tetap saja. Mindahin persoalan. Ini juga belum lagi kalau kita ngomong geopolitik, strategis, maritim, dan sebagainya. Jadi menurut Mbak Husnu, belum tentu menyelesaikan masalah IKN ini? Kan bikin masalah baru kan? Dari mulai hutang, dan karena saya udah tua, jadi saya selalu ngomong hutang. Saya udah tanya ini ke Kiai. Pak Yai, itu Indonesia itu hutangnya tiap tahun tambah menumpuk. Mau bangun ibu kota aja juga hutang. hutang berapa sebetulnya 500 triliun atau 1500 kan katanya up to sampai 1500 itu nanti hisapnya siapa yang harus dihisap ya pada saat yang menghisap itu nanti siapa yang dihisap kan hutang dibawa mati Iya ya kalau sudah dibayar semua sebelum mati mungkin dianggapnya bukan hutang pribadi kali ya makanya pertanyaan saya siapa yang akan dihisap dengan hutang itu Pak Dik karena saya nggak tahu dalilnya kayak gitu kan utama-utama kolektif Persoalannya prosesnya kolektif Atau prosesnya karena Ego dari seorang pejabat Jadi hati-hati Belum lagi kalau saya bilang gak akan barokah Kalau kita itu Dihidupi rakyat, dihidupi dari riba-riba Yang kayak gitu Bayar ribanya aja kan sampai 400 triliun Kata ahli ekonomi Jadi saya gak tau persis di dalam konteks itu Nah jadi balik lagi Di dalam konteks Berbagai persoalan itu Ya itu gak berarti Iya ini dari belum lagi kalau kita ngomong etika environment, nggak ada air, listriknya bagaimana, kemudian memindahkan perempuan-perempuan yang berkeluarga ASN, berkeluarga ke sana, ini mau memecah belah keluarga atau dibiayain semua oleh negara. Karena creating a new problem, jadi nggak wisely diputuskan. Makanya saya nggak tahu nih, DPR kan juga ikut memutuskan, kita akan bawa ke mahkamah. itu sih Iya jadi channel channel demokrasi juga Iya nggak papa jadi sebetulnya ya itu termasuk dulu yang mengusulkan agar referendum waktu rame-rame itu saya usulkan harusnya referendum supaya kita semua rakyat tanya tadi prinsip artis fashion dpd-nya aja nggak diajak juga MPR mestinya kalau ngomongin Ibu Kota jadi sebetulnya jadi pejabat itu nggak perlulah yang namanya balik lagi selalu baca konstitusi. Ada yang marah? Saya bilang ke gitu, kami ini sudah sekolah sampai doktor, masa nggak bisa baca? Terus saya bilang, Pak, bacanya bukan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, ini Budi. Tapi Ikro Bismi Rob. Jadi ikro nya itu dengan kolbu Supaya bisa Yang namanya kan Kalau jadi pemimpin yang adil kan nanti enak Pada saat Yom Kisah kan mendapatkan perlindungan Allah Jadi membaca situasi membaca kondisi gitu ya jadi harus membaca semuanya dibalik ini apa siapa yang diuntungkan siapa yang ini kan juga persoalan kan walaupun kita memang di tempat yang sulit ya jadi kita antara poros Jakarta Washington atau Jakarta Beijing pembangunan lebih ke arah kita mengguti obor kan sekarang ini terkoneksi dengan obor saya takutnya ini Bung Fadizo nih tanya ini the executive ini sudah sebetulnya detrit Cina sudah bermain ya dengan IKN ini. Tapi ini sudah pada death trap. Ya itu harus dilihat perkembangannya, tapi kan saya juga tentu sebagai pribadi mempunyai pendapat juga. Kalau kita lihat memang apa yang disampaikan Mbak Usnul itu ya memang tepat gitu ya, bahwa bisa saja ini malah menciptakan masalah baru. Masalah yang tadinya tidak ada menjadi ada, masalah yang kecil bisa menjadi besar. Dan ini... adalah bagian dari satu proses politik. Tetapi kan proses politik itu kalau kita lihat kembali kepada masalah demokrasi. Kita ini kan ada demokrasi yang secara prosedur sudah dilalui. Apa yang salah? Kalau menurut saya, kenapa kemarin undang-undang omnibus itu dibatalkan? Kan cacat dari partisipasi publiknya. Bukankah ini yang sama? Itu yang tadi, kedua, partisipasi publik. Sebegitu pentingnya Sepertinya kok DPR cepet-cepet Jadi tidak ada atau kurangnya Partisipasi publik Minimnya, dan siapa sih yang bikin itu Kalau Omnibus kan dulu kan Kepentingan siapa, gak taunya ketahuan kan Yang bikin siapa, kayak gitu kan Jadi kita ini masih bisa dikategorikan negara demokrasi atau bagaimana? Saya 2014 itu sudah banyak ngomong ya, kita ini sudah tense to authoritarian. Saya masih menggunakan tense to authoritarian regime. Kecenderungan menjadi authoritarian. Sekolah sebarat sekarang, pada saat 2014 saya ngomong di NU, itu sekolah-sekolah itu masih agak sedikit. Nah, kayak gitu kan. Karena pendukung gitu. Jadi sekolah sebarat juga bisa mendukung rezim kita. Sekarang bukunya itu isinya apa? Demokrasi on sale, demokrasi in danger, demokrasi cacat, demokrasi itu. Kemudian belum lagi, rezim diskriminatif kepada kelompok Islamis. Itu Greg Verly. Iya, Greg Verly saya baca ya. Jadi... Kalau modelnya yang tadi itu tadi dari mulai semua yang berhubungan dengan yang berbeda dengan istana banyak nggak semolah. Sebagian besar yang outspoken berbeda dengan istana ditangkap. Yang paling, yang paling... Miris ini kan kawan-kawan kita yang mengkritisi Omnibus Law 10 bulan dia berada di penjara Tidak tahunya undang-undangnya berhentangan dengan undang-undang dasar Putusannya juga agak aneh Anehnya apa? Memberikan kesempatan presiden 2 tahun untuk menilai Jadi MK memberikan kesempatan presiden untuk melanggar konstitusi Nah disini letaknya sebetulnya posisi DPR menjadi sangat penting di dalam konteks menjadi channeling kepentingan-kepentingan rakyat itu seperti apa? Kita kan memang berharap seperti itu ya, Mbak Husnu. institusi-institusi demokrasi tadi legislatif pengadilan sendiri semua hal kita bawa ke legal based approach gitu ya pengadilan enggak di Amerika itu pengadilan itu enggak semua itu sampai ke ke sidang, kayak gitu kan jadi di attach conflict resolution saya dulu belajar dengan teman dari Harvard dan dari mana itu kok saya lupa namanya itu tentang conflict resolution, jadi tahun 98-99 itu keliling di 17 provinsi untuk economic recovery dan constructive conflict management itu ada dua dari Amerika yang ikut kita, karena duitnya dari USAID nah Masuk dengan Sri Mulyani dulu itu. yang economic recovery dengan geng ekonomi UI lah. Jadi kalau kita lihat seperti itu, conflict resolution, pengadilan itu nggak semuanya harus ke meja hijau. Itu ada di attached conflict resolution. Nah ini yang harus dikembangkan. Jadi jangan semuanya langsung masuk ke pengadilan. Satu udah mahal, dan akhirnya sebetulnya bisa diselesaikan. Ya diselesaikan antar kayak gitu kan, rakyat kayak gitu. Mengajarkan juga bagi rakyat untuk membangun yang namanya. makanya musyawarah, membangun yang namanya resolusi konflik. Dulu kan saya pergi itu ketemu di Ambon, Kristen Islam, di Halmahera, Tuhbelo, Galila, di Sampit, di Sambas, di Aceh ketemu dengan Gelet Abdillah Shafi'i waktu itu, bagaimana menyelesaikan masalah konflik di Aceh dan sebagainya. Kayak gitu kita dulu dengan Komnas HAM dan sebagainya. Dialog-dialog seperti ini harus dilanjutkan sehingga tidak semuanya dengan pengadilan pengadilan itu ya bahasanya kan orang-orang kelihatan kehilangan ayam tapi kalau dibawa ke pengadilan jadi kehilangan sapi kayak gitu kan ya karena biayanya makin mahal ya institusi-institusi demokrasi tadi kan kan kita juga ada pers yang boleh dibilang di luar itu ya civil society dimana mereka itu sekarang media kalau saya lihat ini pakai model Barlesconi dan taksinian jadi politisi menguasai media atau dia pemilik media modelnya kan Barat Konditaksin media mainstream kita kan sudah begitu mereka punya media, mereka bikin partai akhirnya bagaimana media bisa relatif cover both sides dan sebagainya prinsip-prinsip media yang jujur dan sebagainya kan jadinya bermasalah dalam konteks itu sehingga sekarang ya media sosial yang kemudian rame ya tapi kemudian kejenderungan media yang seperti itu bukannya lazim misalnya di beberapa negara kan juga ada dulu berlalu juga tapi kan selalu mereka masih tetap punya prinsip kalau anda seperti itu pengadilan dan sangat sering yang namanya media itu kalah Iya kan dan dia kena denda yang luar biasa kan kalau begitu kalau di Australia biasa kayak misalnya TVC itu kan public media yang itu biasanya memang pegawainya itu lebih pro pro kepada partai buruh makanya waktu itu John Howard dia enggak mau debat di ABC karena dia tahu dia pasti akan dikerjain itu karena dia tahu ada karakter dari pegawai di ABC itu lebih pro kepada partai buruh dibandingkan pada partai liberal kayak gitu kan Nah atau kalau kita baca kita tahu City morning herald di Eids itu lebih ke arah partai buruh yang gitu ya tapi di Australian Hai liberal tapi kita tahu ada yang partai Ada buru, ada yang ini kita tahu. Atau di Amerika. Cara pandangnya, opini dari itu, itu harus netral. Harus benar-benar jadi. Di Amerika kan juga misalnya CNN sama Fox. Kan beda jauh. Fox yang sangat Republican, CNN yang sangat pro-demokrat. Bahkan di dalam pemilu kelihatan sekali kan. Betul. Atau di Inggris ada Daily Mirror, ada Guardian, ada... Tapi di kita agak beda. Pemilik bandarnya, pemilik medianya Itu sekarang masuk bikin partai Itu model, makanya saya tadi sebut Barlesconi atau Taksin Ini model itu yang dipakai Dalam konteks itu Itu ada mahasiswa saya yang S1 Yang menulis tentang media Barlesconi di Itali Dalam konteks itu Jadi ini juga Sekarang kan kayak gitu, kalau kita mau sebut nama Kayak gitu kan ada yang punya partai Yang itu punya partai Akhirnya Informasi kepada publik Media menjadi corong partai Tapi kan ada sekarang Ya mungkin karena perkembangan zaman Ada media sosial Dan media sosial inilah yang Akhirnya bahkan bisa Membuat satu Agenda setting Sangat penting termasuk Youtube Ada twitter, ada youtube Ada facebook Ada Facebook dan lain-lain. Saya kira itu adalah salah satu platform yang ibaratnya mungkin membawa berkah juga. Ada satu proses check and balance dari masyarakat. Ada satu peristiwa misalnya, baru-baru ini ada peristiwa di Wadas. Masyarakat bisa menjadi semacam citizen journalist juga. Tapi itu memang sulit ya. Kita melihat menganalisasinya. Tapi ya. Ya sudah, memang begitulah. Kalau kayak gitu kan, mana ini? Terus kemudian yang saya kasihan adalah bagaimana kontrol dari rezim yang akhirnya menganggap bahwa itu hoax. Selalu hoax, hoax. Paling mudah kan? Hoax, hoax, hoax. Padahal kalau kawan kita mengatakan kan teorinya pembuat hoax yang paling sempurna kan ya rezim yang berkuasa, kayak gitu. bukan karena dia punya semuanya. Nah, kadang-kadang, kenapa tidak dijadikan dialog? Misalnya, ada ustazah yang ditangkap karena forward RUU. Jadi kayak draft dari... dari omnibus law. Dia ustazah. Dia dapat. Pasti dia nggak, oh harus cek-recek. Emangnya siapa? Mestinya kan, oke aparat, sampaikan ustazah yang bener ini. Kenapa? Terdekat langsung dengan pendekatannya, legal base approach bukan values interest base approach gitu ya. Jadi nilai, nilai, kepentingan. Kalau kepentingan baiknya, oh ini ustazah penting ini. Padahal pada saat rapat terakhir DPR, kan DPR juga nggak punya yang katanya seribu sekian halaman. Betul, betul. Berbagai macam versi waktu itu kan. Nah kayak gitu. Tapi kalau rakyat langsung dibawa ke pengadilan. Nah yang kayak gitu loh. Jadi penggunaan. Jadi rezim yang tadi tends to authoritarian ini, itu sampai membawa pasal-pasal untuk menghabisi lawan politik. Itu yang menjadi masalah dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan menurut Economist Intelligence Unit kan Indeks demokrasi Kita ini turun terus Dari 65 Ke 85 kalau tidak salah 49 terakhir Kalau tidak salah ya Di angka segitu kalau tidak salah 865 85 kemudian 102 ya Atau ada berapa Atau 85 yang terakhir Tapi intinya Kita sebagai negara yang Dari sisi panggilan partisipasi normatif publiknya kan nomor tiga di dunia yang ada pemilu lah. Iya, gelu kan selalu the biggest election on earth. Nah dibilangnya begitu. Nah kenapa kita kok bisa dinilai seperti itu? Mbak Husnul kan pernah juga di KPU. Di masa-masa transisi lagi. Di masa-masa transisi Mbak Husnul... itu banyak melakukan juga dengan kawan-kawan KPU ketika itu sebenarnya terobosan-terobosan. Nah, dan salah satu keberhasilan pemilu itu kan sebenarnya dari penyelenggara pemilunya. Nah ini apa? Apakah ada kaitannya tingkat demokrasi itu atau dari mana? Kenapa kok kita bisa dinilai begitu rendah oleh Economic Intelligence Unit? Ya, menurut saya karena itu. balik lagi kepada tadi yang panjang lebar sudah saya katakan karena tidak munculnya oposisi yang kemudian kuat kayak gitu ya yang dia menjadi partner di dalam demokrasi itu nah sementara di 2004 dulu itu peserta aja sampai lima pasang kemudian dua putaran kayak gitu ya berbeda antara legislatif ke pilpres kemudian politik administrasi penyelenggaraan pemilunya banyak sekali makanya Dulu Presiden Amerika Serikat yang di HAM itu, yang kacang, petani kacang siapa namanya kok jadi lupa saya. Carter. Kan Jimmy Carter datang. Saya juga ikut. Carter Center. Carter Center sama istrinya. Jadi dia datang terus dia sebetulnya mau pulang waktu itu langsung. Tapi karena bagaimana penyelenggaraan dan dia lihat akhirnya dia datang ke KPU. Saya juga datang ke KPU sehari sebelumnya. Karena kita mau. dibersihin, tapi kita marah-marah aja dengan AK-47 dan segala macam kita ketawa aja pada waktu itu dia mengatakan Islam dan demokrasi is compatible. Tapi itu karena masih di Indonesia. Saya dengar setelah katanya dekat dengan di Amerika sana, demokrasi won dari demokrasi menang dari Islam. Saya ketawa aja. Dalam konteks peletakan fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu, kita dulu dari mulai prosesnya kita selalu konsultasi dengan DPR, Komisi 2. Makanya kritik saya kalau ada anggota kabupaten konsultasinya dengan peserta, kok dengan peserta Anda itu konsultasinya ke komisi dua? Answerable to parliament komisi dua. Atau dalam konteks tertentu, answerable to presiden. Misalnya tentang keamanan, polisi, kayak gitu. Dulu ada nggak masalah misalnya polisi terlibat? Ada. Kita menemukan, iya.

Kok kira ilmu politik cuma baca koran? Anda nggak faham akhirnya. Makanya sekarang kan banyak juga pengamat politik.

Tapi nggak pernah kuliah ilmu politik S1, S2, S3. Tapi selalu diundang dan ngomong. Akhirnya kan mengarahkan kehidupan politiknya tanpa ilmu. Kan kayak gitu kan.

Hanya pengetahuan baca koran selesai padahal itu ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, saya mendapatkan kehormatan tamu seorang intelektual, seorang cendekiawan, seorang ahli politik. adalah Dr. Husnul Mariyah dari Universitas Indonesia.

Beliau ini boleh dibilang sendikiawan intelektual senior di bidang politik dan tentu pasti karena... Karena sebagai dosen melahirkan banyak juga ahli-ahli di bidang politik. Nah, Mbak Usnul, mungkin Mbak Usnul bisa cerita dulu nih.

Bagaimana kok bisa tertarik dengan ilmu politik? Dan apakah ilmu politik itu perlu dipelajari? Betul. Terima kasih nih Pak Fadlizon udah jadi tamunya apa namanya?

Fadlizon Official. Fadlizon Official. Jadi yang belum-belum subscribe, subscribe. Iya dong, terima kasih.

Kan saya juga punya fans juga kan. Iya, iya. Mbak Husnul kan punya...

I See The Real Show. Youtube channel. Dengan Iksanudin Nursi.

Dengan Mas Iksanudin Nursi. Jadi kenapa ya tertarik dengan ilmu politik? Saya dulu sebetulnya bukan SMA.

Iya. Tapi SPG, SPG Lamongan. Sekarang sudah tidak ada, jadi SMK hilang itu. Sekolah Pendidikan Guru. Bapak saya guru SD, kepala sekolah SD negeri.

Dan rumah saya itu, bapak saya dulu sekretaris pemuda Muhammadiyah Karisdenan Pecunegoro. Dan itu tempat di rumah itu dari saya kecil belum sekolah, itu sudah menjadi tempat ngumpulnya aktivis pemuda Muhammadiyah. Dan sangat... Bapak yang namanya aktif sekali pada saat 65 jadi termasuk Bapak saya itu harus meninggalkan rumah karena dia nomor tiga kalau PKI menang dia adalah orang yang akan dihilangkan dihilangkan jadi seperti itu di kampung di Mbak Lamongan ya di di desa itu bahkan waktu setelah selesai 65 itu itu guru di sekecamatan itu cuma tinggal tiga orang tuh salah satunya Bapak saya tapi kemudian Bapak saya jadi kepala sekolah-sekolah kandep dan sebagainya dan bagaimana konflik resolution antara guru-guru kalau yang sangat ideologis nggak boleh ngajar tapi administrasi jadi bukan dihilangkan semuanya dulu kan ada PGRI Faktsentral dan non Faktsentral ya Nah waktu jadi aktivis pemuda Muhammadiyah termasuk zamannya itu kan ada yang kemudian datang ke bapak saya minta kartu pemuda Muhammadiyah karena kan sekretaris pasti yang pegang semuanya ya dengan membawa satu koper uang itu Itu sudah ada cara menyuap bikin yang seperti itu. Untuk apa itu?

Karena dia kan PKI gitu loh. Bengkolnya PKI kayak gitu. Jadi dia dikejar juga. Nah cuma Bapak saya, loh saya tahu apa yang kau lakukan. Ya nggak bisa walaupun dengan uang yang seperti itu.

Jadi banyak sekali isu-isu waktu itu karena tempat itu mungkin itu yang dari kecil saya sudah terbiasa dengan aktivisme. Waktu di SPG, kemudian pemilu tahun berapa ya? Umum saya, tahun 1971 kali ya? enggak, saya 1979 jadi pemilu 1977 ya waktu itu pak Lek saya, um saya itu ditangkap, pokoknya harus masuk penjara karena dia P3 jadi itu udah mulai, wah kayaknya menarik ini kalau mempelajari kewarganegaraan yang civic ya jadi saya sebenarnya sudah senang dengan itu aktivisme yang seperti itu, jadi apa yang terjadi?

ternyata SPG waktu saya selesai tapi so Sekolah di IKIP Harus kerja dulu 2 tahun Walaupun saya juara terus Tapi tetap saja harus sekolah dulu Berhenti dulu jadi guru Langsung diangkat waktu itu Saya tinggalkan itu Satu-satunya jurusan di UI yang menerima Dari SPG adalah FIS UI Fakultas Ilmu Sosial Nah karena saya tertarik Dengan keluarga negaraan Pilihannya politik Dihina-hina gak ya? Dihinalah Ngapain kamu dari SPG? Kuliah politik Gak taunya Dulu kan ada judisium kayak gitu kan Ternyata saya satu dari enam terbaiknya Baru kemudian senior itu minta maaf Kemudian semester lima saya sudah jadi asisten Ibu Miriam Budi Arjo dan Pak Nazar Jadi masuk UI tahun 79 ya Itu masih di awal masa NKKBKK ya Kita termasuk yang demo-demo NKKBKK Iya, tapi sudah berlalu laku kan? Sudah. Ya pokoknya isu NKK, BKK, kita nggak boleh.

Normalisasi kehidupan kampus. Yang ketika itu mahasiswa tidak lagi boleh berpolitik. Berpolitik.

Kemudian organisasi ekstra, kurikuler, udah nggak boleh. gak boleh lagi di kampus yang kayak gitu walaupun kita masih ada juga ekstra universiter maksudnya iya kayak AMI, PMI, PMI, PMI, PMI jadi bener-bener kampus itu untuk belajar gitu tapi justru disitu kan kita kalau masih inget gak dulu ada mahasiswa yang naik truk ya terus kemudian ada di Kuningan terus helikopternya jatuh ya itu kita masih awal-awal kita dipakai oleh para senior untuk jadi demonstran Kita dulu masih semester 1 Ya dipake lah Jadi emang sudah Sudah ada bapak saya Yang aktivis kemudian Yaudah ngikutin aja terus Dan kalau di politik Belajar ilmu politik yang tadi pertanyaan Apa perlu? Itu pertanyaan teman-teman saya aktivis LSM Kamu gak perlu baca koran selesai Akhirnya kok kira ilmu politik Cuma baca koran Anda gak paham akhirnya Makanya sekarang kan banyak banyak juga pengamat politik, tapi nggak pernah kuliah ilmu politik S1, S2, S3. Tapi selalu diundang dan ngomong. Akhirnya kan mengarahkan kehidupan politiknya tanpa ilmu.

Kan kayak gitu kan, hanya pengetahuan baca koran selesai, padahal itu ada ilmunya dari zaman Yunani kuno sampai sekarang. Jadi menurut Mbak Uzdul ya, dari yang dipelajari itu, kalau boleh didefinisikan, politik itu apa? Ya sebetulnya... Kalau kita melihat ya, ya memang ilmu politik itu bisa mengambil semua ilmu ya untuk analisis.

Tapi semua hal yang berhubungan dengan power, kekuasaan, dengan state, negara, kemudian public policy, kebijakan publik. Nah, ini juga salah. Perkembangan ilmu politik di Amerika, teori-teori public policy itu ilmu politik. Tapi di kita, public policy itu administrasi.

Magisrasi. Makanya partai politik sepertinya tidak perlu yang namanya forum. Formulasi kebijakan, implementasi kebijakan itu diambil alih oleh sekdanya, sekjennya di dalam birokrasi.

Padahal itu adalah politik. Pilihan kebijakan itu kan pilihan politik. Kemudian decision making process, semua proses-proses yang ada. DPR bikin. Satu yang waktu CIPP membantu di DPR yang masih belum berhasil, itu kan hansat.

Bagaimana verbatim ucapan-ucapan. apa sih polisinya di Australia itu 3 jam setelah selesai rapat itu sudah bisa diakses di Hansard di The House jadi mereka punya webnya yang itu bisa diakses itu yang saya masih aduh kenapa kok gak bisa kalau kita udah ada pukul 10 apa kesimpulan? bukan itu yang kita maksudnya Hansard dulu nama orang dan terakhir adalah distribution of resources jadi melihat ini kan pasti power itu macam-macam teorinya state negara dari negara negara sekuler, negara religius, negara Marx, negara macam-macam teorinya.

Tapi kan dari semua itu kan harus dipelajari. Sejak zaman Yunani Kuno, dari sejak zaman Siti Polis, Plato, Aristoteles, Socrates. Walaupun ini Pak Fadlizon sekali-kali di DPR itu mempertanyakan tentang kurikulum pendidikan ilmu politik.

Kenapa? Kalau yang negeri itu kan lompat. Yunani Kuno lompat ke John Locke 1600 atau 1700. Rusuk dari zaman Yunani Kuno lompat ke John Locke.

Lompat ke 1700 Marx dari zaman Yunani kuno Lompat ke Marx 1800 Lah emangnya diantara Tahun-tahun itu gak ada Nah itu ada zaman Rasulullah Dan pemikiran-pemikiran politik Islam Itu gak masuk Jadi orientasi kita sangat barat gitu ya Nah apakah Karena mungkin buku-buku yang tersedia Enggak lah, kurang apa kemimpinan politik Islam Al-Farabi, Mawardi, Ibn Khaldun, Ibn Taymiyah Malahan kalau secara metodologis tidak ada yang bisa mengalahkan metodologi ilmu pengetahuan hadis, enggak bisa Kenapa? Karena kalau kita belajar hadis gitu ya Itu kan diurut sampai ke Rasulullah Ada nggak kita belajar maks kemudian dari guru saya? Guru saya belajar dari mana? Ada sanatnya gitu ya Ada sanatnya Nah ya kayak gitu Tapi sekarang ini kan mulai nih Ada apa yang kayak Giro untuk mempelajari, kayak gitu kan jadi ya kita bahas kalau ngomongin city police, kurang apa yang namanya negara kota Madinah kayak gitu kan, itu negara kota konstitusi pertama perjanjian Madinah, itu perjanjiannya dengan Yahudi dengan non-Islam dalam konteks itu.

Jadi kita belajar itu khas sana, perang. Paling senang kan sekarang belajar siroh nabawiyah tentang perang. Perang badar, perang uhud, perang pandaling.

Paling suka saya perang mutah. Itu keren itu. Kenapa? Karena Rasulullah tidak ikut perang tapi Rasulullah itu bisa laporan pandangan mata mengundang semua sahabatnya di masjid oh sekarang bendera dipegang oleh pemimpin yang bisa ikut ya. Ja'far, Abdullah, kayak gitu.

Bayangkan, itu kan pakai teknologi seperti sekarang kan bagaimana laporan wartawan di perang kayak gitu itu cuma Muslim kalau nggak salah 3000 lawan lawan non muslim yang waktu itu juga dibantu oleh Roma sekitar 200 ribu nah ternyata ahli militer barat saya lupa namanya ya mesti bisa dicari lagi itu itu mempelajari semua strategi militernya Rasulullah tapi dia gak percaya sama Rasulullah jadi politik dan perang itu dimana batasnya? nah Itu bagian dari politik itu sendiri kan. Jadi cuma kan kalau Islam kan tidak penjajahan. Nah ini kan kita pelajari ya.

Jadi kalau liberalisme, kapitalisme, Marx kan mengkritik kapitalisme. akan mati. Tapi kemudian kapitalisme memperpanjang dengan kolonialisme. Maka dia kemudian menjajah termasuk negara kita. Nah ini juga pertanyaan yang sering kali saya tanya.

Indonesia sudah dijajah berapa lama? Belum pernah dong. Belum pernah.

Ini baru sekali saya dengar benar. Biasanya selalu 350 tahun. Cepat sekali.

Emang Indonesia lahir kapan? Indonesia baru lahir 17 Agustus 1945. Jadi yang dijajah siapa? Kesultanan-kesultanan kerajaan-kerajaan Islam. Satu dua Hindu balikan.

Dalam konteks itu. Tapi kapitalisme ini kemudian memperpanjang hidupnya dengan penjajahan. Kemudian sekarang dengan neo-penjajahan.

Neo-kolonialisme. Imperialisme. Tidak perlu wilayah yang dijajah.

Tapi kemudian. kemudian dia menggunakan pengaruh-pengaruh yang sekarang kan perang dagang, perang vaksin, perang yang kayak gitu ya, connectivity war dan sebagainya. Jadi tipis. Nah kalau Islam kan enggak.

Islam memang dikasih opsi, ini ada ajaran kebenaran, kok ikuti? Tapi kok bisa punya kerajaan sendiri, bisa ini asal, ini lo nilainya. Kalau nggak mau, Anda tetap dengan itu tapi bayar jejah. Kalau nggak mau lagi, baru diperangin.

Kan kayak gitu. Kalau dulu kan enggak. Karena semuanya yang diambil kekayaan alam kita, kita dijajah.

Jadi politik itu kapan dimulai dalam sejarah umat manusia? Ya sebetulnya sejak ada kekuasaan, sejak ada kerajaan kalau gitu. Kalau studi kita kan selalu zaman Yunani kuno. Tapi sekarang juga kita misalnya, saya nggak tahu zaman Yunani kuno Fir'aun itu kapan. Karena kalau kita mempelajari kekuasaan, dari kekuasaan kan Nabi Musa melawan.

lawan Fir'aam. Iya, Farah Ramses II. Kayak gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim melawan Namrud. Terus ada Nabi Lut, pernahkannya Nabi Ibrahim.

Segala macam. Makanya kalau ada yang protes saya mengajarkan misalnya dengan era Nabi Musa, era Nabi Ibrahim. Itu kan kita bicara kekuasaan.

Ada kerajaan, ada raja di situ gitu ya. Ada yang kemudian protes kayak gitu kan. Ada yang kemudian mengajarkan walaupun isunya itu.

isu tauhid gitu ya, dalam konteks ini, tapi kan tetap saja keadilan kalau kita bisa keadil, kayak gitu nah ini kan konsep-konsep yang dibawa terus kemudian kalau zaman Fir'aun kan ada Haman, ada Korun, makanya sekarang harta Korun nih, yang di belakang sini harta Korun, kayak gitu, padahal itu nama orang, kayak gitu nah jadi, kalau mulainya menurut saya ya, sejak ada kekuasaan itulah mulai sebetulnya ada politik di situ, bagaimana... Bagaimana pengambilan keputusan dan sebagainya. Ketika ada orang yang ingin mendominasi, itu mungkin sudah ada politik di situ ya? Sudah ada politik. Makanya kalau yang feminism itu tidak hanya bicara pada level negara.

The personal is political. Itu kredonya feminism. Dan feminism itu tidak cuma satu varian.

Aduh banyak sekali variannya. Nah, kemudian kan kita mengenal berbagai macam bentuk-bentuk dari... institusi-institusi politik ya kita anggap gitu nah yang sekarang kita Masuk kepada satu institusi yang paling banyak dipakai di global yaitu demokrasi. Mungkin Mbak Husnul ini kan sebagai orang yang ahli supaya pendengar kita ini kan macam-macam backgroundnya. Demokrasi itu di...

dimulai dari mana? dan apa itu demokrasi? Sebetulnya kalau kita balik lagi selalu yang dipakai kan Yunani Kuno Demoskratos gitu pemerintahan oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat tapi kan Sumpeter mengambilnya bagaimana caranya rakyat memerintah bagaimana caranya rakyat pemerintahan oleh dan untuk dan sebagainya.

Akhirnya itu utopi. Akhirnya Sumpeter mengatakan bahwa demokrasi yang sekarang itu demokrasi elitis. Jadi rakyat cuma dihadapkan sebagai pemilih, dihadapkan untuk memilih bus satu ke bus yang lain. Nah itu dalam konteks itu. Padahal demokrasi itu sebetulnya salah satu dari prinsipnya adalah dia suksesi atau sebetulnya proses di mana kita menyingkirkan.

Menyingkirkan orang yang tidak memiliki kapasitas keluar dari pemerintahan, keluar dari jabatan, dan meletakkan orang-orang yang berkualitas untuk masuk dan memerintah. Tapi itu kan nggak terjadi, makanya dikatakan utopi. Nah, kalau yang kontemporer, saya selalu suka menggunakan Lynn Slipset Larry Diamond.

Paling tidak ada tiga variable. Pertama adalah ada kompetisi di dalam suksesi itu. Dan di dalam kompetisi itu excluding the use of force. Nggak boleh. Makanya kalau saya pilih...

saya pidato, saya ceramah selalu mengatakan gara-gara ini juga tapi nggak bapak kan ini di Pak Fatih, Pak Bin, Pak Tentara, Pak Polisi jangan ikut di dalam kompetisi suksesi pemerintahan kenapa? karena Anda punya senjata, karena Anda itu aparatus negara yang harusnya melindungi semua kelompok, semua partai politik dan konstituennya sebagai alat negara gitu ya? sebagai alat negara, jadi tidak ikut, jadi satgas pemenangan, jangan hmm Nah itu excluding the use of force Itu prinsip pertama Prinsip kedua participation Full participation Disini makanya kenapa sebagai aktivis perempuan dulu Kita berjuang untuk 30% Kuota perempuan Laki dan perempuan Baru tahun 1920 Amerika itu punya Perempuan punya hak untuk memilih Itu perjuangan 50 tahun Susan B. Anthony itu ya Ya betul Terus itu keberapa? 19 kalau nggak salah ya di konstitusinya Amerika tapi yang pertama siapa? New Zealand dan South Australia, itu 1894 yang women suffrage hak perempuan ikut memilih dalam konteks model demokrasi, memilih dan sebagainya, di Indonesia tentu saja setelah Merdeka tahun 55 perempuan langsung bisa memilih yang ketiga apa?

ini yang sekarang ini selalu saya kritik civil and political liberties jadi kalau resim ini selalu mengatakan, oh kita hasil dari demokrasi. Halo? Ya.

Tapi dalam demokrasi itu ada freedom of pass. Ada freedom of speech. Kebebasan menyatakan pendapat.

Jangan karena pendapat kita berbeda dengan istana, kita ditangkap. Yang ketiga, lebih ini lagi, freedom kebebasan berserikat. Dan berkumpul. Berkumpul itu bikin organisasi.

Jangan kemudian rezim karena organisasi ini. ini dianggap menjadi oposisi karena mungkin DPR-nya sudah ditutup oposisi channeling, oposisinya berkurang, maka ada oposisi di luar parlementer non-parlementer opposition dihabisi juga melalui pengadilan enggak, suka-suka rezim yang berkuasa, jadi Anda sebetulnya otoriter atau demokrasi itu sebetulnya sangat mudah kenapa saya suka apa namanya namanya definisi ini karena mudah untuk mengevaluasi gitu ya yang pertama tadi adalah tidak menggunakan kekerasan kemudian yang kedua adalah partisipasi dan yang ketiga adalah sifil dan politik kebebasan sipil dan politik-politik harusnya begitu jadi selalu memang demokrasi kalau anda mengikuti demokrasi itu memang Messi jadi yang main itu di diskursi jadi kita berbeda pandangan memang begitu Iya jadi DPR juga banyak ngomong Ya memang dia jualannya kan parlemen Parle itu kan Parle itu artinya adalah Bicara kan Jadi pemerintahan bicara-bicara Ya itu parlemen jangan Tapi kan masyarakat kadang-kadang menganggap DPR tidak bekerja DPR bukan eksekutif Yang bekerja nanti adalah DPR tidak bikin jembatan Tidak bikin bendungan Itu adalah domennya eksekutif Nah mungkin Mbak Husnul bisa menceritakan bahwa cabang-cabang kekuasaan Perasaan, kan kita mengenal apa yang disebut trias politika meskipun beda dengan trias politika Amerika. Apa, kenapa kita harus beda? Ya kan konstruksi negara ini sendiri. Jadi dulu kita punya MPR, sebetulnya sampai sekarang.

Makanya sebetulnya pendiri bangsa kita itu... Hebat ya? Serdas. Karena dia tidak hanya membaca rusuh menurut saya, karena ulama-ulama pasti baca dong yang namanya kayak...

Jakarta Charter menurut saya itu copy paste dari Perjanjian Madinah Jadi dibahas juga dari ilmu-ilmu Islam Makanya ada musyawarah, majlis permusyawarah Dan itu beda dengan Kongres Sebetulnya ya Jadi walaupun mirip-mirip di dalam konteks tertentu Tapi majelis ini sebetulnya Sebagai kayak penjelmaan rakyat Kan dulu disebutnya gitu MPR adalah penjelmaan rakyat Penjelmaan kedaulatan rakyat. Nah itu saya yang sedih. Makanya saya bilang, Bu, yang harus diubah, yang dibubarkan, ini saya agak beda ya sama temannya Pak Fadiza.

Saya bilang, enggak, enggak dibubarkan. Ya kalau enggak berguna dibubarkan. Enggak, karena itu sejarah sebetulnya yang kita itu berpegang tentu. Berpegang pada sejarah pembentukan dari negara Republik Indonesia. Makanya MPR.

Dan teori politik yang terbaru demokrasi itu sebetulnya teori yang... Dulu itu DPD-nya diangkat Kelompok minoritas diangkat Kelompok agama diangkat Utusan daerah, utusan golongan Cuma kan tinggal prosesnya aja Jangan golkar semua misalnya Kayak gitu ya, zaman itu kan emang The government party Jadi kalau kita lihat Sebetulnya Kita dulu kan punya Perdana Menteri punya Presiden Sampai 1959 Kemudian Soekarno ya Presiden Dan selalu dikatakan sebagai teori Untuk Oh ini kemudian sebagai sistem presidensial murni Udahlah Yang kayak gitu-gitu kesepakatan kok Politik itu kan sebenarnya kesepakatan disitu Kita mau membentuk seperti apa Variannya di dunia itu A sampai Z Terus kita kenapa kemudian kita banyak partai Karena kita dulu jadi Bung Fadli Saya selalu mengatakan Indonesia itu hebatnya apa Tahun 45-47 Itu kita sudah bikin uni Yang Eropa baru kemarin-kemarin Uni Eropa kan baru Kita sudah uni Indonesia dari kerajaan dan kerajaan itu. Karena kita itu banyak kerajaan. Makanya, nggak bisa dibuat sampai cuma dua partai itu nggak bisa.

Itu sudah kayak dalam darah daging kita, pengelompokan ini tuh banyak. Walaupun yang signifikan selalu sembilan atau sepuluh partai. Tapi itu nggak bisa diputuskan.

Tapi kalau kita melihat dari sejarah, kan memang sistem kita, meskipun konstitusi kita itu sama, misalnya Undang-Undang Dasar 45. Beberapa bulan pertama, nah, Memakai sistem presidensil. Kemudian ganti dengan pemerintahan yang sifatnya parlementer. Kabinet, syahrir, satu, dua, dan seterusnya itu.

Jatuh bangun kabinet waktu itu. Jatuh bangun kabinet. Kemudian kita juga pernah mengalami undang-undang dasar. Sementara. Ris.

Kemudian undang-undang dasar sementara. Jadi kalau Mbak Husnu melihat mana yang? Apakah memang kan ada change, ada kontinuasi? continuity gitu ada yang berubah dan ada yang bisa berlanjut gitu nah Kalau dulu para founding fathers kita itu memang memikirkan dalam dan hasilnya itu menurut saya sih memang masterpiece gitu ya. Tetapi apakah itu masih cocok?

Itu kan yang bisa menjadi pertanyaan orang. Apakah memang tidak kita ubah? Dulu kan ada juga mengharamkan orang mengubah undang-undang dasar ya kan.

Nah mengharamkan juga pengubahan dari sebuah bentuk negara. Karena harus NKRI dan itu gimana? Ya sebetulnya perubahan.

perubahannya ke arah mana? Jadi, pegangan sejarahnya dihilangkan atau kemudian masih ada continuity-nya? Kayak gitu ya. Kalau saya, saya itu dari dulu penganut federalism.

Tapi kan kita agak sedikit tabu ya ngomong federalism. Agak sensitif. Jadi sebelum Soeharto jatuh 98 di International Conference di UNER waktu itu, saya masih ngomong, kalau mau sejahtera di Indonesia, federalism. Kenapa?

Ternyata dari studi saya tentang negara-negara, yang gap-nya tentang kesejahteraan, itu yang terbaik itu kalau sistemnya federalism. Artinya, jini rasionya kecil gitu ya? Jadi lebih baik. Boleh dieksplorasi itu, Pak?

Misalnya negara mana? Ya kalau kita federalism kan ya, dari mulai dari Australia, Amerika, Kanada, terus kemudian beberapa negara, Malaysia, kayak gitu. Malaysia malah menariknya karena masing-masing...

Sultan-sultannya memiliki kekuasaan-kekuasaan sendiri yang kayak gitu-gitu kan kemudian yang di Pertuan Agungnya bisa bergantian dan sebagainya. Pak Nazir juga menulis, masa depan Indonesia adalah federalisme itu salah satunya. Kenapa dulu kita agak sedikit... dan buku kecilnya itu dibagi-bagikan kepada jenderal-jenderal sementara itu kan agak sedikit beresiko tinggi kita bicara federalism kenapa?

karena kita punya paralel birokrasi dari militer ada Kodam, ada yang kayak gitu sampai pada level ini tapi kalau kita mau terus ada lagi argumennya ibu Gusmo, tapi kalau federalism apa kita harus bubar dulu? ya enggak dong kita bisa bikin teori baru saya mempelajari waktu itu di undang Amerika khusus untuk summer course waktu itu tentang federalism in the United States scholarship, scholarly approach, jadi mempelajari bagaimana federalist papers bagaimana jadi sejarah 200 50 tahun sebelumnya dan bagaimana Kemudian dibangun dari mulai Dulu kan bukan The United States is Tapi The United States are Karena masih ada 13 Negara-negara bagian Jadi belum mau bersatu Itu butuh 50 tahun Untuk menjadi The United States is Terus kemudian federal governmentnya Tidak kuat karena apa Ternyata yang namanya Finance gitu ya Income tax dan sebagainya Masih di negara bagian Akhirnya itu ditarik ke federal Maaf Makanya federal pertahanan Kemudian politik luar negeri Dan keuangan Nah day to day Delivery politiknya Itu ada di negara bagian Bahkan universitas saja di local government Di dalam konteks itu Kalau kita baca Democracy in America yang Tokville itu Dia kan sangat kagum dengan local government di Amerika Dalam konteks itu Ada banyak model sebetulnya Tidak harus Amerika Kenapa kita tidak bikin model sendiri teori itu juga dari pengalaman bagaimana konstruksi negara Indonesia dan kita sebetulnya tokoh-tokohnya cukup canggih untuk memikirkan bagaimana sebetulnya continuity dan sebagainya makanya agak susah sekarang kan selalu ngomong, oh kita mau bikin parlementer atau kita presidensial rasa parlement, ya gak apa-apa itu bukan ayat Al-Quran kalau kita ngikutin atau tidak ngikutin, enggak, itu adalah bangunan kesepakatan bersama di dalam konteks itu jadi bahkan bisa, saya waktu di Amerika waktu itu, ya saya katakan ini sebetulnya sebagai satu teori perkembangan teori dari federalism kalau kita mau bikin, makanya di Pancasila kan persatuan Indonesia bukan kesatuan, persatuan Indonesia disitu sebetulnya federalism pemikiran-pemikiran federalism cuma memang kita punya sejarah karena sejarah federalisme yang Belanda maksakan dan sebagainya itu juga Itu yang membuat resistensi kita menggunakan federalism. Jadi sebetulnya sistem itu tergantung kita, kita mau apa.

Kalau Belanda kan tentu, dulu kalau kita pelajari di dalam textbook kita kan, mereka ingin memecah belah. Iya, devideh. Dengan sistem federal ini tidak ada yang kuat dan mereka masih bisa mengontrol kan begitu.

Salah satu argumentasinya. Tetapi kalau kita lihat benar yang... Mbak Husnul katakan tadi bahwa Di banyak negara sebenarnya Federalisme relatif lebih berhasil Di dalam proses delivery Delivery nya Jadi kan ya Membangun Bernegara kan kalau di dalam Pembukaan undang-undang dasar kan melindungi Segenap tumpah darah Mensejahterakan rakyat, rakyat Indonesia ya Bukan rakyat Vietnam Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut di dalam ketertiban dunia Keadilan sosial dan sebagainya Itu kan Eee Masalahnya ketika kita di negara kesatuan Di dalam prakteknya Seringkali itu sentralistik Dan kalau sentralistik Berarti akhirnya hanya Di daerah tertentu saja Ada pusat-pusat ekonomi Pusat-pusat Headquarters Sementara di daerah-daerah Tidak terjangkau Pembangunan Kalau kita lihat Amerika Banyak kota-kota besarnya itu Maju sekali Ada New York, ada LA, ada San Francisco, ada segala macam gitu.

Apakah itu dampak dari sistem itu atau hal yang lain? Bisa juga karena kan semua kemudian warga itu kan maunya kalau mau jadi top eksekutif, headquarter dari apa dia harus ke Jakarta. Kalau di daerah terus kan selalu dibilang lokal.

Karena kita tidak mendistribusikannya, distribution of resources. Makanya tahun 2010 sebetulnya saya itu sudah menulis artikel. di jurnal Masyarakat ilmu pemerintahan Indonesia judulnya bukan pemindahan ibu kota ternyata 12 tahun yang lalu saya udah nulis itu tapi urban reform kalau tadi dikatakan di Amerika, New York menjadi central finance global global finance Wall Street New York Kemudian kalau industri otomotif Dulu kan Minneapolis Detroit Kemudian media bukan di Washington Media Chicago Masih inget si Oprah Gimana perjuangan dia untuk bisa masuk ke Chicago.

Ada Chicago Chronicle, ada macam-macam. Budaya, kemudian film, ada dua sih sebetulnya. Yang popular culture, Los Angeles. Tapi kalau yang high culture, biasanya kan selalu kayak gitu.

New York, masih tetap dengan Broadway-nya dan sebagainya. Kemudian Houston, daerah-daerah Texas, mining, kayak gitu. Mining, angkasa.

Jadi masing-masing ini memiliki fungsi. Nah kita karakternya enggak. nggak dikembangkan misalnya saya dulu mengatakan Pertamina ngapain bikin headquarter Pertamina Jakarta pindahkan ke Cirebon PLN pindahkan ke mana itu yang di Jawa Timur itu Telkom Telkom sesuai sudah pindah ke Bandung tapi sekarang balik lagi Jakarta Finance misalnya BEJ yang sekarang jadi apa Indonesian apa itu yang itu saya bilang pindah Surabaya itu kota Finance itu misalnya headquarter perbankan dan sebagainya nggak perlu di Jakarta akhirnya logistik Makassar bikin apa balikpapan apa sama rendah Banda apa, Palembang, Medan, Pekanbaru, Banda Aceh, semua kota-kota ini.

Akhirnya orang kan, saya mau jadi headquarters di Talcom, nggak perlu ke Jakarta. Saya larinya harus ke Pandong, saya harus ke Cirebon, saya harus yang kayak gitu. Nah kita enggak. Ini sebetulnya authoritarian dengan model yang lain.

Akhirnya Jakarta menjadi pusat dan yang namanya resources sebagian besar berputarnya. di Indonesia. Akhirnya selalu katakan, oh iya Jakarta, kamu orang Jakarta sudah makan darahnya Aceh.

Dulu kan kayak gitu dulu kalau saya di perempuan-perempuan dok pekatinong Aceh ya, di itu yang kayak gitu. Padahal kita jadi dosen gimana? Yang kayak gitu. Jadi urban reform istilahnya di dalam konteks bagaimana membangun kota-kota di Indonesia supaya terjadi ini.

Makanya saya bilang, emang EKN dipindah ke Kalimantan itu otomatis yang lain? Enggak, tetap saja. Mindahin persoalan. Ini juga belum lagi kalau kita ngomong geopolitik, strategis, maritim, dan sebagainya.

Jadi menurut Mbak Husnu, belum tentu menyelesaikan masalah IKN ini? Kan bikin masalah baru kan? Dari mulai hutang, dan karena saya udah tua, jadi saya selalu ngomong hutang.

Saya udah tanya ini ke Kiai. Pak Yai, itu Indonesia itu hutangnya tiap tahun tambah menumpuk. Mau bangun ibu kota aja juga hutang. hutang berapa sebetulnya 500 triliun atau 1500 kan katanya up to sampai 1500 itu nanti hisapnya siapa yang harus dihisap ya pada saat yang menghisap itu nanti siapa yang dihisap kan hutang dibawa mati Iya ya kalau sudah dibayar semua sebelum mati mungkin dianggapnya bukan hutang pribadi kali ya makanya pertanyaan saya siapa yang akan dihisap dengan hutang itu Pak Dik karena saya nggak tahu dalilnya kayak gitu kan utama-utama kolektif Persoalannya prosesnya kolektif Atau prosesnya karena Ego dari seorang pejabat Jadi hati-hati Belum lagi kalau saya bilang gak akan barokah Kalau kita itu Dihidupi rakyat, dihidupi dari riba-riba Yang kayak gitu Bayar ribanya aja kan sampai 400 triliun Kata ahli ekonomi Jadi saya gak tau persis di dalam konteks itu Nah jadi balik lagi Di dalam konteks Berbagai persoalan itu Ya itu gak berarti Iya ini dari belum lagi kalau kita ngomong etika environment, nggak ada air, listriknya bagaimana, kemudian memindahkan perempuan-perempuan yang berkeluarga ASN, berkeluarga ke sana, ini mau memecah belah keluarga atau dibiayain semua oleh negara.

Karena creating a new problem, jadi nggak wisely diputuskan. Makanya saya nggak tahu nih, DPR kan juga ikut memutuskan, kita akan bawa ke mahkamah. itu sih Iya jadi channel channel demokrasi juga Iya nggak papa jadi sebetulnya ya itu termasuk dulu yang mengusulkan agar referendum waktu rame-rame itu saya usulkan harusnya referendum supaya kita semua rakyat tanya tadi prinsip artis fashion dpd-nya aja nggak diajak juga MPR mestinya kalau ngomongin Ibu Kota jadi sebetulnya jadi pejabat itu nggak perlulah yang namanya balik lagi selalu baca konstitusi.

Ada yang marah? Saya bilang ke gitu, kami ini sudah sekolah sampai doktor, masa nggak bisa baca? Terus saya bilang, Pak, bacanya bukan ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, ini Budi.

Tapi Ikro Bismi Rob. Jadi ikro nya itu dengan kolbu Supaya bisa Yang namanya kan Kalau jadi pemimpin yang adil kan nanti enak Pada saat Yom Kisah kan mendapatkan perlindungan Allah Jadi membaca situasi membaca kondisi gitu ya jadi harus membaca semuanya dibalik ini apa siapa yang diuntungkan siapa yang ini kan juga persoalan kan walaupun kita memang di tempat yang sulit ya jadi kita antara poros Jakarta Washington atau Jakarta Beijing pembangunan lebih ke arah kita mengguti obor kan sekarang ini terkoneksi dengan obor saya takutnya ini Bung Fadizo nih tanya ini the executive ini sudah sebetulnya detrit Cina sudah bermain ya dengan IKN ini. Tapi ini sudah pada death trap. Ya itu harus dilihat perkembangannya, tapi kan saya juga tentu sebagai pribadi mempunyai pendapat juga.

Kalau kita lihat memang apa yang disampaikan Mbak Usnul itu ya memang tepat gitu ya, bahwa bisa saja ini malah menciptakan masalah baru. Masalah yang tadinya tidak ada menjadi ada, masalah yang kecil bisa menjadi besar. Dan ini... adalah bagian dari satu proses politik. Tetapi kan proses politik itu kalau kita lihat kembali kepada masalah demokrasi.

Kita ini kan ada demokrasi yang secara prosedur sudah dilalui. Apa yang salah? Kalau menurut saya, kenapa kemarin undang-undang omnibus itu dibatalkan? Kan cacat dari partisipasi publiknya. Bukankah ini yang sama?

Itu yang tadi, kedua, partisipasi publik. Sebegitu pentingnya Sepertinya kok DPR cepet-cepet Jadi tidak ada atau kurangnya Partisipasi publik Minimnya, dan siapa sih yang bikin itu Kalau Omnibus kan dulu kan Kepentingan siapa, gak taunya ketahuan kan Yang bikin siapa, kayak gitu kan Jadi kita ini masih bisa dikategorikan negara demokrasi atau bagaimana? Saya 2014 itu sudah banyak ngomong ya, kita ini sudah tense to authoritarian.

Saya masih menggunakan tense to authoritarian regime. Kecenderungan menjadi authoritarian. Sekolah sebarat sekarang, pada saat 2014 saya ngomong di NU, itu sekolah-sekolah itu masih agak sedikit.

Nah, kayak gitu kan. Karena pendukung gitu. Jadi sekolah sebarat juga bisa mendukung rezim kita. Sekarang bukunya itu isinya apa? Demokrasi on sale, demokrasi in danger, demokrasi cacat, demokrasi itu.

Kemudian belum lagi, rezim diskriminatif kepada kelompok Islamis. Itu Greg Verly. Iya, Greg Verly saya baca ya.

Jadi... Kalau modelnya yang tadi itu tadi dari mulai semua yang berhubungan dengan yang berbeda dengan istana banyak nggak semolah. Sebagian besar yang outspoken berbeda dengan istana ditangkap. Yang paling, yang paling...

Miris ini kan kawan-kawan kita yang mengkritisi Omnibus Law 10 bulan dia berada di penjara Tidak tahunya undang-undangnya berhentangan dengan undang-undang dasar Putusannya juga agak aneh Anehnya apa? Memberikan kesempatan presiden 2 tahun untuk menilai Jadi MK memberikan kesempatan presiden untuk melanggar konstitusi Nah disini letaknya sebetulnya posisi DPR menjadi sangat penting di dalam konteks menjadi channeling kepentingan-kepentingan rakyat itu seperti apa? Kita kan memang berharap seperti itu ya, Mbak Husnu.

institusi-institusi demokrasi tadi legislatif pengadilan sendiri semua hal kita bawa ke legal based approach gitu ya pengadilan enggak di Amerika itu pengadilan itu enggak semua itu sampai ke ke sidang, kayak gitu kan jadi di attach conflict resolution saya dulu belajar dengan teman dari Harvard dan dari mana itu kok saya lupa namanya itu tentang conflict resolution, jadi tahun 98-99 itu keliling di 17 provinsi untuk economic recovery dan constructive conflict management itu ada dua dari Amerika yang ikut kita, karena duitnya dari USAID nah Masuk dengan Sri Mulyani dulu itu. yang economic recovery dengan geng ekonomi UI lah. Jadi kalau kita lihat seperti itu, conflict resolution, pengadilan itu nggak semuanya harus ke meja hijau.

Itu ada di attached conflict resolution. Nah ini yang harus dikembangkan. Jadi jangan semuanya langsung masuk ke pengadilan. Satu udah mahal, dan akhirnya sebetulnya bisa diselesaikan. Ya diselesaikan antar kayak gitu kan, rakyat kayak gitu.

Mengajarkan juga bagi rakyat untuk membangun yang namanya. makanya musyawarah, membangun yang namanya resolusi konflik. Dulu kan saya pergi itu ketemu di Ambon, Kristen Islam, di Halmahera, Tuhbelo, Galila, di Sampit, di Sambas, di Aceh ketemu dengan Gelet Abdillah Shafi'i waktu itu, bagaimana menyelesaikan masalah konflik di Aceh dan sebagainya. Kayak gitu kita dulu dengan Komnas HAM dan sebagainya. Dialog-dialog seperti ini harus dilanjutkan sehingga tidak semuanya dengan pengadilan pengadilan itu ya bahasanya kan orang-orang kelihatan kehilangan ayam tapi kalau dibawa ke pengadilan jadi kehilangan sapi kayak gitu kan ya karena biayanya makin mahal ya institusi-institusi demokrasi tadi kan kan kita juga ada pers yang boleh dibilang di luar itu ya civil society dimana mereka itu sekarang media kalau saya lihat ini pakai model Barlesconi dan taksinian jadi politisi menguasai media atau dia pemilik media modelnya kan Barat Konditaksin media mainstream kita kan sudah begitu mereka punya media, mereka bikin partai akhirnya bagaimana media bisa relatif cover both sides dan sebagainya prinsip-prinsip media yang jujur dan sebagainya kan jadinya bermasalah dalam konteks itu sehingga sekarang ya media sosial yang kemudian rame ya tapi kemudian kejenderungan media yang seperti itu bukannya lazim misalnya di beberapa negara kan juga ada dulu berlalu juga tapi kan selalu mereka masih tetap punya prinsip kalau anda seperti itu pengadilan dan sangat sering yang namanya media itu kalah Iya kan dan dia kena denda yang luar biasa kan kalau begitu kalau di Australia biasa kayak misalnya TVC itu kan public media yang itu biasanya memang pegawainya itu lebih pro pro kepada partai buruh makanya waktu itu John Howard dia enggak mau debat di ABC karena dia tahu dia pasti akan dikerjain itu karena dia tahu ada karakter dari pegawai di ABC itu lebih pro kepada partai buruh dibandingkan pada partai liberal kayak gitu kan Nah atau kalau kita baca kita tahu City morning herald di Eids itu lebih ke arah partai buruh yang gitu ya tapi di Australian Hai liberal tapi kita tahu ada yang partai Ada buru, ada yang ini kita tahu.

Atau di Amerika. Cara pandangnya, opini dari itu, itu harus netral. Harus benar-benar jadi. Di Amerika kan juga misalnya CNN sama Fox. Kan beda jauh.

Fox yang sangat Republican, CNN yang sangat pro-demokrat. Bahkan di dalam pemilu kelihatan sekali kan. Betul.

Atau di Inggris ada Daily Mirror, ada Guardian, ada... Tapi di kita agak beda. Pemilik bandarnya, pemilik medianya Itu sekarang masuk bikin partai Itu model, makanya saya tadi sebut Barlesconi atau Taksin Ini model itu yang dipakai Dalam konteks itu Itu ada mahasiswa saya yang S1 Yang menulis tentang media Barlesconi di Itali Dalam konteks itu Jadi ini juga Sekarang kan kayak gitu, kalau kita mau sebut nama Kayak gitu kan ada yang punya partai Yang itu punya partai Akhirnya Informasi kepada publik Media menjadi corong partai Tapi kan ada sekarang Ya mungkin karena perkembangan zaman Ada media sosial Dan media sosial inilah yang Akhirnya bahkan bisa Membuat satu Agenda setting Sangat penting termasuk Youtube Ada twitter, ada youtube Ada facebook Ada Facebook dan lain-lain. Saya kira itu adalah salah satu platform yang ibaratnya mungkin membawa berkah juga. Ada satu proses check and balance dari masyarakat.

Ada satu peristiwa misalnya, baru-baru ini ada peristiwa di Wadas. Masyarakat bisa menjadi semacam citizen journalist juga. Tapi itu memang sulit ya.

Kita melihat menganalisasinya. Tapi ya. Ya sudah, memang begitulah. Kalau kayak gitu kan, mana ini? Terus kemudian yang saya kasihan adalah bagaimana kontrol dari rezim yang akhirnya menganggap bahwa itu hoax.

Selalu hoax, hoax. Paling mudah kan? Hoax, hoax, hoax. Padahal kalau kawan kita mengatakan kan teorinya pembuat hoax yang paling sempurna kan ya rezim yang berkuasa, kayak gitu. bukan karena dia punya semuanya.

Nah, kadang-kadang, kenapa tidak dijadikan dialog? Misalnya, ada ustazah yang ditangkap karena forward RUU. Jadi kayak draft dari... dari omnibus law. Dia ustazah.

Dia dapat. Pasti dia nggak, oh harus cek-recek. Emangnya siapa?

Mestinya kan, oke aparat, sampaikan ustazah yang bener ini. Kenapa? Terdekat langsung dengan pendekatannya, legal base approach bukan values interest base approach gitu ya. Jadi nilai, nilai, kepentingan.

Kalau kepentingan baiknya, oh ini ustazah penting ini. Padahal pada saat rapat terakhir DPR, kan DPR juga nggak punya yang katanya seribu sekian halaman. Betul, betul. Berbagai macam versi waktu itu kan.

Nah kayak gitu. Tapi kalau rakyat langsung dibawa ke pengadilan. Nah yang kayak gitu loh. Jadi penggunaan. Jadi rezim yang tadi tends to authoritarian ini, itu sampai membawa pasal-pasal untuk menghabisi lawan politik.

Itu yang menjadi masalah dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia. Dan menurut Economist Intelligence Unit kan Indeks demokrasi Kita ini turun terus Dari 65 Ke 85 kalau tidak salah 49 terakhir Kalau tidak salah ya Di angka segitu kalau tidak salah 865 85 kemudian 102 ya Atau ada berapa Atau 85 yang terakhir Tapi intinya Kita sebagai negara yang Dari sisi panggilan partisipasi normatif publiknya kan nomor tiga di dunia yang ada pemilu lah. Iya, gelu kan selalu the biggest election on earth.

Nah dibilangnya begitu. Nah kenapa kita kok bisa dinilai seperti itu? Mbak Husnul kan pernah juga di KPU. Di masa-masa transisi lagi.

Di masa-masa transisi Mbak Husnul... itu banyak melakukan juga dengan kawan-kawan KPU ketika itu sebenarnya terobosan-terobosan. Nah, dan salah satu keberhasilan pemilu itu kan sebenarnya dari penyelenggara pemilunya.

Nah ini apa? Apakah ada kaitannya tingkat demokrasi itu atau dari mana? Kenapa kok kita bisa dinilai begitu rendah oleh Economic Intelligence Unit? Ya, menurut saya karena itu. balik lagi kepada tadi yang panjang lebar sudah saya katakan karena tidak munculnya oposisi yang kemudian kuat kayak gitu ya yang dia menjadi partner di dalam demokrasi itu nah sementara di 2004 dulu itu peserta aja sampai lima pasang kemudian dua putaran kayak gitu ya berbeda antara legislatif ke pilpres kemudian politik administrasi penyelenggaraan pemilunya banyak sekali makanya Dulu Presiden Amerika Serikat yang di HAM itu, yang kacang, petani kacang siapa namanya kok jadi lupa saya.

Carter. Kan Jimmy Carter datang. Saya juga ikut.

Carter Center. Carter Center sama istrinya. Jadi dia datang terus dia sebetulnya mau pulang waktu itu langsung. Tapi karena bagaimana penyelenggaraan dan dia lihat akhirnya dia datang ke KPU.

Saya juga datang ke KPU sehari sebelumnya. Karena kita mau. dibersihin, tapi kita marah-marah aja dengan AK-47 dan segala macam kita ketawa aja pada waktu itu dia mengatakan Islam dan demokrasi is compatible. Tapi itu karena masih di Indonesia.

Saya dengar setelah katanya dekat dengan di Amerika sana, demokrasi won dari demokrasi menang dari Islam. Saya ketawa aja. Dalam konteks peletakan fondasi politik administrasi penyelenggaraan pemilu, kita dulu dari mulai prosesnya kita selalu konsultasi dengan DPR, Komisi 2. Makanya kritik saya kalau ada anggota kabupaten konsultasinya dengan peserta, kok dengan peserta Anda itu konsultasinya ke komisi dua?

Answerable to parliament komisi dua. Atau dalam konteks tertentu, answerable to presiden. Misalnya tentang keamanan, polisi, kayak gitu.

Dulu ada nggak masalah misalnya polisi terlibat? Ada. Kita menemukan, iya.

Transcript for:Pentingnya Ilmu Politik dan Demokrasi

Transcript for:
Pentingnya Ilmu Politik dan Demokrasi