Catatan Kuliah tentang Ekspor Pasir Laut

Pengenalan

• Diskusi mengenai rencana ekspor pasir laut oleh pemerintah Indonesia.
• Pembicara: Muhammad Al-Amin, Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan.
• Hadir juga Bang Hafiz, Ahmad Subhanafid, dan perwakilan dari berbagai daerah.

Masalah yang Dihadapi

• Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait ekspor pasir laut dianggap buruk dan berbahaya.
• Dikhawatirkan akan muncul lebih banyak kebijakan yang merugikan rakyat.
• Ekspor pasir laut akan mengganggu ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir.

Pengalaman Masyarakat Pesisir

• Masyarakat Sulawesi Selatan menolak keras kebijakan ini.
• Penolakan telah terjadi sejak 10 tahun lalu, dengan aksi demonstrasi.
• Dampak nyata dari tambang pasir laut termasuk:
  • Kerusakan habitat perikanan.
  • Abrasi yang merusak pemukiman.
  • Ribuan nelayan kehilangan mata pencaharian.

Dampak Ekonomi

• Ekspor pasir laut hanya menguntungkan pemegang konsesi dan perusahaan penggeruk.
• Total kerugian nelayan di Kodingareng mencapai 80 miliar rupiah, sementara perusahaan meraih keuntungan hingga 258 miliar rupiah.
• Masalah ini menyebabkan nelayan kehilangan akses terhadap tempat tangkap ikan.

Dampak Sosial

• Ketidakadilan dalam distribusi hasil dari aktivitas tambang.
• Banyak nelayan terpaksa migrasi ke daerah lain untuk mencari pekerjaan.
• Masyarakat kehilangan identitas dan tradisi karena pergeseran ekonomi.

Kegiatan Penolakan

• Masyarakat pesisir, termasuk perempuan dan anak, melakukan protes untuk menghentikan tambang pasir laut.
• Harapan untuk menekan pemerintah agar mereview kebijakan PP26 tahun 2023 dan Permendag.
• Penandatanganan petisi yang menargetkan lebih dari 3.000 tanda tangan.

Kesimpulan

• Kegiatan ekspor pasir laut berpotensi merusak kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
• Kebijakan pemerintah harus mencerminkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
• Perlunya solidaritas antara masyarakat pesisir untuk melawan kebijakan yang merugikan.