Catatan Kuliah Pendidikan Pancasila Kelas 11

Pembukaan

• Pembahasan tentang demokrasi berdasarkan UUD 1945.
• Materi ini termasuk bagian dari pendidikan Pancasila.
• Tujuan pembelajaran: Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia.

Kebebasan Berdemokrasi

• Dijamin oleh UUD 1945, khususnya di Pasal 28 dan Pasal 28e ayat 3.
• Penegasan tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
• Nilai-nilai demokrasi terjabar dalam Alinea keempat UUD 1945: kedaulatan rakyat sebagai esensi demokrasi.

Periodisasi Pemberlakuan UUD 1945 di Indonesia

1. Periode Pertama (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)

• Fokus pada mempertahankan kemerdekaan.
• Pelaksanaan demokrasi terbatas, lebih pada fungsi pers yang mendukung revolusi.
• Perubahan kecil dalam UUD yang disahkan oleh PPKI:
  • Istilah "hukum dasar" diganti menjadi "undang-undang dasar".
  • Kata "mukaddimah" diganti menjadi "pembukaan".
  • Diubah dari "hukum dasar" menjadi "undang-undang dasar".
  • Penambahan ketentuan tentang perubahan undang-undang.

2. Periode Kedua (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

• UUD 1945 tetap berlaku di negara bagian RI Yogyakarta.
• Banyak aspirasi untuk kembali ke negara kesatuan.
• Konstitusi RIS terdiri dari:
  • Mukodimah: 4 alinea.
  • Batang tubuh: 6 bab, 197 pasal, dan lampiran.
• Bentuk negara: serikat; Bentuk pemerintahan: republik.
• Sistem pemerintahan parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

3. Periode Ketiga (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

• Tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan semakin menguat.
• Terjadi gejolak politik, 7 kali pergantian kabinet dalam periode ini.
• Kebijakan: Dekret Presiden 5 Juli 1959 memubarkan konstituante dan mengaktifan kembali UUD 1945.
• Indikator demokrasi di masa ini:
  • Parlemen berfungsi tinggi.
  • Akuntabilitas melalui kontrol sosial.
  • Kehidupan keparteian yang berkembang.
  • Pemilu demokratis tanpa tekanan.
  • Kebebasan berserikat dan berkumpul.
  • Otonomi daerah yang luas.

4. Periode Keempat (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999)

• Pengaktifan kembali UUD 1945 dengan amanat presiden.
• Alasan untuk kembali ke UUD 1945:
  1. Menjadi jalan keluar.
  2. Makna simbolik yang besar, berakar pada budaya Indonesia.
  3. Memperlancar jalannya pemerintahan.
  4. Sesuai hukum yang berlaku.

Kesimpulan

• Pentingnya kontrol terhadap pemerintah untuk mencegah kekuasaan tanpa batas dan sewenang-wenang.
• Harapan untuk memanfaatkan pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari.

Penutup

• Terima kasih atas perhatian, semoga materi bermanfaat.
• Assalamualaikum Wr. Wb.