dan nanti juga akan ada kawan-kawan lain. Nah baik, sudah ada link YouTube-nya, kawan-kawan. Jadi nanti bisa untuk dibagikan link YouTube-nya kepada kawan-kawan jaringan lain. Baik, kita akan mulai.
Sudah 10.11. Ada Bang Amin sudah bergabung. Selamat pagi, Ketua. Halo, selamat pagi.
Baik, Bang Amin mohon dibuka mikrofonnya. Untuk yang pertama kita akan kasih kesempatan kepada Bang Amin untuk menyampaikan apa yang terjadi di Makassar, tepatnya di perairan Kulukodingare. Dan sebagai informasi sudah hadir juga Bang Hafiz, Ahmad Subhanafid, Direktur Walhibangka Belitung yang akan cerita.
Bahwa dulu di Bangka Belitung ada beberapa pulau yang tenggelam ya Berdasarkan berita-berita lama yang kita clipping Terutama kawan-kawan Kompas yang memberitakan itu Nanti akan cerita dan kita akan nunggu kawan-kawan yang lain Silahkan Bang Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan semuanya Mungkin sebelum kita Sebelum saya lanjut dan menjelaskan banyak hal tentang termasuk refleksi soal beberapa persoalan yang muncul akibat kegiatan tanaman pasir laut, saya hendak memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Al-Amin, sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman, Sulawesi Selatan atau Sulawesi pada umumnya juga saat ini sedang apa namanya, sedang shock dan kesal ya dengan pemberitaan terakhir atau kebijakan baru-baru ini dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo beserta dengan menterinya ya, Menteri Perdagangan dimana pada hari ini atau pada beberapa hari yang lalu pemerintah memutuskan untuk memperkuat rencana mereka untuk melakukan ekspor pasir laut yang sebelumnya mereka sudah taken dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintah, mohon dikoreksi kalau keliru nomor 26 tahun 2023 juga tentang izin ekspor pasir laut nah ini kebijakan yang parah, ini kebijakan yang sangat buruk dan jujur saja saya semakin khawatir di 30 hari terakhir pemerintahan Jokowi ini saya khawatir akan banyak peraturan-peraturan yang makin aneh yang dikeluarkan oleh Presiden. Makanya saya berharap, jujur kalau ada secara pribadi, saya berharap supaya waktu ini bisa berjalan lebih cepat.
Karena khawatirannya kalau satu bulan ini kita satu bulan ini masih banyak dan masih bisa Presiden Jokowi untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih keliru. Maka salah satunya yang izin atau ekspor pasir laut ini nah rekan-rekan media yang saya hormati saya sedikit saja mungkin sekitar 10 menit ingin menyampaikan beberapa refleksi ya tentang atau situasi objektif di daerah terutama di Sulawesi sekaitan dengan aktivitas tambang pasir laut sehingga kita akan stressingnya bagaimana berharap bahwa eee Presiden Jokowi Di tengah Keinginannya untuk Ambisinya untuk terus mengeluarkan kebijakan Yang tidak populis Tentu kami berharap supaya direview Atau ditinjau ulang demi keselamatan rakyat Dan kestarian lingkungan hidup Di seluruh penjurutan air Saya ada sedikit Presentasi Kak Mira, mohon dibantu dijadikan Kohos, pahamin Kak Mira Terima kasih Kalau di judul kita di poster itu kan Walhi dan masyarakat persisir Pada dasarnya suara walhi adalah Suara masyarakat Suara rakyat, suara perempuan Suara nelayan, suara petani Suara anak muda Tidak kena lelah untuk terus melindungi dan mempertahankan menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat di Republik ini. Nah artinya, ya, maka dalam kesempatan ini saya mau bilang bahwa sekarang masyarakat di Sulawesi, khususnya pesisir dan pulau-pulau kecil, sedang berupaya untuk melawan kebijakan ekspor pasir laut. tersebut.
Ini contoh, ini praktek atau ini situasi konkret 10 tahun yang lalu ya. Di tahun 2018 apa namanya masyarakat di Kabupaten Galesong itu murka dan melakukan aksi berkali-kali untuk meminta untuk minta pemerintah menghentikan proyek Tambang Pasir Laut. Di tahun 2021, 2020 2021, perempuan-perempuan dan nelayan di pulau-pulau kecil di Kota Makassar itu juga tumpah ruah menyampaikan, menyuruhkan menyampaikan protes dan menyuruhkan penghentian proyek Tambang Pasir Laut di Kota Makassar. Jadi penolakan ini bukan main-main.
Mentionnya atau tweet-nya... mantan Menteri Susi dan teman-teman di banyak daerah, itu konkret, itu real itu adalah suara masyarakat pesisir, suara nelayan untuk menghentikan Tambang Pasir Laut nah ini proses atau kegiatan tujuan dari Tambang Pasir Laut itu untuk membuat daratan baru Pulau Buatan di Pakasa di tahun 2016-2017. Kita lihat dan sekarang proyek ini tidak sempurna, tidak selesai dikerjakan.
Proyek ini dilakukan dua tempat, satu di daerah reklamasi dan satu di daerah tambang pasir laut. Jadi menurut saya kegiatan ekspor pasir laut pasti diperuntukkan untuk membangun daratan baru, untuk dilakukan reklamasi dan membangun daratan baru. bangunan baru entah di tempat mana di luar negeri, kalau diekspor berarti di luar negeri berarti pasir-pasir laut kita dikeruk, disedot di dredging untuk membangun daratan baru di negara lain nah aktornya waktu itu saya kira gubernur, kemudian ada perusahaan real estate Kemudian perusahaan dredgingnya namanya Boskalis dari Belanda, dan Atradius sebagai pemberi garansi.
Ini lokasi tambangnya, lokasi area penambangannya, area pengerukan pasirnya, padahal negara menyediakan, memberikan konsesi di tempat yang lain, sementara pengerukannya di tempat yang lain. Ini tambang pasir laut ini tidak bisa kita samakan dengan tambang... Galian C di daratan.
Karena kita tidak tahu di mana titik-titik atau lokasi pada persisnya konsesi itu diberikan. Bisa saja pengalaman yang terjadi di Sulawesi Selatan, mereka diberi konsesi di tempat A, tetapi mereka mengeruk di tempat B. Karena potensi pasirnya lebih banyak. Tetapi dampaknya juga lebih serius. Nah kalau lihat titik-titik ini, di situ adalah tempat area tangkap atau fishing ground.
masyarakat nelayan di tempat tersebut. Berarti bayangkan saja, kalau pasirnya dikeruk, otomatis biotanya juga pasti terganggu. Nah ini juga dampak lain, abrasi yang terjadi. Karena kenapa?
Karena dinding darat, dinding laut, bukan dinding, lantai laut atau dasar laut itu berubah. Terjadi kubangan yang signifikan, yang dalam di... di dasar laut sehingga otomatis pasir di darat atau daratan akan terkikis untuk bisa menutupi sedimen, menutupi lubang yang ada di dasar laut itu dan ini yang terjadi, maka wajar kalau banyak rumah catatan kami ada 27 rumah yang hancur karena tanahnya terkeru tergerus, ada dua pemukiman umum yang hancur karena juga mengalami abrasi. Ini fakta real yang terjadi di daerah. Kemudian dalam catatan kami kurang lebih ada 6.000 sampai 8.000 nelayan yang terdampak akibat proyek tambang pasir laut ini.
Begitu signifikan dan begitu masif dampak yang ditimbulkan oleh tambang pasir laut. Nah akhirnya tentu yang terjadi adalah masyarakat berjuang. Kalau masyarakat sudah berjuang, berkumpul.
lalu menyampaikan protes, maka yang terjadi adalah konflik. Ketika konflik terjadi, maka yang dilakukan negara kerap kali adalah mengkriminalisasi warga. Dan ini kita tidak inginkan.
Tentu kami tidak mau di Riau, di Bengkulu, di Jawa Timur, di tempat-tempat lain, masyarakatnya marah, nelayan-nelayannya marah, protes. Lalu mereka kemudian dikriminalisasi lantaran menolak pembangunan. Ini yang kami hindari.
Masyarakat menolak. Masyarakat protes, gedul PRD, dan seterusnya. Nah lalu ternyata tidak belajar dari pengalaman kemarin.
Di tahun 2020-2021, negara, pemerintah lagi-lagi tidak belajar dari situasi sebelumnya, dari masalah sebelumnya. Dia tetap kekeh. untuk membangun mereklamasi laut untuk bangun new port, pelabuhan baru di kota Makassar. Apa yang terjadi setelah itu?
Nah ini proyeknya, jadi proyek pembangunan perluasan pelabuhan atau pembangunan pelabuhan baru. Ya tentu saja karena dia membangun di tengah-tengah laut, maka dibutuhkan reklamasi dan pengurukan pasir laut. Ya fakta yang terjadi.
Tentu menimbulkan dampak. Nah ini potret atau tersuspensinya sedimentasi dasar laut ke permukaan laut yang menyebabkan biota-biota juga ikut terganggu dan mereka biota-biota laut itu rusak sehingga biota lautnya juga migrasi atau pindah dari tempat ini. Akhirnya dulunya daerah ini sebagai tangkapan wilayah tangkapan nelayan sekarang sudah berubah menjadi Daerah yang tidak lagi memiliki potensi perikanan.
Sayangkan sekali. Nah, coba lihat teman-teman sekalian. Ini adalah negara ini tidak selektif.
Tidak berangkat dari kondisi. Tidak berangkat dari situasi real. Tidak bertanya ke nelayan.
Kalau kita lihat di perairan Makassar dan Galesung itu adalah hampir semuanya adalah wilayah tangkap nelayan. Fishing ground Ini takataka ini disebut dengan Berapa daerah-daerah Terumbu karang dan pasir pebatuan Yang menjadi habitat Utama Wiotal laut di perairan Makassar dan Takalar Tetapi anehnya Kok kenapa Kok kenapa di tengah Di tengah masifnya Banyaknya wilayah tangga penelayan Malah diletakkan Dipasang atau digambar sebagai konsesi wilayah izin usaha pertambangan pasir laut. Kan aneh, sudah berkali-kali kita minta jangan di situ, jangan di situ, di situ adalah wilayah tangkap, tetapi pemerintahnya, iya pemerintah merasa paling pintar, sehingga memasukkan wilayah izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan. Dan memberikan persetujuan dan perizinan bagi hampir 15 perusahaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan pasir laut di di Sulawesi Selatan ya ini potret buruk, jadi masyarakat merusak pemerintah itu tidak melihat di situ wilayah tangkap, di situ aktivitas wilayah kelola rakyat, wilayah kelola nelayan, yang mereka tahu di situ ada potensi pasir laut, itu komoditas itu bisa jadi uang kita gambar menjadi wilayah izin usaha pertambangan, dan saya yakin peristiwa itu akan banyak terjadi di daerah lain ketika kita tidak menghentikan rencana ekspor pasir laut ini secepatnya pelakunya nyaris tidak berbeda cuman berbedanya karena ini proyek pelabuhan maka proyek ini milik Belindo ya jadi bukan milik swasta nah kemarin kami di tahun 2022 21 2022 kami bersama para nelayan perempuan anak-anak muda para anak muda di pulau ini kemudian melakukan riset bersama. untuk melihat untung rugi, siapa yang untung dari projek tambang pasir laut, gitu kan.
Apakah nelayan, apakah nelayan dapat untungnya, apakah perempuan dapat untungnya, apakah anak-anak muda dipekerjakan di projek ini, kita lihat. Nah ternyata yang paling mendapatkan keuntungan dari tambang pasir laut itu adalah pemegang konsesi tambang. Karena pemegang konsesi tambang itu tidak butuh melakukan...
melakukan kegiatan tambang, tapi dapat uang setiap hari dari penggerukan, kegiatan penggerukan pasir laut yang dilakukan oleh perusahaan penggeruk. Jadi anggaplah semisal PT, kita tidak PT Buskalis atau PT siapa gitu ya, PT Fulan misalnya. PT Fulan punya konsesi, tapi dia tidak punya alat penggeruk, dia tidak punya vessel yang bisa menggeruk pasir laut, atau dia tidak punya teknologi yang canggih untuk bisa mengeruk.
pasir laut di dasar laut, di tengah laut maka yang terjadi mereka menggandeng perusahaan dredging untuk bisa mengeruk pasir laut dan menjualnya ke tempat yang membutuhkan nah tanpa harus bermodalkan dengan bermodalkan selembar izin usaha pertambangan perusahaan ini bisa dapat uang setiap hari dari Aktivitas bisnis pasir laut antara perusahaan dredging dengan perusahaan yang membutuhkan pasir laut tersebut. Nah, hitung-hitungan kita, dengan modal selembar kertas izin usaha pertambangan, ada dua perusahaan yang dapat keuntungan sekitar Rp258 miliar. Sekali lagi, tanpa melakukan aktivitas pertambangan. Karena dia menyewa.
atau bekerja sama dengan perusahaan asal Belanda untuk bekerja sama lebih lanjut dengan perusahaan yang ingin melakukan reklamasi. Jadi saya kira ini bisnis yang paling menyenangkan, bisnis yang paling tidak perlu bekerja berat. Hanya butuh kolega di pemerintah pusat, hanya butuh teman di kementerian SDM.
Sehingga bisa mendapatkan selembar kertas Ijinosa pertambangan Sementara nelayan apa yang terjadi? Mereka kehilangan penampatan Mereka kehilangan pekerjaan Hampir selama kegiatan tambang pasir laut Mereka tidak dapat ikan Sehingga bahkan catatan kami Total kerugian nelayan di Kodingareng Jumlahnya 1043 kelompok atau keluarga nelayan Itu bila ditotal seluruh kerugiannya itu mencapai 80 miliar rupiah. Bisa dibayangkan, tadi perusahaan yang mengeruk pasir laut dapat kurang lebih 125 miliar, sementara nelayan merugi sejumlah 80 miliar, total kerugian nelayan.
Ini tidak fair, ini tidak adil. Pasir laut itu bukan milik perusahaan-perusahaan, bukan milik. Segelintir orang.
Pasir laut itu adalah komponen ekosistem laut yang sangat urgent dan sangat esensial bagi habitat biota laut. Dia tidak bisa dipisahkan dari entitas ekosistem yang lainnya di tengah laut. Jadi pasir laut, sekali lagi saya mau menjelaskan, saya mau sampaikan ke Presiden Joko Widodo, pasir laut bukan komoditas, bukan komoditas dagang.
Pasir laut adalah ekosistem laut. yang memiliki fungsi esensial sebagai habitat biota laut. Dan kapan dia dipisahkan, kapan dia dikeruk, maka habitat biota laut rusak, maka masyarakat yang hidup dari aktivitas melaut juga pasti akan hancur, menderita.
Nah, buktinya kalau... Ada relasi kuat antara pasir laut dengan masyarakat itu adalah dengan melakukan penolakan protes. Kalau kita ingin merelasikan atau mengkonekkan, kok bisa? Yang ditambangkan pasir laut, bukan pulau.
Kenapa perempuan-perempuan di pulau-pulau kecil protes, menolak, bahkan rela tidur dan bermalam di kantor gubernur? Ya karena pasir laut punya relasi ekologi. dengan masyarakat, terutama perempuan di pulau-pulau kecil. Jadi, sekali lagi, kalau ekspor pasir laut ini diteruskan, dilanjutkan, saya yakin teriakan. Teriakan perempuan-perempuan pulau-pulau kecil, pesisir di Indonesia itu akan bermunculan.
Aksi-aksi protes masyarakat, khususnya nelayan dan perempuan-perempuan pesisir pulau-pulau kecil akan semakin terus meningkat. Yakin dan percaya. Nah ini contoh, ini upaya serius, upaya getol, upaya yang tidak main-main yang dilakukan oleh perempuan di Makassar kala itu agar aktivitas tambang pasir laut dihentikan. Bahkan anak-anak bayangkan, mereka sadar sendiri. Mereka tanpa dimobilisir, mereka tanpa disuruh.
Mereka hanya mau bilang apa yang bisa kami bantu untuk bapak kami. Apa yang bisa kami bantu untuk ibu-ibu kami yang sekarang lagi berjuang di kota Makassar. Akhirnya dengan bantuan teman-teman mahasiswa, mereka dituluskan untuk memberi pesan kepada pemerintah dan perusahaan Belanda untuk tidak menjadi penjajah baru. Untuk tidak menjadi... menghentikan untuk tidak menjadi perusahaan laut milik mereka dan menghentikan tambang pasir laut di perairan mereka.
Masih banyak. Ini kalau kita lihat petanya, yang arsir-arsir merah itu adalah rencana reklamasi. Selama masih ada kegiatan reklamasi, maka kegiatan tambang pasir laut juga pasti akan meningkat. Nah, kalau kita lihat ketika ada ekspor pasir laut, maka sudah pasti ada negara lain yang sedang merencanakan reklamasi dan butuh pasir laut. Nah, di Indonesia lah pasir lautnya diekspor, kan kira-kira begitu.
Jadi, rencana perluasan daratan di sebuah negara dirancang dan yang menyuplai pasir lautnya adalah di kita, di Indonesia. Jadi, ini sebuah... sebuah keputusan yang keliru dan tentu akan kami terus tentang sama ini lokasi area tambang pasir laut yang sudah ditetapkan di dalam RZPP 3K dan sudah juga diintegrasikan melalui RTRW terbaru kota provinsi Sulawesi Selatan artinya problem atau masalah masalah pesisir atau masalah tambang pasir laut ini belum juga sepenuhnya selesai di Sulawesi, itu sama Sulawesi Selatan. Nah yang saya mau bilang adalah, saya mau katakan sekali lagi, ada dua kebijakan penguat, kebijakan yang mengizinkan melegalisasi kegiatan ekspor pasir laut.
Pertama PP26 tahun 2003, Bang Farid tolong saya dikoreksi kalau keliru, tentang ekspor pasir laut, dan baru-baru ini adalah Permendag. atau peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang ekspor pasir laut. Jadi Mendag atau Menteri Perdagangan sudah melegalisasi, mengidentiti bahwa pasir laut adalah komoditas yang bisa diperdagangkan lintas negara atau diekspor ke luar negeri. Ini konyol, mohon maaf dengan saya harus mengatakan demikian.
Padahal kita harus belajar bahwa dua proyek sebelumnya sudah nampak bagaimana kerusakannya, bagaimana penderitaan marganya, bagaimana bencana ekologisnya yang ditimbulkan. Saya kira kenapa tidak belajar dari situ begitu. Maka kalau ini diteruskan sekali lagi, saya hanya bilang kebijakan ini hanya akan menimbulkan bencana kemanusiaan dan ekologi di kawasan persis dan Pulau-pulau kecil Nah Saya kira itu pengantar awal Karena dalam konteks Kebijakan nasional saya lebih Menyerahkan ini ke Wang Farid Sebagai selaku manajer Kampanye pesisir laut dan pulau-pulau kecil Walhi nasional Saya hanya menyampaikan beberapa Experience, beberapa pengalaman Real, bagaimana Dan Bagaimana penderitaan masyarakat, bagaimana rusaknya dan hancurnya hidup warga pesisir pulau-pulau kecil itu di tengah adanya tambang pasir laut.
Bahkan yang kekinian, yang terbaru, mereka karena daerah tangkapannya sudah rusak, dinding, bukan dinding, lantai lautnya sudah lubang-lubang, rusak, dan tidak ada lagi biota laut yang, apa namanya, Tidak ada lagi biota laut yang menjadikan lokasi itu sebagai habitatnya, maka dia harus bermigrasi. Jadi banyak sekali sekarang lain-lain di pulau-pulau kecil itu meninggalkan pulaunya, pergi ke Ternate, pergi ke Ambon, pergi ke NTT, NTB. bahkan sampai ke Papua untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak, untuk bisa tetap melaut dan mendapatkan hasil tangkap yang layak.
Karena di tempatnya sudah tidak lagi bisa di... tidak ada lagi ikan-ikan yang bisa ditangkap. Apakah kita mau daerah-daerah lain seperti itu?
Apakah kita mau pesisir Bengkulu, Riau, Sumatera yang masih bagus? Posisir Jawa juga yang mungkin masih bagus. Apakah mereka kita mau menghancurkan hidup mereka dan membuat mereka migrasi ke kawasan timur untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak di posisir yang masih tersisa? Saya kira itu bukan itu mimpi kita bernegara di Republik ini. Saya kira demikian dulu, Bang Farid.
Saya kira ada juga Ibu Sinar atau Ibu Siapa dari... dari Kodingareng, kalau sekiranya beliau juga bisa diberi kesempatan untuk memberi testimoni singkat tentang kondisi real yang terjadi di dalam kampungnya atau di pulaunya kala adanya tambang pasir laut sekali lagi apresiasi yang tinggi ke Bang Farid sudah mengundang kami untuk bisa berbagi cerita dengan kawan-kawan media di Jakarta pada umumnya terima kasih, selamat terima kasih Ketua Min sudah menyampaikan Hasil riset dan juga advokasi di Sulawesi Selatan. Dan saya kira ini penting banyak data-data yang tadi disampaikan.
Tadi Pak Amin menyebut ada Ibu Sinar yang ikut bergabung. Mungkin bisa kita kasih kesempatan dulu. Kalau beliau hadir untuk menyampaikan apa yang dialami di Pulau Kodikare. Adakah beliau?
Atau mungkin kalau belum gabung Belum gabung bang Terima kasih Pak Amin Kita setelah ini mungkin kita geser dulu ke Sumatera Ada kawan-kawan dari Lampung Ada Pak Edi yang sudah ikut bergabung dengan kita Pak Edi apakah mendengar suara saya? Mendengar betul Siap Kita tahu bahwa di Lampung juga kawan-kawan nelayan itu melakukan perlawanan terhadap tambang pasir laut atau yang disebut oleh Jokowi sebagai sedimen. Kita tahu Jokowi tampaknya tidak paham apa yang diucapkan. Silakan Pak Edi bisa disampaikan kepada kita di ruang Zoom apa yang sebetulnya terjadi di Lampung dan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan nelayan di sana.
Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih, Ketua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Santoso.
Di sini saya sebagai Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung. Sebenarnya, di sini saya ingin berbagi bagaimana upaya Walhi dalam melakukan penampingan masyarakat, khususnya wilayah pesisir, yang memang... selalu konflik dengan adanya tambang-tambang di wilayah laut gitu. Di sini awal mula gejolak ini muncul ini sebelum adanya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2003 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut gitu.
Bagaimana fakta-fakta yang ada sebelum adanya undang-undang tersebut kemudian ditambah dengan... adanya peraturan menteri terkait perdagangan nomor 21 tahun 2024 terkait ekspor pasir laut. Nah ini kita akan membayangkan potensi kedepannya itu bakal seperti apa dengan kondisi fakta yang sebelumnya itu cukup mencinta perhatian publik permasalahan tambang yang ada di Provinsi Lampung. Nah pada...
6 Juli 2023 dengan adanya sosialisasi terkait peraturan pemerintah terkait sedimentasi di laut itu sendiri, sebenarnya di Lampung sudah mengambil sikap baik itu walhi bersama dengan pemerhati lingkungan lainnya terutama masyarakat secara langsung menyampaikan penolakan secara tegas di dalam sosialisasi tersebut, namun memang itu tidak dihiraukan oleh pemerintah dan sampai bahkan hari ini muncul itu terkait dengan kebijakan pengaturan ekspor. Nah ini menunjukkan bagaimana pemerintah dalam menentukan atau mengeluarkan kebijakan itu sendiri, itu tidak berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Bagaimana masyarakat yang menggantung hidupnya sebagai sumber...
penghidupan mereka yaitu hanya dari hasil laut itu sendiri gitu disini saya ingin menyampaikan gitu apa yang sebenarnya disebut sebagai sedimentasi laut itu sendiri karena di dalam permen itu yang diawal itu selalu disampaikan ini bukan tambang pasir gitu ini hanya pengolahan sedimentasi laut nah dengan munculnya permen perdagangan Berdagangan ini tentunya secara jelas dan terang-terangan bahwa ini adalah tujuannya untuk mengambil pasir laut atau akan menambang pasir laut. Nah di Lampung sendiri yang dinamakan sedimentasi itu sendiri di Provinsi Lampung ini dikenal dengan wilayah gusung. Atau di dalam materialnya itu seperti lumpur pasir yang memang... Secara mayoritas, sedimentasi atau wilayah gusung itu sendiri, itu mayoritas adalah pasir. Yang kemudian, untuk wilayah gusung atau sedimentasi itu, itu merupakan tempat hidup perikanan, tempat berlindung dan untuk berkembang biaknya biota laut.
Yang kemudian, inilah yang menjadi sumber-sumber penghidupan masyarakat di wilayah pesisir laut. Nah, dengan munculnya izin ekspor ini, kita bisa melihat sejarah yang terjadi di Provinsi Lampung. Beberapa tahun belakangan, lima tahun terakhir di Lampung, sebenarnya di dalam kebijakan Perda nomor satu tahun 2018 terkait rencana jonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu tidak mengizinkan...
atau tidak mengalokasikan wilayah ruang laut Lampung untuk dilakukan penambangan pasir, kecuali untuk minyak dan gas bumi. Dari fakta yang terjadi, ternyata di Lampung itu sendiri masih muncul terkait izin-izin tambang pasir yang ada di wilayah Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan. Dan izin-izin yang keluarkan atau dalam aktivitas tambang itu, itu semua berkonflik dengan masyarakat. Dari tahun 2016 misal ada penolakan masyarakat dengan adanya pembakaran dua rumah aparat desa. Kemudian di 2020 terjadi pembakaran kapal yang terjadi di desa Magresari Lampung Timur.
Nah ini sebagai bentuk atau ekspresi masyarakat ketika masyarakat sudah menyampaikan. Aspirasinya karena dengan adanya tambang itu mengganggu aktivitas masyarakat Merugikan masyarakat yang kemudian tidak dihiraukan atau diabaikan oleh pemerintah Yang kemudian akan memunculkan konflik-konflik seperti kemarahan masyarakat Pembakaran kapal dan lain sebagainya Nah tentunya ketika lahirnya PP ini Kemudian dengan adanya permen Tentunya dalam waktu Waktu ke depan ini akan berpotensi semakin maraknya tambang pasir yang ada di provinsi Lampung. Dengan potensi itu tentunya ini akan memicu terkait dengan konflik-konflik yang lebih marak lagi di wilayah provinsi Lampung itu sendiri. Di sisi lain, Di wilayah Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Tulang Bawang, khususnya di wilayah pesisir Provinsi Lampung, kita bisa lihat di data BKIPM atau Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM. Yang di situ tercatat bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu penghasil rajungan utama di Indonesia secara nasional.
Di tahun 2019 sampai dengan 2020, Lampung berkontribusi sekitar 10-12% dari total ekspor di Indonesia. Di mana Lampung menempati urutan ketiga setelah Jawa Timur, Jawa Tengah. Daerah penghasil utama, rajungan di provinsi Lampung Timur, Lampung meliputi tiga kapupaten yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang. nilai ekspor untuk khusus rajungan itu pesisir Lampung Timur mencapai dengan 500M. Nah tentunya pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan gitu di dalam pengelolaan wilayah pesisir atau laut Lampung itu sendiri itu dengan potensi-potensi yang sudah ada gitu dengan adanya komoditas rajungan yang ada di wilayah pesisir Lampung.
Yang kemudian ini juga secara langsung akan mesejahterakan masyarakat-masyarakat nelayan gitu. Khususnya masyarakat tersisir di provinsi Lampung. Nah kemudian ketika adanya tambang-tambang pasir laut yang akan terjadi gitu ya.
Mungkin tadi saya sudah menyampaikan gitu potensi kedepannya itu bakal seperti marah gitu. Karena dengan adanya perda RZBP3 yang dia tidak mengalokasikan. ruang itu pada 2021 juga sudah muncul itu terkait izin eksplorasi tambang pasir di Lampung Timur gitu oleh PT Sabandar gitu, nah kita bisa bayangkan ke depan gitu, nah di lokasi atau wilayah-wilayah sedimentasi yang ada di provinsi Lampung itu itu merupakan tempat berlindung ikan atau berkembangnya ikan, berkembang biaknya ikan yang kemudian ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, menjadi satu-satunya sumber penghidupan masyarakat di Provinsi Lampung, khususnya masyarakat pesisir.
Nah ketika ini ditambang, tentunya ini akan berdampak luas terhadap masyarakat. Kemudian bagaimana nasib nelayan ke depan gitu. Sedangkan berdasarkan data yang... Kita kumpulkan bahwa di Lampung Timur untuk rajungan itu sendiri, untuk nelayan, itu hampir 4.000 orang yang dia berprofesi sebagai nelayan di Prosi Lampung.
Kemudian di dalam pengelolaannya itu sendiri kurang lebih ada 2.000 orang, termasuk perempuan yang ada di dalam pengelolaan itu sendiri. Kemudian ketika ini berdampak terhadap masyarakat, Nah bagaimana nasib masyarakat itu ke depan gitu Nah lagi-lagi pasti ini akan menjadi beban negara gitu Nah tentunya dengan adanya kebijakan tersebut Nah ini agak bertolak belakang gitu Berarti ini menunjukkan bahwa ya ini bukan menjadi kebutuhan masyarakat Khususnya masyarakat pesisir Lampung gitu Makanya secara tegas gitu ya masyarakat pesisir sebelum adanya PP ini juga sudah menyampaikan bagaimana penolakan mereka terhadap tabang pasir yang ada di wilayah Lampung. Dengan adanya kebijakan ini, secara tegas juga masyarakat Lampung itu menolak kebijakan ini.
Dan berharap di dalam pengelolaan wilayah pesisir, wilayah Laut Lampung, Pengelolaan yang memang dia berkelanjutan dan mengedepankan kepentingan masyarakat pesisir. Mungkin itu dulu, Ketua. Baik, terima kasih Ketua Edi untuk penjelasannya.
Jadi tadi salah satu poin penting yang disampaikan oleh Pak Edi, ternyata di Lampung itu banyak orang yang tergantung pada sektor pernikahan, terutama rajungan. Ada 400 nelayan dan ada 2.000... orang yang bekerja di sektor pengolahan dan Lampung adalah salah satu provinsi yang menjadi produsen rajungan terbesar di Indonesia. Ini artinya kebijakan pertambangan dan ekspor pasir laut itu sebetulnya akan menghancurkan ekonomi rakyat.
Saya kira itu poin yang sangat penting yang tadi bisa kita tangkap dari penjelasan Pak Edi. Selanjutnya, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya, saya ingin...
Minta Pak Hafiz Masih bergabungan kita Halo Bang Fari Oke Saya ingin kasih pengantar dulu, Bang Hafiz. Ini dulu, ini berita Kompas tahun 2001 yang menyebut bahwa Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dulu mungkin masih bagian dari Provinsi Selatan, tapi di berita ini, Pak Warton sekalian, itu disebut Pasir Belitung dikuras untuk ekspor ke Singapura. Dan kita tahu Bangka Belitung adalah...
Provinsi yang terdampak sangat serius oleh kebijakan ekspor pasir laut sejak lama. Nah, Pak Hafiz mungkin bisa cerita kerja-kerja advokasi kawan-kawan wali Kepulauan Mekam Belitung yang dikerjakan sejak lama sampai dengan hari ini terkait dengan pertambangan dan ekspor pasir laut. Silakan, Pak Hafiz.
Halo, Bang Farid, suaranya terdengar jelas? Siap, sangat terdengar. Salam buat teman-teman semua, selamat siang. Salam dari Kepulauan Bangkal Bihitung.
Kami dari Walsi Kepulauan Bangkal Bihitung. Sebelum kita menjelaskan memang terkait dampak ya, adanya PP26 tahun 2023, kemudian juga hari ini kita semakin terdesak ya. situasinya, akibat muncul kebijakan baru Permendag nomor 20 tahun 2024 dan Permendag nomor 21 tahun 2024 Sebelumnya mungkin pemerintah, penegara hari ini tidak memberi jedaik masyarakat di Bangkabu itu dengan situasi hari ini, kita tahu ada mega korupsi kasus Timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun dan itu menyebabkan beragam bencana ekologis, kemudian juga konflik dan perampasan ruang hidup bagi rakyat Kepulauan Bangka Bitung.
Dan situasi hari ini, kalau kita melihat adanya keran ekspor pasir laut ini, kemudian membuka peluang baru sebenarnya. korupsi di Kepulauan Bangkal Bitung kita tahu bahwa pasir laut di Kepulauan Bangkal Bitung mengandung yang namanya timah dan juga rare earth, yaitu logam tanah jarang yang kemudian sangat dibutuhkan oleh industri dan kita tahu dengan ekspor pasir laut ini artinya pemerintah menjual murah apa namanya, logam yang sangat langka di dunia itu Pak Parit, saya ingin menjelaskan bahwa situasi di Bangka Bitung Kalau kita tahu bahwa sejarahnya dalam masyarakat Bangka Bitung ini Dalam masyarakat adat, yaitu masyarakat amfibi yang kemudian bertahan hidup Dan sama baiknya, baik di darat maupun di laut Dan kemudian punya pengetahuan bahari yang turun-temurun Kepulauan Bangka Bitung itu harus dibaca juga secara Apa? utuh yaitu Kepulauan Bangka Belitung luasnya 8,1 juta hektare dan 6,5 juta hektare itu adalah perairan gitu.
Nah sejak 250 juta tahun yang kemudian membentuk 948 pulau-pulau kecil dan dua pulau besar yaitu Bangka dan Belitung kemudian ini menjadi bagian dari Timbal Asia yaitu Sabuk. timah Asia Tenggara dan kita tahu bahwa sejak 3 abad yang lalu bengkabritung ini sudah dieksploitasi timahnya, dan hari ini tidak hanya di ekosistem terestrial daratan, tapi juga penetrasi tambang timah juga hari-hari ini merusak pesisir dan laut kalau kita melihat bahwa hari ini Bangkal Bitung itu dikelilingi setidaknya ada 68 kapal isap produksi itu milik PT Timah dan 6 milik swasta serta ribuan tambang apung yang kemudian mengelilingi Pulau Bangka gitu. Nah aktivitas penambangan timah di perairan ini sendiri misalkan tiling gitu.
Di perkirakan jutaan ton tiling juga mengendap di daratan dan dasar perairan Kepulauan Bangkal Bitung. Yang kemudian kita tahu bahwa hasil-hasil riset yang beredar bahwa di dalam tiling itu terdapat mineral ikutan yang kita sebut tadi sebagai rare earth, yang selama ini belum termanfaatkan. Nah, rare art ini berguna bagi teknologi komunikasi, penerbangan, energi, otomotif, kesehatan, bahkan hingga pertahanan. Dan dugaan kita ada jutaan ton tiling yang mengendap di dasar perairan Bangkal Bitung.
Nah, selain itu, pasir yang ada di dasar perairan di Kepala Bangkal Bitung belum semuanya di eksploitasi timahnya. Jadi, dia tidak hanya apa namanya? mengandung red earth, tapi juga diduga masih mengandung timah artinya kalau kita melihat dengan izin apa namanya ekspor pasir laut ini jadi yang dibawa itu tidak hanya pasir tapi juga kandungan timah di dalamnya yang kemudian ada beragam mineral ikutan kita tahu bahwa sedimen tadi sudah dibahas bahwa mineral baik itu non-logam maupun logam, termasuk juga timah, itu adalah hasil dari pelapukan yang kemudian terjadi selama ribuan tahun.
Kemudian dia mengendap di wilayah rendah seperti sungai dan rawa, termasuk juga wilayah besir dan laut. Dan kita tahu bahwa aktivitas penambangan di Kepulauan Bangka Bitu, terutama di wilayah perairan, itu menyebabkan berbagai macam kerusakan lingkungan hidup, juga konflik sosial. Kalau kita konteks hari ini masyarakat adat, komunitas lokal, dari sejumlah aktivitas penambangan timah yang terjadi, yang sudah terjadi, menimbulkan sejumlah konflik antara penambang timah dan juga masyarakat lokal, terutama masyarakat adat.
Akibatnya sekitar 480 ribu masyarakat adat di wilayah pesisir kehilangan atau menurun pendapatannya karena limbah tambang yang kemudian mencemari wilayah tangkapnya. Selain pencemaran akibat limbah tambang di perairan, juga aktivitas penambangan timah ini juga merusak terumbu karang. Jadi setidaknya puluhan ribu terumbu karang di Kepulauan Bangkal Bitung rusak hingga mati.
Analisis citra kita di tahun 2017, terumbu karang yang sebelumnya itu 82.259,84 di tahun 2015, sekarang hanya tinggal sekitar 12.474 hektare ekosistem terumbu karang. Artinya sekitar 5.000 lebih juga hari ini, tahun ini 5.720 hektare terumbu karang itu mati. Dan kita tahu bahwa rusaknya terumbu karang itu menyebabkan hilang atau terganggu keberagaman hayati di perairan. Seperti biota, kemudian berbagai jenis ikan, dan hingga mamalia laut seperti pesut dan dugong. Dan hari ini, dalam satu tahun kemarin, juga ada beberapa dugong yang mati, juga pesut.
Selain itu juga mangrove. Mangrove di Bangkalbitung itu mengalami degradasi itu sekitar 240.467 hektare. Yang hari ini yang kita tahu tinggal sekitar 33.224 hektare. Dan kalau kita cek di tahun 1993, luas mangrove di Kepulauan Bangkalbitung itu masih sekitar 273.692 hektare.
1,81 hektare kos sistem mangrove. Dan itu sangat tajam penurunannya. Nah, selain itu dampak penambangan di wilayah perairan juga menyebabkan perubahan sosial dan budaya.
Dalam konteks masyarakat adat, beragam lokasi ritual sedekah laut suku Melayu itu terancam hilang dan bahkan hari ini sudah tinggal sejarah. Nah, selain itu juga... dalam konteks kebudayaan muncul fenomena-fenomena masyarakat yang ekstraktif gitu, fenomena ngereman seperti meminta jatah pasir timah dari penambang yang dilakukan tidak hanya oleh laki-laki tapi juga perempuan dan anak-anak dan ini menyebabkan ribuan anak usia sekolah, SD sampai SMP itu putus sekolah karena terlibat dalam aktivitas penambangan timah nah di tahun tahun 2020 saja ada 61 anak sekolah dasar itu sekolah beraktifitas di lingkar tambang dan di 2021 mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu 193 Anak itu putus sekolah. Selain itu juga aktivitas penambangan itu mengancam kesehatan dari warga sekitar. Meningkatnya serangan penyakit kulit seperti malaria.
Kemudian juga hari ini terancam krisis air bersih di lambang kabin itu. Nah kalau kita melihat juga konteks bencana ekologis yang terjadi akibat aktivitas ekstraktif. tambang di lautan Bangkal Belitung terancam berak banjir kemudian intrusi air laut abrasi hingga kemudian kerusakan akibat puting beliung karena hari ini kita kehilangan benteng daratan yaitu mangrove dan juga terumbu karang yang bisa memecah ombak terakhir di tahun 2017 itu ada sekitar 1530 jiwa terdampak banjir di Pulau Belitung Dan di Kabupaten Bangka Barat sekitar 1.947 jiwa yang tersebar di tujuh desa terdampak banjir.
Nah berdasarkan kajian bencana Kepulauan Bangka Bitung 2016 hingga 2020 yang dikeluarkan BNPB, terdapat potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Bitung dengan total luas bahaya mencapai 42.245 hektare. Potensi kerugian fisik mencapai 2,6 miliar rupiah. kerugian ekonomi 8,31 miliar rupiah, kerusakan lingkungan mencapai 13.477 hektare, serta 53.663 jiwa berpotensi terlopar bahaya gelombang ekstrim dan abrasi.
Dan kita tahu bahwa ini ditambah dengan situasi kita mengalami krisis iklim. Nah selain itu, aktivitas tambang ini juga menimbulkan korban jiwa. Setidaknya di...
Minggu lalu, bahkan belum genap satu minggu, ada satu orang penambang di laut tewas akibat kecelakaan kerja. Dan kita tahu di 2022 dan 2023 juga ada tiga penambang tewas akibat aktivitas tambang di Bangka Selatan dan perairan matras. Tentunya kalau kita melihat situasi beragam bencana yang diakibatkan sektor restruktif pertambangan di laut ini, Sudah semestinya pemerintah itu menganulir putusan untuk mengeluarkan kebijakan seperti PP No. 26 2023 dan juga Permendak yang terbaru No. 20 dan No. 21 di tahun 2024. Karena kalau kita melihat situasi objektif di Kepulauan Bangka Bitung, kita mengalami bebannya tidak hanya satu dua kali, tapi beragam.
Karena kita tahu bahwa 70 persen ekosistem terestrial, yaitu daratan di Kepulauan Bangkal Bitung, itu sudah diupasai oleh industri ekstraktif baik itu perkebunan monokultur, kemudian tambang intensif dan juga tambang timah di daratan. Artinya hari ini laut itu sebenarnya menjadi harapan bagi masyarakat Kepulauan Bangkal Bitung karena itu yang masih tersisa. Sebenarnya kalau kita lihat konteks juga Bangkal Bitung, yang seharus diterbitkan itu adalah kebijakan terkait pemulihan lingkungan, baik itu tanggung jawab reklamasi di darat maupun di laut dan juga memperluas wilayah konservasi yang sampai hari ini dalam RZWP 3K tahun 2020 di Bangka Betung itu hanya sekitar 14% untuk zona konservasi artinya memang sangat timpang dibanding dengan ekspertis sumber daya alam yang dilakukan oleh negara maupun juga swasta di Kepulauan Bangkal Betul.
Jadi kami di Kepulauan Bangkal Betul yang meminta bahwa permendat nomor 20 dan 21 ini mesti dicabut dari kebijakan negara. Mungkin itu dulu Pak Farid. Terima kasih.
Siap. Terima kasih Pak Hafiz sudah menjelaskan situasi. Terkini di Kepulauan Bangka Blitung yang sudah lama sekali diobrak-abrik oleh keserakahan industri ekstraktif di darat dan di laut. Tadi Pak Hafid menjelaskan banyak dampak terumbu karang yang hancur, mangrove, masyarakat yang semakin miskin, masyarakat hadat juga kehilangan ruang. Lalu ada budaya yang kita tidak pernah tahu dari mana seusulnya, tetapi ketika tambang...
Pasir lau, tambang timah datang, ada budaya-budaya seperti meminta jatah dan lain sebagainya itu tumbuh di masyarakat. Dan tentu ini adalah menjadi salah satu problem sosio-kultural yang lahir dari... nalar ekstraktivisme baik, selanjutnya kita akan mendengar ada Ibu Sarinah tampaknya sudah gabung di zoom kita halo Ibu Sarinah dari Pulau Kedingareng yang mungkin bisa cerita apa yang terjadi di Pulau Kedingareng setelah dilakukan pertambangan pasir sekaligus oleh perusahaan Belanda PT Boskalis digunakan untuk pereklamasi pelabuhan di Makassar. Ibu Sarina, apakah sudah bergabung? Halo, Ibu.
Ibu Sarina, apakah bisa mendengar suara saya? Halo. Tampaknya belum terhubung ya.
Nanti kalau sudah terhubung, mohon dikabari. Kita akan bergeser ke... Jawa Timur, ada Pak Wahyu Eka Setiawan. Oh, Ibu sudah suara saya terdengar?
Iya, halo. Ah, baik-baik. Ibu, mohon atau silahkan diceritakan apa yang sebetulnya terjadi di Pulau Kondengareng pasca pertambangan pasir laut skala besar yang dilakukan oleh PT Boskalis untuk mereklamasi di pelabuhan di Makassar. Dan kita tahu pelabuhannya adalah pelabuhan proyek strategis nasional ya. Silahkan Bu.
Kedengaran suara saya Pak? Terdengar, terdengar, sangat jelas. Selamat siang, saya salah satu istri nelayan dari Pulau Kodingareng untuk memperkenalkan diri, nama saya Sarina.
Situasi yang terjadi sekarang di Pulau Kodingareng pas kepenambangan. tambang pasir laut, ini sangat merungikan warga Kodingareng sebenarnya. Dampaknya masih sangat terasa di mana-mana, terutama di periodokonomiannya, masalah abrasinya juga masih sangat terasa ya.
Sejak penambangan itu, itu lautnya sudah rusak, otomatis kagikannya sudah tidak ada lagi. Itu menjadi kerugian yang paling besar bagi warga Kodingareng. Karena sebelumnya kehidupan warga Kodingareng sebelum adanya penambangan sangat sejahtera. Tapi sekarang warga Kodingareng sebagian ada sekitar 50 persen yang mayoritas nelayan sulit. Sulit mendapatkan lagi pemasukan seperti sebelum adanya penambangan.
Jadi faktanya sekarang, itu warga Kodingareng 50 persennya sudah merantau ke berbagai daerah. Itu terjadi karena pemasukan semakin menipis, semakin tidak ada penambangan, dan pengeluarannya semakin banyak pengeluaran, pemasukan semakin tidak mencukupi. Jadi otomatis itu sampai sekarang setelah adanya penambangan, kesejahteraan warga Kodingareng sudah tidak bisa lagi kita dapat seperti semula.
Betul-betul itu penambang membawa masuk kerugian peneritaan untuk nelayan Pulau Kodingareng. Abrasinya sampai sekarang masih banyak dilihat di mana-mana. Di sekitar Pantai Kodingare, Pak, abrasinya.
Dan sampai sekarang belum ada pemulihan. Begitu. Baik, Bu. Terima kasih informasinya. Dan tadi kita dapat konfirmasi dari yang disampaikan oleh Ketua Amin.
mengenai situasi di Kondingareng, tadi Bu Sarina menjelaskan, kerusakannya masih terus terjadi sampai sekarang. Tidak ada pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah setelah ditambang. Lalu banyak nelayan yang mengalami kerugian ekonomi sehingga harus keluar mencari pekerjaan di tempat lain. Begitu, Bu. Lalu saya dengar juga ada beberapa keluarga yang terpaksa menikahkan anaknya, katanya, karena...
ada situasi ekonomi yang sangat sulit. Betul sekali Pak. Ibu bisa ceritakan itu? itu kepala keluarga itu di Polokoningare ini yang mayoritas nilain itu pemasukannya sudah menipis baru itu kebutuhan anaknya kan tetap sekolah butuh uang sedangkan itu kebanyakan eh apa biaya-biaya sehari-harinya bahkan biaya untuk melau saja Hai Berapa ratus ribu itu untuk satu hari. Sedangkan pemasukannya tidak mencapai dari targetnya, apalagi untuk ke depannya, masyarakat masuknya untuk kebutuhan anak sekolahnya, Pak.
Otomatis kita cari cara lain. Berbagai cara dilakukan, terutama itu untuk perempuan kodingareng, biasa dia membantu perekonomiannya dengan cara menjual kue-kue. Itu untuk perempuannya, Pak.
Tapi kembali lagi ke asalnya, meskipun itu perempuannya berusaha, kan kita menjual juga di area Kodingaring juga. Nah, sedangkan untuk warga yang membeli dagangan itu, dimana juga diambil uang. Karena memang pemasukan pokoknya dari nelayan.
Otomatis itu laki-laki, Pak, dia pergi keluar dari Pulau Kodingaring, merantau ke berbagai daerah. Begitu, Pak. Baik, Bu.
Terima kasih, berarti memang Banyak situasi Krisis ya Krisis sosial ekologi dan Krisis sosial ekonomi yang terjadi Di Pulau Kondingareng Tetapi sampai sekarang tidak ada upaya Dari pemerintah untuk memulihkan Situasi Terima kasih Ibu Sudah berbagi Dengan kita semua di ruang Zoom ini Ada banyak media disini Nanti akan dicatat apa yang Ibu sampaikan yang menggambarkan situasi di Pulau Kondingarek nanti Ibu jangan dulu keluar barangkali ada kawan-kawan media akan bertanya kepada Ibu ya, untuk mendalami situasi di Kondingarek baik, terima kasih Bu Sarina kita akan bergeser ke Surabaya ke Jawa Timur, sudah ada Pak Eka Wahyu Setiawan apakah sudah siap? gimana Pak Ketua? silahkan Baik, Kak Mira mohon dijadikan Co-host Pak Wahyu Terima kasih Mas Farid Senior saya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr.
Wb Siang gitu, menuju siang Semoga sehat selalu dan diberkahi Oleh Yang Maha Kuasa Dalam jalan-jalannya Salam untuk teman-teman semua Semoga sehat selalu terkait dengan kita bicara apa yang mungkin tadi sudah disampaikan juga. Nah kalau di konteks Jawa Timur mungkin saya tidak akan mengulas apa yang sudah diulas begitu posisinya. Tapi di satu sisi kita akan coba untuk menyampaikan sedikit terkait dengan mungkin sedikit pembacaan saya dalam konteks Jawa Timur.
Tentu agak sedikit berpikir diakronik gitu ataupun secara kronologis kita bergeser ke belakang. Bergeser ke belakang tentu sejak di tahun 2010 sampai 2013an gitu teman-teman wali Jawa Timur bersama dengan lain pesisir Suramati Surabaya. Basis dari Kesatuan Lai Tradisional Indonesia Yang disini juga ada nanti Mbak Jihan Dari kelompok perempuannya Ada semacam Teringat terkait dengan Tambang pasir laut yang pernah Kita tolak dulu dan berhasil Mengusir PT Kura Kahana Dan disana juga terjadi digitalisasi Dan lain-lainnya, karena salah satunya Memang tambang pasir laut ini Ya tentu akan seperti Sampaikan oleh Hafid Edi ataupun Bang Hamil gitu yang paling enggak ini yang menjadi persoalan adalah ekosistem rusak, tentu ekosistem rusak yang berkaitan dengan manusia gitu. Nah, kalau di Kotex Jawa Timur tentu yang menjadi catatan kami itu salah satunya adalah rencana tata ruang nomor 10 tahun 2023 gitu, terutama pasal 65. Paling enggak ada sekitar 67 ribu hektare yang memang dialokasikan untuk... boleh dieksploitasi.
Perda ini sebenarnya adalah peroda integrasi dengan RZWP 3K. Nah, kalau kita menyambung ke RZWP 3K, maka yang masuk adalah di Sekitar zona pertambangan itu ada sekitar, kita bicara terkait, ada sekitar 9.000 hektare, dan alokasi untuk pertambangan minyak dan gas ada 49.062 hektare. Dan untuk tambang pasir laut ini, itu masuk dalam zona pertama, yaitu zona pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah...
Wilayah Laut Jawa dan Selat Madura. Artinya, aturan yang sudah terbitkan melalui peraturan pemerintah dan permendekat itu menyambung dengan perda ini. Dan ini juga tidak bisa lepas dari yang disebut sebagai perbucik tak kerja. Karena tata ruang ini nantinya juga akan menjadi legitimasi. Ada mengatakan bahwasannya ada kekuasaan, kekuasaan ini tentu perlu yang namanya legitimasi.
Dan legitimasi ini yang nantinya akan ada semacam... mendesak bentuk force-nya melalui penyesuaian perdata ruang dan mengarahkan perdata ruang pada bagaimana secara teknikal terkait dengan eksploitasi yang terjadi. Jadi, dilegitimasi.
Dan di Jawa Timur, kita bisa bayangkan artinya ada irisan dengan tambang gas dan minyak bumi yang sudah membelokade semua wilayah Jawa Timur berpadu dengan pasir laut itu sendiri. Nah, ini kalau kita bicara untuk siapa tentu ya, pertama adalah untuk elit, untuk mereka yang punya resources, dan juga berkaitan mereka yang paling nggak punya kepentingan. Nah, salah satu duganya memang untuk bangunan PSN, seperti Surabaya Waterfront Land, hilirisasi untuk proyek, mega proyek smelter di Gerstik, di CIB, yang itu juga akan melakukan reklamasi besar-besaran.
Belum lagi nanti dituban, dikilang minyak, yang sekarang masih stuck begitu karena tidak dapat modal, dan ketiga tentu untuk kebutuhan reklamasi. Dan reklamasi ini akan menjadi satu landmark baru, karena reklamasi kalau dalam konteks logika bisnis, orang akan lebih memilih jenderal reklamasi karena dia lebih murah daripada mereka harus membebaskan lahan dan perurusan dengan konteks sosial ekonomi di masyarakat. Ini adalah...
Kita bicara soal premisnya Dalam tentu ada penataan Dan kita bicara soal sedimentasi Ataupun akresi, di laut kita kenal akresi Itu juga tidak lepas Kalau kita bicara akresi di laut, tidak lepas dari Kalau pendekatan ruang, tidak bisa lepas Dari wilayah hulu dan tengah Karena kalau kita menata wilayah pesisir Kita juga harus menata wilayah tengah dan hulu Dan tentu ini juga bagian dari greenwashing Dan lebih luasnya kita bicara Ocean creeping Karena yang dirampas ataupun diambil paksa ini dengan dikanal-kanal begitu tidak hanya daratan, tapi juga di lautan maka menuju 24 September hari agraria sebenarnya agraria juga masuk ruang lautan gitu, lautan pun juga mulai dikaplen, mulai digerok begitu, mulai dirampas untuk kepentingan-kepentingan korporat begitu salah satunya, dan tentu yang menjadi catatan adalah degradasi ekosistem dengan peningkatan suhu permukaan air laut, dengan mulai maraknya... coral bleaching, pemutian coral, hilangnya padang lamun, hilangnya ikan-ikan, dan ini ditambah lagi dengan illegal fishing. Tentu ini menambah dampak dan menambah bebannya. Pasir laut merusak ekosistem, terutama di ekosistem perailan bawah, ditambah dengan perusakan-perusakan yang lainnya, tentu yang jadi adalah boom.
Artinya kita menghadapi yang disebut sebagai kiamat kecil di pesisir. Indonesia, begitu. Ini yang menjadi catatan.
Kalau di Jawa, Mesir Utara sudah bangkrut, ditambah bangkrutan. Seperti itu. Nah, ini adalah tambahan resisting yang pernah kita tolak juga di Bawian.
Tiba-tiba muncul lagi, begitu. PT Mineral Rindo sukses mandiri dan juga PT Hamparan Laut Jaterat. Dulu sempat ditangguhkan, begitu.
Tiba-tiba muncul kembali. Dalam bentuk WIU dan juga eksplorasi, begitu. Nah, artinya ini juga menjadi alarm. Semacam alarm. Penting begitu bahwasannya akan ada perusahaan di sekitar wilayah Pulau Bawean, salah satu pulau kecil antara Bawean dan juga Masa Lembu.
Dan itu menjadi wilayah yang memang pasti bagus untuk ekosistem lautnya, yang tengah kita dorong juga sebagai kawasan tangkap nelayan tradisional dan juga kawasan ekosistem esensial. Karena seringkali di sana problemnya adalah mulai banyak nelayan trolling yang masuk ke sana. Belum lagi kita bicara terkait dengan jalur pelayaran yang juga merusak milik sana karena seringkali terjadi. Dan juga salah satunya kita bicara terkait bagaimana pelindungan yang tradisional terjadi di sana juga. Ini konteks tambangan jumpat begitu, yang nanti juga akan terdampak selama jumlah.
Ada sekitar 5.500 penduduk, 2.000 laki-laki, 2.800 laki-laki dan perempuan rata-rata memang nelayan. Dan ini adalah wilayah tangkapnya, ada konteks nelayan jaring. Dan ini yang potensi yang hilang ada bulu ayam, bulu metok, yang itu ada sekitar wilayah Suramadu, Puanyar, Bangkalan, dan Genjeran, Ceretan, Bacoan.
Gitu. Ini adalah kalender tangkapnya, dan mungkin ini akan juga menurun semua grafisnya. Dan ini adalah gambaran wilayah tangkap ketika tangkapan serta di wilayah sekitar Surabaya.
Kita bisa lihat, jika alurnya di sini, maka yang ada di sini dan di sini akan terdampak. Terutama nelayan jaring, nelayan petorosan, dan juga nelayan selam. Dan tentu kita juga akan kehilangan satu kazana penting, terutama diversifikasi pangan. Apalagi kita juga tengah... mengagum-agumkan soal ketahanan food security versi ocean begitu.
Ataupun dalam hal ini mungkin ada yang mengatakan sebagai plotting bulu ekonomik begitu, dan tentu ini akan jadi hilang begitu, terutama hilangnya kerang dan lain-lainnya. Dan itu tentu menjadi suatu penisayaan jika kita pangan lokal itu juga akan hilang. Pangan lokal hilang, berarti peradaban juga hilang, berarti ekonomi juga menurun.
Dan ini menjadi tantangannya. Jadi pertambang pasir laut dan ekspor ini tentu akan Jadi saya membacanya sebagai interkoneksi, interkoneksi problem begitu. Artinya dia akan menambah beban dari beban-beban yang lainnya.
Jadi kita tidak bisa memisahkan pandangan ekspor pasir laut ini dengan konteks tata ruang, dengan konteks marketnya. Tentu kita harus melihat secara utuh. Artinya ada keterkaitan satu sama lain. Pembangunan ini, jangan-jangan untuk ini dan itu. Dan tentu ancamannya juga, ya kita bicara tadi, kiamat ekologis kecil di pesisir.
Mungkin itu yang bisa saya ceritakan nanti. Secara lebihnya Mbak Jihan bisa cerita lebih lanjut. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Wahyu. Sangat jelas sekali yang disampaikan tadi. Ini ancaman serius terhadap kedualatan pangan ya. Di pesisir laut dan pulau kecil.
Mungkin ke depan kita akan jadi bangsa yang paling besar mengimpor ikan karena lautnya hancur. Mbak Jihan, apakah... Berkenan melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Halo. Halo.
Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ihan dari perwakilan KPPI. KPPI itu Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia.
Dan saya di DPD Surabaya. Dampak dari... penambangan dan reklamasi bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan itu banyaknya hilangnya ruang tangkap nelayan akibat abrasi pasang nelayan petorosan itu banyak yang roboh dan hilang untuk membangun lagi itu butuh biaya yang cukup besar karena kan akibat penambangan itu kan pasir disedot terus Laut ini kan sudah mulai kelihatan ya, sentimentasi lumpurnya itu semakin tinggi dan mengganggu aktivitas nelayan seperti memarkirkan kapalnya lebih dekat di pemukiman bibir pantai, sekarang udah agak jauh kayak gitu. Terus kalau nelayan ini datangnya agak telat siangan dikit, airnya surut, jadi kapalnya kan nggak bisa minggir tuh karena banyak.
lumpur yang tinggi, akhirnya mereka tuh jalan kaki sambil membawa tangkapannya itu untuk ke rumah nelayan seperti itu. Nah untuk nelayan kan di Surabaya ini kan ada beberapa nelayan yang hasil tangkapannya itu memang cukup beda. Halo, Mbak Jihan? Suaranya seperti robot. Silahkan dilanjut.
Jadi, kalau di Surabaya sendiri, itu kan nelayannya itu kan pencariannya itu banyak gitu loh, Mas. Macem-macemnya. Nelayannya itu kayak misalnya ada nelayan jaring.
Nelayan jaring itu yang dicari itu ikan bulu ayam, bulu mentok, kayak gitu. Terus ada nelayan selam yang nyari kerang. Sama yang... yang nelayan petorosan. Yang nelayan petorosan ini tuh nelayan yang tak ada arus.
yang nyari ikan rebun, udang, kayak gitu-gitu loh mas. Nah itu tuh sejak adanya penambangan pasir, kan di laut itu tidak ada fondasi untuk menancapkan batang kelapa yang untuk nelayan nyari ikan itu. Jadi roboh. Kalau misalkan mau dipasang lagi butuh biaya yang lebih besar. Akhirnya dari 100 nelayan yang petorosan itu sekarang menurun nggak sampai 20 yang nelayan petorosan itu.
Karena memang... terbeban di biaya kalau misalkan mereka mau menancapkan alat tangkapnya lagi itu pasti akan selalu roboh kayak gitu terus di sisi lain pendapatan dari nelan ini menurun karena biaya untuk atau modal untuk mencari ikan itu ketika dapat kadang nggak menutupi gitu loh mas, nggak menutupi karena ya bibit-bibit ikan udah nggak ada ikan-ikannya pada pergi, gak tau kemana terus para nelayan ini kalau nyari ikan itu harus semakin jauh sampai ke pasuruan kadang-kadang, terus kalau misalkan nelayan-nelayan yang sudah tua itu sering terjadi kayak terdampar gitu loh mas, kelintir kalau istilahnya orang sini itu kelintir, kelintir itu kayak kehabisan bahan bakar atau mesin macet Terus akhirnya dia terombak ambing hilang, ditunggu keluarganya nggak pulang-pulang kayak gitu. Terus untungnya mungkin ada nelayan lain yang menemukan kayak gitu, seperti itu. Terus karena hasil tangkapnya itu menurun, jadi untuk nelayan sendiri yang saya rasakan ya, sekarang itu masyarakat pesisir sini sendiri untuk makan ikan itu agak sulit, harus beli.
Kalau dulu kan kita tinggal ambil nih. Untuk dimakan sendiri, setelah itu diolah, dijual, jadi uang. Karena yang olah itu kan memang dari praproduksi sampai jadi uang itu semuanya dilakukan perempuan. Jadi orang nelayan sini itu tidak seperti orang nelayan-nelayan yang ada di Jawa Tengah, di laut-laut yang besar yang kalau sudah mencari ikan, turun dari kapal, dilelang.
Dapat duit? Enggak mas. Kalau di Surabaya ini, ya prosesnya untuk menjadi uang itu peran perempuan pesisir, perempuan nelayan, istri-istri nelayan, anak-anak nelayan itu ya ini sangat besar gitu. Jadi untuk dari segi kesehatan ya kurang, terus dari segi kekurangan ekonomi ya yang paling pertama kali merasakan, terus kadangkan kayak nelayannya itu enggak mau tahu nih.
uang yang mengelola itu perempuan taunya kalau misalkan butuh rokok, butuh bahan bakar uang nggak mencukupi yang mereka nggak tahu yang tahu, yang merasakan ini yang pusing perempuan lagi, gitu akhirnya banyaklah rentenir-rentenir yang berputar-putar yang mencoba untuk menawarkan hutang-hutang kayak gitu mas, seperti itu terus dari marknya Pendapatan nelayan yang turun, terus ruang tangkap yang banyak yang hilang, generasi-generasi mudanya ini akhirnya jadi nggak tertarik untuk meneruskan profesi orang tuanya yang sudah mayoritas banyak yang tua-tua gitu mas. Sedangkan kalau nggak ke nelayan mereka mau kerja apa di darat? Karena kan sekarang di darat juga kan cari kerja susah seperti itu. Baik, ini menarik Mbak Jihan ya.
Jadi ternyata kebijakan negara itu memicu orang meninggalkan profesi nelayan. Jadi bukan karena malas atau etos kerjanya rendah, tapi karena kebijakan yang tidak mendukung, berarti itu mendorong terjadi apa yang disebut dengan defisialisasi. Orang meninggalkan profesi nelayan karena dianggap sangat sulit.
dan didukung oleh negara serta menghadapi ancaman yang berlapis-lapis baik terima kasih untuk penjelasannya saya kira apa yang disampaikan Mbak Jihan itu menggenapi yang disampaikan oleh Pak Wahyu nah kawan-kawan sekalian sebetulnya saya masih menunggu kawan-kawan dari RIO dan NTB ada Pak Amin Abdullah tetapi beliau tadi konfirmasi kita masih ada pertemuan kita akan tunggu ini sebetulnya masih ada beberapa kawan-kawan dari Bali, dari Maluku Utara dari Jawa Tengah Sebetulnya punya kerja yang sama, punya satu agenda yang serupa, yaitu mengadvokasi penyelamatan pesisir laut dan pulau kecil dari anjaman tambang pesisir laut. Ada kawan saya, Pak Faisal dari Maluku Utara. Apakah berkenan menyampaikan cerita pengalaman kawan-kawan di Maluku Utara melawan tambang pesisir laut di sana?
Halo, Kakak Ical. Selamat siang. Oke, kalau belum terhubung, mungkin ada Pak Bokis di sini, Direktur Walhi Bali.
Ada Pak Bokis, apakah berkenan bergabung? Silahkan. Kita tahu Bali juga menjadi satu provinsi di Indonesia yang punya wilayah tanpa pasir laut ya.
Silahkan untuk menceritakan, Pak Bokis. Ya, sebelumnya terima kasih. atas waktu dan kesempatannya.
Jadi dari kemarin saya nembroh aja dan akhirnya kembali lagi menyeruak terkait dengan isu ini ya, terutama terkait dengan tambang pasir laut kayak gitu. Nah sebenarnya saya pikir cerita-cerita tadi dari ED Bubble, dari ED Wahar Hijawat Timur, dan juga dari rekan-rekan... perwakilan masyarakat terdampak, utamanya kan udah jelas mengkomunikasikan bahwasannya kalau pengembangan pasir laut ini memang punya impact yang signifikan gitu. Nah hal tersebut juga sebenarnya sama terkait dengan apa yang mungkin akan dilakukan di Bali.
Saya sih ingin share sedikit terkait dengan apa rencana tambang pasir laut sepemantauannya Walhi Bali yang akan dilakukan di dua titik krusial yakni di perairan Benoa dan juga di perairan Zimbaran. Nah kalau dalam konteks Bali, tambang pasir laut itu dia dilakukan oleh BWS yang dimana dibalut melalui proyek yang namanya Bali Beach Conservation Project. Jadi gini, Bali ini kan banyak akomodasi pariwisata ya, hotel-hotel gitu yang ada di pesisir kayak gitu. Jadi...
Berbagai pelitlian juga bilang kalau Bali itu adalah salah satu pulau yang penyusutannya cepat, itu bahkan BRIN merilis terakhir kalau umpamanya sedari 2016 hingga 2023 itu penyusutannya sampai 1,12 meter per tahunnya. Dan tentunya fenomena abrasi ini sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat Bali, utamanya di pantai-pantai yang... sering dikunjungi oleh berbagai wisatawan baik itu mancanegara dan juga domestik saya ingin share ada salah satu proyek tamang pasir laut yang akan kurang lebih mengeruk pasir sebanyak lebih dari 50 ribu meter kubik yang akan dilakukan di perairan benua dan perairan jimbaran yang dimana Satu, lokasi daripada proyek tambang pasir laut ini dilakukan di luar rencana tata ruang yang baru diterbitkan.
Karena di Bali sendiri itu dia juga kena isu integrasi yang dimana dokumen RZWP 3K-nya sama dokumen RTRW provinsinya itu sudah dijadikan satu dan sudah ada peraturan rencana tata ruang yang baru. Kita sempat fight di tahun 2018 saat penyusunan naskah akademik RZWP 3K-nya terkait dengan lokasi Taman Pasir Laut dan juga dengan beberapa warga yang terdampak atau terancam karena dulu lokasi Taman Pasir Laut di Bali itu ada di seputar atau sepanjang kawasan perairan Kuta hingga Canggu. Nah, proyek...
Bali Beach Conservation ini selain dia akan melakukan penambangan pasir yang tentunya memiliki impact yang sangat besar ya. Kalau misalnya dalam case tadi, teman-teman nelayan di Kodingareng, teman-teman nelayan di Jawa Timur itu mengatakan salah satu impact signifikan yang terjadi akibat apa, tambang pasir laut ini yang paling dirasakan kan Berubahnya, hilangnya mata pencarian, menurunnya. mata pencarian hingga bahkan Bang Farid sendiri bilang merubah persepsi masyarakat yang tadinya berprofesi nelayan jadi nggak nelayan lagi. Nah, pantai-pantai yang rata-rata mengalami abrasi besar itu di Bali adalah pantai-pantai yang dijadikan destinasi para wisata. Masyarakat sekitar itu mata pencariannya yang menggunakan pesisir pantai tersebut, entah membuka lapak.
penyewaan borsarping, menjual minuman, atau warung-warung kelontong kecil. Dan hari ini sudah sangat terancam karena pesisir pantai itu makin tipis dan air sudah beranjak maju hampir ke daratan. Kita kritisi betul proyek yang digagas BWS ini, terutama proyek ini menggunakan uang pinjaman dari Jika, yang dimana diplopori oleh... Menteri PUPR, Hadimul Jono, karena selain dia akan menambang pasir yang tentunya akan menyebabkan impact lingkungan, dia juga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan pada hutan lindung karena selain melakukan tambang pasir, dia juga buat sistem penyimpanan pasirnya namanya sandstock file dan itu akan dilakukan di daerah Karangasem atau daerah Bali Timur, seluas lebih dari...
4 hektare, kurang lebih 5 hektaran lah dengan lahan yang dipergunakan itu sepanjang kontraknya itu sepanjang 30 tahun. Jadi dalam kes atau konteks isu tambang pasir laut di Bali, pertama itu adalah ada isu tambang pasir yang dilakukan tidak peruntukannya atau beracuan di aturan RTRW yang baru. Dan kita duga... Ketika dibukanya keran tambang ekspor pasir, apalagi menggunakan peraturan berupa PP, itu akan semakin memudahkan mereka, apalagi pelakunya itu pemerintah sendiri, CBWS. Nah selain tambang pasir laut yang tentunya akan menyebabkan impact atau kerusakan lingkungan di laut, beserta orang yang tinggal di sekitarnya, dia pun juga akan turut menghancurkan wilayah hutan, yang di mana wilayah hutannya Bali sudah kian hari kian menipis, hutan ataupun lahan pertanian sudah banyak yang beralih fungsi menjadi akomodasi, jadi di sini kami di Bali ya turut bersolidaritas, turut mendukung, dan turut juga berempati terhadap seluruh keresahan masyarakat, baik itu di Sulawesi, di Jawa, dan juga di...
Sumatera ya, utamanya yang benar-benar sudah di-plotting pasirnya bakal dibeli oleh negara lain agar tetap bersolidaritas dan juga melawan terkait dengan kebijakan tabang pasir laut ini. Jadi perubahan rezim atau perubahan kepemimpinan di negara ini ternyata dilakukan justru dengan cara yang ekstrim dengan membuat kebijakan atau membuka kembali kran ekspor laut ini. Dan hal ini tentunya patut kita lawan, patut kita terus suarakan, agar menjadi suatu kekuatan yang mampu memerangi upaya-upaya pengerosakan lingkungan dalam konteks penambangan pasir laut, seperti itu, si Bang Farid. Kalau mempunyai dalam konteks Bali. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Bukis. Ya, Bali sebagai satu wilayah yang selalu digadang-gadang, ikon keindahan. dunia internasional. Ternyata sebetulnya kalau kita lihat dari dalam, itu banyak sekali krisis yang terjadi seperti yang disampaikan Pak Fokis.
Dan di antara pemicunya adalah Tamang Pasir Laut yang tadi dijelaskan. Dan saya kira ini penting untuk kita periksa klaim atau rencana pemerintah yang mau memperluas 10 Bali baru. Karena sebetulnya Balinya sendiri terus dihancurkan oleh pemerintah sendiri. Budaya, keindahan alam. Kemudian kearifan-kearifan tradisional yang dimiliki juga sebetulnya terancam oleh kepentingan agenda ekstraktif di antara tambang pasir laut.
Baik, di sini juga ada kawan saya, ada dua orang lagi. Ada Pak Faisal, Ketua Faisal dari Maluku Utara. Bisa berbagi ada ancaman tambang pasir besi, tambang pasir laut juga di Morotai. Maluku Utara yang sampai hari ini di fokasi oleh kawan-kawan Walhi Maluku Utara.
Kakak Ical, apakah... Terhubung? Halo? Halo, ya silakan. Ya, terima kasih Kak Farid.
Saya kira sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang memfokasi terkait dengan dibuka nyekran. Izin penambangan pasir laut di seluruh wilayah perairan di Indonesia ini sebenarnya satu hal yang memang juga patut untuk dilihat sebagai bagian yang tidak lepas pisahkan. Yang saya kira tadi masih mungkin belum disampaikan oleh beberapa rekan-rekan. eksekutif daerah yang sebelumnya sudah menyampaikan terkait dengan situasi yang terjadi akibat dibukanya kerahan ekspor pasir laut.
Nah, sebenarnya situasi yang paling penting yang harus dilihat terlepas soal aktivitas yang dilakukan oleh investasi tambang pasir laut, sebenarnya ada hal yang bisa jadi ikutan yang menjadi penting dilihat tidak hanya pasir. Itu saja, tetapi kemudian misalnya dalam konteks Maluku Utara, ada di Kabupaten Kepulauan Morotai, wilayah yang berada di bagian atas Pulau Halmahera ini, ada konsesi pertembangan pasir besi yang itu berada di wilayah laut. Dengan total luasannya 2.300 hektare, dikuasai oleh dua perusahaan besar.
Satu perusahaan karunia, Arta Kamilin. dan PT Ausindo Anugrah Pasifik dengan total material yang diangkut adalah metric ton. Ini yang kemudian luput dari proses bahwa kalau kita lihat dalam konteks penambangan pasir laut, ini sebenarnya sudah disampaikan oleh beberapa rekan-rekan, di mana wilayah yang ditambang itu sangat berhubungan erat.
Satu, soal biodiversity di wilayah perairan. Yang kedua, soal bagaimana ruang hidup masyarakat yang hidup. di wilayah pasir laut yang menghentungkan sumber ekonominya dari wilayah tersebut yang berubah statusnya menjadi wilayah pertambangan pasir laut maupun pertambangan pasir besi seperti yang terjadi di Pulau Morotai.
Nah, aspek ini saya kira rejim saat ini merubah proses penambahan saja bahwa yang ditambang sebenarnya bukan sedimen tetapi memang pasir laut dan... bagi kami adalah upaya untuk menghilangkan lagi-lagi proses penghancuran, bukan saja di daratan, tetapi di pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Padahal... Indonesia adalah negara kepulauan yang basis wilayah lautannya lebih besar.
Sementara ruang hidup masyarakat di hidup wilayah pesisir dan pulau kecil sangat bergantung pada ekosistem pesisir dan lautan. Jika aktivitas pertambangan ini masih dilakukan, saya kira akan berdampak terhadap ruang hidup masyarakat, terutama wilayah jelajah mereka di pesisir laut. Nah, ini akan menambah proses kerentanan di krisis, terutama soal krisis iklim, di mana pesisir laut dan pulau-pulau kecil, khususnya di Indonesia, dia memiliki satu gugusan yang tidak terpisah, di mana dia berada pada wilayah ring of fire.
Nah, sehingga kemudian aktivitas-aktivitas industri ekstraktif, baik di darat maupun di laut, terutama berhubungan dengan... ekspor pasir laut, dia akan menambah beban kehancuran ekologi di pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Saya kira ini yang sebenarnya luput dilihat oleh negara saat ini.
Saya kira proses ini yang sangat penting untuk kemudian ditinjau kembali. Dan saya pikir sebenarnya bahasa yang lebih tepat adalah Penghentian terhadap izin ini harus segera dilakukan. Itu yang sebenarnya yang bisa saya sampaikan, sebenarnya melengkapi apa yang disampaikan oleh para pimpinan. Tadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Ketoparit. Karena saya pikir sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh para narasumber, terutama Bung Amin dan Direktur Babel.
Saya kembalikan. Baik, kembali. Baik, terima kasih Kakak Direktur Wali Himalaya Putara yang juga tadi menegaskan. bahwa satu tentu ada material lain dari pasir laut yang akan diangkut ya ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi, bahwa ada tanah jarang disitu ada hal-hal lain yang sebetulnya tidak kita ketahui, tetapi akan diangkut kalau ini tidak dihentikan dan diekspor dan yang kedua tadi disebut oleh Kakak Ical mengenai persoalan politik bahasa. Jadi untuk menghilangkan satu kesadaran bahwa ini pasir laut, dinamakan sedimentasi.
Padahal sebetulnya bukan sesuatu yang berbeda. Itu sesuatu yang sama. Seperti mudik atau pulang kampung. Jadi kira-kira begitu. Pak Jokowi bilang ini bukan mudik, tapi pulang kampung.
Lalu dia bilang ini bukan pasir laut, tapi sedimentasi. Dalam bentuk pasir laut. Jadi sama-sama yang menunjukkan barang serupa. Nah baik, tadi saya baca di kolom chat ada pertanyaan dari kawan Meta Hinta kepada Kak Jihan sudah dijawab oleh Kak Jihan ada respon di kolom chat atau kalau ada kawan-kawan media yang mau bertanya secara langsung silahkan kita akan buka sesi tanya jawab untuk kawan-kawan yang belum berdalam konversi pers kita siang ini silahkan Di sini ada kawan-kawan dari Mungabay, dari Kompas, dari Betahita, dari The Stride Times, media yang bermasih di Singapura. Silahkan, jika ada yang mau disampaikan, ada Bang Asan juga dari Mungabay, ada Mbak Bira, kawan-kawan jurnalis, silahkan.
Kalau ada yang mau ditanyakan untuk mendalami, saya mohon maaf lagi agak pilek. Nah, sambil nunggu kawan-kawan yang... apa namanya ini, mau bertanya, saya ingin sampaikan beberapa hal ya.
Jadi satu, soal sedimentasi yang kemarin disebut-sebut oleh Pak Jokowi, nah tampaknya ini perlu diluruskan. Begini, kawan-kawan sekalian, sedimentasi itu kalau kita pelajari dengan betul ya, itu ada dua yang harus dibedakan. Satu, ada sedimentasi yang dihasilkan dari proses alami, misalnya dari letusan gunung api.
Jadi ada erupsi. Nah, biasanya kalau gunung erupsi itu dia menguntahkan banyak material. Jadi ada kerikil di situ, ada debu. Dan di antarnya itu masuk ke wilayah laut. Nah, di perairan Sumatera, itu misalnya, ya.
ketika dulu Gunung Tomo meletus, itu sebetulnya secara alami membentuk pulau-pulau kecil melalui proses oceanografi yang sangat panjang. Di perairan Sumatera itu, bagian timur biasanya disebut ada gosong tadi, yang disebut oleh Paidi, atau di perairan Riau itu disebut dengan beting. Beting ini, atau pulau kecil, itu sebetulnya berfungsi bagi ekosistem laut, dia menjaga arus. Misalnya di perairan rupat itu, perbatasan antara Rio dan Malaysia itu, itu banyak ditemukan betik-betik atau pulau kecil yang menjadi barrier, menjadi penghalang alami dari arus, dari gelombang yang kuat, sehingga nelayan bisa menangkap ikan di wilayah yang terjaga oleh betik atau pulau kecil yang dihasilkan dari proses sedimentasi yang sangat lama.
Jadi bayangkan kalau pulau kecil itu dikeruk, ditambang, ya. Dan di ekspor misalnya ke Singapura, ke Macau, ke Hongkong, itu tentu akan ada perubahan arus yang sangat kencang seperti yang terjadi di Kondingkaring. Ini yang perlu difahami oleh kita semua, soal sedimentasi itu bukan sesuatu yang harus dihilangkan, bukan sesuatu yang harus dibersihkan di laut dan dianggap itu menjadi penghalang.
Yang kedua, ada memang sedimentasi yang dihasilkan dari proses yang tidak alami. Saya akan tunjukkan contohnya di dalam presentasi, kawan-kawan, untuk melengkapi diskusi kita atau konversi kita siang ini. Apa yang terjadi misalnya di Papua.
Nah, ini saya tunjukkan. Jadi, di Papua ini, kalau kita lihat di atas, itu ada kotak warna merah. Kotak warna merah itu adalah wilayah pertambangan PT Freeport yang sampai sekarang beroperasi.
beroperasi sejak lama sekali diizinkan oleh Soekarto, sampai sekarang Lalu dia buang itu limbahnya ke sungai yang ditandai warna biru. Nah, itu coba bayangkan itu. Lama sekali.
Dan jadi sedimentasi. Lalu berakhir di laut-laut, di pesisirnya, di perairannya, yang itu diwarnai warna kuning. Nah, jadi bayangkan itu.
Sedimentasi yang sudah lama. Nah, untuk sedimentasi seperti ini, itu penyelesaiannya bukan dikeluarkan PP26 atau kemudian diekspor. Tapi solusinya adalah diselesaikan di daratnya. Stop pertambangan. Karena percuma kalau hanya di lautnya yang ditambang, yang dikeruk, tetapi daratnya tidak diselesaikan, maka negara hanya jadi pemadam kebakaran.
Apinya tidak dipadamkan. Sumber apinya tidak dipadamkan. Ini contoh satu sedimentasi yang berasal dari aktivitas ekstraksi di darat.
Jadi pertambangan terutama itu memberikan kontribusi pada sedimentasi yang tidak alami, artinya yang lahir dari kerusakan. Contoh lain di mana? Contoh lain kalau kita lihat, ini yang terjadi di tempatnya Ketua Faisal di Maluku Utara, kawan-kawan sekalian.
Itu kalau kita lihat, bayangkan ini sedimentasi yang dihasilkan dari pertambangan nikel. Coba bayangkan, ada sedimentasi berupa lumpur. yang dilahirkan dari proses pertambangan nikel di darat dan berakhir di pesisir.
Bayangkan lumpurnya sedalam itu dan ini tidak akan selesai kalau disedot di pesisirnya. Tetapi stop pertambangan di hulunya. Nah inilah kawan-kawan sekalian yang menurut kami Pak Jokowi itu tidak paham apa yang dia sebutkan soal sedimentasi. Itu barang satu, pasir laut.
Jadi sama seperti Pak Jokowi ingin bilang, ini pulang kampung, bukan mudik. Nah, itu sama. Ini seri mentasi, bukan pasir laut.
Ya ampun, coba baca di dalam PP-nya itu. Seri mentasi itu ada dua. Satu lumpur, satu pasir.
Pertanyaannya, kalau kita baca PP itu, mana yang punya nilai ekonomi? Lumpur atau pasir? Nggak mungkin lumpur yang akan diperdagangkan.
Itu pasti pasir. Karena itu yang punya nilai ekonomi. Terkait dengan ini, ini pernyataan para pengusaha dengan gamblang menyebut negara-negara yang berminat terhadap pasir laut Indonesia itu ada Singapura, ada China, ada Hongkong, ada Makau, dan negara-negara lain. Itu jelas sekali. Dan negara, pemerintah itu hanya diberikan sebesar 18,6 juta per hektare dari pengurukan pasir.
Bahkan pengusahanya nego. Enggak lah, kemahalan itu Mereka mintanya bayar 12 juta rupiah per hektare Jadi bayangkan betapa pemerintah itu bisa dideko oleh pengusaha Untuk tambang dan ekspor pasir laut Nah jadi kawan-kawan sekalian Ini sekali lagi seperti disebutkan oleh kawan-kawan tadi Ini akan menjadi bom waktu Atau kiamat di wilayah pesisir pulau kecil Dan akan menghancurkan laut Sebagai bagian terpenting dari Indonesia Yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia Sebetulnya saya masih tunggu Pak Amin dari Lombok Timur, tapi saya bisa ringkas ceritanya begini. Di Lombok Timur, kawan-kawan sebelum ditutup, itu dulu dijadikan pertambangan pasir laut untuk reklamasi benoa di Bali, di tempatnya Pak Bokis. Nah, walaupun sekarang pertambangan pasir laut sudah dihentikan, dampaknya itu sangat panjang, jauh lebih panjang dari yang kita bayangkan.
Kawan-kawan di Lombok Timur, itu mereka harus melaut ke perairan Sumba, ke NTT. Jadi bayangkan itu jauh sekali. Kalau kawan-kawan buka peta, itu jauh sekali.
Dan tentu ini sangat bersiko terkait dengan nyawa para nelayan yang harus melaut lebih jauh karena dia harus keluar ke laut lepas. Nah itu terus terjadi sampai sekarang. Jadi di Lombok Timur itu belum pulih. Seperti juga tadi yang disampaikan oleh Ibu Sarinah di Kondingare, belum pulih.
Atau yang disampaikan oleh Kak Jihan di Surabaya itu belum pulih. Padahal katakanlah tambang pasir lautnya itu sudah lama, tapi dampaknya sampai sekarang. Nah situasi ini yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada pemulihan di situ.
Belum lagi kalau bicara tadi, wilayah pesisir yang terabrasi, pulau-pulau kecil kita yang tergelam, itu saya kira satu persoalan besar ke depan yang tidak akan bisa diselesaikan. Hanya dengan income ekonomi sebesar 18,6 juta per hektare. yang akan diberikan oleh Punggung Singha kepada pemerintah. Oke, silakan.
Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan media, dari Mungabay, dari Kompas, dari The Stride Times, dari kawan-kawan media yang lain, atau ada tanggapan dari Bang Karim, dari kawan-kawan lain, di siang hari di penghujung konferensi kita, Saya kira ini kebijakan aneh lagi nih. Jadi kalau kita lihat dulu sebelum Blipress sudah keluar itu kebijakan pasir laut ini ya. Sedimentasi. Sekarang mobil keadaan serentak malah akan didagangkan, dijual pasirnya ke Singapura. Apa ada kaitannya itu antara peristiwa politik tahun 2024 ini dengan bisnis ini?
Karena ini kan paling gampang dapat duit ini untuk kepentingan-kepentingan politik gitu ya. Saya melihatnya ada kaitannya kalau menurut saya, walaupun ini belum bisa dibuktikan secara real ya, tapi kan daerah-daerah yang mau pilkada ini kan juga banyak sumber daya pasir lautnya. Jadi apalagi Singapura sekarang itu kan ingin membangun pelabuhan baru yang nantinya itu akan menggunakan pasir laut. Dan Singapura sudah lama sekali ingin mendapatkan itu karena suplai dari negara-negara seperti Vietnam kemudian.
Birma dan sebagainya itu kan seperti Malaysia pun kan sudah menghentikan kalau kita baca ada hasil investigasi tentang pasir laut itu ya yang di Singapura. Jadi saya melihat ini ada upaya untuk mendapatkan cuan yang cepat, Mas Farid, dengan korban yang tadi itu yang sudah kita dicerahkan oleh kawan-kawan itu. Saya kira ini cara-cara yang instan ya, cara-cara yang instan dan sifatnya menghancurkan.
Jadi bahasa sedimentasi itu hanya bahasa mengaburkan saja. Karena memang dalam PP yang awal keluar itu memang sudah ada kata pasir laut. Jadi dari awal saya sudah nulis itu di beberapa media.
Memang ini pasti akan dieksporin barang. Dan akhirnya terbukti juga kementerian perdagangan setelah 20 tahun yang silam. Kita demo sampai tahun 2002 itu. Dan kemudian dihentikan. Ya, yang ada dibuka lagi.
Akhirnya kementerian perdagangan ngeluarin. Keputusan lagi, karena kan memang di Kementerian Perdagangan kalau ekspor. Jadi saya melihat ada korelasinya dengan menjelang pilkada bulan November itu. Supaya mungkin cepat dipaduin.
Saya kira itu catatan saya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bang Karim. Bang Karim adalah dosen di Universitas Trilogi yang banyak menulis soal isu-isu kelautan dan tekanan. Saya menambahkan soal itu.
Jadi selain konteksnya adalah pilkada serentak, pada November nanti. Juga kemarin saya ngobrol dengan kawan-kawan Kompas. Ini memang ada hubungannya dengan politik 2024 pada tahun lalu yang kita tahu sangat high cost, sangat mahal. Dan kebijakan ini sebetulnya sangat berhubungan juga dengan bagaimana cara pemerintah mendapatkan uang yang singkat. dari ekspor pasir laut dan tentu ini sebetulnya sangat kuat dengan kepentingan politik 2024 karena kita tahu tampaknya sudah terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk pilpres maka dicari cara yang cepat dan singkat untuk mendapatkan kembali uang dari pengurukan sumber daya alam dari ekspor pasir barangkali itu kawan-kawan sekalian Kalau tidak ada pertanyaan, kami akan kirimkan siaran pesnya ke kawan-kawan semua.
Setelah acara ini, kita sedang menghimpun pernyataan para ketua yang tadi disampaikan dari Sulsel, dari Magabelitung, dari Lampung, dari Malang Utara, dari Jawa Timur, dan dari semuanya. Setelah itu nanti kita akan kirimkan siaran pesnya. Akan agak panjang, tapi semoga membantu untuk...
kawan-kawan media menyampaikan ke publik mengenai apa yang sebetulnya terjadi di Indonesia akibat dari tambang pasir laut begitu, jika tidak ada pertanyaan oke, ada pertanyaan dari Kompas? oke, oh ini ke Wakil Nasional, oke ya soal ini, Pak Amin dan kawan-kawan bisa merespon Pak Edi ya, soal ini pertanyaan ini juga, sejauh ini seperti apa respon pemerintah setelah masyarakat pesisir melakukan protes. Apakah ada tindak lanjut?
Saya kemarin ikut seminar di Jakarta, bertemu Kemen Komarves, katanya terkait penambangan ilegal bisa dilaporkan dan diberi sanksi. Sebetulnya begini, kami di Wali itu sudah melakukan protes sejak tahun lalu, bahkan akhir tahun 2023, saya ingat, kami berkumpul di Jakarta. di Hotel Diraja, itu ada 11 provinsi, masyarakat pesisir datang, ada Pak Edi Satoso juga dari Lampung, ada kawan-kawan dari Bali, ada dari Jawa Timur, dari Bukam Belitung, lalu kawan-kawan lain. Kita sudah menyampaikan semacam seruan kepada pemerintah untuk menghentikan pertambangan masyarakat dan mencabut regulasinya.
Nah sayangnya... Tidak ada respon apapun dari pemerintah dan tidak menganggap kami ini punya hak, punya suara untuk menyelamatkan pesisir laut dan pulau kecil. Oleh karena itu, kami melihat respon pemerintah soal penambangan ilegal yang bisa dilaporkan hanya gibing saja. Kalau mereka serius, tentu regulasi yang dicabut. Regulasi yang dicabut karena itu bisa melegalkan.
ekspor yang selama ini ilegal. Jadi melegalisasi yang ilegal. Sama seperti dulu kasus ekspor benur, beri lobster. Selama belum ada regulasinya, ilegal. Maka ketika keluar, izinnya itu menjadi legal.
Jadi melegalisasi yang ilegal. Nah, jadi saya kira kita harus memang menyuarakan pencabutan regulasinya. Barangkali itu dari saya.
Pak Amin, ada tambahan? Silahkan. Saya, kalau saya, Bang. Atau Kak Kiki, jadi saya setuju bahwa selama ini kan kita tidak pernah alfa ya.
Setiap ada kebijakan yang bertentangan dan beresiko terhadap keselamatan rakyat dan kelestaran lingkungan hidup, kita selalu meresponnya dengan memintanya untuk dihentikan. Salah satunya juga adalah soal ekspor pasir laut yang sejak tahun lalu, saya ingat betul, ada petisi yang dikeluarkan oleh wali nasional. beserta dengan beberapa eksekutif daerah yang punya dampingan di kawasan pesisir itu menyatakan secara resmi dan tegas permintaan untuk pencabutan PP26.
Nah tetapi kelihatannya itu pemerintah tidak bergeming walaupun juga ada kemenangan kecil yang kami wujudkan yakni sejauh ini belum ada aktivitas tambah pasir tersebut. Nah mungkin salah satunya karena belum ada regulasi mengenai skema perdagangan pasir lautnya. Makanya Permendag ini adalah jalan yang benar-benar semakin nyata ditunjukkan pemerintah bahwa pasir laut itu memang adalah sebuah komunitas dagang yang bisa diperjual belikan bahkan diekspor ke luar negeri. Nah ini sudah sangat beresiko.
Tetapi sekali lagi peran kita sejauh ini masih preventif. Masih meminta memberikan teguran moral dan teguran... Teguran halus kepada pemerintah bahwa ini tidak bisa dilanjutkan, ini beresiko.
Nah tetapi sekali lagi, tetapi kedepannya menurut saya akan ada ketika pemerintah tidak atau mengabaikan sikap ini, respon ini, ya tentu kedepannya yang akan berhadapan-hadapan adalah warga dan pengusaha, perusahaan, dan pemerintah. Jadi responnya selama ini sangat pasif, sangat nihil. kecil sekali, bahkan dia kadang menganggap kita tidak tahu apa-apa, bahkan juga mengajak beberapa teman-teman yang waktu itu dulu saya masih ingat untuk mengidentifikasi mana pasir dan sedimen, mana pasir laut dan sedimen, tetapi ditolak mentah-mentah oleh teman-teman NGO kala itu.
Nah, sekarang kalaupun memang pemerintah masih ngeyel dalam kutip, ya. benteng selanjutnya ada di masyarakat jadi akan dihadapan dengan pengusaha pemerintah yaitu dengan masyarakat maka yang saya bilang tadi, prediksi akan ada konflik, konflik dimana-mana di garis pantai Nusantara ini akan terjadi tumbuh subur pasca ketika pemerintah betul-betul memastikan melakukan, menjalankan agenda ini Kalau dalam konteks lokal, Kak Kiki, kami, Walhi Sulsel, dan masyarakat Kudingareng, dan ada satu organisasi di Sulsel yang kami dibentuk oleh masyarakat pesisir nelayan dan perempuan, itu namanya Formasi Negara Forum Masyarakat Pesisir Nelayan Galesong Raya. Nah itu kita sedang menyusun petisi, dan kita berharap petisi bisa terkumpul, kedatangan nelayan perempuan bisa terkumpul lebih dari 3.000.
Tanda tangan perempuan dan nelayan Lalu akan kita serahkan ke Presiden Artinya apa? Walaupun saya Ini ibaratnya Dalam dinamika politik Banyak yang mengira bahwa mungkin Prabowo adalah Perpanjangan tangan Jokowi Di tahun 2024-2029 Tapi saya pun masih sedikit Memiakini dengan tekanan dan desakan Masyarakat pesisir, termasuk nelayan-nelayan yang mungkin di tahun 2024 memilihnya, di bulan Februari lalu memilihnya untuk jadi presiden, tentu harus di... Masih ada waktu saya kira untuk meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mereview, melihat ulang, dan meninjau kembali kebijakan PP26 tahun 2023 plus permendak tentang ekspor pasir laut ini. Jadi sekarang kita sedang menyusun petisi dan permohonan untuk review, review PP26 tahun 2003 plus dengan permendakinan. Awalnya kita berharap cuma PP26, tapi karena semakin konkret, semakin nyata, kelihatannya juga harus masuk permohonan untuk meminta menteri perdagangan, entah mungkin yang lama atau yang baru, prediksi saya mungkin yang baru.
agar permendak ini dicabut dan tidak diberlakukan. Nah itu langkah terdekat atau dalam kurun satu tahun ke depan yang akan kami lakukan di Sulawesi adalah menghimpun tanda tangan seluruh beberapa nelayan dan perempuan pesisir berpulau-pulau kecil di Sulawesi dan mengirimkannya beserta dengan surat permohonan review perpres atau PP26-2003 dan permendak Permendag RI Tentang ekspor pasir laut Mohon maaf saya agak lupa nomor Permendag 2024 Permendag nomor 20 tahun 2024 Tentang ekspor pasir laut Begitu Bang Farid Baik, terima kasih Ketua Yang lain ada yang menambahkan soal ini? Pak Bokis, Pak Biber, Pak Hafiz, Pak Edi Oke, kalau nggak ada Apakah masih ada pertanyaan di kolom chat? Oke, tidak ada ya Nanti juga kami bisa kirimkan Seruan Walhi bersama masyarakat pesisir Tahun lalu ya, akhir tahun lalu Di Jakarta kepada kawan-kawan Media, kita akan masukkan Di rilis begitu, seruan kita Yang masih sangat relevan Dengan situasi sekarang Semoga nanti kawan-kawan media berkenan Untuk memuat seruan itu Dan saya kira itu penting sekali Diketahui oleh masyarakat luas Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami dari Walhi Nasional ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan media yang sudah hadir, lalu kepada kawan-kawan narasumber yang sudah berkenan juga untuk berbagi cerita dari apa yang selama ini menjadi agenda pekerjaan di wilayah masing-masing, dan tentu kami di Walhi. terhimpun sebagai satu kesatuan gerakan, rumah perjuangan rakyat.
Di antaranya adalah masyarakat pesisir Pulau Kecil yang menjadi tuan rumah di atas tanah dan lautnya. Mereka tidak boleh diusir atas nama apapun. Mereka adalah pemilik sah, pemilik asli dari wilayah pesisir laut dan Pulau Kecil yang telah ada sebelum negara ini berdiri. Jadi kebijakan apapun yang akan...
atau yang sedang mengancam mereka itu harus dibatalkan. Kira-kira begitu, kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih untuk semua peserta yang hadir di Zoom ini.
Kita akan kabari kepada kawan-kawan media jika ada rencana-rencana lanjutan dari penolakan terhadap ekspor pasir laut. Terima kasih, selamat siang, selamat adil dan listari. Terima kasih semua, kawan-kawan.
Makasih semua Makasih Pak Edi Pak Kiki terima kasih Pak Biber terima kasih Pak Kicel terima kasih Ampun Eh Papa Hbi Baru tau nama Papa Hbi Ampun Youtube weh Aduh oke