Transcript for:
Forum Nasional Indeks Kualitas Kebijakan 2025

follow expect to have the universe by tomorrow just sit back Relax Don't worry the work no need to h [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] Selamat pagi bapak ibu hadirin sekalian Apakah suara saya terdengar terdengar mbak Reni Baik terima kasih selamat pagi bapak ibu hadirin sekalian Selamat datang dan Selamat bergabung di acara forum nasional indeks kualitas kebijakan tahun 2025 dan sebelum acara dimulai dan untuk lancarnya acara Saya akan menyampaikan beberapa tata tertib serta informasi dalam pelaksanaan forum nasional pada pagi hari hari ini yang pertama pelaksanaan forum nasional ikk pada pagi hari ini selain dapat diikuti melalui kanal Zoom juga dapat disaksikan melalui kanal YouTube lembaga administrasi negara dan para peserta diharapkan Mengisi formulir daftar hadir yang disediakan oleh panitia pada kolom chat dan pada sesi tanya jawab nanti bapak ibu dapat mengajukan pertanyaan saran atau juga masukan secara langsung atau secara lisan dengan menggunakan fitur Rais hand dan Bapak Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui kolom chat yang ada di zoom meeting maupun yang ada pada kolom live chat yang ada di YouTube dan pertanyaan yang masuk nanti akan disampaikan kepada narasumber oleh moderator pada saat sesi diskusi dan juga tanya jawab berlangsung demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk sementara ini dan kita akan segera memulai acara bapak ibu hadirin yang berbahagia asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu namo Budha salam kebajikan Selamat pagi selamat datang dan Selamat bergabung di acara forum nasional indeks kualitas kebijakan tahun 2025 dan telah hadir bergabung pada forum nasional di pagi hari ini yang terhormat Kepala Lembaga Administrasi Negara bapak Dr Dea Selamat pagi Bapak Taufik Terima kasih telah bergabung dan telah hadir juga yang kami hormati Deputi bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara bapak Dr Tri Widodo Wahyu Utomo S.H m Selamat pagi Bapak Tri Widodo Terima kasih telah bergabung dan selamat datang dan juga bergabung kami ucapkan kepada Deputi bidang reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementerian Pan RB Bapak Prof Dr rwan Agus Purwanto m.si dan kami ucapkan selamat datang kepada kepala pusat pembinaan analis kebijakan Bapak Yogi Suwarno siip m BSD dan serta tentu saja Bapak Ibu tim ikk instansi maupun tim pengelola reformasi birokrasi di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini baik melalui kanal Zoom maupun kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara Baik bapak ibu hadirin sekalian mengawali rangkaian acara marilah kita mendengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada bapak dan ibu dimohon untuk mengambil sikap [Musik] sempurna Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah air marilah kita bersel [Musik] Indonesia bersatu Hiduplah Tanu hiduplah negeriku Bangsaku rakyatu semuanya Bangunlah jiwanya bangunlah merdeka untuk indonesia raya indonesia raya merdeka merdeka tanah negeriku yang kucinta indonesia raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanku negeriku yang kucinta indonesia raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia [Tepuk tangan] Raya bapak ibu hadirin yang berbahagia selanjutnya marilah kita simak bersama keye speech yang akan disampaikan Deputi bidang reformasi birokrasi akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kementerian Pan RB Kepada yang terhormat Prof Dr Erwan Agus Purwanto MSI disilakan Baik terima kasih eh MC mbak Reni Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu namo budhaya dan salam kebajikan Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian Yang sama-sama kita hormati bapak kepalaembaga Negara Republik Indonesia bapak Dr Taufik kemudian juga bapak [Musik] ehu bapak Dr Tri didampingi oleh Pak kapus bapak yogiarno yang hadir di tengah-tengah kita juga hadir bersama kita hari ini ada sahabat saya ini Paki sosial Kemudian Bapak Ibu sekalian para pejabat dan pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang eh hadir Bapak Ibu para pejabat pimpinan tinggi utama Maa dan Pratama di lingkungan instansi pemerintah tentu para tamu undangan yang berbahagia yang semuanya sehat mendapat kesempatan untuk hadir di dalam forum nasional peningkatan kualitas kebijakan tahun [Musik] 2025 yang pertama-tama untuk memulai acara ini tentu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama pada acara pagi hari ini yakni ini menghadiri forum nasional peningkatan kualitas kebijakan tahun 2025 Izinkan saya ee mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan jajaran pegawai Lembaga Administrasi Negara yang telah berinisiatif menyelenggarakan forum ini Serta seluruh peserta yang telah hadir pada pagi hari ini ini mengikuti acara yang sangat penting bagi kita semua kehadiran kita bersama dalam kesempatan ini ee tentu saja mencerminkan komitmen tekad kita untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan juga kualitas birokrasi pemerintahan yang kita harapkan dari waktu ke waktu terus menjadi lebih baik makin akuntabel melalui peningkatan kualitas kebijakan yang dirumuskan di masing-masing instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan kebijakan publik yang baik tentu tidak dihasilkan tiba-tiba saja kebijakan publik yang baik perlu sebuah proses yang panjang dan kebijakan publik yang baik ini akan menjadi pondasi bagi tercapainya tujuan bersama dalam mewujudkan cita-cita Luhur untuk membuat masyarakat kita menjadi lebih baik sebagai alat utama pemerintah kebijakan tentu berfungsi untuk mengelola sumber daya yang kita miliki kemudian juga merespon kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks Mas arakat yang terus berubah kebijakan harus dirancang secara lebih fleksibel kemudian juga adaptif agar tetap relevan dengan perubahan yang e terjadi dan tentu saja menjadi lebih efektif di dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri presiden kita Bapak prabowanto sering mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah harus selalu mengedepankan prinsip kebajikan harus ada wisdom di situbermanfaatan dan juga keberlanjutan kebijakan bukan sekedar sebuah produk administratif tetapi juga harus menjadi solusi yang nyata dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat beliau menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dirancang untuk melayani masyarakat dengan penuh integritas kemudian memberikan dampak yang signifikan ada perubahan yang dialami oleh masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada satupun lapisan masyarakat yang tertinggal dari dampak kebijakan tersebut sejalan dengan arahan ee bapak presiden tadi maka setiap instansi pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang berkualitas dan tentu saja harus inklusif melalui pendekatan yang berbasis data kemudian juga deliberatif partisipatif memanfaatkan teknologi serta memberikan dampak nyata kepada masyarakat pendekatan seperti ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan ini relevan dan berdampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi juga mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan ee zaman para hadirin yang saya hormati pada era Milenium baru ini data telah menjadi salah satu sumber kekayaan baru yang sangat berharga sering disebut data sebagai new oil begitu ya data ini sebagai minyak baru data memberikan kita wawasan yang mendalam tidak hanya tentang tren yang sedang terjadi tetapi juga tentang peluang dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan pemanfaatan data yang tepat tidak hanya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas tetapi juga membantu kita merancang kebijakan yang lebih proaktif dan berbasis eh eviden atau berbasis bukti dalam konteks ini pengelolaan data ini menjadi sangat penting karena data yang valid dan terpercaya adalah pondasi dari kebijakan yang berkualitas dengan data yang akurat kita tidak hanya melihat persoalan di permukaan tetapi juga mampu menggali Akar masalah yang sebenarnya data statistik kemudian survei masyarakat hingga pemanfaatan B data dapat memberikan gambaran utuh tentang kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lapangan Namun demikian data yang kita gunakan ini juga harus melewati sebuah proses validasi yang ketat agar tidak menjadi sumber kesalahan pengilan kepusan Nah inilah yang seb sebagai PO sebuah paradigma baru yang penting di dalam perumusan kebijakan yaitu pendekatan berbasis bukti yang memungkinkan solusi yang diambil ini lebih terukur dan juga lebih efektif menghasilkan dampak yang kita inginkan selanjutnya penting untuk diingat bahwa rumusan kebijakan tidak dapat dilakukan dalam sebuah ruang hampa ruang tertutup kita memerlukan proses deliberasi sebuah ruang diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini pandangan dari para ahli akademisi dan juga praktisi ini harus kita padukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang adalah solusi yang menyeluruh solusi yang komprehensif transparansi dalam deliberasi menjadi kunci untuk meng dari adanya Conflict of Interest dan juga meningkatkan kepercayaan publik atau trust dari publik kepada pemerintah dengan melibatkan berbagai perspektif kita juga dapat merespon kritik dan juga masukan secara konstruktif sehingga kebijakan yang dihasilkan ini lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak Selain itu Bapak Ibu sekalian keterlibatan masyarakat adalah hal yang tidak boleh diapikan partisipasi publik memastikan bahwa kebijakan yang kita rancang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung ini dapat dilakukan melalui berbagai ee metode berbagai macam cara lewat konsultasi publik ada survei atau forum diskusi di situ kita membuka ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi di dalam proses pengambilan keputusan partisipasi tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan tentu ini bukan hanya partisipasi yang bersifat e artifisial yang semu saja tetapi juga nanti dengan partisipasi yang substansial kita dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang kita rumuskan ketika masyarakat merasa di iibatkan implementasi kebijakan ini akan ee berjalan lebih lancar dan juga akan lebih efektif Bapak Ibu yang saya muliakan di era digital seperti ee hari ini teknologi memainkan peran yang penting dalam mendukung perumusan kebijakan yang modern teknologi memungkinkan kita untuk mengumpulkan data secara Real Time melalui platform digital kemudian menganalisis informasi dengan cepat menggunakan eh ei kecerdasan buatan serta memantau transparansi dan akuntabilitas melalui dashboard yang dapat diakses oleh publik secara eh Real Time namun eh Kita juga harus memastikan bahwa teknologi ini dapat diakses oleh semua pihak tidak ada yang ketinggalan ee termasuk masuk kelompok masyarakat yang rentan sehingga tidak menciptakan adanya kesenjangan baru teknologi adalah alat harus kita sadari bukan tujuan itu sendiri dan harus dimanfaatkan untuk mempercepat penyelesaian masalah tanpa kemudian mengorbankan tadi prinsip inklusivitas di dalam kita merumuskan sebuah kebijakan pada akhirnya segala upaya dalam perumusan kebijakan harus diarahkan pada ada satu tujuan utama yakni memberikan dampak nyata bagi masyarakat harus mampu memberikan perubahan yang konkret dari kondisi yang satu yang less prerable menjadi kondisi yang lain yang lebih PR kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang mampu memb perubahan yang positif dengan demikian dalam kehidupan masyarakat kita baik melalui peningkatan akses terhadap pendidikan kesehatan kemudian juga infrastruktur publik maupun kesempatan-kesempatan ekonomi yang kita ciptakan Untuk itu kita perlu menetapkan indikator kinerja utama yang jelas yang konkret agar dampak dari kebijakan tersebut dapat kita ukur secara objektif kita lihat progresnya dari waktu ke waktu monitoring dan evaluasi dengan demikian perlu dilakukan secara berkala yang juga akan memastikan bahwa kebijakan tetap berada pada trk yang benar dan dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada jika dibutuhkan Ibu Bapak sekalian yang saya hormati mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan inklusif adalah tanggung jawab kita bersama kolaborasi antara pemerintah masyarakat akademisi dan sektor swasta ini menjadi Kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan yang makin hari makin Kompleks di masa depan dengan mengedepankan prinsip berbasis data kemudian ee deliberatif kemudian transparan partisipasi yang luas serta pemanfaatan teknologi yang inklusif serta berfokus pada dampak yang nyata Saya yakin kita dapat menciptakan kebijakan yang relevan adaptif dan tentu membawa manfaat berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa sebagai penutup Sekali lagi saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan jajaran pegawai Lembaga Administrasi Negara yang telah berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menyiapkan dan menyelenggarakan forum diskusi kita pada pagi hari ini dengan tujuan yang sangat Mulia agar produk-produk kebijakan yang kita rumuskan di masa datang akan menjadi lebih baik dan lebih berdampak masyarakat harapan kami tentu Kegiatan ini tidak hanya sekedar sebuah acara serimia semata melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap peningkatan kualitas kebijakan di instansi kita masing-masing semoga apa yang kita pelajari dan nanti kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat yang bagi kita semua dan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk memicu perubahan-perubahan yang konkret bagi masyarakat Semoga Allah subhanahu wa taala Tuhan yang maha kuasa selalu memberikan bimbingannya kepada kita semua di dalam pengaban kita kepada masyarakat kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang sama kita cintai Saya kira ee demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian mohon maaf apabila ada yang kurang di dalam ee sambutan saya tadi saya akhiri Billah taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada bapakw bapak ibu hadirin yang kami hormati ee berikutnya telah hadir eh bersama kita bapak kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Muhamad Taufik Selamat pagi Bapak Terima kasih telah bergabung Baik bapak ibu hadirin sekalian Selanjutnya kami mengundang Dengan hormat kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Muhamad TF untuk menyampaikan sambutannya kepada bapak t dengan hormat disilakan Baik terima kasih mbak Reni Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Nam budaya salam kebajikan yang saya hormati profwan eh sebagai Deputi eh akuntabilitas pengawasan dan formasi birokrasi yang saya hormati para ee pejabat ee pimpinan ee Kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang saya hormati kolega-kolega dari lembaga administasi negara Bapak ridodo Deputi kajian kebijakan inovasi administrasi dan EE para ee hadirin Bapak Ibu yang berbahagia Perta forum Nasional ikk EE yang saya banggakan pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa Alhamdulillah pada pagi hari ini di hari yang mulia hari Jumat kita sama-sama bisa berkumpul dalam keadaan sehat meskipun dilakukan secara daring semoga ini tidak mengurangi semangat kita ter terus meningkatkan kualitas kebijakan di ee Republik yang kita cintai ini Bapak Ibu sekalian ee tadi juga sudah disampaikan oleh profwan ya bagaimana ee kebijakan yang berkualitas sangat dibutuhkan ya untuk meningkatkan pembangunan yang berkualitas ini menjadi sudah menjadi hal yang ee apa ee seharusnya dan dilakukan di semua negara di dunia ya semakin ee pembangunannya semakin ee berkualitas maka ee dibutuhkan ee kebijakan yang semakin berkualitas nah ini ee apa ee sangat terkait dengan ee target dari pemerintah tujuan besar untuk mewujudkan ee program Asta cita di mana program ini sangat penting untuk ee apa membangun tahapantahapan pembangunan berikutnya keluar dari midle in ya dibutuhkan tentunya ee kebijakan yang lebih e berkualitas Bapak Ibu sekalian Untuk itu maka di dalam program reformasi birokrasi ee salah satu agendanya adalah ee peningkatan kualitas kebijakan sebagaimana yang diukur dengan indeks e kualitas kebij akan dan ini pada tahun 2024 ya Ee pada ee apa road map yang dituangkan di eh peraturan eh Kementerian Pan dan RB ya nomor eh 25 tahun 2020 tentang roadmap ditargetkan di 2024 adalah seluruh instansi dapat mencapai ee ee nilai baik ya seluruh instansi 100% nah ee nampaknya ee Ini masih belum ee apa E tercapai semuanya sehingga ini Tentunya perlu penguatan-penguatan di ee caratan yang ada pada kami bahwa selama 2023 ini e telah diukur ee ada 226 instansi ya yang telah berpartisipasi atau baru 38,70% ya dan untuk ee Kementerian Lembaga ini sudah mencapai 80 pers lebih tetapi untuk pemerintah daerah baru mencapai 32,68% nah tentunya ini ee perlu e terus kita tingkatkan upaya upaya di dalam ee apaelaksanakan atau berpartisipasi untuk ee apa dalam ee survei atau dalam upaya kita meningkatkan indeks kualitas kebijakan ini Nah Bapak Ibu sekalian jadi ee reformasi birokrasi ini kita masih akan berlanjut terus berlanjut kita ini sebagai elemen yang penting di dalam agenda ee transformasi tata kelola dan untuk itu maka kita pada hari ini ee bersama-sama untuk ee menyamakan persepsi ya untuk bertukar pikiran mengenai upaya-upaya kita bersama ee meningkatkan indeks kualitas ee kebijakan ini nah ee ee saya sadar ini tidak mudah ya karena mungkin ada kendala di dalam ee pengisian mungkin ee apa atau secara ee mungkin teknologi mungkin perlu ee apa perbaikan penguatan penguatan agar ee semua instansi diharapkan bisa ee berpartisipasi dalam ee pengukuran indeks kualitas kebijakan ini sehingga eh apa eh program reformasi birokrasi eh dalam rangka cptakan tata kelola yang lebih baik ini akan bisa ee tercapai Bapak Ibu sekalian ee untuk itu E saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya pada bapak ibu yang sudah hadir dan eh terus untuk berupaya ya meningkatkan kebijakannya ya ini merupakan hal yang apa ee sebuah perjalanan pembelajaran secara kolektif ya ini ee tentunya akan lebih mudah kalau kita ee lakukan ee bersama-sama ee kita ee belajar ee untuk mencari cara-cara terbaik bagaimana kita meningkatkan kualitas kebijakan di instansi kita masing-masing dan tentunya eh sebagai suatu e bagian dari pemerintahan ee yang e satu lain dengan yang lain tidak bisa terpisahkan Bapak Ibu sekalian ee sekali lagi terima kasih dan semoga ini terus akan membuahkan terobosan-terobosan yang positif e ke depan untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia terima kasih Bil asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Bapak Terima kasih telah bergab bersama kami baik bapak ibu hadirin sekalian Selanjutnya kami mengundang Deputi bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara untuk menyampaikan urgensi pengukuran ikk untuk peningkatan kuitas kebijakan dan Reformasi birokrasi kepada bapak Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu namo Budha salam kebajikan yang saya saya hormati bapak kepala Lembaga Administrasi Negara bapak Dr Muhammad Taufik yang kami hormati bapak Deputi RB dan kunwas kementerian pandan RB bapak profes DR DR rwan Agus Purwanto yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi unit kerja tim RB di seluruh Indonesia baik di pusat maupun di pemerintah daerah ee sebuah kehormatan bisa membersamai Bapak Ibu sekalian di dalam persiapan kita menyongsong 2025 yang insyaallah akan lebih menjanjikan dan lebih penuh dengan kinerja-kinerja yang sangat bermanfaat bagi ee masyarakat di Indonesia Tapi tentu apa yang kita mimpikan itu masih merupakan sebuah cita-cita sebuah idealita di masa depan yang pencapaiannya akan sangat tergantung kepada kualitas dari cara kita bekerja kualitas dari kebijakan yang kita susun kualitas dari ee produk-produk pelayanan publik yang kita hasilkan untuk itu keberadaan ikk ini menjadi sebuah hal yang sangat penting yang sangat urgen untuk memastikan sebagaimana tadi disampaikan oleh prof Erwan eh pencapaian tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara Bapak Ibu sekalian Saya sudah mencoba menyiapkan ee paparan saya usahakan sesingkat mungkin untuk ee saya apa sampaikan kepada bapak ibu sebagai pengantar dari diskusi kita Bapak Ibu sekalian mengapa sebuah kebijakan publik ini harus berkualitas ee tentu kebijakan publik bukan sesuatu yang asal-asalan kebijakan publik ini menjadi satu instrumen utama bagi suatu negara kesejahteraan untuk bisa menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera lebih adil dan juga lebih ee memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat Global ee terlebih lagi tahun 2025 ini kita semuanya dihadapkan pada tantangan tadi Disampaikan oleh Bapak Kepala yaitu visi misi bapak Presiden eh tentang astaacita eh Bagaimana program yang an Mulia ini bisa kita wujudkan dan rasanya ini adalah tantangan yang sangat berat yang tidak mungkin bisa kita wujudkan kalau kita tidak memiliki kualitas kebijakan yang baik oleh karena itu jangan bermimpi Asta Cita itu bisa kita wujudkan kalau kondisi kebijakan kita masih seperti biasa-biasa saja Nah di sinilah Bapak Ibu ee kenapa kita sangat concern dengan kebijakan yang berkualitas Mengapa kebijakan yang berkualitas menjadi salah satu e apa indeks komposit di dalam indeks RB dan eh kebijakan ini juga merupakan salah satu indikator untuk mengukur apakah Proses reformasi birokrasi di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ini sudah berjalan dengan ee baik atau belum Bapak Ibu sekalian ada sebuah ilustrasi tentang kebijakan yang tidak berkualitas di sebuah negara di Afrika Bapak Ibu sekalian ee di dalam video ini ada eh kasus nyata ya peristiwa yang betul-betul terjadi pada saat eh seorang pejabat pemerintah yang sedang meresmikan sebuah proyek tiba-tiba proyek itu ambruk tepat pada saat akan dilakukan pengguntingan pipa Mari kita lihat ee videonya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu sekalian tentu kita tidak ingin peristiwa seperti ini terjadi sebuah proyek yang sudah menyita sumber daya yang cukup besar dari negara tapi tidak memberi manfaat apapun kecuali hanya sebuah kesia-siaan belaka di sinilah Kenapa kita ee menjadikan kebijakan itu menjadi sebuah ee apa jangkar Bapak Ibu sebuah titik tolak untuk bisa mencapai hasil-hasil yang lebih baik Bapak Ibu sekalian kalau tadi ada cerita tentang kegagalan kebijakan di kinsasa Nah sekarang ada ee kisah sukses tentang transformasi kebijakan yang terjadi di ruanda masih di Afrika Bapak Ibu sekalian ee sebagaimana kita ketahui ruanda ini ee sebelumnya merupakan daerah atau negara yang EE termiskin dan terbelakang di dunia dan mengalami pelonjakan populasi ee dari 1 juta menjadi 8 juta atau 800% Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang relatif ee singkat kemudian ee pernah mengalami ee apa namanya ee bencana kelaparan yang itu juga didorong oleh faktor kegagalan panen Bapak Ibu jadi di satu sisi ee populasinya meningkat drastis tapi di sisi lain mereka tidak dapat menjaga ee Swasembada pangan dan juga eh stok untuk pertanian sehingga akhirnya terjadi bencana kelaparan yang sangat ee masif dan sangat eh parah bapak ibu kemudian karena kelaparan itu juga ee mengakibatkan populasi justru melambat nah kemudian eh akibat dari kemiskinan tadi 225 dari setiap 1000 anak itu meninggal sebelum berusia 5 tahun ini eh menunjukkan kualitas kesehatan kualitas eh nutrisi kualitas lingkungan ini sangat tidak layak untuk ee pertumbuh Kembangan seorang anak dan kondisi-kondisi yang sangat ee apa kritis itu akhirnya mengantarkan ruanda pada perang saudara dan perang saudara ini mengakibatkan terjadinya genosida pada tahun 4 khususnya pembunuhan pembunuhan massal terhadap etnis tutsi berapa yang menjadi korban diperkirakan hanya dalam waktu 100 hari dari 7 April sampai 15 Juli 94 800.000 eh rakyat E ruanda menjadi korban genusida belum lagi sekitar 250 sampai 500.000 perempuan menjadi korban pemerkosaan ini ee situasinya sudah seperti neraka di dunia Bapak Ibu dan tentu dengan kondisi seperti itu ekonomi hancur kemiskinan juga semakin meraj Lela tetapi ternyata dalam waktu yang relatif singkat ruanda ini bisa bangkit dengan sangat menakjubkan dimulai tahun 2000 tadi kita ingat tahun 1994 itu terjadi eh krisis kemanusiaan berupa genosida nah tahun 2000 eh mereka memiliki presiden baru namanya Paul kagame dan beliau langsung membuat sebuah visi yaitu visi rwanda 2020 20 tahun ke depan begitu nah eh di dalam visi ini eh sektor pertanian menjadi ee prioritas dan juga didukung dengan eh sektor teknologi tujuannya adalah bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan secara cepat ternyata bapak ibu kalau kita membaca berita-berita yang ada saat ini di berbagai media dan juga prestasi-prestasi ruanda sendiri sudah mendapatkan pengakuan luar biasa dari berbagai lembaga internasional misalnya IMF mengatakan bahwa ruanda ini salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia yaitu 8% per tahun selama dekade terakhir bayangkan Bapak Ibu mencapai pertumbuhan 8% selama 10 tahun berturut-turut ini prestasi yang EE sungguh ee sangat luar biasa Kemudian Bank Dunia juga mengatakan ruanda ini sebagai tempat terbaik ketig untuk investasi di Afrika setelah mautius dan Afrika Selatan Selain itu Bank Dunia juga menjadikan ruanda itu seperti singapuranya Afrika karena kemajuan teknologinya dan mereka menyebut bahwa ruanda adalah eh salah satu dari 10 negara dengan perekonomian paling maju di tahun 2013 hanya tahun setelah adanya visi rwanda 2020 Nah inilah dokumen ee ruanda Vision 2020 Bapak Ibu dan yang sebelah kanan ini sebuah Framework eh development Framework ee tentang bagaimana visi 2020 itu di ee turunkan Bapak Ibu dijabarkan nah eh visi ini Eh esensinya tadi kami sampaikan PRS atau povertir reduction eh strategi ya Bapak Ibu dan seterusnya Nah Bapak Ibu sekalian yang menarik dari rwanda ini adalah bahwa ketika tahun 2020 belum selesai mereka sudah menetapkan visi 30 tahun yang akan datang jadi eh Vision eh 20 Nah inilah eh model-model transformasi yang ingin dilakukan di tahun 2050 ke depan ya Jadi Bapak Ibu sekalian belajar dari ee pengalaman gagal ee sebuah kebijakan dan pengalaman sukses sebuah kebijakan yang tadi kami sampaikan maka kita ee sampai pada satu keyakinan bahwa kebijakan yang baik yang berkualitas itu sangat membutuhkan good pocy governance apa itu kira-kira good Policy governance eh dalam hal ini paling tidak ada dua aspek bahwa kebijakan yang baik itu tidak akan bisa kita hasilkan tanpa adanya sebuah proses yang tadi juga dihighlight oleh prof Erwan eh kebijakan publik tidak bisa muncul seketika eh dalam satu malam saja tapi butuh proses yang panjang Nah inilah e proses ini yang harus kita Kawal betul tata kelola yang baik ini yang harus kita perhatikan Jangan hanya berorientasi pada ikknya mohon Maf apa ikunya ya iku itu target kinerja bahwa tahun ini kita harus memiliki sekian kebijakan tidak tapi bagaimana target kebijakan itu juga kita sertai dengan tata kelola yang baik Nah yang kedua bapak ibu kola yang baik tentu juga tidak bisa kita wujudkan dengan cepat tanpa adanya persiapan dari aspek sdm-nya Oleh karena itu keberadaan SDM analis kebijakan juga wajib untuk terus dilakukan pembinaan dan diarahkan atau diutilisasi untuk sama-sama mengawal perumusan kebijakan sampai implementasi dan evaluasi kebijakan yang baik Nah jadi Bapak Ibu sekalian secara eh apa eh mudahnya saya Gambarkan seperti ini ada sebuah dalil ee dalam sebuah kebijakan bahwa tidak ada negara yang maju tanpa kebijakan yang unggul dan tidak ada kebijakan yang unggul tanpa tata kelola dan SDM kebijakan yang berkualitas lantas Bagaimana tata kelola kebijakan yang baik Ee Kita bisa belajar dari berbagai negara ee salah satu unya dari Australia Australia sudah memiliki sebuah good Policy kit ya Bapak Ibu sekalian Eh bagaimana e kebijakan itu bisa dikawal Sejak ideation sejak idenya sampai implementationnya Nah ada empat pilar yang harus diperhatikan untuk eh sebuah tata kelola kebijakan yang baik pertama harus jelas Apa maksudnya Apa tujuannya ya ee Mengapa kebijakan itu dibutuhkan dan harus dibuat kebijakan bukan untuk kebijakan tapi kebijakan dibuat adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup dari eh masyarakat yang kedua dari sisi informasi yang digunakan ini harus well inform yang tadi disampaikan oleh prof Erwan bahwa sebuah kebijakan harus berbasis pada data harus berbasis pada evidence harus didukung dengan sebuah proses analisis atau riset kebijakan sehingga eh kalau kita kehilangan sentuhan dari aspek evidence base-nya dari riset base-nya kemungkinan kebijakan itu juga tidak akan eh terlalu baik di dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi yang ketiga adalah practical to implement jadi harus disertai dengan rencana n implementasi yang baik harus dilakukan monitoring yang baik sehingga pada tahap implementasi akan segera ditemukan apa kekurangan-kekurangan dari sebuah kebijakan itu dan ketika kita mengetahui kekurangan itu dengan cepat akan bisa kita lakukan ee perbaikan nah eh sistem eh mencari feedback terhadap implementasi kebijakan ini yang nampaknya sekarang masih relatif kurang eh ketika kebijakan sudah diundangkan seolah-olah tugas kita selesai padahal tugas implementasi kebijakan ini tidak lebih ringan dibanding tugas merumuskan kebijakan dan yang terakhir adalah influensial dampaknya pengaruhnya dari sebuah kebijakan itu sesungguhnya apa maka kita harus melakukan evaluasi Benarkah kebijakan mampu memberikan dampak posit atau sebaliknya memberikan dampak yang tidak baik Nah kalau kebijakan itu menimbulkan dampak yang tidak baik maka kita harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kebijakan Itu kembali kepada relnya untuk melayani ee masyarakat nah Selain itu Bapak Ibu sekalian sebuah kebijakan juga perlu memiliki beberapa ee apa namanya dimensi ee supaya Tata kelol Tata kelolanya bisa lebih baik beberapa dimensi tata kelola yang harus kita perhatikan di dalam sebuah kebijakan itu adalah ee satu tadi sudah di sampaikan berbasis bukti yang kedua inovatif inovatif ini artinya sebuah kebijakan harus membawa kebaruan semangat pembaharuan syukur-sukur ada sebuah terobosan-terobosan sehingga kebijakan itu tidak hanya sekedar mengulang saja atau tidak hanya mencontoh dari apa yang sudah ada di tempat lain tapi betul-betul merupakan instrumen untuk mengakselerasi inovasi Itulah sebenarnya Tujuan e mengapa kita butuh kebijakan kemudian juga perlu ada komunikatif ya aspek komunikatif dalam arti semua stakeholder yang terkait eh harus diajak ikut serta eh dan tidak boleh ada satuun pihak yang ditinggalkan ini juga sebagaimana tadi ditekankan oleh prof Erwan bahwa kebijakan ini punya prinsip no one left behind ketika kebijakan ini Eh tidak tidak apa eh tidak memberi ruang-ruang kreatif ruang-ruang partisipasi bagi eh semua eh apa multi stakeholdernya maka kebijakan itu juga lentan terhadap penolakan dari ee masyarakat nah yang keempat adalah inklusif inklusif dalam arti ee kebutuhan-kebutuhan kepentingan-kepentingan aspirasi ee setiap kelompok itu bisa di e apa diperhatikan sehingga kebijakan tidak eksklusif hanya untuk menyenangkan kelompok tertentu tapi kebijakan sedapat mungkin ee bisa menjadi ee instrumen yang membahagiakan semua ee orang dan yang terakhir adalah responsif responsif dalam arti sebuah kebijakan ini diharapkan bisa merespon terhadap dinamika lingkungan strategis organisasi perkembangan teknologi perkembangan politik perkembangan sosial ekonomi ee perkembangan global dan sebagainya ini yang kemudian harus ditangkap di dalam formulasi ee kebijakan nah dimensi-dimensi inilah sebenarnya yang nanti akan kita masukkan di dalam instrumen ikk Bapak Ibu oleh karena itu sebuah eh instansi pemerintah atau daerah yang ikk-nya baik artinya dimensi-dimensi ini juga kita yakini sudah Ee cukup baik Nah Bapak Ibu sekalian Bagaimana gambaran ikk kita sampai tahun 2024 kemarin dan bagaimana gambaran untuk 2025 yang akan datang Nah di sini di apa namanya batang 123 Ini adalah yang sudah kita selesaikan Ada progres yang cukup baik ya Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat yang hijau ini artinya yang punya predikat baik di tahun 2021 masih sangat sedikit di dan di tahun 2023 ada peningkatan yang cukup signifikan dari 0, sekian% menjadi 12% di tahun 2024 kemarin ada peningkatan kembali tapi tidak terlalu signifikan sebesar 16% nah di 2025 kita berharap akan ada lonjakan yang sangat signifikan jadi dari 16% menjadi sekitar ee 32% artinya meningkat 100 persen ini ee kita menggunakan pendekatan yang sifatnya apa namanya eksponensial ya Bapak Ibu kita tidak ingin ee peningkatan kualitas kebijakan ini dilakukan secara inkremental tapi harus dipastikan ada lonjakan secara eksponensial demikian pula untuk kategori atau untuk predikat yang lain misalnya ee sangat baik ini dari tahun 2024 hanya 6, sekian pers kita coba ee targetkan di tahun 2025 meningkat 300% ya Bapak Ibu ini ee sangat ambisius target-target yang ingin kita ee lakukan menjadi 19% koma sekian begitu pula yang EE unggul Bapak Ibu yang biru Ini dari 0,80% di tahun 2024 kita targetkan tahun 2025 itu menjadi hampir 8% jadi ini juga peningkatan sekitar 700% Nah Bapak Ibu sekalian target-target ini tentu tidak bisa digantungkan hanya kepada instansi tertentu seperti Kemenpan atau LAN saja tetapi membutuhkan sebuah kolaborasi yang sangat ee kuat di antara kita semua sehingga kita harap kan nanti yang di sini yang warna ini akan semakin kecil kalau kita perhatikan di tahun 2021 Bapak Ibu kita lihat yang belum berpartisipasi itu masih ee 80% tapi tahun 2025 ini kita harapkan yang yang belum berpartisipasi tinggal sekitar 12% ini juga lompatan yang yang sangat ee apa namanya ee sangat besar ya Bapak Ibu ee lompatan yang sangat-sangat signifikan nah sekali lagi untuk bisa mencapai target ini kami berharap ee Bapak Ibu nanti akan memberikan dukungan ee sepenuhnya kepada ee kami Nah Bapak Ibu sekalian Bagaimana ee orkestrasi di dalam ee upaya kita mencapai peningkatan ikk secara eh signifikan kami Gambarkan seperti ini jadi e Lan sebagai instansi Pembina analis kebijakan sekaligus yang mendapatkan amanah dari Kemenpan sebagai pengawal ikk ini akan mencoba sebagai orkestratornya dan kami berharap Kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah ini nanti tidak hanya ee berpikir ke dalam bagaimana memperbaik kuitas kebijakan di instansi masing-masing tetapi kita berharap akan muncul Champions Champions siapa Champions yang kita harapkan pertama adalah Pemda dalam hal ini provinsi provinsi akan kami dorong untuk menjadi fasilitator peningkatan ikk di seluruh kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan jadi tidak seperti tahun 2024 dan sebelumnya provinsi itu hanya berpikir ikk provinsi saja ee ada memang beberapa provinsi yang sudah memerankan fungsi koordinasi di seluruh kabupaten kota tetapi sebagian besar masih e memikirkan dirinya sendiri bahkan masih ada beberapa provinsi yang belum berpartisipasi di dalam ee pengukuran ikk ini tetapi 2025 Kami ingin memastikan provinsi harus meningkat ikk individunya tetapi juga harus memerankan diri sebagai koordinator fasilitator dan motivator untuk ee peningkatan ikk di seluruh kabupaten kota di wilayahnya sementara untuk KL kl-kl yang sudah Ee mencapai ee predikat unggul dan sangat baik ini akan kami dorong untuk menjadi ee KL mentor k El mor bagi klkl yang mungkin masih ada yang kurang kebetulan kalau kita melihat data ee ikk 2023 dan 2024 rata-rata kementerian dan lembaga sudah Ee berada pada kategori baik atau juga sangat baik beberapa di antaranya sudah unggul nah yang tidak bisa dilupakan Adalah komponen ini Bapak Ibu Pak Bapak Ibu di Kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah Saya kira semuanya sekarang sudah memiliki jfak jabatan fungsional analis kebijakan Oleh karena itu kami mendorong Bapak Ibu tolong dibina betul para ak yang ada Bagaimana cara membinanya pertama ee tolong dilakukan pendataan yang EE berbasis data ya Sehingga R Berapa jumlah ak yang dimiliki di jenjang mana ya Ee kemudian Apa kebutuhan pengembangan kompetensi yang belum dipenuhi Kapan mereka seharusnya sudah naik jenjang berapa kebutuhan formasi berikutnya dan sebagainya tolong ini Bapak Ibu ini urgen sekali Bapak Ibu di semua Kementerian lembaga dan pemerintah daerah Pastikan data tentang ak itu tersedia yang kedua adalah ee bapak ibu mohon dengan hormat dapat disediakan anggaran atau fasilitasi atau apapun untuk pengembangan kompetensi ak sebagaimana jabatan fungsional lain analis kebijakan juga dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan fungsional nah Menurut data kami ini masih banyak sekali analis kebijakan terutama di daerah yang belum pernah mengikuti pelatihan fungsional Oleh karena itu sekiranya memungkinkan Pastikan semua JF yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesempatan untuk ee pelatihan secara fungsional tadi nah yang ketiga adalah lakukan atau pemanfaatan dari keberadaan jfak itu bukan hanya sekedar untuk mendukung tugas-tugas rutin tetapi juga untuk mendukung program peningkatan kualitas kebijakan di daerah jadi ee kualitas kebijakan di daerah bukan tanggung jawab tim RB saja bukan tanggung jawab biro atau bagian organisasi saja atau biro dan bagian hukum saja tidak tetapi semua opd dan semua jfak ini memiliki tanggung jawab secara renteng untuk memastikan kebijakan di daerah atau di instansi kita akan semakin baik dari waktu ke waktu saya kira demikian Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan gambaran tentang Mengapa kita semua harus bersatu padu menyingsingkan lengan dan menyatukan pikiran menyatukan gerak langkah untuk menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik melalui kebijakan yang semakin berkualitas Terima kasih Bapak Ibu saya akhiri asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada bapak Tri Widodo bapak ibu hadirin yang berbahagia sebelum melanjutkan pada agenda selanjutnya terlebih dahulu Izinkan saya menyapa yang kami hormati sekretaris jenderal Kementerian Sosial Bapak Roben Rico Terima kasih Bapak Ruben telah hadir bergabung bersama kita pada pagi hari ini ngih Terima kasih baik Terima kasih Bapak Ibu Reni baik asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam War Selamat pagi dan salam sejahtera yang saya hormati bapak Pak kepala Lan sekaligus mentor dan senior saya Pak Taufik yang saya hormati Bapak Deputi kunwas RB Prof Erwan yang saya hormati juga senior saya Pak Deputi 1 syukur alhamdulillah terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman di Kementerian lembaga Pemda yang diberikan kesempatan untuk bisa mewakili teman-teman sekaligus secara prinsip Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Dilan yang sudah membimbing membina kami di Kemensos karena pengalaman 2 tahun yang lalu kalau tidak dibantu dan disupport oleh teman-teman Lan mungkin hari ini kami masih juga terpuruk sebetulnya prinsip bukan nilai yang utama tapi Kemudian kami diajari dan dibimbing langsung oleh Pak Deputi Pak Tri untuk kemudian Bagaimana bisa menyusun sebuah kebijakan yang baik seperti tadi yang sudah disampaikan dan diajarkan beliau kepada kami Alhamdulillah hasil yang kami dapat cukup luar biasa secara prinsip mampu mendongkrak mampu membuat kebijakan yang dibuat dan disusun oleh teman-teman Dios mampu terukur mampu terintegrasi sehingga kemudian kita bisa mengukurud pertanggung jawabkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman di lelan dan teman-teman di kpang RB yang sudah men-support kami selama ini mudah-mudahan kami terus tetap dibimbing sehingga kemudian perbaikan perbaikan yang bisa kami lakukan sehingga bisa nanti menghasilkan sebuah kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat bersama secara prinsip saya mewakili Bapak Menteri Sosial kemarin juga menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semuanya dan mengucapkan terima kasih karena sudah membantu luar biasa kami semuanya di kementerian sosal dan kami akan men-support dan mendukung dan akan mencoba juga menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang belum ikut berpartisipasi supaya ikut dan bisa men-support karena kebijakan yang baik akan mampu kemudian membawa perubahan dan dampak dalam rangka mendukung pencapaian Asta cita bapak presiden kita Saya kira itu bapak ibu yang ingin saya sampaikan mohon maaf kalau Mungkin ada yang kurang berkenan saya mohon maaf agak berisik background belakang mungkin karena sedang ada acara juga dengan teman-teman di kungam dan sekali lagi terima kasih Pak Taufik Prof Erwan dan khususnya Pak Tri yang sudah membantu kami semuanya sekian terima kasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya saya kembalikan ke mbak Reni terima kasih baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada bapak rober baik bapak ibu hadirin yang kami hormati berikutnya kami akan mengundang Dengan hormat kepala pusat pembinaan analis kebijakan untuk menyampaikan agenda pengukuran nasional ikk tahun 2025 Kepada Bapak yogiarno dengan hormat disilakan Terima kasih Mbak Bapak Ibu sekalian Selamat pagi asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati pak kepalalan BAP Dri Eh Pak Deputi Pak triduk puo kemudian Deputi RD kunwas e RW Eh Pak Kemensos serta Bapak Ibu sekalian eh senang sekali kami bisa hadir lagi di eh forum Nasional EE peningkatan kualitas kebijakan ee tentu sesi ini lebih interaktif nanti kami ingin menyampaikan beberapa eh informasi dan sosialisasi terkait ee penyelenggaraan pengukuran indeks kualitas kebijakan sebagaimana yang disampaikan tadi Oleh Pak kepala maupun Pak Deputi baik deputian dan Deputi eh man e bahwa ada misi besar kita untuk ee bersama-sama berpartisipasi secara aktif dalam mengawal ee kualitas kebijakan yang lebih baik dan salah satu instrumentasinya adalah dengan e pengukuran indeks kualitas kebijakan ini Bapak Ibu sekalian e Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang eh menjadi informasi dan update dari penyelenggaraan indeks kualitas kebijakan di tahun 2025 dan setelah itu tentu kami memberikan ruang dan kesempatan kepada bapak ibu untuk ee menyampaikan ee respon atau mungkin klarifikasi dan pertanyaan yang eh eh sekiranya Bapak Ibu perlu sampaikan Nah Bapak Ibu sekalian tentu di 2025 ini ini adalah pengukuran indeks kualitas kebijakan yang ketiga Bapak Ibu sekalian setelah sebelumnya di 2021 dan di23 ter sebagian dari Kementerian lembaga juga melakukan pengukuran antara di antara ee tahun-tahun e pengukuran seperti tahun kemarin di 2024 juga ee dilakukan pengukuran tapi sifatnya instansional dilakukan berdasarkan ee kebutuhan dan permintaan dari Kementerian lembaga yang menghubungi kami pada tahun 2024 nih di 2025 ini adalah pengukuran dengan skala nasional artinya inisiatif pengukuran itu berasal dari eh kegiatan yang kami selenggarakan di tahun 2025 ini jadi tentu harapan kami di pengukuran nasional indeks atas kebijakan tahun 2025 ini terdapat peningkatan baik dari sisi partisipasi maupun juga dari sisi ee peningkatan jumlah KL atau pemerintahan daerah dengan kategori baik ke atas ini ee salah satu upaya yang EE akan diselenggarakan oleh kami baik dari pusat pembinaan Anes kebijakan maupun dari ee Pusat Kajian administrasi ee negara yaitu melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu sekalian agar sambil kita melakukan pengukuran juga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan fasilitasi untuk ee pendampingan dalam ee peningkatan kualitas kebijakan secara umum maupun dalam hal ee eh secara teknis eh pengisian atau pengukuran indeks kualitas kebijakan ini Bapak Ibu sekalian kita ketahui bahwa Grand desain roadmap reformasi birokrasi nasional yang di eh kita tunggu ya launchingnya dari Kementerian Pan RB di salah satu sasaran RB yang kelima itu diharapkan adanya atau terimplementasinya kebijakan dan Pan publik yang berkualitas dan inklusif di mana salah satu indikatornya indikator kesatu yaitu penguatan pelaksanaan kebijakan berbasis bukti di mana pengampunnya adalah lembagaasi negara eh kami juga memperhatikan bahwa Eh misalnya nilai RB Pemerintah Daerah itu salah satu komponen penetapan besarannya TPP ASN peng meningkat bobutnya menjadi 30% tentu ini menjadi salah satu e bentuk insentif ya Bapak Ibu sekalian dalam kepesertaan kita dalam pengukuran indeks kualitas kebijakan yang ketiga tentu ee pedoman yang menjadi rujukan dari pengukuran kualitas kebijakan itu adalah salah satunya di surat endaran eh Lan Nomor 22 Tahun 2021 mengenai pedoman pengukuran kualitas kebijakan Nah Bapak Ibu sekalian bagi yang mungkin baru eh pertama hadir dalam forum nasional kualitas kebijakan ataupun yang EE Sudah berapa kali ee mengikuti forum-forum kita mungkin perlu kita ee sampaikan lagi bahwa ikk ini adalah instrumen untuk menilai tata kelola kebijakan yang dilihat dari mulai proses kebijakan ya agenda settingnya formulasi implementasi dan evaluasi jadi sebuah praktik kebijakan pada prinsipnya secara normal itu akan mengikuti proses-proses dari mulai pengelolaan agendanya kemudian formasinya sampai dengan evaluasi ketika kaidah ini terpenuhi sebagai sebuah praktik kebijakan kami tentu e berasumsi bahwa praktik kebijakan yang dilakukan oleh e Kementerian lembaga dan P daerah sudah mengikuti kaidah-kaidah yang e lazim kita ikuti n tujuannya sebetulnya adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsipprsip tata kelola yang baik Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian kita ingin mendorong bahwa kebijakan yang kita lahirkan kebijakan yang kita sampaikan kepada publik itu harus berbasis atau ketikaing ini menjadi tradisi menjadi sebuah kebiasaan menjadi sebuah praktik yang berlangsung di kementerian dan lembaga tentu ini tidak akan menjadi sulit bagi KL atauemah daahuk mengikueng indit kebijakan ini jadi mudah kalau kemudian ternyata praktik kebijakan yang kita lakukan selama ini memang sudah berbasis bukti lain halnya ketika kemudian kita sering kemudian mendapati kebijakan-kebijakan yang ada di sektor kita di lingkungan instansi kita itu justru tidak memiliki evid yang bisa membangun atau mendukung argumen Mengapa kebijakan itu lahir Jadi kami kira eh apa yang diukur oleh indeksitas kebijakan ini sesuatu yang seharus ya eh berbasis day today eh praktis yang ada di Bapak Ibu sekalian lalu apa saja yang harus atau yang menjadi ukuran dari eh aspek tata kelola kebijakan yang diukur kami membaginya menjadi dua sama dengan pengukuran-pengukuran sebelumnya ada dua dimensi besar yaitu eh satu dimensi perencanaan kebijakan dan yang kedua adalah dimensi evaluasi kemanfaatan nah masing-masing dimensi ini kemudian dibreakd menjadi dua subdimensi atau eh perencanaan kebijakan subdimensi agenda setting dan formulasi kebijakan kemudian evaluasi kemanfaatan kebijakan terdiri atas implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan Apa yang dimaksud dengan agenda setting ini Bapak Ibu sekalian kita menyadari atau Kita juga melakukan prak ini bahwa agendating ini bicara tentang bagaim cara kita asi masalah kebijakan Lalu bagaimana kita menganalisis mengerti masalah-masalah kebijakan serta Seperti apa partisipasi publik yang diselenggarakan dalam perumusan kebijakannya Kemudian pada saat formulasi kebijakan juga kita ingin melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakannya berdasarkan beberapa kriteria yang nanti akan diturunkan dalam bebera indikator implasi kebijakan bicara tent dimensioranis Bagaimana mengkomunikasikan kebijakan kepada stakeholder termasuk kepada publik dan juga monitoring kebijakan dilakukan nah pada sub dimensi evaluasi kebijakan maka pengukuran evaluasi melihat pada efektivitasnya efisiensi dampak dan kemanfaatan serta penerimaan dan responsivitas kebijak jadi kita sejakal men bah ini bicara Tidak melupakan subdimensi kemanfaatannya karena tata kelola yang baik itu seharusnya juga akan menghasilkan ee dampak dan kemanfaatan yang juga dirasakan atau baik bagi masyarakat atau kelompok ee sasaran dari kebijakan nah secara umum instrumen ikk ini akan memuat 39 pertanyaan jadi ini ee pertanyaan ini relatif sama dengan yang Ee kita sampaikan pada ee pengukuran di ikk 2021 dan 2023 dan juga termasuk 2024 tidak ada yang betul-betul EE baru tetapi secara prinsip kita ingin mengakomodasi ee beberapa karakteristik ee dan variasi ee organisasi yang mungkin Peru menyesuaikan dengan ee instrumen ini Nah Bapak Ibu sekalian Lalu kapan kemudian pengukuran ikk ini akan dilakukan di 2025 secara ee eh rancangan kegiatan kita akan melakukannya dari mulai Januari ini persiapan sampai dengan Oktober untuk pelaksanaan pengukuran nasional ikk Jadi Bapak Ibu sekalian di bulan-bulan awal ini kita ingin membangun awareness dulu kepada seluruh Kementerian lembaga dan pemuka daerah untuk menyiapkan eh tim atau menyiapkan e segala sumber daya untuk melakukan pengukuran indeks kualitas kebijakan ini Tentunya salah satunya dengan menyelenggarakan forum nasional ini di mana dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian nah tentu ini juga bagi beberapa Kementerian lembaga yang sudah eh berpartisipasi sebelumnya ini sesuatu bukan sesuatu yang baru tapi nanti bagi Bapak Ibu sekalian yang atau dari Kementerian yang sama sekali baru Maka tentu Bapak Ibu sekalian perlu memperhatikan kalender ini agar tidak terlewat ya nanti dalam rangkaian kegiatan pengukuran nasional ikk ini kami sedang menyiapkan sistem dan pedoman ikk untuk 2025 ada beberapa penyesuaian untuk ee memastikan bahwa Kementerian lembaga semuanya bisa mengikuti ee pengukuran indeks kualitas kebijakan ini tanpa kecuali jadi beberapa karakteristik lembaga yang mungkin Secara eh tugas dan fungsi atau kewenangan ee relatif berbeda dengan Kementerian lembaga lain atau pemintah daerah maka di pedoman yang baru ini relatif eh akan lebih eh terakomodasi kemudian ee di bulan maret ini juga ada momentum e di e bulan suci Ramadan dan juga hajatan nasional jadi eh pembentukan e tim sekretariat nasional dan mber itu akan dilakukan eh Pada bulan April kemudian pengukuran akan dilakukan e mulai bulan Mei sampai dengan Oktober jadi Mei Juni Juli Agustus September Oktober cukup panjang Bapak Ibu sekalian nah tentu dari rentang waktu ini kami berharap bahwa Bapak Ibu sekalian atau instansi sudah dapat mulai melakukan konsolidasi dengan unit-unit kerja atau perangkat daerah lainnya untuk mempersiapkan tim kerja dari ikk ini sebelum pengukuran secara resmi dimulai Nah Bapak Ibu sekalian pengukuran nasional ini diikuti instasi pemerintah dan dilakukan 2 tahun sekali ini adalah pengukuran yang ketiga di 2025 ini kemudian pengukuran ee saat ini tentu di tahun 2025 serta Bapak Ibu sekalian ee nanti e bisa mengakses sistem dari informasi ikk ini pada ikk.lan.go.id indeks kitas kebijakan eh laman indeksitas kebijakan yang Bapak Ibu bisa ikuti Nah Bapak Ibu sekalian tentu dari beberapa atau dua kali pengukuran nasional ikk banyak kemudian konfirmasi terkait kriteria populasi kebijakan jadi jenisnya itu apa saja sih kebijakan yang bisa masuk dalam populasi pengukuran indeksitas kebijakan Nah Bapak Ibu di level kementerian dan lembaga maka tentu Bapak Ibu bisa menyiapkan Peraturan Menteri peraturan lpnk atau uran lainnya di tingkat instansi pusat mungkin juga peraturan e pimpinan dari e lembaganya yang dia tidak memiliki peraturan secara langsung serta kalau di level Pemerintah Daerah itu adalah perada dan atau Perda nah kemudian kebijakan yang diterbitkan itu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di 3 tahun terakhir jadi dari eh 2023 2 dan telah berlaku efektif setidaknya 1 tahun jadi ee Bapak Ibu bisa mulaiakukan identifikasi peraturan perundangan ee di lingkungan Bapak Ibu sekalian dari mulai 2022 sampai 2024 kemudian kebijakan tersebut pastikan bukan merupakan kebijakan rutin kebijakan yang e dilahirkan peraturan perundangan yang dilahir dalam periode-periode yang tertentu misalnya bicara rpcn anggaran indikator kerja terkait pengelolaan SDM dan sebagainya jadi yang diharapkan adalah kebijakan yang sifatnya mengatur keluar tentunya sesuai dengan kewenangan instansi Kementerian atau lembaganya kemudiana ini menelaskan bahang Bu kebijakan [Musik] kebijakan yang dia mengarahkan Nah Bapak Ibu sekalian kita juga memahami bahwa ada periode-periode atau waktu-waktu tertentu di mana ee pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah itu dalam kondisi eh mengharuskan atau segera untuk melahirkan ee kebijakan untuk merespon hal-hal yang sifatnya mendesak misalnya situasi darurat krisis atau po mayor contohnya yang paling konkret misalnya covid dan sebagainya maka kebijakan-kebijakan tersebut bisa dikecualikan Kenapa bisa dikecualikan karena kebijakan-kebijakan tersebut boleh jadi tidak mengikuti Pakam atau kaidah dari praktik kebijakan secara umum dalam situasi normal sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa dikecualikan dalam populasi eh kebijakan nah Lalu seperti apa prosesnya dalam pengukurangan ikk ini nanti Bapak Ibu sekalian akan mulai dengan melakukan selfassment jadi pengukuran yang dilakukan secara mandiri oleh Bapak Ibu sekalian di mana Nanti admin instansi dan enumerator sudah bekerja melakukan sassment secara online dilakukan oleh masing-masing Kementerian lembaga dan pemintah daer setelah proses sesai maka akan dilakukan namanya analisis ini dilakukan oleh tim ikk dari lembaga risasi negara untuk melihat data dan informasi yang sudah diunggah ya ke dalam sistem eh yang kemudian akan dikonsolidasikan Dan disampaikan ke yang namanya board member meeting 1 di situ Tim akan menyampaikan paparan terkait dari hasil Des analisis ini mana yang masuk Eh kriteria populasi mana yang eligibel untuk di diukur dalam pengukuran ikk Manding tidak eligibel disampaikan tentu dengan bukti-bukti pendukung untuk mendapatkan review dari e board member setelah rapat board member yang pertama kemudian akan dilakukan validasi di mana tim ikk akan mengkonfirmasi dengan masing-masing instansi untuk mengkonfirmasi dari hasil mvalidasi dari hasil Bing bersatu ini setelah eh satu bahasa ya antara tim ikk dengan tim ikk di masing-masing instansi maka e proses pengukuran berjalan dan sampai kepada bo member kedua yaitu forum pemaparan hasil validasi final penilaian ikk kepada member Untuk mendapatkan penilaian akhir dari kategori instansi sesuai dengan eh pencapaiannya Nah setelah kedua itu nanti akan dised akan forum atau panggung untuk instansi bisa ee menyampaikan atau berbagi cerita tentang praktik-praktik kebijakan yang nantinya bisa menjadi lesson Learn kepada para seluruh peserta pengukuran ikk ini Nah Bapak Ibu sekalian tentu untuk melakukan itu Bapak Ibu perlu menunjuk admin instansi Jadi bagi instansi ee e Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki administansi silakan menghubungi tim kami di sini untuk melakukan pembuatan admin instansi bagi yang sudah tinggal mengkonfirmasi untuk aktivasi untuk melanjutkan eh apa menjalankan fungsi dari admin instansi ini satu instansi adalah admin jadi bisa ditunjuk dari level 2 atau 3 yang bekerja pada bidang penyusunan kebijakan di masing-masing instansi atau yang ditunjuk oleh instansinya misalnya mungkin biro hukumnya mungkin pusat kebijakannya mungkin pusat strategi kebijakan mungkin badan riset e bridanya misalnya atau opd lain yang relevan yang atau bapak ibu anggap relevan dengan e konteks eh prakk kebijakan DII masing-mas setelah admin nya ada nanti juga akan ditunjuk enumerator jadi admin bisa menentukan beberapa enumerator bisa lebih dari satu ya tentu penunjukan yang sesuai dengan ee kebutuhan dari instansinya biasanya adalah enumerator itu representasi dari eh kebijakan yang menjadi ee unit pengukuran dalam ee ikk Ini ini bisa dari slon 3 SL 4 SL 5 atau pejabat fungsional ee pelaksana yang ditunjuk ya bekerja pada bidang unit kerja yang akan dinilai jumlahnya nanti bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi dan tugasnya tentu adalah melakukan peran-peran dalam eh sistem informasi ikk ini sesuai dengan panduan di mana panduannya Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengcek saat ini dengan beberapa penyesuaian tadi di atas kita sedang melakukan ee penyempurnaan pada aspek teknis tetapi Bapak Ibu sekalian bisa untuk sementara waktu bisa melihat eh eh panduan yang sudah Ee berjalan saat ini di 2023 Bapak Ibu bisa cek di laman e web resmi kami ataupun Bapak Ibu cukup Google nanti akan e Bapak Ibu dapatkan dokumen PDF dari ee panduan pengukuran indeks kualitas kebijakan ini nah tentu ee kategori e pengukurannya e sesuai ee yang berlaku saat ini ee ada harapan bahwa kita ingin mendorong peningkatan peserta pengukuran ikk dengan nilai baik ke atas Berapa nilai baik itu tentu skor Bapak Ibu sekalian diupayakan tidak kurang dari 65 jadi ini tentu e harapan kami dan kami dari tim di lembagaasi negara e termasuk tidak hanya di Jakarta Nanti di e tim lembagaasi negara di pusat bank di Aceh di Bandung di Samarinda di Makassar juga akan dengan senang hati dan akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pendampingan dalam pengukuran E ikk ini Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian itu informasi teknis yang harus kami sampaikan sebagai e awal ya untuk pengukuran ikk di 2025 ini Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti seluruh update kegiatan eh ikk maupun kegiatan e pembinaan eh japung secara umum itu di e laman media sosial kita di Instagram di di Facebook dan juga melalui eh saluran eh telepon ataupun eh email itu mungkin Mbak Ren yang bisa kita sampaikan sebagai ee informasi untuk ee rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dari seluruh instansi kami tentu berharap bahwa ee pengukuran ikk 2025 ini akan menghasilkan ee pengukuran yang jauh lebih baik jauh lebih ee apa namanya banyak partisipasinya dan juga tingkat ee apa namanya kategori baik yang EE sesuai dengan target yang di diharapkan oleh eh pimpinan demikian Terima kasih kami kembalikan dulu ke m Reni untuk eh sesi interaktifnya eh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Yogi Baik bapak ibu hadirin sekalian setelah tadi kita simak beberapa paparan terkait indeks kualitas kebijakan Selanjutnya kami akan membuka sesi interaktif sesi diskusi dan juga tanya jawab dan untuk memandu sesi ini langsung saja kami mengundang moderator pada hari ini beliau adalah anadis kebijakan ahli muda pada Pusat Kajian kebijakan administrasi negara kepada ibuardmsi Dengan hormat disilakan Baik terima kasih mak izin apa suara saya terdengar jelas terdengar gimana terdengar terdengar suaranya terdengar Oh ya baik oke baik asalamualaikum Ya baik terima kasih mbak Reni Bismillahirrahmanirrahim asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu namo budhaya salam kebajikan Selamat pagi Bapak Ibu peserta forum nasional peningkatan kualitas kebijakan tahun 2025 Ya baik yang hadir melalui Zoom meeting ataupun yang menyimak melalui kanal YouTube lembaga administrasi negara salam sejahtera bagi kita semua ee sebelumnya izin menyampaikan salam hormat saya kepada bapak kepala Lembaga Administrasi Negara kepada Deputi bidang RB dan kunas kementerian Pan dan RB kepada Deputi bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara serta ee kepala pusat pembinaan analis kebijakan ee bersama-sama tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari ee baik dari bapak kepala maupun dari bapak Pak Deputi bahwa meningkatkan kualitas kebijakan publik di instansi pemerintah ini menjadi hal yang krusial ya Bapak Ibu sebab ee kebijakan publik memainkan peran penting ya kebijakan di sini menjadi fondasi bagi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara nah kemudian Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas dan inklusif tersebut di sinilah komitmen kita semua ya untuk terus memperbaiki tata kelola kebijakan sehingga eh setiap instansi pemerintah itu harus menempatkan kualitas kebijakan menjadi prioritas tadi juga telah disampaikan oleh Pak Yogi mengenai gambaran pengukuran ikk dan bagaiijakan dan Reformasi birokrasi di mana Eh ikk sendiri eh mendorong penguatan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ya di dalam proses kebijakan mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan nah mari kita beranjak ke Sesi selanjutnya dan Izinkan saya memandu jalannya sesi diskusi dan tanya jawab ini ya barangkali menjadi sesi yang paling ditunggu ya Bahkan eh belum dibuka saja sudah ada beberapa yang Risen nih bapak ibu ya jadi eh kesempatan ini bisa kita gunakan dengan baik ya untuk berdialog dengan para pengampu pengukuran ikk nanti bisa bersama dengan Pak Yogi atau nanti ada tim ee dari sekretariat ikk ya sehingga kita bisa mendapatkan ee eh apa pencerahan-pencerahan ataupun klarifikasi gitu ya bagaimana ee pelaksanaan pengukuran ikk baik dari aspek eh konseptualnya maupun teknis pengukurannya nah eh selain itu juga ya mungkin bisa ee mendapatkan apa ya pencerahan juga ya bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pencapaian nilai ikk Sehingga tadi ya Sehingga ee lompatan-lompatan di dalam ee apa kenaikan indeks kualitas kebijakan itu bisa ee dicapai ee sesi diskusi dan tanya jawab ini ee untuk di awal kami bagi ke dalam dua sesi ya di sesi yang pertama kami menerima tiga pertanyaan dari peserta yang berasal dari Zoom meeting ya nanti eh silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya secara langsung jadi kita bisa berdiskusi secara interaktif melalui Zoom meeting ini dan di sesi yang kedua nanti kami akan memilih eh tiga pertanyaan yang berasal dari eh kolom chat Zoom meeting ataupun eh kolom chat eh di kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara Nanti Jika waktu masih tersedia maka eh mungkin akan dipertimbangkan gitu ya untuk membuka Sesi selanjutnya baik eh Bapak Ibu tanpa berlama-lama mari kita mulai sesi yang pertama Ya kami berikan kesempatan untuk tiga orang penanya yang berasal dari Zoom meeting bagi yang ingin mengajukan pertanyaan Bapak Ibu dipersilakan untuk eh mengajukan Rais hand terlebih dahulu ya oke wah ini terpantau cukup banyak ya Bapak Ibu yang melakukan Ris hand namun barangkali eh di sini kami eh milih tiga orang dulu yang eh tercepat ya di sini di layar kami ada eh tiga orang yang tercepat ada eh ibu lar ya dari bagian hukum dan Hamda Kidul ya Kemudian untuk yang kedua ada dari biro hukum Provinsi Gorontalo dan yang ketiga ada eh m hatati dari lemhanes nah eh silakan Bapak Ibu menyalakan kamera agar lebih interaktif ya dan ya Ya baik ee silakan memperkenalkan diri Sebutkan nama dan instansi lalu pertanyaannya disampaikan secara singkat jelas padat dan to the point Ya silakan eh kepada penanyaan pertama Ibu Larasati baik Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh ibu ini ktika Laras hati juga ya sebagai moderator pada pagi hari ini eh Sebelumnya kami mohon izin untuk menanyakan ada empat pertanyaan secara singkat aja yang pertama penilaian ikk ini sebenarnya tahunan atau per 2 tahun sekali karena informasi yang kami terima itu kan setiap 2 tahun sekali tetapi tadi di pembicara pertama itu disampaikan pengukur ee hasil penilaian dan EE target itu setiap tahun jadi mohon dikonfirmasi Kemudian yang kedua kalau dengan peran serta masyarakat sebenarnya kami terbatas di tahapan Pemerintah Kabupaten itu tidak semua kebijakan itu ada secara penyusunan itu ada peran sama masyarakat dalam hal ini kan biasanya diumum umumnya itu lazimnya pada Perda tapi untuk seperti Peraturan Bupati itu memang tidak semua Peraturan Bupati itu menggunakan proses eh perana masyarakat dalam penyusunannya kemudian yang ketiga mohon diberikan laporan penilaian Jadi kami di tahun 2023 itu menilaikan Dilan di ikakan dan itu kami seperti tergantung tidak ada hasilnya kami baru tahu hasilnya itu di lhe RB generaleral nah mohon dikonfirmasi Apakah memang secara mekanisme hasil nilai lain itu hanya muncul pada RB generalenderal atau bisa dibuatkan laporan hasil evaluasi penilaian tersendiri untuk eh bahan juga bagi kami ee mengevaluasi untuk penilaian di tahun selanjutnya seperti itu kemudian yang keempat adalah mohon maaf karena di sini kebetulan kami itu jabatan fungsionalnya adalah perancang peraturan perundang-undangan dalam hal ini semua pembicara tadi sepertinya lebih meng Ar ah kepada teman-teman jabatan fungsional analis kebijakan Nah apakah ada memm guidance atau memang arahan bahwa ikakalan ini sebaiknya sesuai dengan pembicara pertama tadi lebih diarahkan untuk memanfaatkan keahlian dari teman-teman jabatan analis kebijakan bilamana seperti itu kami mohon arahannya mungkin ada ee surat atau se atau apa bentuknya yang bisa diberikan ee kepada semua teman-teman yang menilaikan ikk ini termasuk Pemerintah Daerah karena selama ini yang dinilaikan ikk itu yang yang menjadi pengampu itu adalah bagian hukum kebetulan di tim kerja kami di perancang peraturan perundang-undangan Mungkin cukup itu saja mohon maaf apabila ada salah kata dalam kami menyampaikan Terima kasih banyak atas kesempatannya wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihohonin Pak Yogi Eh ini apakah akan direspon satu persatu atau kita tampung terlebih dahulu untuk di sesi yang pertama nanti akan direspon berbarengan eh gu karena pertanyaannya ada empat direspon dulu mungkin Oke Baik baik ya baik silakan Pak Yogi tadi ada empat pertanyaannya yang pertama terkait frekuensi kemudian terkait peran serta masyarakat kemudian laporan eh hasil Ya hasil pengukuran ikk dari instansi pemerintah dan kemudian peran dari eh JF selain jfak di dalam eh pengukuran ikk dipersilakan Pak Yogi Ya baik mbakni terima kasih ya Mbak Larasati dari kemung kul jadi ini juga eh pertanyaan Mbak Larasati ini juga seyoganya menjadi informasi buat eh Bapak Ibu sekalian dari instansi lain ya baik yang baru mengikuti pengukuran ataupun yang sudah jadi pengukuran ikk ini resminya dilakukan ee setiap 2 tahun sekali jadi di tahun sekali ini ee yang pertama di 2021 Kemudian yang kedua di 2023 dan yang ketiga di 2025 tetapi ee di antara tahun-tahun tersebut ee beberapa kementerian dan lembaga juga meminta untuk melakukan pengukuran secara mandiri atas dasar inisiatif sendiri dan itu juga dilakukan ee sehingga pengukuran yang sifatnya nasional tetap dilakukan di tahun-tahun ganjil tetapi di tahun-tahun genap Bapak Ibu yang sekiranya memerlukan untuk melakukan pengukuran untuk kepentingan apa misalnya untuk meningkatkan nilainya nih karena di tahun 2024 e misalnya 2023 nilainya tidak sesuai ekspektasi nah di 2024 Bapak Ibu ingin meningkatkan supaya rb-nya bagus gitu ya itu bisa melakukan pengukuran atas dasar inisiatif sendiri nah kalau misalnya tidak melakukan pengukuran maka 2024 akan mengikuti nilai 2023 gitu jadi lagi ee pengukuran itu yang EE sifatnya skala nasional di tahun ganjil saja gitu ya Bu kemudian eh kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat misalnya Peraturan Kepala Daerah biasanya hanya Perda ya Bu ya yang melakukan eh apa eh komunikasi dengan publik Maka nanti e Bapak Ibu Mangu lihat eligibel atau tidaknya peraturan perundangan yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian Jadi Bapak Ibu nanti sampaikan dulu sebagai sebuah populasi nanti ada tim yang akan memvalidasi atau memverifikasi jadi itu ee itu gunanya validasi yang akan kita lakukan dan bahkan sebelum validasi dilakukan Bapak Ibu bisa melakukan sap asesmen dulu jadi menilai dulu sendiri nanti akan kelihatan gitu loh seperti hilalnya gitu ya oh seperti ini Kurang lebih begitu jadi memang ruang-ruang untuk apa namanya Bapak Ibu menyesuaikan peraturan perundangan yang Mas populasi itu sangatemudan bagaim sih nilai kami k Gak muncul gitu ya tahun kemarin tahun sebelumnyaadahal sudah diukur danusnya jadi [Musik] padanya secara langsung ke publik begitu ya Jadi kami sampaikan ke ee ke Kementerian Pan melalui portalnya untuk diinput nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ atau misalnya kalau bapak ibu ingin mendapatkan nilai dan rincian ya Misalnya catatan dari dimensinya subdimensinya indikatornya dan sebagainya Bapak Ibu bisa bersurat ke Kami nanti tim kami akan melakukan telaahan untuk menyampaikan Oh ini catatannya nih ini yang perlu diperbaiki ini hal yang harus dilengkapi dan seterusnya Jadi kami tidak tidak melakukan itu kemudian disampaikan ke publik secara luas basisnya adalah by request yang keempat Bapak Ibu sekalian walaupun tadi Eh Pak depu sudah menyampaikan jfak itu bukan syarat dalam ikk jadi pengukuran ikk ini tidak mensyaratkan harus J enggak harus jadi siapun yang ditunjuk menjadi admin siapapun yang menjadi animator itu adalah seyogianya orang-orang yang memiliki keterlibatan dengan praktik kebijakannya supaya Nanti pada saat pengukuran itu jauh lebih baik lebih akurat dibandingkan misalnya Bapak Ibu menyerahkan semuanya misalnya kalau konteksnya gunung tidul misalnya pokoknya diserahkan ke bagian hukum opd-nya enggak mau tahu misalnya kan Jangan ee sebaiknya bagian hukum mungkin misalnya bisa menjadi eh adminnya at didaanya menjadi adminnya kemudianumeratornya itu adalah dari eh perangkat deras eh sebagai pundrakarsa eh perdanya eh bisa eh jpak bisa juga bukan tapi kalau ada Jepak itu akan lebih baik karena jpak itu tentu sudah dilengkapi dengan kemampuan ee atau pengalaman dalam praktik kebijakan di instasinya masing-masing demikian ya Bu Larasati ee jawabannya Oke Baik eh terima kasih Pak Yogi ee sudah sangat jelas ya buasati untuk setiap ee pertanyaannya tadi sudah dijawab dengan eh to the point ya oleh Pak Yogi selanjutnya penanyaan kedua dipersilakan dari biro hukum Provinsi Gorontalo ee suaranya belum terdengar Pak masih masih belum terdengar masih belum terdengar Pak I mohon izin masih belum terdengar Bapak ee mungkin silakan diperbaiki dulu ya pak ya alahan teknisnya nanti kita ke Bapak kita ke eh penanya yang ketiga ini ada bapakati dari lem hanas nanti kita kembali lagi ya ke e dari gorontalu silakan Pak pakati silakan untuk menyalakan kameranya menyampaikan eh pertanyaannya dengan singkat jelas dan to the point ee mohon izin ee apa sinyalus-putus bisa boleh enggak pakai kamera izin mohon izin banget baikbaik silakan Bapak tadi putus sempat terlempar satu beberapa kali itu nah mohon izin eh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin memperan diri saya ehuhamad darias dari unit Puti pengajian strategik eh eh izin sebenarnya ini bertanya dan konsultasi kepada Pak Yi gitu tadi disampaikan izin bahwa apa namanya ketika paparan ee ikk Ini mengukur ee regulasi atau atau kebijak-kebijakan sifatnya eksternal atau keluar kemudian tidak bersifat rutin gitu kan eh kami sampaikan bahwa eh di lanas kan eh eh salah satu fungsinya adalah Ting tank presiden ya eh dia eh dia tidak menghasilkan satu kebijakan keluar Pak tapi mengkaji satu kaji atau isu strategis atau satu kebijakan yang kira-kira bisa di nantinya dirumuskan oleh bapak presiden atau pemerintah jadi eh menghasilkan satu rekomendasi Bapak rekomendasiomendasi ini nanti dikirim ke presiden nanti itu sejauh itu aja atau eh apa namanya yang dilakukan sejauh itu tapi sama sekali kami tidak menghasilkan satu kebijakan yang sifatnya eksternal gitu nah ee pada tahun 222 ya Ee kami pernah berkirim surat Ki dalam ini bir hukum ya bir hukum Lemhanas untuk mengecualikan Lemhanas dari dari apa namanya pengukuran ikk gitu kemudian di e dokter Bah surat ketua eh kepala bapak kepala Lan gitu saat itu dan kemudian mengizinkan ee adapun yang jadi pertanyaan kami yang pertama adalah ketika ketidakikut sertaan kami dalam ikk gitu di mana ikk ini adalah salah satu komponen ya dari 18 unsur yang dinilai dalam RJ RB generalal Pak ya itu ketika kita tidak ikut dalam apa ee apa ee pengukuran ikk itu apakah e apa namanya mempengaruhi nilai RB kita gitu RB Jenderal kita gitu karena kalau tidak apa tidak ikutkan potensinya sayang ya terbuang begitu ya artiesempat untuk menaikkan nilai RB jadi tidak atau atau bagaimana yang kedua Eh eh jika kami ikut eh apa apa unsur-unsur mana aja yang dinilai karena memang Sekali lagi kami tidak menghasilkan apa namanya kebijakan eksternal pak mohon izin mungkin itu pak jadi kita murni cuma rekomendasi rekomendasi dioleh oleh e tim presiden gitu melalui setn dari situ nanti presiden menghasilkan satu Keban tersendiri itu di luar kami di luar lem kita sifatnya cuma feeding memberikan ee rekomendasi saja jadi bukan sebuah kebijakan tapi sifatnya e masukan untuk bapak presiden mungkin itu mohon izin arahan dan masukannya atau arahannya jadi nanti e Oh I tapi seandainya nanti misalkan mohon izin Pak seandainya nanti bapak menjelaskan seandainya tidak tidak diukur pun kalau bisa ada surat hitam atas putih Pak ya yang dapat dapat kita sampaikan atau dapat disampaikan kepada Menpan jadi Menpan nantinya eh apa tidak Tidak istilahnya menuntut kita untuk apa namanya indek ikk itu itu pak terima kasih wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuham warahmatullah baik itu Pak Yogi ada dua pertanyaan e besar ya dari pakti terkait dengan e keikutsertaan lem hanas di dalam e pengukuran ikk dan apakah pengaruhnya terhadap RB jendal gitu kemudian kalupun eh ini ingin mengikuti kira-kira apa saja yang bisa dinilai gitu ya dilakukan penilaian gitu dalam ikk silakan Pak Yogi memberikan resp Baik terima kasih pakti salam ketemu lagi ya Pak ya kita sempat ketemu dulu ya di waktu saya ke lem hanas itu eh eh betul pakti jadi di eh pungkuran sebelumnya lem hanas itu e termasuk lembaga yang dikecualikan memang ada di diskusi dengan Pak uji beberapa waktu yang lalu yang menyampaikan harapan bahwa ee seluruh instansi pemerintah itu ikut ya tidak dikecualikan Jadi bagaimana instansi itu bisa dikecualikan pertama Karena dia memang menyampaikan permohonan pengecualian jadi tahun kemarin itu kalau enggak salah ada berapa Eh ya lembaga yang mendapatkan pengecualian tapi kalau pertanya nanya apakah ini berpengaruh ke ee penilaian RB secara umum dan Seterusnya saya kira ini perlu di alamatkan ke Menpan ya Saya kira hemat saya kalau sudah ada [Musik] eh pernyataan pengecualian seharusnya itu tidak menjadi faktor e pembagi begitu Pak atau at Eh tapi lagi-lagi untuk 2025 ini tentu sekiranya ada instansi yang merasa masih masuk dalam kategori pengecualian itu ee perlu kita telaah eh satu persatu gitu ya berdasarkan permintaan Eh misalnya kalau lem hanas Apakah lem hanas ada peraturan yang mengikat untuk peserta lem hanas jadi untuk lembaga atau individu yang berada di luar lem hanas tapi kemudian dia mengatur ke situ nah kalau dia masuk dalam kategori itu berarti dia merupakan ee kebijakan yang sifatnya mengarah keluar atau eksternal sehingga bisa jadi itu malah eligibel untuk diukur menjadi e bagian dari pengukuran ikk Jadi mungkin kita perlu lihat lagi pak haati ya kan rem hanas ada penyelenggaraan eh apa pendidikan misalnya di di seluruh pusat ee Diklat ya Pusat atau lembaga pelatihan Itu sudah pasti berhubungan dengan eksternal sehingga ada aturan main di situ ada e peraturan yang menentukan rambu-rambu dan seterusnya itu adalah eh kebijakan yang mengikat keluar atau eksternal sehingga hemat kali boleh jadi itu eligib untuk diukur dalam ikk nanti Monggo silakan bersurat ke kami untuk kita tindak lanjuti dengan diskusi Apakah betul kebijakan E itu tidak ada yang mengikat eh ku untuk pengukuran Saya kira nanti perlu kita teruskan saja ke ke mpan ya Saya kira kalau sudah ada pengecualian seharusnya tidak ada persoalan tapi ini bukan kan kami untuk menjawab Oke Baik eh begitu Pak hatti eh sudah terjawab ya untuk eh kedua pertanyaannya nah berhubung tadi dari provinsi Gorontalo ada kendala teknis eh kami kemudian memilih satu lagi ya penanya dari pempr Kalbar Ya silakan mengajukan eh pertanyaan yang ketiga di sesi yang pertama ini silakan Bapak Ibu dari PPR Kalbar eh saya asisten pemerintahan dan kestra sekda Provinsi Kalimantan Barat mewakili ehber kami eh apresiasi eh kegiatan forum nasional ini dilaksanakan pada awal tahun 2025 ini Karena memang tadi seperti dijelaskan oleh Pak kapus bahwa penilaian ikk itu dilakukan ee 2 tahun sekali ya dalam tahun-tahun ganjil sehingga kita memang ee kebetulan memang ikk ini kan masih baru ya Sehingga banyak ee dari kita yang belum ee memahami secara utuh gitu Bagaimana penilaian pengukuran dan lain sebagainya nah ee kedua kami ingin memberikan saran masuk ee yang pertama bahwa ee yang seperti sudah dilakukan Sampai dengan saat ini ee kita diberikan apa namanya akun ya diberikan akun kemudian kita bisa mengupload sendiri kemudian langsung muncul di dashboard itu e nilai yang di sudah apa secara sistem itu sudah Ee keluar Berapa nilai dari masing-masing ee kebijakan yang yang menjadi penilaian atau yang akan diukur tetapi kita tidak diberi diberi apa diberi informasi terkait dengan kekurangan-kekurangan apa saja dari setiap ee kebijakan yang diukur tersebut sehingga Kami menganggap penting adanya forum apa namanya klarifikasi ya forum klarifikasi yang harus dilakukan sehingga kita tahu gitu ketika kebijakan itu diukur Ee kita tahu kelemahan-kelemahan kita atau kekurangan-kekurangan kita atau mungkin ada hal-hal yang harus kita Berikan penjelasan lebih lanjut sehingga bisa lebih memaksimalkan ee penilaian yang dilakukan atau nilai yang akan kita peroleh nah itu yang pertama Kemudian kami yang kedua memberikan eh saran masukan juga untuk tahun 2025 karena kebijakan yang di akan diukur atau dinilai itu kan ditentukan oleh Lan ya bukan dari kita sendiri yang yang e Menentukan kebijakan yang akan kita yang akan diukur pada tahun 2025 Oleh karena itu kami memberikan masukan saran masukan supaya kebijakan yang akan diukur atau dinilai itu diberitahukan ke kita itu lebih-lebih awal gitu sehingga kita bisa mempersiapkan ya kita maklumlah karena eh kebanyakan kita ini kan belum terlalu apa ya telaten atau memiliki kepedulian yang tinggi untuk mempersiapkan mulai dari sisi perencanaan ee kebijakan dan sampai seterusnya sampai implementasi hal-hal yang bersifat eviden Nah itu ketika kita diberitahukan lebih awal maka mungkin ini akan memberikan ee e waktu kepada kita untuk e mempersiapkan dengan lebih baik dan lebih akurat gitu terkait dengan eviden dan lain sebagainya nah kemudian yang ketiga kami ingin memberikan masukan juga terkait dengan jabatan fungsional analis e kebijakan nah selama ini yang sudah berjalan dalam berapa tahun dengan adanya penyederhanaan birokrasi pemerintahan saat ini kebanyakan eh pejabat fungsional analis kebijakan itu kan lahir berdasarkan penyetaraan dari jabatan struktural eselon 3 eselon 4 sebelumnya ya Nah mereka ini tidak diberikan eh apa pembinaan khusus untuk terutama terkait dengan bagaimana mereka melakukan eh apa namanya pekerjaan tusi untuk menganalis satu kebijakan nah saran kami mungkin ke depan LAN bisa memberikan pembinaan itu eh Apakah melalui eh pelatihan atau diklat-diklat yang spesifik ya untuk melatih eh para pejabat fungsional analis kebijakan itu sehingga mereka memiliki betul-betul memiliki kompetensi untuk ee bisa melakukan ee atau membantu ya Yang Yang jelas bahwa saya melihat bahwa setiap organisasi perangkat daerah itu harus memiliki satu atau dua pejabat fungsional analis kebijakan yang bisa membantu untuk melakukan tata kelola eh penilaian ikk ini itu mungkin masukan dari kami ada tambahan mungkin dari Pak kar hukum izin buoke eh izin tambahan sedikit Jadi sebenarnya kita ini di pemerintah daerah diberi tugas beberapa indeks Mbak ini perlu diketahui oleh Lan karena ini jadi kayak rebutan yang pertama itu adalah indeks reformasi hukum itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Hukum isinya juga kurang lebih sama indeks kualitas kebijakan eah saya pada kesempatan ini memberikan usul mungkin LAN bisa bersama Kementerian Hukum nih duduk bersama merumuskan agar ini menjadi satu indeks saja Jadi gak perlu ada dua indeks belum lagi nanti Kementerian Dalam Negeri punya indeks kepatuhan daerah terkait e-perdanya kalau dulu Bapenas punya indeks pembangunan hukum enggak tahu di masa depan nanti ini ada indeks apaagi Jadi kami mohon Kami yang di pemerintah daerah ini ya dimudahkanlah seperti itu jadi teman-teman di Kementerian lembaga di tingkat pusat itu duduk bersama cukup satu indeks saja Jadi jangan terlalu banyak indeks yang diukur nanti kami ini sibuk melapor daripada kerjanya karena kami di pemerintah daerah ini juga sudah cukup banyak tugas-tugas yang diberikan jadi jangan ee terlalu ditambah dengan indeks-indeks seperti itu tapi pada intinya kami siap untuk melaksanakan pengukuran khususnya di Pemerintah provinsi Kalimantan Barat Kami akan bekerja sama baik itu biro hukum maupun biro organisasi dan semoga di masa yang akan datang ini lebih dapat ditegaskan ee ini lebih cenderung ke mana itu karena kalau yang namanya indeks kalau dibebankan menjadi ikunya sebuah biro itu derajatnya terlalu tinggi ee karena biro ini kan ee memiliki batas kewenangan seperti itu Terima kasih baik eh terima kasih kepada bapak kabiru dan Eh ibu asisten Ibu Asda ya dari Provinsi Kalimantan Barat setidaknya tadi saya mencatat eh empat masukan dan saran gitu ya untuk e penguatan-penguatan dari pelaksanaan pengukuran ikk dan Barangkali Pak Yogi ini bisa diberikan respon juga ya Eh Pak Yog ya karena di kolom Chat juga saya melihat ee ada beberapa yang juga menanyakan yang hal yang serupa begitu ya yang pertama terkait dengan [Musik] Apa namanya tadi ya masukan dari Bub Asda eh adanya forum klarifikasi gitu ya untuk menyampaikan ee apaap saja yang kurang gitu ya dari kebijakan-kebijakan yang diukur sehingga nanti dapat memaksimalkan capaian nilai ikk kemudian informasinya ee terkait dengan instrumen bukti dukung dan sebagainya Itu bisa diberikan ee lebih awal begitu ya kemudian juga nah ini ee juga ada beberapa ee pertanyaan juga di kolom chat nih e bisa sekalian Di disampaikan penjelasan ya begitu Pak Yogi terkait dengan Bagaimana kalau di daerah ini tidak ada jfhk bahkan tadi ada yang EE menanyakan bagaimana kalau di ee biru atau bagian hukum itu tidak memiliki jfak gitu lalu Siapa yang nanti melakukan pengukuran terkait irh juga nih Mbak ee Pak Yogi ada yang menanyakan juga apa ee perbedaannya gitu ya ikk dengan irh yang sama-sama eh kemudian nilai terkait dengan ee kebijakan ya sebagaimana tadi yang disampaikan juga ya oleh Pak Karu begitu Pak Yogi silakan eh untuk tanggapannya baik makasih Eh terima kasih atas eh pertanyaan dan masukannya Bu Asda dari Kalbar dan juga pak Pak kar hukum dan juga Mungkin pertanyaan yang serupa ya dari Bapak Ibu sekalian yang ada di kolom eh chat ya pertama kami sangat mengapresiasi eh pbar yang sudah eh hadir dan merespon forum nasional ini dan kami sangat berharap pemerintah provinsi juga menjadi role model atau juga membantu dalam memobilisasi ya kabupaten kota untuk ee melakukan ukuran ini karena tentu tangan kami sampai ke daerah ini tidak cukup panjang kalau Kemudian beberapa pemerintah provinsi bisa berinisiatif dan memobilisasi e kabupaten kota untuk sama-sama mendorong menyarankan agar mereka juga terlibat tentu ini akan sangat membantu kami beberapa provinsi seperti Jawa Barat Jawa Timur itu sudah melakukan inisiatif untuk bersama-sama mengang dan teman-teman di pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan pengukuran ini saya kira di kalambar pun juga bisa dilakukan itu apalagi misalnya kalau Kalbar kan mungkin juga secara geografis Walaupun jauh ya bisa berkoordinasi dengan pusatan kami di Samarinda yang juga bisa melakukan eh bentuk-bentuk eh pendampingan Nah untuk eh aktivasi akun eh Saya kira nanti seluruh KL instansi ee melakukan aktivasi nanti catatan kekurangan ini yang menjadi catatan di kami ee biasanya ada permintaan secara individual ya dari instansi untuk menanyakan apa sih Eh catatan-catatan yang perlu di pelajari atau menjadi referensi bagi KL untuk eh Menindaklanjuti dan memperbaiki dalam e proses pengukuran ini saya kira Komunikasi itu dilakukan pada saat ee validasi ketika tim instansi juga berhubungan dan berkomunikasi dengan ee admin nasionalnya atau koordinator di tingkat nasional dan beberapa Kementerian lembaga bahkan menyempatkan untuk melakukan verifikasi dalam forum yang terpisah sehingga ada diskusi yang EE relatif lebih ee intensif ee dalam ee mempelajari catatan-catatan tersebut nah kami terima kasih Mas sukanya nanti kami ee sampaikan secara lebih teknis nanti di teman-teman bagaimana agar tidak mendadak begitu ya atau memberi waktu yang cukup bagi KL untuk mempersiapkan itu nah sampel ini Memang ditarik secara random ya jadi dari populasi yang sudah disampaikan ditarik secara random dengan eh apa rumusaninknya kemudian baru disampaikan ke ee Bapak Ibu sekalian nah kemudian eh untuk pembinaan jpak ini kami juga menyadari bahwa kalau melihat eh demografinya itu ya populasi JPK ini memang sebagian besar itu diisi dari ee metode atau mekanisme penyetaraan Jadi sebelum kebijakan penyetaraan atau penyedaan birokrasi itu sebetulnya jumlah akad tidak sebanyak sekarang ini nah eh kami menyadari bahwa eh bentuk-bentuk pembinaan pengembangan kompetensi itu perlu segera dilakukan Jadi sepanjang 2 tahun terakhir kami sudah mengembangkan e pengembangan kompetensi yang berbasis online jadi ada moc yang sekarang juga bapak ibu bisa akses nanti bisa menghubungi kami di bidang pengembangan kompetensi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan analis kebijakan yang berbasis mosi yang secara sifat yaitu multi entry multi exit Jadi kapan pun Bapak Ibu bisa daftar kapanpun Bapak Ibu bisa menyelesaikan tentu pelatihannya tidak ideal 100% karena dia pelatihan satu arah tetapi juga kami melengkapi dengan beberapa bentuk-bentuk pelatihan dan pendampingan baik yaitu yang dikustomisasi beberapa kementerian dan pemerintah daerah eh meminta untuk melakukan customisasi pelatihan yang diselenggarakan secara ee Mandiri E pengelolaannya oleh EE daerah atau instansi atau kemudian juga mendaftar di pelatihan atau kalender pelatihan yang ada di pusbangkom eh tes Jadi saya kira pintu untuk pembinaan dan pengembangan kompetensi itu eh Sangat terbuka lebar bahkan setiap update informasi itu kami selalu rilis di eh media kami di laman resmi kami jadi kami sangat menyarankan kepada para jfak tidak harus menunggu informasi surat resmi misalnya dari kami yang mungkin perlu perlu atau butuh waktu untuk sampai di meja Bapak Ibu sekalian kalau kita punya akses ke media sosial silakan itu manfaatkan semaksimal mungkin karena sangat Real Time kami rilis sekarang detik itu juga sudah eh berender jadi eh di beberapa forum saya sampaikan Jepak itu harus subscribe ya di media sosial kami supaya seluruh informasi dan kalender pembinaan bisa diakses secara eh langsung untuk tambahan dari Pak ka hukum Terima kasih informasinya dan masukannya ini juga sudah menjadi bagian dari diskusi kami sebetulnya Pak dalam 2 tahun terakhir ini kami juga sudah melakukan forum dengan kemen kumham terkait dulu ya Kemen kumham namanya terkait Bagaimana mensinergikan irh dan ikk ini karena secara instrumen memang berbeda secara objek juga relatif agak berbeda Walaupun Bapak Ibu melihat mungkin ini sama-sama bicara kebijakan kan Tapi kita bicara Tata kelolanya n kenapa enggak disatukan Nah itu kewenangannya bukan di kami lagi nanti kami sudah merintis diskusinya kami tentu berharap ini juga menjadi sounding ya ke pemerintah untuk bagaimana melakukan penyederhana sebagai informasi e yang kami cek sebetulnya di Grand desain reformasi birokrasi itu kami baru mihatk yang Mul Yai bel irh mungk perluonirmasiiah irh itu masih ada di gre desain RB atau tidak kemudian saya kira ini ownership ya masalah ownership ini bukan tugasnya biro hukum saja bukan hanya tugasnya biro ortala bukan hanya tugasnya unit tertentu yang ditugaskan Justru ownershipnya itu harus ada di unit-unit Lini pemrakarsa kebijakannya jadi bisa jadi biro hukum itu atau bagian hukum itu hanya ee dalam konteks legal draftingnya dalam konteks eh apa namanya pengundangannya dan sebagainya sementara secara substansi yang menguasai yang memiliki dan mempraktikkan kebijakan itu adalah di unit lininya di opd-nya jadi jangan diisolasi bahwa ikk itu adalah pekerjaan biro hukum atau setda saja justru harusnya yang terlibat secara langsung itu adalah opd-nya perangkat daerahnya yang dia berhubungan langsung dengan kebijakan yang EE menjadi sampel Nah untuk pertanyaan jpak tadi sudah dijawab di atas sebetulnya jadi ikk ini tidak mensyaratkan jpak ya Bapak Ibu sekalian ya jadi jangan khawatir kalau Oh di kami tidak ada jpak-nya atau ada jpak tapi belum maksimal dan seterusnya tidak ada penilaian terkait kehadiran cpk atau keterlibatan cpk demikian Mak mbak Reni Ya Ya baik eh terima kasih Pak Yogi tadi sudah Ee e dijawab semua ya pertanyaan dari eh pem Prof Kalbar ya gitu sudah eh Cukup jelas ya Saya rasa eh baik sesi pertama tiga pertanyaan sudah kita terima eh kemudian kita beranjak ke Sesi yang kedua ya kami di sini mencermati ataupun memilih tiga pertanyaan gitu Bapak Ibu dari kolom Chat Zoom meeting kebetulan kalau di YouTube tadi saya Eh lihat belum ada pertanyaan jadi kita ambil Eh di dari kolom eh Chat Zoom meeting ya Eh Pak ini ada beberapa ee pertanyaan yang saya tangkap tapi mungkin ee yang Ee tidak dipilih ya barangkali tadi sudah terjawab ya di beberapa pertanyaan sebelumnya ee Ini barangkali yang pertanyaan yang konteksnya berbeda gitu ya dari pertanyaan yang sebelumnya yang pertama ini dari [Musik] eh kemenpar ya bagaimana dengan Kementerian yang EE berubah Pak Yogi jadi Apakah nanti kebijakannya ee em menggunakan populasi kebijakan di Kementerian yang lama atau seperti apa gitu ya untuk ee Kementerian yang berubah eh di tahun ini kemudian juga ada dari eh bkpk Kemenkes ini izin Pak kapus Kebetulan kami sudah memiliki timeline sendiri untuk self assesment lalu apabila self assesment sudah selesai dan kami minta fasilitasi pusaka di luar timeline yang sudah ditentukan tadi ee apakah memungkinkan gitu Pak Yogi ini juga ada dari ee apa ada juga tadi kaitannya ee mohon izin untuk ee tim asistensi agar dapat lebih responsif dan informatif begitu ya terkait dengan eh apa namanya informasi ikk di tahun 2023 kemudian eh yang ketiga dari Hadi kemnaker ini dari paparan ee Pak Yogi tadi salah satu kriteria kebijakan yang diterbitkan adalah Tahun 2022 sampai dengan 2024 jika regulasi dikeluarkan tahun 2024 atau 1 tahun sebelum pengukuran dilakukan maka evaluasi baru bisa dilakukan pada 2025 yang mana itu bersamaan dengan pengukuran ikk Apakah tidak sebaiknya regulasi yang akan diukur itu adalah maksimal 2 tahun sebelum pengukuran jadi itu Pak Yogi tiga pertanyaan yang berasal dari kolom chat barangkali Eh bisa langsung di respon silakan Pak Yogi Baik terima kasih yang pertama dari dari kemenar ya Eh Kementerian yang berubah lembaga yang berubah kita tahu di25 ini di awal pemerintahan Pak Presiden Pak Prabowo ada perubahan Kementerian penambahan ada yang baru ada yang hilang dan seterusnya Lalu apakah Kementerian yang terdampak dengan perubahan ini bisa mengikuti pengukuran ikk gitu nah tentu kami e perlu menyandarkan ini pada unit yang akan diukur misalnya Kementerian yang dia terpecah karena unit kerjaya berpindah dan seterusnya tetapi masih menjalankan fungsi yang sama hanya Kian danusnyau ini secara hisoris sudah ada dalam 3 tahun terakhir sehingga eh Kementerian atau unit kerja tersebut tetap eligibel dalam pengukuran ikk lain halnya kemudian kalau Kementerian lembaga itu sifatnya baru sama sekali baru yang dia tidak ada e secara historis produk kebijakan yang dilahirkan oleh mereka dalam nama yang berbeda misalnya eh lembaga tertentu ban gizi misalnya atau dan lain sebagainya karena di dia baru berdiri tentu belum ada kebijakan yang EE bisa kita ukur dalam ikk ini sehingga bisa dikecualikan tapi untuk Kementerian yang ternyata ada eh kedeputiannya atau eh dirjennya yang sebelumnya sudah ada di Kementerian yang lama dan sudah eh apa namanya berlangsung lama maka tentu eligib untuk dilakukan pengukuran jadi melihatnya bukan karena nomenklatur kementeriannya baru tapi apakah ya itu sudah berjalan atau tidak kalau sudah berarti dia masuk dalam pungkuran ini termasuk daerah e pemekaran misalnya ya Ada daerah pemekaran yang belum 3 tahun ini masih baru aja berdiri misalnya dan seterusnya maka Apakah itu bisa diukur ikknya tentu tidak bisa dilakukan itu karena dia daerah yang relatif baru belum punya produk kebijakan yang bisa dijadikan dasar untuk dilakukan pengukuran tapi kalau daerahnya sudah berumur 5 tahun maka itu tentu sudah menjadi eligibel sebagai peserta kumpul Lalu bagaimana Kalau kami sudah melakukan self assment atau ingin bergerak lebih cepat gitu ya sudah sejak awal melakukan pengukuran silakan nanti eh menghubungi Tim kami ada Mas Dino di sini ada Bu Yayu untuk melihat e kemungkinannya karena e kita harus menyesuaikan dan mendistribusikan beban kerjanya gitu ya Bapak Ibu sekalian ini berbeda dengan tahun 2024 di mana Kami tidak ada agenda pengukuran nasional maka di 2025 ini memang ada agenda pengukuran nasional sehingga sebagian besar sumber daya kami akan sangat ee tersedot pada e penyiapan dan persiapan pengukuran nasional ini tapi kalau boleh enggak nih sejak awal nih Januari Februari misalnya kita langsung nih ini silakan nanti menghubungi Bu Bu yay atau Mas Dino ya untuk melihat kemungkinannya kemudian di kriteria 2022 dan 2024 kalau 2024 kan berarti tidak eligibel ya Nah di Paparan kan disampaikan eh produk kebijakan sampai dengan Februari 2024 Jadi sebetulnya sudah 1 tahun dan sudah bisa dilakukan evaluasi tapi kalau bapak ibu merasa ini belum 1 tahun bisa dievaluasi berarti byiteria dia sudah tidak eligib gitu ya jadi seb itu Bapak Ibu nanti yang melihat apakah ini kebijakannya sudah eligibel dihitung atau tidak kenapa 3 tahun kenapa enggak 2 tahun karena kita ingin melihat eh karena pengukurannya 2 tahun sekali jangan sampai ada produk kebijakan atau periode yang tidak terhitung atau begitu mbak Reni ya Ya baikbaik terima kasih Pak Yogi untuk eh jawabannya gitu ya dari eh beberapa pertanyaan yang masuk dari kolom chat eh saya juga ingin membacakan ini tadi dari em dari biro hukum Provinsi Gorontalo ya yang tadi sedianya mau bertanya namun ada kendala teknis ee di sini ee beliau ternyata mau memberikan masukan nih masukan untuk pelaksanaan ikk 2025 karena ada beberapa persoalan yang dihadapi oleh daerah dalam pemenuhan data ikk yang perlu mungkin perhatian dari Eh Lan sebagai ee pengampu pengukuran ikk nasional ya yang pertama ee perlu ada satu konsep ee atau kesepakatan ee opd pengampu ikk di daerah Jadi selama ini setiap daerah itu eh berbeda opd eh leadingnya ya dalam penanggung jawab ikk sehingga ee barangkali ini yang ee apa namanya membuat pemenuhannya menjadi tidak maksimal gitu Kemudian yang kedua untuk pemenuhan variabel data ikk membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki oleh fungsional analis kebijakan sehingga eh penting kiranya driver ataupun Leading sektor ikk di daerah ini berada di bagian organisasi sebagai opd pengampu ya ini kembali lagi ya Eh Pak Yogi ya ini terkait dengan Eh siapa sih yang kemudian menjadi penanggung jawab eh pengukuran ikk ini di daerah begitu ya tadi juga terkait dengan eh ada atau tidaknya jfak sebenarnya ini tadi sudah di ee bahas begitu ya kemudian opd pengampu biro atau bagian organis asi dapat membentuk SK kepala daerah yang berisi opd terkait ee sesuai dengan materi produk hukum yang diusulkan dan SK ini dapat menjadi bagian syarat yang wajib dipenuhi atau di-upload setelah mengisi semua variabel dan proses Pengiriman data ikk jadi eh akuntabilitas pelaksanaan pengukuran ee di daerahnya barangkali ya Pak Yogi ya Ee di sini ee apa namanya untuk timnya itu sudah Ee ditetapkan dengan jelas namun ini ee barang kali terkait dengan tata kerja pengukuran ikk di daerah begitu Pak Yogi ya barangkali bisa memberikan ee apa masukan gitu juga tadi ada yang memberikan eh apa namanya eh ada yang ingin berbagi pengalaman juga barangkali bagi eh instansi pemerintah yang sudah memiliki nilai ikk baik gitu apa best practice-nya barangkali gitu Pak Yogi eh itu yang juga ee didapatkan dari eh kolom chat eh mungkin itu ditanggapi dulu eh nanti kita pertimbangkan kembali ini apakah akan membuka sesi yang ketiga untuk pertanyaan langsung dari Baik terima kasih terima kasih ini antusiasme Bapak Ibu sekalian yang EE berdiskusi tentang e persiapan kita melakukan pengukuran ini Ini salah satu bentuk kepedulian kita ya karena ini memang mandat formal yang harus kita lakukan kita selenggarakan jadi kita tidak bisa melakukannya sendiri Mari kita lakukan bersama-sama eh tentu e Saya kira mekanisme kerja di Pemerintah Daerah itu sangat tergantung dengan tradisi dan e mungkin gaya kepemimpinan yang ada di daerahnya masing-masing mungkin Bapak Ibu perlu memang memobilisasi opd menyampaikan agar ownershipnya itu terbangun gitu ya tidak hanya di di sekya saja atau di biro hukumnya saja opd perlu dorong agar lebih aktif nanti dalam ee pengukuran ikk ini karena bagaimanapun yang tahu substansi dari e peraturan atau kebijakan yang ada di level daerah itu adalah perangkat daerahnya sehingga perlu diajak ya perlu e mereka dirangkul menjadi bagian dari tim ikk jangan kemudian ini seolah-olah menjadi e tanggung jawab dari biro ee hukumnya saja atau bir organisasinya saja sekiranya Bapak Ibu memiliki Jepak tentu akan lebih baik untuk dilibatkan karena JPK tentu ee linar dengan tugas fungsinya tapi lagi-lagi tergantung kondisi daerahnya ada daerah yang siap dengan jpk-nya ada yang belum ada jpknya ada tapi belum siap juga gitu ya jadi saya kira eh karena jpak ini bukan syarat dalam pengukuran ikk tapi kalau ada jpak memang sebaiknya di dilibatkan agar juga menjadi proses pembelajaran bagi para teman-teman jpak-nya kemudian bisa juga dilembagakan misalnya dibuat SK kepala daerah dan seterusnya Monggo itu betul-betul kami serahkan pada mekanisme internal di Pemerintah Daerah atau Kementerian lembaga lainnya Saya kira untuk bapak ibu yang gimana nih ingin belajar dari dua k pengukuran Ini siapa sih yang kira-kira bisa kita jadikan referensiungk Bapak ibuisah ada beber inst yaisa diad misalnya Penda itu Jawa Barat juga bisa ya Bu Yayu ya kemudian ada Kementerian Kesehatan kemenko Apa itu jadi saya kira bisa di undang untuk ee mungkin sama-sama mendengarkan e praktik e yang di apa namanya dilakukan oleh mereka sehingga bisa eh berhasil dalam pengukuran ikknya mungkin Bu Yayu ada tambahan Bu untuk eh sharing back Prestige sebenarnya sudah kami paparkan ya di setiap akhir tahun eh pengukuran nasional Kalau mungkin waktu itu bapak ibu belum sempat untuk melihatnya atau menontonnya masih bisa dilihat kembali di channel YouTube kami sehingga nanti mungkin bisa melihat Bagaimana eh kld itu bisa mengelola kebijakannya eh bukan hanya nilai ekknya yang bagus tapi juga capaian secara rnya mungkin lebih bagusl lagi kalau untuk tahun ini ee mungkin nanti bisa dihubungi secara personal Ya karena kami kalau Menyebut Nama misalnya Kabupaten Tulungagung tuh bagus sekali misalnya seperti itu tapi apakah mereka akan berkenal kemungkin di waktunya gitu ya mungkin nanti bisa diiskusikan kembali dengan ee rekan-rekan atau teman-teman kami yang sudah nilainya tadi cukup bagus mungkin kalau untuk pertanyaan kira-kira mungkin yang lebih dekat gitu ya mungkin bisa bertanya terlebih dahulu ke sedulur nanti bisa di kami ee tanyakan apakah yang bersangkutan itu ada waktu atau mungkin ada sumber daya yang cukup ya untuk bisa ee berbagi tadi berbagi pengalaman maupun trik and triksnya untuk bisa mencapai nilai ikk yang cukup tinggi seperti itu Pak Terima kasih Mbak ya Baik Terima kasih Bu Yayu eh pencerahannya juga gitu ya Eh izin Pak Yogi apa kita akan membuka sesi pertanyaan ber kesempatan lagi atau eh waktu sudah menunjukkan 11 12 mungkin boleh satu pertanyaan enggak apa-apa Mbak Isni dari tadi Saya manggil mbak Reni terus salah ya maaf ya Aduh Jumatan soalnya baik Iya baik Pak Yogi mungkin eh kita beri kesempatan untuk dari RRI begitu ya karena kan ini RRI lembaga yang eh berbeda dari KL gitu ya di sini ada Pak Reno dari SDM LPP rrii dipersilakan Pak Reno untuk mengajukan pertanyaannya ya Eh terima kasih eh Mbak Eh izin eh saya eh Reno dari RRI Kebetulan juga saya analis kebijakan ahli Pertama eh Memang eh sebelumnya di tahun 2024 ini eh kami sudah eelay apa menyampaikan eh surat untuk pengecualian ehin untuk eh yang ingin saya tanyakan di 2025 ini apakah EE masih ada kesempatan untuk kita eh apa untuk eh ada justifikasi atau forum eh terkait eh relevansinya atau eh tadi apa yang disampaikan oleh ehusbin eh untuk eh ditindak lanjuti apakah masih bisa untuk dilakukan P atau tidak karena tadi saya juga lihat informasi kalau misalkan kan kalau di kami ini kan ada Diklat juga terkait eh apa eh profesi untuk eh dan e lain-lainnya sejenis itu memang ee diadakan untuk ee e ke pihak luar Nah itu bagaimana ee eh arahannya atau seperti apa Nah memang juga eh lembaga kami ini eh eh lembaga penyaran publik ini memang secara kebijakan publiknya ini memang kita mengikuti dari arahan e KPI tapi memang kita sangat bersinggungan dengan masyarakat Pak mungkin Eh bisa nanti juga eh eh Apakah bisa kita mengadakan forum untuk eh konsultasi ataupun deskitasi nah yang pertanyaan kedua Eh tadi kan sudah disampaikan juga oleh Eh Pak Deputi eh jika memang pengembang Kompetensi ini sangat penting bagi anjak eh terkait eh juga membantu kualitas kebijakan nah bagaimana eh pelatihan-pelatihan yang dilakukan bagi e calon eh anjak ini eh baik yang berasal dari ee ASN eh PNS ataupun P3K Pak karena P3K ini saya lihat juga belum ada e pelatihan khusus terkait fungsionalnya mungkin itu eh Dari saya Pak terima kasih eh Asalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam War wabarakatuh dipersilakan Pak Yogi untuk memberikan responnyai Terima kasih Pak Reno dari R RI ya n r ini di tahun kemarin tuh masuk dalam eh lembaga yang dikecualikan kita menerbitkan pengecualian ini sudah disampaikan ke mimpan ya tapi info teman-teman R ini juga masuk dalam RB ya sebetulnya jadi memang banyak diskusi ini ini gimana nih R tapi kok anu ya e eh pengukuran ikknya Akak masuk mungkin kita perlu perlu diskusi lebih e intensif ya jadi e kami ini e di di sangat didorong oleh Kemenpan Pak uji khususnya sudah menyampaikan agar list yang dikecualikan itu ee semakin berkurang karena pada prinsipnya instansi pemerintah lembaga negara lembaga nonstruktural lembaga eh lainnya yang eh secara prinsip menggunakan sumber daya keuangan negara seharusnya itu juga menjadi bagian dari konteks eh apa namanya akuntabilitas ya eh penyelenggaraan kebijakan publik dan sebagainya bahkan bisa jadi R pun memang berhubungan dengan masyarakat tadi se disampaikan Pak Ren sangat erat sebetulnya dengan masyarakat jadi boleh jadi banyak peraturan yang mungkin bukan namanya peraturan R peraturan direkturnya atau apa dan sebagainya yang dia mengikat ya ke eksternal sehingga sebetulnya elib Paken ya untuk dilakukan pengukuran jadi saya kira eh silakan Nanti kalau kita perlu forum eh konsul atau komunikasi yang lebih e spesifik kami tidak bisa menyatakan Oh sekarang Rei tetap dikesolikan enggak bisa jadi harus kita teliti karena definisi e dalam instrumen itu sudah diperluas jadi tidak saya kira eh tahun ini akan berkurang itu Lis yang e pengecualian itu kemudian yang zpak Pak Reno ini memang kalau kita membaca peraturan perundangan cpak ini memang yang betul-betul sudah tegas diatur itu yang PNS Pak Reno ya jadi P3K ini relatif masih Kalau saya bilang itu masih greay area ya untuk eh jabatan fungsional itu tapi hak bankkomnya ada karena di undang-undang 20 hak e pengembangan kompetensi itu melekat di individu asn-nya jadi sekiranya eh Bapak Ibu sekalian di instansi pemerintah punya eh pejabat fungsional analisis kebijakan yang statusnya P3K itu tidak menghapuskan hak bankkomnya ya tetap hak-haknya ada sehingga mohon juga didukung difasilitasi didorong diberikan kesempatan kami pun punya beberapa eh apa namanya metode pelatihan yang EE Bapak Ibu bisa akses secara langsung yang dari mulai yang gratisan sampai yang kemudian melalui mekanisme yang lebih terstruktur itu ada semua silakan mengikuti informasi dan update-nya di media sosial kami begitu Pak Reno ya Oke Baik ee begitu Pak Reno Terima kasih Pak Yogi ee barangkali untuk diskusi interaktif kali ini kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu em sedikit menyimpulkan bahwa memang ikk ini sangat penting begitu ya untuk memastikan bahwa kebijakan yang kita rumuskan telah ee berpedoman ataupun mengacu kepada prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik dan kita semua tadi seperti pesan pak kepala Pak Deputi bahwa kita harus menyatukan visi gitu ya untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik melalui kebijakan yang berkualitas banyak sekali masukan dan saran ya untuk memperbaiki proses pengukuran ikk akan menjadikan pertimbangan bagi kami untuk ke depannya juga banyak sekali pertanyaan dari bapak ibu yang barangkali masih ee belum terjawab gitu ya Mohon maaf sekali bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu untuk ee follow Instagram @pusakalan untuk mendapatkan informasi eh update khususnya eh yang terkait dengan pengukuran ikk dan eh berbagai informasi lainnya yang terkait dengan eh kebijakan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan juga untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada hotline sedulur pusaka eh sebelum mengakhiri sesi Izinkan saya berpantun mentari cerah bersinar tegas menyapa bumi dengan penuh bias Mari wujudkan kebijakan berkualitas agar siap menyongsong Indonesia emas sekian sesi diskusi interaktif ini mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terak I yang dan tanya jawab tadi maka berakhirlah seluruh rangkaian acara forum nasional ikk tahun 2025 namun sebelum menutup forum ini terlebih dahulu izinkan kami untuk mengundang para jfak batasan langsung jfak dan juga unit kerja yang menangani kepegawaian di Kementerian lembaga dan juga daerah untuk mengisi survei dalam rangka mengeksplorasi faktor-faktor yang mengaruhi kemanfaatanfak dan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan peran dan kemanfaatan jfak eh survei dapat diakses pada Link yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian berikut ini dan untuk informasi selanjutnya mengenai indeks kualitas kebijakan dapat dipantau melalui media sosial Instagram @pusakalan atau dapat juga melalui hotline sedulur pusaka di nomor 08123510540 baik demikian bapak ibu hadirin sekalian terima kasih kami ucapkan kepada bapak ibu yang telah meluangkan waktu mengikuti acara ini baik melalui kanal Zoom meeting maupun kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara Akhirnya saya bertugas pamit undur diri sampai jumpa pada penyelenggaraan webinar berikutnya terima kasih dan wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam [Musik]