Catatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Pengantar

• Peserta diminta mengganti nama dengan nama instansi.
• Pertanyaan dapat disampaikan melalui Slido atau chat Zoom.
• Materi dapat diakses melalui tautan yang disediakan.
• Peserta wajib mengisi survei untuk mendapatkan e-sertifikat.

Kegiatan Sosialisasi

• Sosialisasi mengenai Perpres 46 tahun 2025, perubahan kedua Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Narasumber:
  • Pak Emin Adi Muhaimin (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP)
  • Mbak Ilvia Restultami (Analis Kebijakan Muda)
  • Mas Okto Armi (Analis Kebijakan Muda)

Latar Belakang Perubahan

1. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
   • Kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan.
   • Penunjukan langsung oleh pengguna anggaran untuk program prioritas.
2. Transformasi Digital
   • Mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Dukungan kepada Program Pemerintah
   • Meningkatkan efisiensi dan percepatan program pemerintah.

Perubahan Wewenang Pelaku Pengadaan

• Pengguna Anggaran (PA)

  • Memiliki kewenangan untuk penunjukan langsung pada program prioritas.
  • Kewenangan diskresi untuk menyesuaikan proses pengadaan yang dinamis.

• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  • KPA di daerah berfungsi sebagai PPK, memerlukan pengetahuan untuk pelaksanaan pengadaan.

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

  • Bertugas memastikan target 40% pada tahapan implementasi pengadaan.
  • Pentingnya pencatatan kontrak, termasuk adendum.

• Pokja Pemilihan

  • Memiliki kewenangan untuk melakukan pemilihan elektronik dalam metode pembelian langsung.

Pengadaan Swakelola

• Tiap jenis swakelola telah ditetapkan menjadi opsional bagi penggunaan MoU.
• Perguruan tinggi negeri dan swasta dapat menayangkan produk di katalog.
• Proses swakelola diharapkan lebih cepat dan efisien dengan katalog elektronik.

Perubahan Nilai Metode Pengadaan

• Pengadaan Langsung Konstruksi

  • Nilai pengadaan langsung meningkat dari Rp 200 juta menjadi Rp 400 juta.
  • Mempertimbangkan inflasi dan harga pasar.

• Pengadaan Katalog

  • Semua produk dalam katalog harus dipenuhi, dengan beberapa kondisi tertentu.

Pengadaan Barang dan Jasa Internasional

• Peraturan terbaru menjelaskan pengadaan barang dan jasa internasional dengan fokus pada alih teknologi.

Reward dan Punishment

• Pemberian sanksi administratif untuk kementerian atau lembaga yang tidak memenuhi target PDN.
• Sanksi juga dikenakan pada pelaku pengadaan yang lalai.

Penyampaian Pertanyaan dan Diskusi

• Peserta diminta untuk mengisi survei dan mengajukan pertanyaan secara langsung.
• Beberapa pertanyaan yang dibahas: dampak perubahan, pengadaan barang dan jasa internasional, pengadaan di desa, dan mekanisme pembayaran.

Penutup

• Pengembangan peraturan turunan untuk mendukung implementasi Perpres 46.
• Peserta dianjurkan untuk tetap mengunjungi media sosial dan website LKPP untuk informasi lebih lanjut.