Catatan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025

Pengantar

• Ganti nama peserta dengan nama instansi asal.
• Sesi pertanyaan melalui Slido atau chat Zoom.
• Materi dapat diakses melalui tautan yang disediakan.
• Peserta wajib mengisi survei untuk mendapatkan e-sertifikat.

Tujuan Kegiatan

• Sosialisasi Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
• Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Narasumber

• Ibu Dwi Rahayu Eka Setyowati (Kepala Biro Humas dan Umum LKPP)
• Pak Emin Adi Muhaimin (Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP)
• Mbak Ilvia Restultami (Analis Kebijakan Muda)
• Mas Okto Armi (Analis Kebijakan Muda)

Latar Belakang Perubahan

1. Mendorong penggunaan produk dalam negeri.
2. Mempercepat transformasi digital dalam pengadaan.
3. Mendukung percepatan program pemerintah.

Perubahan Wewenang Pelaku Pengadaan

• Pengguna Anggaran (PA):
  • Menentukan penunjukan langsung untuk program prioritas pemerintah.
  • Memiliki kewenangan diskresi untuk penyesuaian proses pengadaan.
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):
  • Memastikan pengetahuan untuk eksekusi pengadaan.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
  • Memastikan target 40% pada tahapan implementasi.
  • Mencatat kontrak dan adendum.
• Pokja Pemilihan:
  • Memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian langsung atau mini kompetisi.

Perubahan Swakelola

• Opsi penggunaan MoU tidak lagi wajib untuk tipe swakelola tipe 2.
• Perguruan tinggi dapat menayangkan produk dalam katalog.
• Pembelian barang dan bahan untuk swakelola dilakukan melalui purchasing.

Perubahan Nilai Metode Pengadaan

• Pengadaan Langsung Konstruksi:
  • Nilai pengadaan langsung meningkat dari 200 juta menjadi 400 juta.
• Katalog:
  • Semua produk dalam katalog wajib digunakan untuk purchasing.

Dampak Perubahan

• Meningkatkan ketentuan HPS untuk transparansi dan akuntabilitas.

Penunjukan Langsung

• Arahan Presiden untuk program prioritas pemerintah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.
• Diperlukan dokumen sebagai bukti arahan presiden.

Katalog Elektronik dan Toko Daring

• Toko daring adalah bagian dari katalog.
• Kewajiban untuk memasukkan produk dalam katalog.

Reward dan Punishment

• Sanksi administratif bagi kementerian dan pelaku pengadaan yang tidak mencapai target penggunaan produk dalam negeri.
• Penghargaan bagi yang berhasil meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pengundangan Pertanyaan

• Peserta dapat mengirimkan pertanyaan melalui media sosial LKPP.
• Diskusi akan dilanjutkan pada kesempatan lain.