Masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Sejak saat itu, Indonesia masih terus berjuang untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya.
Perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, Indonesia kemudian dibagi menjadi empat masa berikut. Di video bagian pertama ini akan dibahas kondisi di masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan demokrasi terpimpin. Saat Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki sistem pemerintahan dan administrasi wilayah yang jelas.
Para pendiri negara kemudian segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara. Dalam hal ini, PPKI menyelenggarakan rapat dan menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, pengesahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan pengangkatan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Kondisi ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan masih belum stabil, salah satunya karena inflasi dan blokade laut yang dilakukan oleh Belanda. Blokade laut ini menutup pintu keluar masuk kegiatan ekspor-impor Indonesia.
Dalam rangka menghadapi... Terhadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah melaksanakan program pinjaman nasional dan upaya diplomasi. Meskipun telah merdeka, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan karena Belanda ingin kembali menguasai melalui agresi militer. Pemberontakan dari dalam pun juga terjadi, misalnya pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 dan pemberontakan DI atau TII yang ingin mengubah bentuk negara Indonesia.
Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara utuh kecuali Irian Barat pada tanggal 27 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang terdiri dari negara-negara bagian. Namun, bentuk negara RIS ini ternyata tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Akhirnya RIS diubarkan dan bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kemudian memasuki masa demokrasi liberal atau parlementer.
Pada sistem ini, Perdana Menteri yang berkuasa memimpin kabinet, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang kesatuan. Landasan hukum yang digunakan adalah UUD Sementara 1019. 1950 kondisi perekonomian Indonesia saat itu masih mengalami banyak permasalahan diantaranya adalah tingginya jumlah uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan gunting Syafruddin yaitu memotong uang yang bernilai 5,0 rupiah ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya melalui kebijakan ini jumlah uang yang beredar dapat dikurangi Hai Perkembangan politik pada masa ini ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Pertama, penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung yang salah satu tujuannya adalah memajukan kerjasama antar negara-negara Asia Afrika.
Lahir juga sebuah gerakan yang berbeda, non-blok yang tidak memihak pada salah satu blok atau kubu dalam perang dingin. Kedua, Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menganut prinsip bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dan laut di sekitarnya menjadi bagian. sekian wilayah Indonesia dan bukan kawasan bebas. Selanjutnya, penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955 yang menjadi tonggak awal demokrasi di Indonesia.
Namun, persaingan antar partai politik dan gonta ganti kabinet menyebabkan kondisi politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Berbagai pemberontakan juga masih terjadi di sejumlah daerah. Selanjutnya, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Pada sistem ini, seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara, yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno.
Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Salah satu isi dekret adalah menetapkan kembalinya UUD 1945. Sekian tahun berlalu, sejak pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda masih belum menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berbagai upaya diplomasi dan konfrontasi pun dilakukan. Puncaknya, Presiden Soekarno mengumbandangkan Trikora atau Trikomando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat dan mengirim pasukan.
Hal ini memaksa Belanda untuk melakukan perundingan. Akhirnya, melalui penentuan pendapat rakyat atau peperat, tahun 1969 Irian Barat berhasil menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 diantaranya pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu, dan pengangkatan M.
MPRS oleh Presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Penyimpangan ini disebabkan oleh kekuasaan Presiden yang sangat besar. Sejak tahun 1962, Indonesia dan Malaysia terlibat konflik karena Presiden Soekarno menolak membentukan negara federasi Malaysia yang dinilai akan mengancam kedaulatan Indonesia.
Puncaknya, Indonesia keluar dari PBB karena tidak puas dengan cara PBB menyelesaikan konflik tersebut. Kebijakan Ekonomi Dalam masa demokrasi terpimpin, diantaranya adalah pembentukan Depernas atau Dewan Perencanaan Nasional dan penurunan nilai mata uang. Namun, kondisi ekonomi tidak juga membaik.
Anggaran negara mengalami defisit. Harga barang dan bahan bakar juga terus naik. Selain itu terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal dan perwira angkatan darat yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Hal ini memperburuk kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Untuk tahu peristiwa sejarah selanjutnya, yuk simak video bagian kedua ini.
Sekarang kita coba latihan soal yuk. Apa perbedaan peran presiden di masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar.
komentar ya Nah kalau mau latihan soal yang lebih banyak topik kemerdekaan Indonesia hingga awal reformasi Yuk langsung aja kunjungi website kejar cita.id atau download aplikasi kejar cita di Playstore like dan share juga video ini ke teman kece lainnya ya kejar cita kejar ilmu rai cita Terima kasih telah menonton