Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016

Pengantar

• Tujuan: Mengatur tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) secara efisien, efektif, dan akuntabel.
• Latar Belakang: Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta kebutuhan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014.

Definisi

• BMN: Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
• Pengelola Barang: Pejabat berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman serta mengelola BMN.
• Pengguna Barang: Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
• Pemusnahan: Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
• Penghapusan: Tindakan menghapus BMN dari daftar barang.

Ruang Lingkup

• Pemusnahan dan penghapusan BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
• Termasuk barang eks kepabeanan dan cukai, barang gratifikasi, barang rampasan, dan aset lain.

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Pengelola Barang

• Menetapkan keputusan pemusnahan dan penghapusan BMN.
• Melaksanakan pemusnahan dan penghapusan BMN.
• Menandatangani berita acara pemusnahan.

Pengguna Barang

• Mengajukan permohonan pemusnahan dan penghapusan BMN.
• Menetapkan dan melaksanakan keputusan penghapusan setelah mendapat persetujuan.

Pemusnahan BMN

Prinsip Umum

• Dilakukan jika BMN tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan.
• Metode pemusnahan: dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau metode lain sesuai peraturan.

Tata Cara

• Penelitian administratif dan fisik.
• Penetapan keputusan pemusnahan oleh Pengelola Barang.
• Pelaksanaan pemusnahan dalam satu bulan sejak penetapan.

Penghapusan BMN

Prinsip Umum

• Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dan Pengguna.
• Dilakukan jika BMN tidak berada dalam penguasaan karena berbagai sebab termasuk pemusnahan.

Tata Cara

• Berdasarkan keputusan dari Pengelola Barang.
• Dilaporkan dalam Laporan Barang Pengguna dan Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Ketentuan Lain

• Tata cara untuk kantor perwakilan di luar negeri mengikuti aturan tersendiri.

Ketentuan Peralihan

• Permohonan dan persetujuan yang telah diajukan sebelum peraturan ini berlaku mengikuti ketentuan baru.

Ketentuan Penutup

• Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014.
• Berlaku sejak tanggal diundangkan pada 18 Mei 2016.

Format Berita Acara

• Disediakan format berita acara pemusnahan BMN untuk Pengelola dan Pengguna Barang.