Forum Nasional Indeks Kualitas Kebijakan 2025

Mar 26, 2025

Forum Nasional Indeks Kualitas Kebijakan 2025

Pembukaan Acara

  • Selamat pagi kepada semua hadirin.
  • Acara ini juga dapat disaksikan melalui Zoom dan YouTube.
  • Peserta diharapkan mengisi daftar hadir di kolom chat.
  • Sesi tanya jawab akan dibuka di akhir acara.

Sambutan Narasumber

Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto

  • Mengajak untuk selalu bersyukur atas kesehatan dan kesempatan.
  • Apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan semua peserta.
  • Pentingnya peningkatan kualitas kebijakan untuk tata kelola dan birokrasi yang lebih baik.
  • Kebijakan publik yang baik perlu proses panjang dan harus adaptif dengan perubahan.
  • Kebijakan harus berbasis data dan melibatkan masyarakat untuk mendapatkan dukungan.
  • Teknologi sebagai alat untuk mendukung perumusan kebijakan modern.

Dr. Muhammad Taufik

  • Fokus peningkatan kualitas kebijakan dalam agenda reformasi birokrasi.
  • Target indeks kualitas kebijakan diharapkan meningkat pada tahun 2025.
  • Perlu kolaborasi antar instansi untuk mencapai tujuan ini.

Agenda Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025

  • Pengukuran IKK dilakukan setiap 2 tahun sekali, dimulai tahun 2021, 2023, dan 2025.
  • Pengukuran IKK akan dilakukan dari Januari hingga Oktober 2025.
  • Indikator yang dinilai mencakup perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Diskusi dan Tanya Jawab

  • Peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
  • Pertanyaan mencakup frekuensi pengukuran, peran masyarakat, laporan penilaian, dan peran jabatan fungsional analis kebijakan.
  • Pentingnya forum klarifikasi untuk meningkatkan pemahaman dan capaian IKK.

Masukan dan Saran

  • Diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai pengukuran IKK di daerah.
  • Disarankan agar penanggung jawab IKK di daerah adalah OPD yang berkompeten.
  • Kolaborasi dengan Kementerian lain untuk menyederhanakan pengukuran kebijakan.

Penutup

  • Forum nasional diakhiri dengan harapan semua peserta terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kebijakan.
  • Pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.
  • Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui media sosial LAN dan hotline.